LOMBOK - Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Tohari mengingatkan kepada pemerintah untuk berhati-hati dalam menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Presiden SBY, katanya, bisa saja diimpeach, bila pemerintah tak melakukan revisi atas UU APBN 2012.
"Kalau direvisi dan disetujui DPR, maka presiden tak bisa diimpeach. Tapi, kalau UU APBN itu tak direvisi, ada peluang diimpeach," kata Hajriyanto disela-sela acara Sosialisasi Empat Pilar di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (10/3/2012).
Terlepas dari itu semua, Hajriyanto menjelaskan, kenaikkan harga BBM, tentu saja mengundang gejolak kekecewaan dari masyarakat, terutama masyarakat yang terkena dampak secara langsung terkait rencana itu. Meski begitu, kebijakan menaikkan atau menurunkan harga BBM kewenangannya ada di pemerintah. Oleh Rachmat Hidayat | TRIBUNnews.com
