TERIMAKASIH ANDA TELAH MENGUNJUNGI KAMI
RAPI KECAMATAN KOJA JAKARTA UTARA

Kamis, 14 Oktober 2010

Pemerintah Masih Pertimbangkan Hibah Hercules

JAKARTA--Pemerintah Indonesia hingga kini masih mempertimbangkan tawaran hibah sejumlah pesawat angkut C-130 Hercules dari Amerika Serikat dan Australia.

"Belum, kami belum memutuskan. Semua masih kami pertimbangkan," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjawab ANTARA di Malang, Kamis.

Usai meninjau kesiapan Skuadron Udara 32 Pangkalan Udara Abdurahman Saleh, dia mengatakan, pemerintah telah menetapkan untuk memfokuskan pesawat tempur dan angkut, seperti C-130 Hercules.

Karena itu, lanjut Sjafrie, ada dua langkah yang dapat dilakukan. Pertama, memelihara dan meningkatkan kesiapan pesawat Hercules yang sudah ada, antara lain, melalui program retrofit atau peremajaan.

"Dan kedua, mengadakan pesawat Hercules baru, seperti yang sudah ditawarkan AS dan Australia," ujarnya.

Namun, lanjut Sjafrie, tawaran hibah dari kedua negara itu masih dipertimbangkan dari segala aspek.

Pada kesempatan terpisah, Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal Muda TNI Erry Biatmoko mengatakan, AS menawarkan hibah enam Hercules Tipe E dan siap diberikan pada 2012.

Sebelumnya, AS juga menjanjikan bantuan pengadaan enam pesawat angkut C-130 Hercules tipe H dan J untuk Indonesia.

Bantuan itu berupa potongan harga dengan menggunakan fasilitas Foreign Military Financing (FMF) dan bantuan suku cadang bagi pesawat angkut berat Hercules.

Sementara itu, Australia menawarkan Hercules Tipe J.

Populasi Hercules yang dimiliki TNI Angkatan Udara tercatat 21 unit yang kini dioperasikan di Skuadron Udara 31/Halim Perdanakusuma dan Skuadron 32/Abdurahman Saleh.

Khusus di Skuadron Udara 32 dari 11 unit Hercules yang dioperasikan, hanya enam yang dinyatakan siap. Sisanya masih menjalani masa pemeliharaan rutin.
REPUBLIKA.CO.ID Kamis, 14 Oktober 2010, 20:17 WIB
Red: taufik rachman
Sumber: antara




Menkes: Kurangi Makan Mi Instan

Menkes: Kurangi Makan Mi Instan

Jakarta - Meskipun menyatakan aman mi instan aman, Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih tetap menyarankan agar masyarakat mengurangi konsumsi makanan itu.
"Saya tidak menganjurkan masyarakat tiga kali sehari makan Indomie, tetap harus seimbang dengan makan buah dan sayur," kata Menkes seusai pencanangan kampanye campak dan polio di gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa.
Jadi meskipun kandungan bahan pengawet mi instan masih berada dalam ambang batas yang diperbolehkan, Menkes menyebut bahan makanan alami masih tetap lebih baik.
Sementara terkait dengan penarikan produk mi instan asal Indonesia di pasar Taiwan, Menkes mengaku telah melakukan pengecekan ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mengenai kandungan zat pengawet dalam mi instan.
"Jadi nipagin itu hanya ada di kecapnya, bukan di mi. Ambang batas internasional sebesar 1.000 miligram per kilogram, sementara kita ambil batas yang lebih kecil lagi, hanya 250 miligram," ujar Menkes.
Sebelumnya, pihak berwenang Taiwan menarik peredaran beberapa merek mi instan asal Indonesia karena adanya kandungan nipagin atau methyl p-hydroxybenzoate yang berfungsi sebagai pengawet makanan.
BPOM telah menjelaskan dengan mengacu kepada persyaratan internasional yaitu Codex Alimentarius Commission (CAC) dan berdasarkan kajian resiko, penggunaan bahan tambahan makanan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) no.722 tahun 1988.
Aturan itu menyebutkan, dalam produk kecap, batas maksimum penggunaan nipagin yang diijinkan adalah 250 miligram perkilogram dan dalam makanan lain kecuali kecuali daging, ikan dan unggas, batas maksimum penggunaan adalah 1.000 miligram perkilogram.
Dalam mi instan, bahan nipagin hanya terdapat dalam bumbu kecap yang beratnya sebesar 4 gram, sehingga kandungan nipaginnya hanya sebesar satu miligram per bungkus mi instan.
"Batas itu masih aman. Orang masih dapat dikatakan aman mengkonsumsi hingga 10 miligram per kilogram berat badannya. Jadi misalnya orang itu beratnya 50 kilogram, maka ia masih dapat mengkonsumsi hingga 500 miligram nipagin atau setara dengan dua kilogram kecap per hari," papar Menkes.
Lebih lanjut, Menkes menyebut bahwa penggunaan bahan nipagin telah diatur Codex karena bahan tersebut tidak hanya digunakan untuk makanan di Indonesia tapi juga di banyak negara.
Misalnya untuk negara seperti Kanada dan Amerika Serikat, batas maksimum penggunaan nipagin dalama pangan yang diizinkan adalah 1.000 miligram per kilogram produk.
Sedangkan di Singapura dan Brunei Darussalam batas maksimum penggunaan nipagin dalam kecap adalah 250 miligram per kilogram dan di Hongkong sebesar 550 miligram per kilogram.
Antara – 12-10-2010

