Agung: Pernyataan Presiden Soal Gaji untuk Motivasi

Agung: Pernyataan Presiden Soal Gaji untuk Motivasi

Jakarta - Menko Kesra Agung Laksono mengatakan, tidak benar Presiden Susilo Bambang Yudhoyo meminta kenaikan gaji tapi pernyataannya soal gaji itu hanya untuk memberikan motivasi agar TNI melakukan tugasnya dengan lebih baik.
"Faktanya bahwa beliau tidak seperti yang diberitakan yakni meminta kenaikan gaji, itu sama sekali tidak ada tapi betul-betul cuma memberi dorongan, memberi semangat dan motivasi," kata Menko Kesra usai membuka raker MDG`s menangani penanganan AIDS di Jakarta, Senin.
Agung menjelaskan, pernyataan Presiden saat memberikan pengarahan dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri di Gedung Balai Samudra Indonesia, Jakarta, Jumat (21/1) tersebut hingga saat ini mendorong sejumlah aksi pengumpulan "Koin Untuk Presiden", sebetulnya akibat pemberitaan yang keliru.
"Saya hadir saat itu pada saat pengarahan presiden di hadapan TNI ada pemberitaan yang keliru karena seolah-olah Presiden di situ curhat apalagi minta naik gaji itu tidak ada sama sekali. Pada saat itu beliau mengatakan perlu memberikan motivasi bukan curhat," tambah Agung.
Menurutnya, hal itu berita yang keliru bahkan bisa menyesatkan dan bisa membahayakan dalam menyangkut simbol negara.
Dalam pengarahan tersebut, Presiden menyampaikan berbagai hal yang sudah dilakukan pemerintah di bidang pertahanan di antaranya alutsista sudah dibangun dengan menganggarkan hampir Rp15 triliun agar persenjataan tidak ketinggalan, kesejahteraan prajurit ditingkatkan melalui kenaikan gaji secara reguler dan adanya remunerasi.
"Tinggal tingkatkan kinerjanya TNI dan Polri. Kami para menteri sudah bekerja keras termasuk Presiden sendiri yang gaji tidak naik selama tujuh tahun tapi tidak mempersoalkannya," ujarnya seraya menegaskan, tidak ada keluhan mengenai permintaan kenaikan gaji.
Dia juga mengatakan agar semua pihak melihat pernyataan Presiden tersebut secara utuh bukan sepenggal-penggal sebab bisa saja terjadi kekeliruan dan bukan untuk pencitraan tapi untuk memberi motivasi.
"Saya perlu informasikan bahwa dari 2006 kementerian terkait sudah mengusulkan kepada Presiden mengenai kenaikan gaji tapi ditolak dan saya juga mendengar dalam 2010 ada juga diusulkan belum juga diterima. Ini perlu saya sampaikan supaya tidak berkembang miskomunikasi," tambahnya.
Terkait masalah pengumpulan koin termasuk oleh anggota legislatif, Menko Kesra tidak menanggapinya secara serius.
"Kalau masalah koin terserah, tapi Bapak Presiden tidak meminta itu apalagi kalau diucapkan secara terbuka. Kalau masalah gaji kan agak saru itu kalau dalam bahasa Jawanya," ujar Agung. (Antara - 31 jan 2011 )

Dua Jenazah Penumpang Kapal Laut Teduh Ditemukan

 Dua Jenazah Penumpang Kapal Laut Teduh Ditemukan

Anyer - Dua jenazah penumpang Kapal Laut Teduh II yang terbakar Jumat (28/1) ditemukan di dek kapal dengan kondisi hangus dan telah menjadi abu.
"Kedua jenazah itu sudah dibawa ke Rumah Sakit Krakatau Medika, Cilegon," kata salah seorang petugas Polair Polda Banten, Briptu Iwan Rudini, usai melakukan evakuasi mayat tersebut di Anyer, Senin.
Dia menjelaskan, petugas yang melakukan evakuasi mengalami kesulitan ketika menjangkau lokasi mayat berada.
"Satu mayat berada di dekat pintu belakang dan satu lagi ditemukan sekitar 50 meter dari lokasi mayat pertama," katanya menjelaskan.
Kondisi mayat sebagian besar sudah menjadi abu dan yang tersisa hanya tengkorak kepalanya saja.
"Seperti penemuan mayat-mayat sebelumnya, yang masih utuh hanya tengkorak kepalanya saja, sedangkan giginya sudah hangus," katanya.
Mayat tersebut ditemukan oleh petugas yang melakukan pencarian diduga tengah tidur, dan tejebak.
"Melihat posisi dua mayat yang sepertinya, keduanya saat kejadian kebakaran tengah tidur, sehingga ketika api sudah membesar tidak bisa kemana-mana dan terjebak," katanya.
Hingga berita ini diturunkan total korban meninggal sebanyak 20 orang, baik yang ditemukan di tengah laut maupun di dalam kapal. ( Antara – 31 Jan 2011 )

Gubernur Utama Konsep Kolonial Untuk Yogyakarta

 Gubernur DIY Yogyakarta, Sri Sultan Hemengku Buwono X

Yogyakarta - Rancangan Undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang sedang dibahas DPR RI benar-benar "istimewa", karena pemerintah menyodorkan konsep penjajah kolonial Belanda dengan menerapkan sebutan gubernur utama dan wakil gubernur utama bagi provinsi ini.

Menurut kerabat Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat GBPH Joyokusumo, istilah gubernur utama dan wakil gubernur utama merupakan konsep penjajah kolonial Belanda yang diterapkan pada masa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia.

