57 Korban Kerusuhan Koja Dapat Santunan

Sedikitnya 57 korban kerusuhan di kawasan makam Mbah Priok, Koja, mendapatkan santunan dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, Selasa (25/5). Mereka terdiri dari 40 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP), 11 anggota Kepolisian, dan 6 warga sekitar. Sebenarnya Palang Merah Indonesia (PMI) pusat memberikan referensi jumlah korban penerima santunan ini sebanyak 231 orang. Namun pemberian santunan akan dilakukan secara bertahap. Santunan berikutnya rencananya akan diberikan pekan depan hingga tuntas.

“Santunan ini sebagai apresiasi dari pemerintah daerah bagi korban kerusuhan. Mudah-mudahan ini bisa mengurangi rasa duka sekaligus untuk biaya berobat. Sebenarnya tak ada yang menginginkan ini terjadi. Peristiwa ini terjadi atas kehendak Allah SWT semata," ujar Bambang Sugiyono, Walikota Jakarta Utara usai memberikan santunan kepada para korban kerusuhan Koja, Selasa (25/5) sore.

Ia menjelaskan, secara teknis pihak PMI akan memanggil korban kerusuhan Koja untuk diberikan santunan sesuai dengan klasifikasi masing-masing korban. Untuk korban meninggal dunia, santunannya sebesar Rp 50 juta, cacat fisik Rp 70 juta, luka berat Rp 15 juta, luka sedang Rp 7,5 juta, dan luka ringan Rp 2,5 juta. Selain itu juga diberikan santunan biaya perjalanan ke rumah sakit (PP) kepada keluarga korban. Dengan rincian korban luka berat Rp 5 juta, luka sedang Rp 2 juta, dan luka ringan Rp 1 juta. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban penderitaan bagi korban maupun keluarganya.

Selain menerima santunan, 173 anggota Satpol PP Jakarta Utara juga diberikan bimbingan konseling selama dua hari guna menghilangkan trauma akibat kerusuhan di kawasan makam Mbah Priok pada rabu (14/4) silam. Konseling akan dilakukan pada Rabu (26/5) hingga Kamis (27/5). Sehingga kelak seluruh personil Satpol PP dapat menjalankan tugasnya seperti sediakala.

Terkait hal tersebut, Kasatpol PP Jakarta Utara, Sulistiarto mengatakan, santunan dan bimbingan konseling diberikan agar seluruh anggota Satpol PP ini bisa kembali bekerja melakukan penataan wilayah. Apalagi, kini para pedagang kaki lima dan becak, sudah mulai marak di jalur-jalur jalan protokol. “Tentunya hal itu meresahkan masyarakat dan melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum,” tandasnya.

Sulistiarto juga menyebutkan, hingga saat ini rasa trauma masih dirasakan anggota Satpol PP pasca kerusuhan makam Mbah Priok. “Masih ada rasa takut, mereka biasa tegap berani, tiba-tiba loyo dan tak memiliki keberanian yang kuat melaksanakan tugas. Ada juga yang merasakan khawatir dan tak mau memakai seragam karena belum memiliki kepercayaan diri sepenuhnya,” katanya.
Reporter: Jackson 25-05-2010 19:09

Korban Kebakaran Papanggo Butuh Uluran Tangan

Sedikitnya 646 jiwa korban kebakaran di Papanggo II, Tanjungpriok, Jakarta Utara pada JUmat (23/4) kemarin, hingga kini masih mengungsi di halaman gedung Yayasan Al-Jihad. Mereka berteduh menggunakan 4 tenda bantuan dari Dinas Sosial DKI, PMI Jakarta Utara, PT Astra Groups dan tenda yang dibangun swadaya oleh warga korban kebakaran. Mereka merupakan warga Gg Mangga, RT 014/03 dan RT 004, 008, 010 RW 02, Kelurahan Papanggo.

Sejauh ini, bantuan logistik bagi korban kebakaran masih terus mengalir, utamanya jenis makanan. Misalnya, PMI Jakarta Utara mengirim 720 boks makanan dan 20 lembar terpal. Dinas Sosial DKI 350 boks makanan, PT Astra Groups sebanyak 800 boxes makanan. "Selain itu ada juga satu dapur umum dari Dinas Sosial DKI Jakarta dan Posko Kesehatan yang didirikan oleh PT Astra Groups di dekat pengungsian," kata Budi Munadi, Ketua RT 14/02 kepada beritajakarta.com di lokasi pengungsian, Sabtu (24/4).

Selain bantuan makanan, korban kebakaran saat ini juga membutuhkan bantuan pakaian bersih, selimut, sarung, dan pakaian seragam sekolah. Dari data yang ada, jumlah siswa korban kebakaran adalah 77 siswa SD, 22 siswa SMP dan 17 siswa SMA. "Bantuan pakaian bekas dan makanan juga banyak mengalir dari warga sekitar. Namun, jumlahnya masih kurang," katanya.

Pemda Tidak Berencana Bongkar Makam Mbah Priok

Pemda Tidak Berencana Bongkar Makam Mbah Priok

Sabtu, 8 Mei
Jakarta (ANTARA) - Habib Abdullah Alatas selaku kuasa subsitusi makam Said Zaen bin Muhammad Al Haddad yang lebih dikenal Mbah Priok menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah Jakarta Utara tidak akan membongkar makam tersebut.
"Dalam pertemuan dengan pihak Wali kota Jakarta Utara (Jakut) tahun 2004 menyatakan bahwa pihaknya tidak akan membongkar makam Mbah Priok bahkan melestarikan dengan baik," kata Habib Abdullah Alatas, kepada pers di Jakarta, Jumat.
Dikatakan, pada 5 April 1999 pihaknya menjadi kuasa subtitusi dari makam Said Zaen bin Muhammad Al-Haddad, tetapi pada tahun 2002 kuasa hukum tersebut dicabut secara sepihak oleh keluarga Habib Muhammad yaitu cucu dari Said Zaen bin Muhammad Al Haddad.
"Dahulu makam itu masih berbentuk makam saja, saya beri keramik dan setelah proses pembangunan makam itu selesai seperti sekarang, maka kuasa saya dicabut. Saya tidak pernah diajak berunding, tahu-tahu kuasa subtitusi saya dicabut oleh pihak keluarga Habib Muhammad," katanya.
Pihaknya juga permah mengajukan kepada pihak PT Perusahan Pelayaran Indonesia (PT Pelindo) agar makam tersebut tidak digusur untuk perluasan pelabuhan peti kemas namun dilestarikan untuk kepentingan masyarat sekitar.
Mengenai peristiwa kericuhan beberapa waktu lalu yang terjadi antara Satuan Polisi Pamung Praja (Satpol PP) dengan warga, pihak Pemda tidak dapat disalahkan sama sekali sepenuhnya karena kericuhan tersebut dipicu oleh para provokator.
"Banyak pihak-pihak yang mengklaim menjadi ahli waris dan saya di sini hanya ingin memberikan kebenaran yang sesungguhnya mengenai ahli waris dan makam itu," ujarnya.
Sementara itu, abdi dalam keluarga Habib Muhammad, Habib Syukur, mengingatkan bahwa sebelum makam itu dibongkar bukan makam Mbah Priok tetapi makam Habib Said Zaen bin Muhammad Al Haddad.
"Makam tersebut adalah makam Said Zaen bin Muhammad Al Haddad, bukan Mbah Priok seperti yang diberitakan oleh sebagian besar media massa," kata Habib Syukur.