Minggu, 10 Oktober 2010

Komisi III DPR tak Terima Dituduh Liar

Bambang Soesatyo

JAKARTA--Anggota Komisi III DPR yang menandatangani mosi tidak percaya kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, tidak terima dituduh `liar`.

"Tidak benar kalau sikap protes kami dikatakan `liar` oleh Ketua DPR RI Marzuki Alie. Salah satu penanda tangan surat protes itu adalah Wakil Ketua Komisi III, Azis Syamsuddin, selaku unsur pimpinan komisi," tandas Bambang Soesatyo, di Jakarta, Ahad (10/10).

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar ini mendukung pernyataan dari Fraksi PDI Perjuangan, Gayus Lumbuun, sebelumnya yang menilai, Marzuki Alie tak patut mengeluarkan kata-kata demikian. Mosi tak percaya itu dibuat sebagai protes atas undangan Pimpinan Dewan kepada Calon Kapolri, lalu menggelar rapat tertutup.

Pertemuan tertutup ini menjadi kontroversial karena Komisi III masih akan menggelar `fit and proper test` terhadap Calon Kapolri itu, sehingga pertemuan tertutup diduga terjadianggap ada proses transaksional. "Sekali lagi kami tegaskan, bahwa surat protes tersebut tidak `liar`. Seluruh fraksi (sembilan Fraksi) di komisi kami menandatanganinya, termasuk Ruhut Sitompul (Fraksi Partai Demokrat," tuturnya.

Nota protes itu, kata Bambang, akan diserahkan kepada Badan Kehormatan (BK), Badan Musyawarah (Bamus), dan para pimpinan Parpol melalui Ketua Fraksi yang ada di DPR. "Hal ini penting agar ke depan Ketua DPR RI tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak lazim serta tak etis dan merugikan Dewan, karena dapat menimbulkan dugaan-dugaan adanya politik transaksional dari Pimpinan Parlemen," kata Bambang mengingatkan.

