Menkominfo: Pemerintah Bisa Sadap Blackberry

Menkominfo: Pemerintah Bisa Sadap Blackberry

Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring mengatakan, Pemerintah bisa melakukan penyadapan terhadap gadget BlackBerry (BB) meskipun Research in Motion (RIM) masih dalam proses memasang server di Indonesia.
"Warning saya bahwa BB tidak bebas terhadap penyadapan, dan bisa dilakukan penyadapan terhadap BlackBerry," kata Menteri Tifatul di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan, penyadapan terhadap BB dilakukan untuk keperluan tertentu di antaranya untuk mengantisipasi peredaran gelap narkoba, ancaman terorisme, hingga korupsi.
Menteri Tifatul mencontohkan, beberapa pengalaman di negara lain di antaranya di India untuk kasus teroris Bombai salah satu artikel di media massa negara itu merilis bahwa komunikasi antarpelaku teroris dilakukan melalui BB.
"RIM sudah sepakat untuk memasang server atau repeater di Indonesia sehingga kita bisa lakukan penyadapan untuk kasus-kasus tertentu," katanya.
Pihaknya secara tegas telah meminta komitmen dari RIM untuk menjalankan aturan tersebut untuk mengantisipasi sejumlah kasus yang menggunakan BB sebagai alat komunikasi jaringan.
Meski kini sedang dalam proses pemasangan server di Indonesia, ia menegaskan BB tetap bisa disadap untuk keperluan investigasi kasus-kasus tertentu.
Menteri menambahkan hal yang terpenting saat ini adalah menyusun aturan perundangan terkait tata cara penyadapan.
"Hal terpenting adalah DPR harus segera membuat UU tentang tata cara penyadapan. Kita lebih setuju adanya UU baru tentang itu, dan sebaiknya RPP penyadapan akan dikembangkan sebagai UU saja," demikian Menkominfo Tifatul Sembiring.
Antara -28/02/2011

Dipo Dilaporkan Media Group ke Mabes Polri

Pengacara OC Kaligis.

Jakarta - Menteri Sekretaris Kabinet Dipo Alam dilaporkan Media Group ke Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri di Jakarta, Sabtu.

Wakil Media Group yang hadir diantaranya Direktur Metro TV, Suryopratomo dan Wakil Direktur Metro TV, Sugeng Suprawoto, dan Kadiv Pemberitaan Media Indonesia Gaudensius Suhardi melaporkan Dipo dengan didampingi kuasa hukumnya, OC Kaligis pada pukul 15.15 WIB.

Media Group yang terdiri dari Media Indonesia dan Metro TV tiga hari lalu mensomasi Dipo terkait pernyataan Seskab tentang media yang selalu menjelek-jelekan pemerintah tidak perlu diberi iklan atau pun tidak wajib dihadiri jika ada undangan, dinilai telah membungkam pers dan menutup informasi.

"Dipo dilaporkan ada fakta, karena tidak menjawab somasi yang kita ajukan," kata OC Kaligis.

Dan Dipo diduga melanggar pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Pasal 52 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"Kami menilai Dipo telah melanggar kebebasan pers," kata OC Kaligis. Dipo sudah diberi waktu 3x24 jam untuk menjawab somasi yang diberikan, katanya.
(*)(ANTARA News) Sabtu, 26 Februari 2011
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © 2011