"Istilah itu justru mengikuti organisasi keraton sebelum masa kemerdekaan. Metode tersebut diterapkan penjajah Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia," katanya dalam pertemuan dengan delegasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Yogyakarta, Sabtu.

Anehnya, kata dia, konsep itu sekarang justru akan diterapkan oleh pemerintah, seperti yang diusulkan dalam Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Sementara itu, Ketua Komite I DPD Deni Anwar mengatakan istilah gubernur utama dan wakil gubernur utama tidak jelas. Dalam RUUK DIY versi pemerintah disebutkan gubernur utama diatur oleh peraturan daerah istimewa (perdais).

Namun, menurut dia, dalam waktu yang bersamaan, perdais tersebut harus disetujui Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Hal itu rancu, karena kewenangan Sultan menjadi tidak jelas.

Anggota DPD Paulus Sumino mengatakan konsep gubernur utama pada zaman dulu merupakan strategi untuk menempatkan posisi Sultan sebagai pemimpin kebudayaan saja, dan tidak memiliki kekuasaan. Hal itu diterapkan penjajah untuk membatasi kekuasaan Sultan.

Menurut dia, yang menjadi aneh sekarang adalah pemerintah justru beralasan bahwa hal tersebut diterapkan untuk menghindari adanya Sultan yang kebal hukum.

"Padahal, sebenarnya permasalahan itu terbantahkan karena Sultan memiliki perlakuan sama di mata hukum ketika dirinya terjerat kasus hukum," katanya.

Sri Sultan Hamengku Buwono X sendiri bahkan mengatakan jabatan gubernur utama dan wakil gubernur utama seperti yang diusulkan pemerintah dalam RUUK DIY tidak ada dalam sistem manajemen pemerintahan.

"Namun demikian, saya tetap menyerahkan keputusan lanjutan mengenai hal itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)," kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Yogyakarta, Sabtu.

Menurut dia, istilah gubernur utama dan wakil gubernur utama tersebut selama ini memang tidak dikenal dalam sistem manajemen pemerintahan. Namun, kata dia, semua itu tergantung pembahasannya di DPR.

"Meskipun saya menyatakan setuju atau tidak setuju, jika di DPR lain, saya bisa apa. Kita lihat dulu saja, saya baru mau bicara jika saya diundang di DPR," kata Sultan yang juga Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Oleh karena itu, Sultan tidak bersedia memberikan komentar terkait RUUK DIY versi pemerintah yang kini sedang dibahas di DPR. Sultan hanya akan berbicara jika mekanisme di tingkat DPR sudah berjalan.

"Pembahasan RUUK DIY mekanismenya di DPR dulu. Saya tidak mau komentar sebelum saya ke DPR, karena memang bukan forumnya untuk dibicarakan di luar," katanya.

Ia mengatakan dirinya juga tidak mau menanggapi perdebatan mengenai konsep Sultan sebagai gubernur yang memiliki kedudukan sama di mata hukum. "Saya tidak mau menanggapi hal itu, karena persoalan tersebut sudah menyangkut pembicaraan politik," katanya.


Cederai Nilai Budaya

Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Djoko Suryo mengatakan istilah gubernur utama dan wakil gubernur utama yang diusulkan pemerintah dalam RUUK DIY dapat mencederai nilai budaya.

"Istilah gubernur utama, baik dari aspek budaya sebenarnya memang tidak ada, begitu pula dari sisi hukum. Istilah itu hanya mengada-ada," katanya usai bertemu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, secara tradisi atau budaya dan hukum, istilah gubernur utama tidak ada. Istilah itu hanya gagasan sepihak pemerintah, sehingga akan sulit diterima.

"Hal itu perlu dibahas secara serius di DPR, karena pada dasarnya Yogyakarta merupakan salah satu benteng kebudayaan," kata Djoko yang juga anggota Tim Asistensi RUUK DIY.

Ia mengatakan adanya istilah gubernur utama menunjukkan pemerintah kurang memperhatikan aspirasi warga Yogyakarta. Pemerintah juga terkesan berubah-ubah sikap dengan dulu mengusung pararadya, sekarang gubernur utama.

"Kami belum mengetahui konsep sebenarnya yang diinginkan pemerintah. Secara resmi belum ada sikap atau protes yang akan disampaikan, dan masih akan menunggu kejelasan dari apa yang melatarbelakangi pemerintah menyodorkan istilah gubernur utama," katanya.

Menurut dia, Tim Asistensi RUUK DIY belum mengeluarkan sikap karena tidak mengetahui secara persis keinginan pemerintah yang sebenarnya. Selain itu, konsep gubernur utama juga belum jelas.

"Namun demikian, kami tetap akan mencari solusi bersama untuk mengarahkan yang lebih tepat. Kami optimistis penetapan itu bisa berlaku, karena pada dasarnya tidak menyalahi undang-undang dan demokrasi," katanya.


Minta Dilibatkan

Terkait dengan hal tersebut, maka Tim Asistensi RUUK DIY meminta kepada pemerintah maupun DPR RI untuk melibatkan tim itu dalam pembahasan rancangan undang-undang ini.

"Hal itu dimaksudkan untuk mengawal pembahasan RUUK DIY dari aspek materi, termasuk memberikan hak suara selaku anggota tim," kata Asisten Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY Tavip Agus Rayanto, di Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, jika nanti Komisi II DPR bisa melibatkannya dalam pembahasan RUUK DIY, pihaknya bersama tim asistensi akan memberikan masukan. Pihaknya bersama tim asistensi akan mengawal dari aspek materi jika dilibatkan dalam pembahasan RUUK DIY.