REPUBLIKA.CO.ID Ahad, 10 Oktober 2010, 22:14 WIB
Red: Budi Raharjo
Rep: Antara

Rabu, 06 Oktober 2010

Inilah Pesan DPR untuk Timur

KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN

Kapolda Metro Jaya Irjen Timur Pradopo, mengikuti upacara serah terima jabatan (sertijab) di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Senin (4/10/2010). Dalam Sertijab ini terjadi kenaikan pangkat pada Irjen Timur Pradopo menjadi bintang tiga.
Calon tunggal Kepala Kepolisian Negara Repulik Indonesia (Kapolri), Komisaris Jenderal Timur Pradopo, Rabu (6/10/2010), datang ke Gedung DPR, Jakarta, bertemu dengan pimpinan DPR. Dalam pertemuan tertutup selama lebih kurang dari satu jam itu, pimpinan DPR memberikan sejumlah pesan kepada calon Kapolri baru tersebut.
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, salah satu yang dibicarakan adalah mengenai independensi Polri. Jika terpilih sebagai Kapolri, Timur harus mampu menjaga agar institusi itu tak masuk ke ranah politik.
"Kami (pimpinan DPR) berpesan, kalau Pak Timur pegang komando tertinggi Polri, agar Polri tidak tergoda politik. Begitu tergoda ke sana, maka akan kiamat," kata Priyo seusai pertemuan.
Ia menambahkan, Polri harus mampu mengayomi seluruh lapisan masyarakat dan harus menjaga diri agar tak dimanfaatkan untuk kepentingan politik kelompok tertentu. Terpilihnya Timur sebagai calon Kapolri yang diajukan Presiden Yudhoyono, dinilai Priyo, melalui sebuah kondisi yang sangat dramatis.
Hal ini berbeda dengan proses suksesi Kapolri sebelumnya. Sejumlah politisi bahkan menengarai, munculnya nama Timur sebagai "kuda hitam" menjelang diajukannya surat Presiden memperkuat dugaan adanya tarik-menarik kepentingan politik di balik "dikatrolnya" Timur.
Dalam hitungan jam, Timur yang menjabat Kepolisian Daerah Metro Jaya naik pangkat menjadi Jenderal Bintang Tiga dan diusulkan sebagai calon Kapolri. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Trimedya Panjaitan, bahkan secara lugas mengatakan, patut diduga, Timur "dipasang" untuk kepentingan politik Susilo Bambang Yudhoyono pada 2014.
"Beliau lahir 1956, akan pensiun Oktober 2014 atau setelah pemilu legislatif dan Pemilu Presiden 2014. Patut diduga, munculnya nama dia karena mungkin SBY mau orang di Polri yang long time dan firm untuk Pemilu 2014. Patut diduga seperti itu," kata Trimedya, kemarin.
Rabu, 6 Oktober 2010 | 12:58 WIB JAKARTA, KOMPAS.com

Selasa, 05 Oktober 2010

Timur Bisa Bersihkan Polri


Jakarta: Tugas penting kepala Kepolisian Republik Indonesia (kapolri) baru nanti sudah menanti. Kapolri baru yang nanti dipilih Dewan Perwakilan Rakyat harus mampu merestrukturisasi institusi kepolisian, khususnya membersihkan mafia hukum.
"Penekanannya tentu pada tugas-tugas kepolisian terkait pembenahan sistem, penuntasan percepatan reformasi birokrasi. Tidak kalah penting, reformasi struktural institusi Polri yang bersih dari mafia hukum. Itu tidak dapat ditawar lagi," kata Staf Ahli Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana usai dialog interaktif bertajuk "Harapan Terhadap Kapolri, Jaksa Agung, dan Ketua KPK Baru" di Hotel Milenium, Jakarta Pusat, Selasa (5/10).
Termasuk pula permasalahan rekening bermasalah perwira kepolisian yang santer diberitakan sebelumnya. "Masalah terkait integritas harus diselesaikan dan dituntaskan," tegas pria yang baru menyandang gelar profesor dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, belum lama ini.
Banyak kalangan mempertanyakan rekam jejak Komisaris Jenderal Timur Pradopo, terutama semasa menduduki jabatan terakhir sebagai Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya. Kendati demikian, Denny meminta semua kalangan menghormati pilihan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Presiden akan memilih yang terbaik yang tersedia di jalur kepolisian. Dan tidak mungkin mengajukan calon yang tidak bisa melaksanakan tugas kapolri. Pilihan terhadap Pak Timur pasti sudah melewati pertimbangan matang, komprehensif dari Presiden. Jadi, ini adalah pilihan yang sebaiknya dihormati semua kalangan," imbau Denny [baca: Menkopolhukam: Pencalonan Timur Pradopo Sudah Dipertimbangkan].
Disinggung adanya penilaian jika proses pengangkatan Komjen Timur Pradopo dan pengajuan calon kapolri cacat secara prosedur, Denny membantah bila hal tersebut dikatakan melanggar aturan. "Kita berpegang pada aturan yang ada pada Undang-undang Kepolisian, tidak ada aturan yang dilanggar, semua sudah sesuai aturan main," tegasnya [baca: Kenaikan Pangkat Timur Pradopo Kacaukan Sistem Polri].
Syarat seorang calon kapolri, imbuh Denny, adalah memiliki jajang karier dan kepangkatan. Terlebih, Presiden Yudhoyono memiliki kewenangan menentukan calonnya untuk kemudian diajukan ke DPR. "Itu terserah Presiden. Jadi, jangan sampai aturan itu dikurangi atau ditambahkan, semuanya sudah sesuai mekanisme," jelas Denny.
Liputan6.com, (ANS)

Timur Cocok Jadi Kapolri Karena Komunikatif
Timur Cocok Jadi Kapolri Karena Komunikatif

Seorang pengamat kepolisian Jusius Simon Runturambi mengatakan Komisaris Jenderal Pol Timur Pradopo cocok jadi calon Kapolri karena komunikatif terhadap masyarakat maupun anggotanya.