GBPH Yudhaningrat: Polemik RUUK Semakin Membelenggu

GBPH Yudhaningrat: Polemik RUUK Semakin Membelenggu

Yogyakarta - Gusti Bendara Pangeran Harya Yudhaningrat mengatakan bahwa polemik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (RUUK DIY) justru semakin membelenggu.
"Masyarakat DIY justru sepertinya dibelenggu dengan polemik pembahasan RUUK DIY," kata Gusti Bendara Pangeran Harya (GBPH) Yudhaningrat disela-sela diskusi buku "Wasiat HB IX" di Yogyakarta, Minggu.
Menurut dia, salah satu poin penting dalam pembahasan RUUK DIY yang paling sulit dipahami adalah jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY, bukan masalah penetapan ataupun pemilihan untuk menentukan siapa yang akan menduduki jabatan tersebut.
Adik Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X itu mengatakan, di dalam peraturan perundang-undangan telah dinyatakan bahwa jabatan tersebut merupakan hak dari Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paduka Paku Alam yang bertahta.
"Masyarakat di DIY hanya mengikuti aturan main yang ada. Masalah itu harus bisa sinkron antara aturan dan pelaksanaannya," katanya.
Oleh karena itu, seluruh masyarakat diharapkan mampu memahami secara betul arti dan maksud dari keistimewaan DIY. Antara – 21 Feb 2011

Susno Duadji Pukul 00.00 WIB Bebas

Mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri, Komjen Pol Susno Duadji melambaikan tangan usai resmi bebas dari hukuman penahanannya di Rumah Tahanan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jabar.

Jakarta - Mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri, Komjen Pol Susno Duadji, mulai pukul 00.00 WIB Kamis (17/2) lepas demi hukum dari penahanannya di Rumah Tahanan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Hal itu seiring dengan berakhirnya masa penahanan yang bersangkutan 120 hari, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Noor Rochmad di Jakarta, Kamis.

"Nanti pukul 00.00 WIB, Susno Duadji lepas demi hukum," kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung itu.

Seperti diketahui, mantan Kabareskrim itu menjadi terdakwa perkara suap PT Salma Arowana Lestari (SAL) dan dana pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat 2008.

Kapuspenkum menambahkan dengan lepasnya demi hukum Susno Duadji tersebut, maka yang bersangkutan tidak lagi ditahan sampai ada putusan tetap.

"Yang bersangkutan tetap menjalani persidangan," katanya.

Ia menjelaskan penyebab dari berakhirnya masa penahanan Susno Duadji tersebut, di antaranya banyaknya saksi untuk dihadirkan dalam persidangan hingga memakan waktu lama.

Dijelaskan, untuk perkara PT SAL saja ada 60 saksi dan perkara dana pengamanan Pilkada Jabar ada 90 saksi.

"Saksi perkara dana pengamanan Pilkada Jabar sendiri, sebagian besar polisi banyak yang sudah dimutasi hingga harus dipanggil berkali-kali untuk hadir dalam persidangan," katanya.

Bahkan, kata dia, ada saksi yang saat ini menjabat sebagai Kapolres di Papua dan harus dipanggil sebanyak enam kali untuk hadir di persidangan. "Selama itu juga (Kapolres) tidak hadir di persidangan," katanya.

Kemudian, Susno Duadji sendiri tidak menghadiri persidangan sampai lima kali. "Itu yang menjadi penyebab lamanya persidangan Susno," katanya.

Seperti diketahui, mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Komjen Pol Susno Duadji, dituntut tujuh tahun penjara dan denda Rp500 juta atau subsider enam bulan kurungan.

Tuntutan tersebut terungkap dalam persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (14/2).

"Yang memberatkan dari perbuatan terdakwa, yakni sebagai Kabareskrim tidak mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi, serta terdakwa tidak menyesali perbuatannya," kata jaksa penuntut umum.(*)

Kamis, 17 Februari 2011 23:38 WIB | 1430 Views (T.R021/S019)