"Kami akan mencermati draft RUUK DIY dari pemerintah yang sudah dikirim ke DPR, termasuk adanya istilah gubernur utama," katanya.

Ia mengatakan pihaknya akan mengundang pakar untuk mendengarkan aspek yuridis dari pembahasan RUUK DIY guna menyeimbangkan argumentasi. Hal itu dimaksudkan agar ketika ada perspektif lain yang muncul, sudah ada kesiapan.

"Sultan dalam pertemuan dengan tim asistensi tidak membahas tentang dinamika RUUK DIY yang terjadi di Jakarta. Jadi, ada penetapan atau tidak, ada penggembosan atau tidak, Sultan hanya menyampaikan pembahasan itu bisa cepat, bisa juga lama, sehingga semua pihak diminta untuk menyiapkan materi," katanya.

Menurut dia, hal paling menonjol yang disampaikan Sultan adalah presiden menginginkan Sultan untuk menempati posisi gubernur utama. Hal itu dimaksudkan agar jangan sampai Sultan terkena masalah hukum.

"Namun, Sultan menegaskan bahwa dirinya menjadi gubernur atau tidak, seharusnya memiliki posisi dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sultan jusru berpandangan, yang seperti itu (membedakan perlakuan) justru adalah monarki, karena pemerintah ingin memberikan tempat tersendiri," katanya.

Ia mengatakan pihaknya tidak mengetahui kapan pembahasan RUUK DIY akan selesai, tetapi sikap optimistis selalu dipegang teguh.

"Pembahasan RUUK DIY cepat atau lambat, yang jelas pada Oktober 2011 masa perpanjangan jabatan gubernur sudah habis," katanya.


Kumpulkan Data Keraton

Sementara itu, Delegasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengumpulkan data internal Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang akan digunakan sebagai bahan klarifikasi dalam pembahasan RUUK DIY.

"Kami merasa perlu untuk mengumpulkan banyak informasi mengenai seluk beluk Yogyakarta," kata Ketua Komisi I DPD Deni Anwar di sela pertemuan dengan kerabat Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat GBPH Joyokusumo, di Yogyakarta, Sabtu.

Menurut dia, pengumpulan data tersebut dilakukan karena banyak hal mengenai RUUK DIY di tingkat pemerintah yang seolah berbelok dengan fakta yang ada, termasuk sikap pemerintah yang seolah tidak melibatkan DPD dalam pembahasan RUUK DIY.

"Kami sempat bersitegang dengan DPR karena mereka telah mereduksi kewenangan konstitusi yang membolehkan DPD ikut membahas RUUK DIY. Kami hanya diminta mendengarkan penjelasan pemerintah, kemudian tidak dilibatkan lagi, hanya dimintai pendapat pada akhir pembahasan," katanya.

Ia mengatakan untuk memperkaya pengetahuan tentang seluk beluk DIY, pihaknya juga akan mengundang ahli tata negara yang diharapkan dapat memberikan kesimpulan pararel. Informasi yang diperoleh dari pihak keraton akan digunakan untuk melakukan klarifikasi.

"Kami akan hadir ketika pemerintah memberikan penjelasan terkait internal keraton. Kami akan menyampaikan bantahan dan sudah menyiapkan draf tersendiri, karena kami menganggap apa yang disampaikan pemerintah itu banyak yang bertentangan," katanya.

Menurut dia, pihaknya masih menemui kebingungan atas pernyataan yang disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait kewenangan Sultan, dan segala hal mengenai kelangsungan kepemimpinan kepala daerah di Yogyakarta.

"Banyak hal yang seolah dimasalahkan pemerintah, meskipun sebenarnya hal itu telah memiliki jawaban," katanya.

Misalnya, sampai sekarang yang masih dipertanyakan oleh Mendagri adalah bagaimana aturannya nanti jika Sultan yang menjabat sudah sepuh. Sebaliknya, Sultan yang menjabat justru belum cukup umur.

"Hal itu beserta persoalan lainnya yang akan kami cari tahu langsung dari keluarga keraton, kami tidak ingin keliru ketika menyampaikannya kepada pemerintah," katanya. (ANT/K004)
Minggu, 30 Januari 2011 Oleh Masduki Attamami

Balita Selamat dari Kebakaran Kapal

Balita Selamat dari Kebakaran Kapal

Cilegon: Nanang, balita berusia tiga tahun ini, dengan celotehnya yang kurang jelas mencoba berkomunikasi dengan sanak saudara mereka di Lampung. Memar di sekitar kepalanya sedikit terobati dengan suara dari keluarga. Nanang merupakan salah satu penumpang Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Laut Teduh II yang terbakar di perairan Selat Sunda, Banten.
Nanang hampir saja hilang dan tenggelam jika saja tidak ada penumpang lain yang peduli. Di saat semua panik dan ia terlepas dari keluarga, Nanang diraih penumpang lain untuk diselamatkan.
Seorang penumpang, Barsim menuturkan, kepanikan terjadi karena tidak ada upaya pertolongan dari pihak kapal. Sementara panas mulai memenuhi badan kapal.
Sementara Sidik mengaku dia dan istrinya merasakan bagaimana maut itu sangat dekat dengan mereka saat kapal terbakar. Mereka berdua terjun ke laut.
Liputan 6 - Sabtu, 29 Januari 2011