"Beliau termasuk orang yang `low profile` dan cukup memiliki kedekatan dengan masyarakat," kata Jusius saat dikonfirmasi melalui telepon selular di Jakarta, Senin.

Jusius menuturkan Timur Pradopo terlihat begitu dekat dengan masyarakat selama menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat.

Timur kerap melakukan konsolidasi dengan masyarakat Jawa Barat guna menciptakan situasi keamanan yang kondusif.

Bahkan pengamat lulusan Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia itu mencontohkan saat Timur menjabat sebagai Kapolda Metro Jakarta Raya, mampu mengedepankan pendekatan dialog untuk menyelesaikan persoalan tindakan anarkis dari anggota salah satu organisasi masyarakat.

Jenderal polisi bintang tiga itu mengajak Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan dan kelompok masyarakat Kota Bekasi, serta jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) duduk bersama menyelesaikan konflik tentang sengketa penggunaan tempat ibadah.

Terkait dengan latar belakang Timur yang besar di lingkungan Direktorat Lalulintas, Jusius tidak mempermasalahkannya karena setiap calon perwira lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) yang tercatat menjabat sebagai Kapolsek hingga Kapolda telah memiliki pengalaman yang tinggi.

"Tidak ada masalah, karena beliau pernah beberapa kali menjabat sebagai kepala satuan fungsi sejak menjadi Kapolsek hingga Kapolda," ujar Jusius

Sebelumnya, Ketua DPR RI, Marzuki Alie, Senin, menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyerahkan nama Timur Pradopo untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Kapolri.

Rencananya DPR akan membacakan surat pencalonan Kapolri itu saat menggelar Rapat Paripurna DPR, Selasa (5/10) dan segera menugaskan Komisi III Bidang Hukum untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Timur Pradopo.

Timur yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Metro Jakarta Raya mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Komisaris Jenderal Polisi dengan jabatan baru sebagai Kepala Badan Pemeliharaan (Kabaharkam) Polri.

Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri melakukan serah terima jabatan untuk posisi Kabaharkam, Senin (4/9) siang.

Timur Pradopo lahir di Jombang pada 10 Januari 1956 dan lulus Akedemi Kepolisian pada 1978.

Pemilik Nomor Registrasi Pusat 56010380 itu, mengikuti Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) tahun 1989, Sespim Polri (1996) dan Sespati (2001).

Awalnya Timur sebagai perwira Samapta Poltabes Semarang, Kepala Seksi Operasi Poltabes Semarang, Kapolsekta Semarang Timur, Kepala Bagian Lalulintas Polwil Kedu, Kabag Operasi Direktorat Lantas Polda Metro Jaya.

Kemudian Kepala Satuan Lalulintas Wilayah Jakarta Pusat, Kapolsek Metro Sawah Besar, Wakapolres Tangerang, Kabag Jianmas Lantas Polda Metro Jaya, Kapolres Metro Jakarta Barat, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kapiskodal Ops Polda Jawa Barat, Kapolwiltabes Bandung Polda Jawa Barat, Kakortarsis Dediklat Akpol, Irwasda Polda Bali.

Selanjutnya menjabat Kapolda Banten, Kaselapa Lemdiklat Polri, Staf Ahli Bidang Sosial Politik Kapolri, Kapolda Jawa Barat , Kapolda Metro Jaya dan Kabaharkam Polri.

Lain halnya dengan Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Neta S. Pane yang menegaskan pencalonan Timur Pradopo sebagai calon Kapolri tidak sesuai mekanisme dan etika pencalonan.

"Nama Timur tidak ada dalam daftar pencalonan Kapolri dari Bambang Hendarso Danuri maupun Kompolnas ke Presiden," tutur Neta.

Neta juga menggarisbawahi Timur Pradopo memiliki catatan karir kurang bagus saat menjadi Kapolres Jakarta Barat terlibat kasus pelanggaran hak asasi manusia karena aksi penembakan terhadap mahasiswa Universitas Trisakti pada tahun 1998.

Selain itu, Timur juga tidak pernah menginstruksikan jajarannya di Polda Jawa Barat untuk menangani kasus pembunuhan terhadap pemilik perusahaan garmen terbesar di Asia Tenggara PT Metro Garmen di Bandung, yakni Eka Gunawan.