Rizal Ramli Minta Pemerintah Berantas Mafia Minyak

Rizal Ramli Minta Pemerintah Berantas Mafia Minyak

Jakarta - Mantan Menteri Koordinasi Bidang Ekonomi Rizal Ramli meminta pemerintah membersihkan mafia minyak yang tumbuh kembali dan merugikan rakyat hingga 2,4 juta dola AS per hari.
"Yang kami minta benahi dong `mafia` ini, baru bahas soal lain," katanya di Jakarta, Senin.
Ia menceritakan, mafia minyak ini muncul di zaman Orde Baru dari memperjualbelikan ekspor minyak.
"Mereka kerja bikin perusahan di Hongkong, jadi mereka kayak jual kertas aja, mereka beli kertasnya, mereka jual ke buyer (pembeli) akhir Jepang atau Korea, mereka dapat 20-30 sen per barel," katanya.
Mafia minyak ini, menurut dia, sempat diberantas pada masa Habibie dan Gus Dur. Kini mafia itu tumbuh kembali pada impor minyak.
Ia mengatakan, impor Indonesia sekitar 300 ribu barel minyak mentah per hari dan 500 ribu barel per hari minyak jadi seperti premium, solar dan minyak tanah, dimanfaatkan oleh para mafia tersebut.
Hal ini, menurut dia, karena impor yang seharusnya langsung dilakukan oleh Pertamina sebagai perusahaan negara tidak dilakukan.
"Tapi dalam kenyataanya pertamina bikin perusahaan, perusahaannya beli impor, tendernya agaknya sudah diatur," katanya.
Menurut hitungannya, setidaknya para mafia mendapatkan tiga dolar AS per barel, sehingga dalam sehari bisa meraup 2,4 miliar dolar AS.
Dicontohkan, 2,4 juta dolar satu hari, kali 365 hari, jumlahnya hampir Rp10 triliun per tahun," katanya. Antara – 15 Feb 2011

Menkes Pastikan Susu Formula Aman Dikonsumsi

 Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih.

Lebih lengkap datanya ada di IPB, tapi Kementerian Kesehatan dan Balai Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pusat sudah menjamin aman untuk dikonsumsi

Surabaya - Menteri Kesehatan (Menkes), Endang Rahayu Sedyaningsih, memastikan susu formula yang beredar di masyarakat aman untuk dikonsumsi.

"Semua susu formula yang beredar aman dikonsumsi. Tidak ada laporan yang masuk ada susu formula berbakteri," ujarnya ketika ditemui di sela-sela perayaan Imlek dan bakti sosial di Rumah Susun (Rusun) Sombo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat.

Ia juga mengaku tidak mengetahui hasil penelitian Institut Pertanian Bogor (IPB) yang menyebutkan bahwa sejumlah susu formula di pasaran mengandung bakteri "enterobacter sakazakii".

"Lebih lengkap datanya ada di IPB, tapi Kementerian Kesehatan dan Balai Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pusat sudah menjamin aman untuk dikonsumsi," katanya.

Disinggung merek-merek yang dijadikan objek penelitian IPB itu, Menkes juga mengaku tidak tahu, karena selama penelitian April hingga Juni 2006 itu tidak ada laporan yang diterimanya.

Hanya saja, Menkes mengimbau kepada semua warga yang memiliki anak di bawah usia enam bulan agar tidak diberi susu formula merek apapun.

"Itu karena anak seusia setengah tahun lebih baik diberi air susu ibu (ASI). Kepada para orang tua manapun, bayinya di bawah enam bulan lebih baik diberi ASI, bukan susu formula," katanya.
(*)(ANTARA News) Jumat, 11 Februari 2011 15:13 WIB Editor: AA Ariwibowo