Menkeu Pecat Lagi Lima Pejabat Eselon I

 Menkeu Pecat Lagi Lima Pejabat Eselon I

JAKARTA, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengakui, selain mengganti Direktur Jenderal Pajak dan eselon I direktorat jenderal tersebut, pihaknya sudah memecat lima pejabat eselon III di lingkungan Ditjen Pajak. Kelima pejabat itu terkait kasus Gayus HP Tambunan.
"Di luar yang sudah dipecat pada Maret 2010 lalu karena kasus Gayus, kami juga sudah memecat lima pejabat setingkat eselon III, pekan lalu," tandas Agus dalam keterangan pers bersama dengan Menko Politik, Hukum, dan Keamanan dan pejabat lainnya seusai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Wakil Presiden Boediono di Istana Wapres, Jakarta, Senin (24/1/2011).
Menurut Agus, kelima pejabat itu sudah dicopot pada akhir pekan lalu dan akan menjalani pemeriksaan oleh Polri.
Sementara terkait penindakan terhadap oknum aparat yang terlibat dalam kasus paspor aspal Gayus, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menyatakan telah menindak sekitar 35 orang pegawai Imigrasi di Kantor Wilayah Imigrasi Jakarta Timur dan di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Cengkareng.
Kompas -25-1-2011

Tablig Akbar 1.000 Massa di Sidang Ariel

Tablig Akbar 1.000 Massa di Sidang Ariel

BANDUNG – Tablig akbar melibatkan seribuan massa ormas Islam bakal mewarnai jalannya sidang Ariel Peterpan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Kamis (20/1). Menurut pimpinan Persatuan Umat Islam (PUI), Arif Ramdan, tablig akbar bertemakan ‘Tolak Pornografi! Selamatkan Generasi! ’ itu akan berlangsung mulai pukul 09.30 WIB.
Namun, sebelum aksi dimulai, massa yang tergabung dalam Aliansi Pergerakan Islam sudah mulai menyemut di depan PN Bandung. Saking banyaknya massa, sebagian ruas Jalan RE Martadinata mulai dari perempatan Bank Mandiri hingga perempatan Jl Cihapit tertutup untuk lalu lalang kendaraan.
Tak cuma pengamanan dalam PN Bandung, sejumlah petugas dari kepolisian terlihat mulai melakukan penjagaan terhadap jalannya sidang. Ariel tiba di PN Bandung pukul 08.16 disambut teriakan sejumlah massa yang akan menggelar aksi demo..
Rencananya sidang akan dimulai pukul 09.00 WIB di ruang sidang utama PN Bandung dengan agenda tanggapan (duplik) dari jaksa penuntut umum (JPU).
Republika - Kamis, 20 Januari 2010

Golkar Pertimbangkan Tuntut Denny Indrayana

Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo

JAKARTA - Partai Golongan Karya (Golkar) akan mendalami pengakuan Gayus Halomoan Tambunan dan mempertimbangkan untuk menuntut Denny Indrayana atas upaya pencemaran nama baik Ketua Umum partai berlambang pohon beringin Aburizal Bakrie.
"Kami Partai Golkar akan dalami untuk melakukan penuntutan pada Denny (Indrayana) terhadap upaya pencemaran nama baik, jika memang pernyataan Gayus soal pengarahan ke nama Bakrie benar," kata anggota Fraksi Partai Golkar DPR, Bambang Soesatyo, usai mengikuti rapat Tim Pengawas kasus Bank Century dengan perwakilan Pemerintah di DPR, Jakarta, Rabu.
Soal pernyataan Gayus lainnya yang menyebutkan bahwa Sekjen Satgas Pemberantasan Mafia Hukum menjanjikan keamanan dan kenyamanan bagi Gayus jika membantu mengungkap mafia pajak, menurut dia, juga perlu dicari kebenarannya. "Kenapa bisa kasih janji-janji. Coba dilihat lagi lah, jangan-jangan itu bisa masuk gratifikasi".
Sementara itu, terkait dengan adanya pengakuan Gayus bahwa ada keterlibatan John Jerome Grice yang disebut sebagai seorang agen rahasia Amerika Serikat CIA yang diketahui dan direstui salah seorang Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, ia hanya berkomentar hal tersebut mungkin saja terjadi mengingat beberapa wajib pajak yang ditangani Gayus adalah perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, salah satunya Chevron.
Rabu, 19 Januari 2011, 22:47 WIB Republika OnLine

Presiden Panggil Direktur Utama PT PLN

 Presiden Panggil Direktur Utama PT PLN

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memanggil Direktur PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Dahlan Iskan ke Istana Negara, Jakarta, Senin.
Pertemuan berlangsung secara tertutup dari liputan media massa itu dimulai pada pukul 09.00 WIB.
Namun, ketika tiba di Istana Negara, Dahlan Iskan menolak untuk diwawancarai tentang topik pertemuan dengan Presiden.
"Ini di istana, nanti tafsirnya macam-macam," ujarnya.
Sedangkan Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menjelaskan dalam pertemuan berlangsung singkat itu Direktur PLN hanya memberikan laporan perkembangan PT PLN kepada Presiden.
"Saya tidak bisa memberikan penjelasan lebih lanjut, tetapi tentunya Direktur PLN melaporkan progress PT PLN," ujarnya.
Setelah menerima Dahlan Iskan, Presiden Yudhoyono dijadwalkan memimpin rapat kabinet terbatas bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk secara khusus membahas perkara hukum Gayus Tambunan.
Rapat yang juga dihadiri Wakil Presiden Boediono itu antara lain diikuti oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Kapolri Timur Pradopo, Panglima TNI Djoko Suyanto, Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Kuntoro Mangkusubroto, serta Kepala Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan Yunus Hussein.
Sedangkan pada Senin malam pukul 20.00 WIB, Presiden dijadwalkan mengadakan pertemuan dengan sejumlah tokoh lintas agama.
Antara – 17-1 - 2011