Catatan Timur lainnya, yakni terkait dengan insiden bentrokan antarkelompok yang menewaskan tiga orang korban di Jalan Ampera sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (28/9) lalu.

"Timur sebagai Kapolda Metro Jaya tidak bisa mengatasi aksi premanisme yang membawa senjata api," ungkapnya.
Jakarta (ANTARA) -

Senin, 04 Oktober 2010

SBY Pilih Timur Pradopo, Marzuki Minta Jangan Dipolitisir



Jakarta --- Dipilihnya Komjen Timur Pradopo sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden SBY adalah berdasarkan banyak pertimbangan. Meski terkesan mendadak, publik diminta tidak mempolitisir pilihan SBY ini.

"Pokoknya kita sudah terima namanya dan jangan ada lagi yang dipolitisasi, karena nasib nggak ada yang tahu," kata Ketua DPR Marzuki Alie di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/10/2010).

"Mungkin juga Pak Timur nggak pernah mimpi soal ini," imbuhnya.

Lalu bagaimana soal pangkat yang mendadak? "Saya kira tidak ada yang dilanggar. Jenderal tidak ditentukan apakah harus harian apakah tahunan. Itu adalah kewenangan Presiden atas usulan Kapolri," jawab Marzuki.

Soal kenapa Timur dipilih, Marzuki mengaku tidak mau menjelaskan secara detil. Yang pasti, menurutnya, pilihan Presiden adalah pilihan yang terbaik.

"Sebagaimana prosesnya saya nggak bisa ceritakan. Yang pasti ini keputusan Pak Presiden," jawab Marzuki diplomatis.

Sebelumnya, Presiden secara mendadak memanggil Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri ke Istana. Tak lama setelah BHD dipanggil, Ketua DPR mengumumkan Komjen Timur Pradopo dipilih SBY sebagai calon tunggal Kapolri. (anw/fiq)

Senin, 04/10/2010 21:01 WIB
Rachmadin Ismail - detikNews

Minggu, 03 Oktober 2010

Daftar Nama Korban Kecelakaan kereta Pemalang


Tim forensik gabungan berhasil melakukan identifikasi korban tewas dalam kecelakaan di Pemalang. Dari 36 korban tewas, berhasil diidentifikasi sebanyak 21 korban tewas.
1. Budi Setiawan, Tlombokan, Semarang Utara
2. Fikri Andika Khoirun, Perum Bintaro II Nomor 70 Bekasi,
3. Haryono, Gayamsari, Wonodri Semarang
4. Yeni, Ungaran Kabupaten Semarang.
5. Bahtiar Oka Fiandi, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta,
6. Andreas, Salatiga,
7. Hana Adi Warsito, Kampung Ngrembel, Semarang,
8. Fredi Adopan Sihombing, Padang, Sumatera Barat.
9. Bayu V, Ungaran, Kabupaten Semarang
10. .Eko Setiawan, Sokorejo, Kendal
11. Ferik Tahaling, Manyaran, Semarang
12. Tohiring, Pekalongan Barat
13. Kol. Yulianto, Kementerian Pertahanan, Jakarta
14. Bayu Sakti, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang
15. Ismael Anwar, Jalan Lorong, Koja, Jakarta Utara
16. Maryono, Duren Jaya, Bekasi
17. Budi Suyanto, Kelapa Dua, Tangerang.
18. Heri Purnomo, Tapos, Bogor
19. Eko Suwondo, Semarang Barat,
20. Widiya Sandi, Semarang Barat,
21. .Danang Fajar Suryanto, Bantul, Yogyakarta.
Republika - Minggu, 3 Oktober 2010

Kamis, 30 September 2010

KEC. PADEMANGAN : Penduduk Pendatang di Kampung Muka Mencapai Ribuan


Ancol- Wow..dalam satu RT di kampung muka blok D RT 09/ RW 04 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan dihuni oleh ribuan jiwa penduduk pribumi dan pendatang. Bisa dibanyangkan seperti apa sesaknya kehidupan dilingkungan tersebut.
Menurut Ketua RW 04 Ancol, Supriyono umumnya warga kampung muka pendatang dan kebanyakan mereka bekerja di Kota, Pasar Pagi dan Mangga Dua. "Pendatang, berasal dari seluruh Indonesia ada disini namun lebih dominan dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Memang sudah sangat sesak penduduk disini terutama di RT 09 yang luasnya sekitar 2 hektar dihuni 5.000 sampai 7.000 jiwa. Dari jumlah tersebut paling hanya 700 orang yang mempunyai KK dan KTP DKI Jakarta," ujar Supriyono kepada jakartautara.com saat mendampingi petugas OYK Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara.