Komnas PA Akan Umumkan Daftar Susu Tercemar

Jakarta: Komnas Perlindungan Anak akan segera mengajukan nota sita eksekusi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait susu formula yang tercemar bakteri enterobacter sakazakii. Komnas PA juga berjanji akan segera mengumumkan daftar susu formula tersebut. "Ada kesan pemerintah lebih melindungi produsen susu," ujar Aries Merdeka Sirait, Ketua Komnas PA, baru-baru ini.
Menurut Aries Merdeka Sirait, ada 171 laporan yang masuk ke Komnas PA. Umumnya meminta agar daftar susu formula tercemar segera diumumkan. Dengan begitu masyarakat tak lagi ragu dan takut mengkonsumsi susu formula.
"Jujur saat ini kami jadi takut," ujar Pajaroh, warga. Lis, warga lain juga mengaku takut sehingga lebih memilih memberi bayinya ASI (air susu ibu) dibanding susu formula.
Bakteri enterobacter sakazakii memang jarang ditemui. Tetapi bisa berbahaya dan mengakibatkan infeksi selaput otak, infeksi saluran kencing, kerusakan saluran cerna, hingga hydrocephalus.
Menurut Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia dokter Badriul Hegar, gejala infeksi sakazakii antara lain diare, kembung, muntah, demam tinggi, dan bayi tampak kuning. Selain itu bayi bisa mendadak biru, kesadaran menurun, sesak napas, hingga kejang.(ULF) Liputan 6 – 10 Febr 2011

Polda Jateng Periksa 12 Saksi Kerusuhan Temanggung

 Kerusuhan Temanggung/Anis Efizudin)

Tersangka masih satu, polisi masih memeriksa saksi sebanyak 12 orang lainnya
Berita Terkait

Jakarta - Anggota Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) telah memeriksa 12 orang saksi mata terkait kerusuhan massa dengan merusak tempat ibadah dan kendaraan operasional kepolisian di
 Temanggung.

"Tersangka masih satu, polisi masih memeriksa saksi sebanyak 12 orang lainnya," kata Kepala Bidang Penerangan Umum Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, Komisaris Besar Polisi Boy Rafli Amar saat dihubungi melalui telepon selular di Jakarta, Rabu.

Boy mengatakan pemeriksaan terhadap 12 saksi itu, guna menyelidiki dan mencari pelaku kasus kerusuhan di Temanggung.

Perwira menengah kepolisian itu menyebutkan pihak kepolisian akan melakukan pengetatan keamanan dan penyekatan wilayah saat gelaran sidang yang berpotensi rusuh.

Sebelumnya, peristiwa kerusuhan di Temanggung terjadi usai sidang lanjutan kasus penistaan agama di pengadilan negeri setempat dengan terdakwa Antonius Richmond Bawengan (50), Selasa (8/2).

Ribuan massa melempari Gedung Pengadilan Negeri Temanggung dengan batu dan kayu setelah mendengar tuntutan hukuman terhadap terdakwa.

Pada sidang lanjutan kasus penistaan agama yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Dayanto, Jaksa Siti Mahanim menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama lima tahun.

Selain itu, massa juga membakar tiga tempat ibadah, serta beberapa kendaraan pribadi dan operasional kepolisian.

Petugas telah menetapkan satu tersangka yang diduga pelaku kerusuhan berinisial M. Pelaku diindikasikan merupakan warga di luar Temanggung, Jawa Tengah.
(*) Rabu, 9 Februari 2011 11:29 WIB ( ANTARA News) Editor: AA Ariwibowo

Dua Tengkorak Korban Kapal Roro Teridentifikasi

Cilegon - Dua korban tewas terbakarnya KMP Laut Teduh II yang sudah menjadi abu serta hanya menyisakan tengkorak kepala sudah teridentifikasi dan selanjutnya dibawa keluarga ke Kendal, Jawa Tengah dan Palembang, Sumatra Selatan.

"Hasil identifikasi kami dan dicocokan dengan keterangan pihak keluarga, akhirnya dua dari 13 jenazah yang sudah hangus dapat diidentifikasi," kata petugas pertolongan pertama Rumah Sakit Krakatau Medika (RSKM) Cilegon, Budiono, Selasa.

Dia menjelaskan, dengan teridentifikasinya dua jenazah, maka yang tersisa saat ini ada 11 jenazah, dan identifikasi dilakukan bukan dengan tes DNA terhadap sisa-sisa tulang tenggkorak, melainkan terapi harta benda yang dikenakan oleh korban.