Din: Blokir Akses Pornografi di BB Positif

 Din: Blokir Akses Pornografi di BB Positif

Semarang - Din Syamsuddin, Ketua PP Muhammadiyah mengatakan dirinya adalah salah satu pengguna Blackberry, tetapi dirinya menilai niat pemerintah untuk menghentikan layanan BlackBerry di Indonesia untuk pemblokiran akses pornografi merupakan langkah positif.
"Saya setuju substansinya jika untuk memblokir akses pornografi dan pornoaksi lewat teknologi informasi," kata Din Syamsuddin, seusai acara pelantikan Rohmat Suprapto sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah, di Semarang, Sabtu.
Din mengatakan jika alasan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menghentikan layanan BlackBerry agar tidak adanya kapitalis di bidang IT serta untuk menutup akses situs porno, maka perlu disambut baik.
Sebelumnya Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo, Gatot S. Dewa Broto, menjelaskan, fasilitas "browsing" di BlackBerry selama ini membuka kemungkinan untuk mengakses situs porno karena produsen BlackBerry, RIM, belum melakukan "content filtering".
"Untuk fasilitas lain tetap bisa digunakan, blokir hanya berlaku untuk fasilitas `browsing` saja," katanya.
Kemenkominfo menegaskan bahwa fasilitas "browsing" akan ditutup jika tidak ada "filtering content" dan pemerintah menawarkan substansinya kepada pelanggan, salah satunya dengan cara mengaktifkan GPRS "handset" ketika akan mengakses internet.
Konsekuensinya, pelanggan akan dibebani biaya tambahan untuk mengakses GPRS di luar biaya layanan BlackBerry.
"Artinya ada risiko finansial yang harus ditanggung pelanggan, itu salah satu `entry point` kami untuk menekan RIM, bukan berarti kami membuat beban baru bagi pengguna tetapi mendorong RIM agar mengikuti peraturan yang ada," katanya.
Antara - Minggu, 16 Januari 2011

Jam Pelajaran Agama Mendesak Ditambah

JAKARTA--Jam pelajaran agama di lembaga pendidikan umum mendesak ditambah di lembaga pendidikan umum. Melalui intrakulikuler dan bukan ekstrakulikuler. Sebab, dua jam per minggu untuk tingkat SD dan tiga jam bagi jenjang SMP-SMA dinilai kurang memadai.
Apalagi, menurut Rektor Instititut Ilmu Alquran (IIQ), Jakarta, Akhsin Sakho Muhammad pendidikan agama di keluarga dan lingkungan masyarakat kian berkurang.”Jika tidak melalui lembaga maka dimanakah lagi pelajaran agama akan diajarkan,”kata dia kepada Republika di Jakarta, Jumat (14/1)
Akhsin mengatakan, agar lebih efektif, jam pelajaran tersebut mesti menjadi nilai penentu dan bukan sekadar berlaku sebagai pelengkap. Dengan demikian diharapkan target pencapaian dari pelajaran agama tersebut bisa diperoleh. Utamanya mendidik anak agar mempunyai karakter dengan kepercayaan diri serta etika yang diperkuat oleh fondasi keimanan.
Tetapi diakui, langkah penambahan jam pelajaran penting ditopang dengan kualitas guru yang berkualitas. Tidak hanya dari sisi keilmuan tetapi juga keteladanan. Sehingga, proses belajar mengajar tidak terbatas pada transfer pengetahuan tetapi lebih berorientasi mencetak generasi yang unggul.
Di sinilah, kata Akhsin, diperlukan kesadaran dan sinergi dari para praktisi dan pemerhati pendidikan di Tanah Air. Sebab, upaya memperbaiki pendidikan di Indonesia membutuhkan masukan dan rumusan tepat agar arah pendidikan di Indonesia semakin membaik. “Karena bagaimanapun sebuah proses adalah eksperimen terus menerus selama bertahun-tahun,”pungkas dia.
Republika - Sabtu, 15 Januari 2011

Kemenkominfo Segera Tetapkan Standar Informasi Publik

Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) segera menetapkan standar prosedur dan kriteria yang terkait dengan informasi dan komunikasi publik.

"Ini merupakan salah satu dari empat tugas kami di Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik yakni menyusun Norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang terkait dengan informasi dan komunikasi publik," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Freddy H. Tulung, dalam situs resmi Kemenkominfo yang diakses di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, direktoratnya yang sebelumnya adalah Badan Informasi Publik (BIP) memiliki empat tugas yakni merumuskan kebijakan dalam bidang informasi publik dan menjabarkan peraturan perundangan (dari UU sampai dengan SK Dirjen).

Selanjutnya, menyusun Norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang terkait dengan informasi dan komunikasi publik dan melaksanakan fungsi operasional.

"Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik ini merupakan salah satu hasil reformasi birokrasi Kementerian Kominfo," katanya.

Dalam reformasi birokrasi Kementerian Kominfo, BIP mengalami perubahan menjadi Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik.

Perubahan yang dimulai awal Januari 2011 itu membuat direktoratnya memiliki empat tugas utama tersebut.

Menurut Freddy, BIP selama ini hanya memiliki satu tugas utama yaitu bersifat operasional, bagaimana melakukan desiminasi informasi di dalam melayani kepentingan keluhan masyarakat.

Sedangkan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik lebih luas karena juga merupakan penggabungan antara BIP dan sebagian dari Ditjen SKDI (Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi).

Dalam reformasi birokrasi yang baru saja dimulai pada awal 2011 di Kementerian Kominfo itu, Freddy menegaskan, nantinya seluruh karyawan akan digaji sesuai dengan kinerja dan kompetensi yang bersangkutan.