"Satu korban bernama Buhairi berasal dari Kendal, Jawa Tengah teridentifikasi oleh pihak keluarganya karena menggunakan kalung silver," katanya menjelaskan.

Sementara jenazah kedua, teridentifikasi bernama Bowo Noviadi warga Palembang, Sumatra Selatan, diketahui karena menggunakan cincin berwarna merah.

Sementara sisa jenazah sebanyak 11 orang, masih menurut dia, belum teridentifikasi, karena sisa tulang yang ada sudah mengering.

"Tes DNA bisa dilakukan kalau tulangnya masih basah, atau melalui darah. Kami berharap sisanya dapat diketahui, setelah ada pengenalan dari pihak keluarga," ujarnya.
(MSR) Selasa, 8 Februari 2011 12:03 WIB
Editor: Bambang

Jeritan Hati Mahasiswa Indonesia di Mesir

Jakarta: Kondisi Warga Negara Indonesia (WNI) di Mesir makin memprihatinkan. Apalagi aksi sweeping terhadap warga negara asing mulai marak dilakukan. Mahasiswa yang ada di Mesir pun kini hidup dihantui rasa takut.
"Kami sekarang terjebak dan tidak bisa kemana-mana. Di Desa Tafahna kondisi saat ini sangat tidak kondusif lagi, setiap hari kami dihantui rasa ketakutan. Suara tembakan di samping rumah kami setiap hari terdengar. Sehingga kami tidak bisa kemana-mana," ujar salah satu mahasiswa Al Azhar Anhar Maulang Elluary saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Senin (7/2).
Mahasiwa asal Halmahera Utara ini mengaku, mereka sudah menghubungi KBRI tapi karena jarak yang jauh tidak memungkinkan untuk segera dievakuasi mengingat jarak dari Kairo membutuhkan waktu tiga jam perjalanan. "Kita tidak bisa kemana-mana, stok makanan menipis sementara untuk ke bank jaraknya cukup jauh," katanya.
Tak hanya masalah persediaan bahan pangan dan uang di tangan, kekhawatiran mereka ditambah dengan aksi sweeping dari pihak keamanan di Mesir [baca: Diduga Jadi Dalang, Warga Asing Diburu]. "Teman saya ada 18 orang ditangkap dari pihak militer tapi mereka sudah dibebaskan. Mereka diinterogasi hal-hal yang mengada-ngada dan senjata laras panjang diarahkan ke mereka," ungkap Anhar.
Menurut mahasiswa jurusan Syariah Islamiyah ini, pihak Mesir mencurigai warga asing membantu referendum. "Makanya kita dirazia," ujarnya.
Sementara itu seorang mahasiswa Al Azhar asal Sukabumi, Maulana Yusuf Alamsyah, dalam surat elektroniknya berharap pemerintah Indonesia segera mengevakuasi. Yusuf saat ini tinggal di Mansoura-Daqahliyah, sekitar tiga jam dari Kairo. "Saya bersama teman saya belum ada kepastian kapan kami dievakuasi. Menurut berita yang kami dengar dari KBRI-Kairo, yang di daerah akan dievakuasi terakhir," jelasnya.
"Kami sudah tidak tahan lagi, kami sudah tidak tahan mendengar suara tembakan setiap malam, suara ambulans, dan tank-tank yang berlalu lalang di depan kami," keluhnya.(MEL)
Liputan6.com 7 Feb 2011

Habibie Berharap Jasa Rakyat Yogyakarta Tak Dilupakan

Habibie Berharap Jasa Rakyat Yogyakarta Tak Dilupakan

Yogyakarta - Presiden Republik Indonesia ketiga, BJ Habibie, berharap pembahasan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta yang sedang berjalan di DPR RI tidak melupakan unsur jasa rakyat Yogyakarta.
"Rakyat Yogyakarta memiliki jasa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mereka menjadi ujung tombak itu, pilihannya saat itu hanya merdeka atau mati," kata Habibie di sela-sela kunjungan di Taman Pintar Yogyakarta, Minggu.
Menurut dia, pilihan "merdeka atau mati" dari rakyat Yogyakarta saat perjuangan kemerdekaan Indonesia tersebut merupakan pilihan yang sulit, namun masyarakat Yogyakarta secara ikhlas melakukannya demi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Saya harapkan, saat pembahasan RUUK (Rancangan Undang-Undang Keistimewaan) hanya berpegang pada itu, jasa rakyat Yogyakarta, tidak perlu melihat yang lain-lainnya," katanya.
Oleh karena sejarah tersebut, lanjut Habibie, maka Yogyakarta pun dianugerahi status sebagai wilayah yang istimewa.
Sebelumnya, budayawan sekaligus Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Syafii Maarif berharap penyusunan RUUK DIY tersebut seharusnya diserahkan kepada masyarakat.
"Serahkan saja ke masyarakat Yogyakarta, dan seharusnya keistimewaan DIY ini tidak perlu diutak-atik lagi," kata Syafii di sela-sela Milad Universitas Muhamamdiyah Yogyakarta, Sabtu (5/2).
Masyarakat Yogyakarta, lanjut adalah adalah pihak yang paling berhak dengan status keistimewaan tersebut dan bukan pemerintah.. Antara – 6 Feb 2011 menit lalu

Adjie Massaid dari "Catwalk" ke Politik

Adjie Massaid dari "Catwalk" ke Politik

JAKARTA,— Adjie Massaid meninggal dunia seusai bermain futsal, Sabtu (5/2) dini hari. Ia meninggal pada 43 tahun. Sesuai rencana, jenazahnya akan disemayamkan di rumah duka di Taman Cilandak, Jakarta Selatan.
Sebelum terjun ke panggung politik sebagai anggota DPR dari Partai Demokrat, ia populer sebagai model dan aktor. Berikut adalah profil singkat Raden Pandji Chandra Pratomo Samiadji Massaid atau lebih dikenal dengan nama Adjie Massaid.
Ia lahir di Jakarta, 7 Agustus 1967, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara keluarga Raden Pandji Sujono Tjondro Adiningrat. Adjie yang keturunan Jawa-Madura-Belanda itu menghabiskan masa kanak-kanak dan bersekolah tingkat dasar di Rawamangun, Jakarta Timur. Tahun 1975, ia mengikuti keluarganya pindah ke Belanda.
Adjie memulai kariernya sebagai model di panggung catwalk, lalu sebagai foto model sejak 1980-an. Ia juga menjajal dunia peran, antara lain bermain dalam film karya Garin Nugroho, Cinta Dalam Sepotong Roti, pada tahun 1990.
Popularitasnya sebagai model dan aktor menjadi modal ketika ia kemudian beralih ke panggung politik. Namun, karier sebagai politisi bukan barang baru baginya karena ia berasal dari keluarga politisi (bupati) Pasuruan. Ia menjadi anggota DPR-RI periode 2004-2009 dan 2009-2014 dari Partai Demokrat. Selain aktif sebagai politisi, Adjie juga Manajer Timnas U-23.
Adjie menikah dengan penyanyi Reza Artamevia pada tahun 1999. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai dua anak bernama Zahwa dan Aaliya. Pasangan tersebut bercerai pada 2005. Ia untuk beberapa lama membujang, sebelum akhirnya menikah dengan Angelina Sondakh, mantan Puteri Indonesia yang juga anggota DPR-RI untuk Partai Golkar (dan pada periode 2009-2014 untuk Partai Demokrat). Keduanya menikah pada April 2009 dan kini memiliki anak. KOMPAS.com - Sabtu, 5 Februari 2011