Ia mengakui, sampai saat ini karyawan di direktoratnya belum seluruhnya seimbang dengan jumlah pekerjaan yang ada sehingga perlu distribusi kerja dan kewenangan alias penataan yang lebih baik.

Freddy bertekad akan menjadikan informasi dan komunikasi publik di tanah air menjadi lebih baik dan transparan sehingga layanan terhadap masyarakat menjadi lebih optimal.
(H016/B010) Antara Kamis, 13 Januari 2011

2,25 Kilogram Kutil Diangkat Dari "Manusia Akar"

Bandung - Tim dokter operasi Dede Koswara (36) si "Manusia Akar", berhasil mengangkat 2,25 kilogram kutil dari kedua telapak tangan pada operasi yang ke-14 kalinya.

"Total kutil yang diangkat itu mencapai 2 1/4 kilogram dari kedua tangan," kata Ketua Tim Operasi Dede, dr Rahmat Dinata, di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Rabu.

Ia mengatakan, secara keseluruhan tim operasi tidak menemukan kendala dalam operas pengangkatan kutil di kedua tangan Dede.

"Secara umum nggak ada kendala, namun alat nama alat osctilating show (untuk memotong tanduk yang keras) tidak berfungsi jadi kami menggunakan pisau menipiskan kutil di bagian kedua tangannya," ujar Rahmat.

Untuk proses operasi sendiri, kata Dr Hardisiswo, berjalan sekitar dua jam.

"Operasinya sendiri berlangsung dua jam lebih. Jam 09.00 pagi masuk ruang operasi jam 11.00 selesai," katanya.

Ia mengatakan, proses operasi yang dilakukan kepada Dede sengaja dibuat tidak terlalu lama supaya kondisi Dede dapat cepat fit setelah menjalani operasi.

Terkait dengan rencana pemberian obat herbal dari Ketua Kedokteran Alternatif asal Jepang untuk Dede si "Manusia Akar", pihaknya masih menunggu izin dari Kemenkes.

"Obat herbal untuk Dede dari Jepang tersebut masih menunggu izin dari Kemenkes," katanya.
(ANT/A024) Rabu, 12 Januari 2011 12:22 WIB

Marzuki Bantah Lakukan Kebohongan Publik Soal Gedung

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Marzuki Alie membantah telah melakukan ebohongan publik terkait pernyataan soal pembangunan gedung baru DPR.
"Tolong dicek apakah saya yang melakukan pembohongan publik atau fraksi yang melakukan pembohongan publik," kata Ketua DPR Marzuki Alie saat keterangan pers di ruang wartawan di Gedung DPR Senayan Jakarta, Selasa.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di tempat yang sama menyatakan, pimpinan DPR telah melakukan kebohongan publik soal pembangunan gedung baru DPR
Fadli mengatakan tidak benar semua fraksi telah menyetujui pembangunan gedung tersebut karena sejak awal Fraksi Gerindra telah menolaknya.
Menurut Marzuki, pembangunan gedung baru DPR merupakan rencana strategi DPR yang telah dibahas di dalam Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).
"Di dalam BURT sendiri, Gerindra menempatkan Pius Lustrilanang selain sebagai Wakil Ketua BURT yang juga sebagai perwakilan partai tersebut bersama seluruh fraksi lainnya," kata Marzuki.
Menurut Marzuki, dalam setiap rapat, seluruh fraksi menyepakati pembangunan gedung baru tersebut termasuk Fraksi Gerindra.
"Coba cek, ada tidak penolakan dari satu fraksi pun yang mewakili fraksi mereka di BURT. Saya mengundang rapat konsultasi, tim teknis, ada tidak satu fraksi pun yang menolak pembangunan DPR," kata Marzuki dengan nada sedikit meninggi.
Menurut Marzuki, bahkan Pius merupakan Ketua Panitia Kerja (Panja) yang juga mewakili Gerindra.
"Ada `nggak forum lain yang bisa saya lakukan untuk meyakinkan bahwa itu keinginan semua pihak," kata Marzuki menegaskan.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu juga meminta Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu untuk tidak berbicara dulu di media sebelum melakukan klarifikasi kepada dirinya.
Dia juga meminta agar DPR dibangun dengan etika sopan santun sehingga citranya tidak rusak karena seseorang.
"Saya tidak kenal Fadli Zon. Di DPR ini saya kenal fraksi, kalau ada masalah tugasi fraksinya, jangan menyalahkan orang DPR. Ketua Panja bangunan itu Pius Lustrilanang, saya tidak terlibat," katanya..
Antara – 11/1/2011

Tujuh Desa di Pandeglang Terendam

 Tujuh Desa di Pandeglang Terendam

Pandeglang: Banjir setinggi setengah hingga satu setengah meter merendam sekitar 900 rumah warga di tiga kecamatan di Kabupaten Pandeglang, Banten, Senin (10/1). Banjir yang merendam tujuh desa di Kecamatan Patia, Picung, dan Sukaresmi ini terjadi akibat luapan Sungai Cilemer dan Cimoyan setelah diguyur hujan deras selama dua hari terakhir.
Banjir menyebabkan aktivitas warga nyaris lumpuh. Sebagian warga bahkan tidak bisa keluar rumah dan terisolasi di perkampungan karena banjir merendam jalan darat. Banjir yang diperparah dengan adanya pasang air laut ini juga turut merendam lebih dari 40 hektare tanaman padi.
Banjir juga merendam ratusan rumah di tiga desa di Kecamatan Binuang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Lahan pertanian dan ternak tak luput dari banjir. Jaringan listrik juga terputus karena salah satu tiang listrik roboh terseret banjir. Warga yang mengkhawatirkan keselamatan hewan ternaknya mengungsikan hewan itu ke dalam rumah.
Liputan6.com, – 11/1/2011