Bambang Soesatyo Soroti Polri Terkait Koin Presiden

Bambang Soesatyo Soroti Polri Terkait Koin Presiden

Jakarta - Bambang Soesatyo, anggota Komisi III DPR RI, menyorot kritis sikap Mabes Polri yang bertolak belakang dengan perilaku kenegarawanan Panglima TNI, menanggapi aksi `koin` untuk Presiden oleh berbagai elemen masyarakat.
"Polri seyogianya tidak perlu ikut-ikutan cari muka dan panik dengan mengatakan pengumpulan `koin` itu merupakan penghinaan kepada simbol negara dan dapat dipidanakan," ujarnya kepada ANTARA, di Jakarta, Kamis.
Bambang Soesatyo lalu menunjuk kearifan Panglima TNI ketika muncul aksi masyarakat tersebut.
"Panglima TNI saja menganggap `koin` untuk Presiden sah-sah saja," ujarnya, mengutip ucapan orang nomor satu di Mabes TNI tersebut.
Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono, menganggap, berbagai aksi yang digelar kelompok masyarakat untuk memperlihatkan ketidakpuasan terhadap jalannya pemerintahan, termasuk mengumpulkan `koin` untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, merupakan hal biasa selagi dilakukan tidak dengan cara-cara anarkis.
"Itu hak politik warganegara untuk menyampaikan pendapatnya. Itu sah-sah saja selama tidak anarkis," kata Agus Suhartono usai mengikuti rapat di Komisi I DPR RI, di Senayan, Rabu siang (2/2).
Karena itu, Bambang Soesatyo menyatakan, pihaknya mengingatkan Polri haruslah menjadi pelindung dan pengayom masyarakat.
"Bukan alat kekuasaan untuk menindas aspirasi masyarakat. Polri adalah polisi rakyat. Bukan polisi istana," katanya. ( Antara – 3 Jan 2011)

Yudhoyono Bertemu Bos IMF

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan)

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan delegasi Dana Moneter Internasional (IMF) yang dipimpin Direktur Pelaksana IMF Dominique Strauss-Kahn untuk membahas situasi perekenomian global saat ini.

Pertemuan itu diadakan di Kantor Presiden, Rabu siang, sebelum Presiden Yudhoyono menjemput warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Mesir di Bandara Soekarno Hatta.

Selain Strauss-Kahn, para pembesar IMF lainnya yang datang adalah Direktor Asia and Pacifik IMF Anoop Singh, Advisor Office of the MD IMF Ernesto Ramirez Rigo dan Kepala Perwakilan IMF di Jakarta Milan Zavadjil.

Presiden sendiri didampingi oleh tim ekonominya, yaitu Menko Perkonomian Hatta Rajasa, Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, dan Wakil Menkeu Anny Ratnawati, di samping juga Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional Teuku Faizahsyah dan Gubernur BI Darmin Nasution.

Sementara itu, seperti dikutip AFP, Strauss-Kahn mengatakan IMF ingn melakukan awal baru yang segar di Asia dengan memulai kunjungan ke Indonesia, negara yang disebutya perekonomian terbesar di Asia Tenggara.

"Pesan utama hari ini adalah sederhana. Kita harus melihat ke depan. IMF telah berubah," kata Strauss-Kahn. "Di hadapan Anda adalah IMF yang baru dimana ada kuasa voting dan suara negara-negara Asia meningkat banyak.

Bos IMF ini melukiskan pertemuannya dengan Yudhoyono adalah "fondasi bagi pembangunan kembali pola hubungan baru antara IMF dan Asia, serta Indonesia pada khususnya."

"Reformasi terakhir yang kita laksanakan dalam ketatakelolaan telah mengubah IMF dalam merefleksikan secara lebih baik bahwa negara-negara di dunia dan negara baru di dunia, Asia secara umum, dan Indonesia secara khusus, memiliki peran lebih besar dibandingkan sebelumnya," katanya kepada para wartawan di Singapura, usai mengunjungi Jakarta. (*) 02 Februari 2011 (ANTARA/Prasetyo Utomo)