Aktivis: Keindonesiaan Soeharto Tidak Meragukan

 Aktivis: Keindonesiaan Soeharto Tidak Meragukan

Jakarta - Para aktivis menilai, peran signifikan Soeharto dalam memajukan bangsanya selama era kepemimpinannya membuktikan `jenderal besar` ini memiliki jiwa keindonesiaan tidak meragukan.
Demikian benang merah percakapan dalam rangka persiapan gelar diskusi `Mengenang Pak Harto` (sehubungan peringatan wafatnya mantan Presiden ke-2 RI itu), di Jakarta, Sabtu, yang menghadirkan beberapa aktivis dari Aliansi Soehatois Patriot Pelopor Pembangunan Republik Indonesia (ASPPPRI) dan Institut Studi Nusantara (ISN).
Koordinator Nasional (Kornas) ASPPPRI, Jantje Worotitjan menegaskan, masuknya Indonesia pada posisi papan atas dalam kemajuan perekonomian, bahkan sempat dijuluki salah satu `macan Asia`, merupakan sesuatu yang tidak bisa dipungkiri dalam sejarah perekonomian kita.
"Segelintir orang bisa menyatakan apa saja tentang Pak Harto, tetapi satu hal yang pasti, namanya tak akan pernah lepas sebagai Bapak Pembangunan yang memberi andil besar dalam sejarah perjuangan kebangsaan, termasuk meneruskan idealisme membangun Indonesia berbasis Pancasila," tandas Jantje Worotitjan.
Sementara itu, Donny Lumingas dari Institut Studi Nusantara (ISN) mengungkapkan, sesungguhnya ada persamaan antara dua tokoh besar Indonesia, yakni Bung Karno selaku Proklamator RI dengan Pak Harto sebagai Bapak Pembangunan.
"Keduanya `gila` Indonesia. Keduanya memiliki idealisme murni untuk memajukan Indonesia dan tidak dianggap sebagai bangsa `tempe`, bangsa `kuli` atau bangsa nomor buntut di antara bangsa-bangsa, terutama di Asia, Afrika dan Amerika Latin," ujarnya.
Itulah sebabnya, kata Donny Lumingas, wajar saja jika pengagum bahkan penerus pemikiran kedua tokoh besar itu masih tetap banyak hingga sekarang, baik di dalam maupun luar negeri.
"Diskusi Mengenang Soeharto, merupakan salah satu aktivitas penting dalam peringatan wafatnya Bapak Pembangunan. Selain acara itu, pada hari peringatan saat meninggalnya Pak Harto, yakni Hari Minggu (27 Januari 2011), yakni tepat pada pukul 13.10 WIB," ungkap Jantje Worotitjan. Antara - Sabtu, 8 Januari 2011

Banjir di Medan Sunggal Capai Satu Meter

Jebolnya tanggul Sungai Belawan mengakibatkan sejumlah rumah terendam banjir dengan ketinggian mencapai dua meter. (FOTO ANTARA/Kiki Cahyadi)

Medan - Banjir di Lingkungan IV Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Sumatera Utara, Kamis dini hari diperkirakan hampir mencapai ketinggian satu meter, namun tidak sampai menimbulkan korban jiwa.

"Air banjir yang cukup deras yang masuk ke rumah-rumah penduduk itu tidak ada yang sampai menengelamkan warga maupun anak-anak karena secepatnya dilakukan antisipasi oleh masyarakat setempat," kata Kepala Lingkungan IV, Kelurahan Sunggal, Huzaima (52), menjawab ANTARA di Medan, Kamis.

Antisipasi banjir dimaksud, menurut dia, saat terjadinya hujan deras Rabu (5/1) sekitar pukul 22.00 WIB, warga yang ada di Lingkungan IV itu telah siap siaga atau "berjaga-jaga" dengan mengemas barang-barang mereka yang perlu diselamatkan ke tempat yang lebih tinggi dari lokasi terjadinya banjir tersebut.

Sebab, tanda-tanda banjir atau Sungai Sunggal akan meluap sudah mulai kelihatan, air sungai kelihatan warna kuning bercampur lumpur dan cukup deras.Ini adalah pertanda banjir kiriman.

Apalagi, katanya, Sungai Sunggal itu hanya berjarak lebih kurang 50 meter dari rumah warga tersebut, jadi mudah untuk dipantau bila meluap atau "mengganas".

Namun ternyata, apa yang telah dikhawatirkan sejumlah warga akan terjadinya banjir itu menjadi kenyataan.Tepatnya hari Kamis (6/1) sekitar pukul 04.00 WIB, Sungai Sunggal meluap, air banjir tersebut masuk kedalam rumah 200 penduduk.

Sementara jumlah warga yang terdapat di Lingkungan IV diperkirakan mencapai 230 keluarga atau lebih kurang 600 jiwa.

Selanjutnya, ia menjelaskan rumah-rumah warga yang tergenang banjir tersebut, lokasinya agak rendah dan berdekatan pula dengan Sungai Sunggal.

"Jadi, wajar lokasi tersebut terkena banjir, bila dibandingkan dengan daerah lain yang ada di Kelurahan Sunggal itu," kata Huzaima.

Untuk sementara, ratusan warga yang rumahnya terkena banjir itu, terpaksa mengungsi ke tempat lain, menunggu surutnya banjir tersebut.

"Diperkirakan nanti malam, warga sudah bisa pulang ke rumah mereka. Daerah itu selama ini sering jadi langganan banjir karena lokasinya yang rendah," katanya.

Terkena Banjir

Sejumlah kelurahan di Kota Medan yang dilanda banjir, yakni Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Hamdan dan Kelurahan Sei Mati di Kecamatan Medan Maimun.

Di kawasan Tanjung Anom, Tanjung Selamat di Kecamatan Medan Tuntungan. Kelambir Lima, Kampung Lalang, Helvetia di Kecamatan Medan Sunggal. Kemudian, Medan Labuhan, Medan Deli dan Belawan.

Ribuan rumah penduduk di Medan tergenang akibat banjir yang terjadi di kota berpenghuni dua juta jiwa lebih itu.Banjir tersebut akibat meluapnya Sungai Deli dan Sungai Sunggal.

(ANT/S026) Kamis, 6 Januari 2011 16:46 WIB

Pasal 2 Pergub Merokok Diminta Dibatalkan

Jakarta - Tim Advokasi Hak Rakyat (TAHR) meminta Gubenur DKI Jakarta membatalkan Pasal 2 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 sehingga perokok tetap dapat merokok di ruang khusus di dalam gedung.

"Bahwa apabila dalam jangka waktu 45 hari Bapak Gubernur tidak membatalkan Pasal 2
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok, maka klien kami akan mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum dengan mekasnisme 'Citizen Law Suit' melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," demikian TAHR dalam suratnya kepada Gubernur DKI Jakarta, yang diterima di Jakarta, Selasa.

Pasal 2 Pergub Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok berbunyi, ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga keseluruhan pasal 18 berbunyi sebagai berikut, "Tempat khusus merokok harus memenuhi ketentuan terpisah secara fisik dan terletak di luar gedung serta tidak berdekatan dengan pintu keluar masuk gedung."

Disebutkan, bahwa ketentuan Pasal 18 Peraturan Gubernur DKI Nomor 75 Tahun 2005 sudah cukup melindungi hak orang yang bukan perokok untuk menikmati udara yang terbebas dari asap rokok dan sekaligus juga melindungi hak perokok untuk merokok di tempat merokok.

TAHR dalam suratnya mewakili warga yang merupakan perokok.

"Klien kami berhak untuk merokok sepanjang tidak mengganggu hak-hak orang yang bukan perokok," kata TAHR dalam suratnya yang ditandatangani Habiburokhman, M Maulana Bungaran dan Daru Supriono.

Daru mengatakan bahwa surat itu bukan untuk membela perokok namun hak konstitusional warga.

Dalam suratnya mereka mengatakan, kliennya berhak untuk merokok sepanjang tidak mengganggu hak-hak orang yang bukan perokok.(*)
(R009/AR09) Selasa, 4 Januari 2011 18:57 WIB

Banjir Lahar Dingin Merapi Robohkan Dua Jembatan

 

ilustrasi (Regina Safri)

Sleman - Banjir lahar dingin yang melalui aliran Sungai Opak di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Senin malam mengakibatkan dua jembatan dan Markas Komando Polsek Cangkringan roboh dihantam bebatuan.

"Banjir lahar dingin yang membawa serta material vulkanik seperti pasir dan batu-batu besar malam ini setidaknya merobohkan dua jembatan utama, yakni jembatan di Dusun Panggung, di Desa Wukirsari yang merupakan akses jalur alternatif Magelang - Prambanan dan jembatan di Dusun Krajan, Desa Wukirsari," kata Camat Cangkringan Samsul Bakri, Senin malam.

Menurut dia, selain dua jembatan utama tersebut, luapan banjir lahar dingin juga menghantam Markas Komando (Mako) Polsek Cangkringan di Desa Argomulyo hingga sebagian besar temboknya hancur dan hampir seluruh area tertimbun pasir dan bebatuan setinggi satu meter.

"Hujan deras yang terjadi di puncak Merapi sejak sore tadi memang menghanyutkan material vulkanik dan bebatuan besar dalam jumlah yang sangat banyak melalui aliran Sungai Opak, karena saat ini aliran sungai yang puluhan tahun mati tersebut menjadi aliran utama setelah Sungai Gendol tersumbat material vulkanik," katanya.

Ia mengatakan, selain itu akibat banjir lahar dingin tersebut juga mengakibatkan ratusan warga yang berada di sekitar aliran Sungai Opak harus diungsikan ke lokasi yang lebih aman.

"Ada lima dusun yang harus dievakuasi yakni Dusun Liwang, Teplok dan Panggung di Desa Argomulyo serta Dusun Salam dan Krajan di Desa Wukirsari," katanya.

Samsul mengatakan, warga dari lima dusun yang diungsikan tersebut hanya yang berada di sekitar aliran Sungai Opak yang terancam terkena luapan banjir lahar dingin.

"Evakuasi warga ini sifatnya hanya sementara, dan setelah banjir surut dan kondisi aman maka warga akan dikembalikan lagi ke rumahnya," katanya.

Ia mengatakan, sampai saat ini belum ada rumah warga yang terkena luapan banjir, namun bajir lahar dingin tersebut menimbun sejumlah lahan pertanian milik warga.

"Untuk luas lahan pertanian yang terkena banjir lahar dingin sampai saat ini belum dapat kami pastikan, namun memang cukup luas," katanya.

Sementara itu, di lokasi banjir lahar dingin saat ini tengah dilakukan upaya pengamanan yang dipimpin langsung Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Brigjen Ondang Sutarsa Budhi, Camat Cangkringan Samsul Bakri, Komandan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sleman Widi Sutikno dan sejumlah pejabat dan instansi terkait.(*)
(U.V001/R014/R009) Senin, 3 Januari 2011 23:32 WIB