"Banyak dari para pendatang yang tidak melapor diri pada pengurus RT dan RW, sulit mas kepatuhan penduduk disini. Oleh karena itu kami mengambil satu langkah untuk tidak memberikan surat pengantar RT maupun RW bagi mereka yang akan membuat KTP DKI Jakarta, khususnya kepada RT 09. Tujuannya agar tidak menambah beban penduduk disini," katanya.

Namun, tambah dia, pihaknya menyarangkan agar pendatang (di RT 09) yang akan membuat KTP DKI dibuatkan di RT yang lain. "Kebijakan seperti ini bukan semata kemauan kami tetapi sudah mendapat persetujuan dari Kelurahan," tambahnya.

Sementara itu, Tokoh masyarakat RW 04, Sukirno, membenarkan keberadaan penduduk di kampung muka yang satu RT dihuni oleh ribuan jiwa manusia. "Mungkin bila di data secara ril bisa lebih dari 10.000 jiwa padahal yang mempunya identitas penduduk DKI paling 700 KK. Angka tersebut bila di pecah bisa menjadi 1 RW, padahal idealnya dalam satu RT hanya dihuni 50 sd 60 KK saja," katanya juga sebagai wakil Ketua Dekel Ancol. (min)
Jakarta-Utara.Com 2010/9/30 20:26:48

Rabu, 29 September 2010

Korban Tewas Akibat Bentrokan di Ampera Jadi Tiga Orang

 Rabu, 29 September 2010 15:24 WIB

Korban tewas akibat bentrokan di Jalan Ampera Raya bertambah menjadi tiga orang. Ketiganya tewas karena mengalami luka bacokan yang cukup parah. Bentrokan mulai pecah di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut sektar pukul 13.00 WIB, Rabu (29/9).

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Boy Rafli Amar pun membenarkan mengenai jumlah korban tewas. Ia juga menyebutkan, bahwa ada sejumlah korban yang mengalami cedera parah. Namun, ia enggan menyebutkan di mana para korban tersebut mendapat perawatan sekarang.

Ia mengatakan, bahwa personilnya kini fokus pada upaya menormalkan situasi di Ampera. Aparat pun disiagakan untuk berjaga di wilayah itu, mencegah terjadinya bentrok susulan.

Polisi mengungkapkan, pelaku bentrokan membawa senjata jenis FN dan laras panjang. Polisi juga menemukan 10 butir peluru yang tercecera di Jalan Ampera. Polisi sendiri sempat menembakkan gas air mata.

Kelompok bertikai masing-masing merupakan massa pendukung terdakwa dan korban bentrokan Blowfish pada Mei lalu, yang kasusnya kini sedang disidangkan Pengadilan Negri Jakarta Selatan.

Jakarta, (tvOne)

Sabtu, 25 September 2010

Empat Kecamatan di Jakut Terancam Bakal Tenggelam


Tanjung Priok-Empat kecamatan di Jakarta Utara bakal tenggelam pada tahun 2050 akibat pemanasan global (global warming).Pasalnya akan terjadi, penurunan permukaan tanah dan wilayahnya lebih rendah dari permukaan laut. Keempat kecamatan itu yakni Kecamatan Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok, dan Cilincing.“Keempat kecamatan itu sekarang sering terendam. Apalagi jika badai La Nina datang dimana air permukaan laut naik,” kata dosen Geofisika ITB Prof. Dr. Safwan Hadi di kantor Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Jl Medan Merdeka Barat, Jumat (24/9).
Menurut Safwan, pemerintah pusat maupun daerah saat ini juga harus bertindak jika keempat kecamatan itu tidak ingin tenggelam. Misalnya, dengan membendung air laut atau membuat dam-dam di pesisir pantai DKI Jakarta. “Cara lainnya dengan reklamasi pantai,” ucap pakar kelautan yang tergabung dalam Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia (ISOI).DKI Jakarta juga, lanjut Safwan, harus mencontoh Belanda yang sebagian besar wilayahnya berada di bawah permukaan laut, namun tidak pernah kebanjiran karena ahli dalam membuat bendungan laut. Apalagi 40 persen wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut.
Safwan mengaku heran masih ada pengembang yang menawarkan apartemen di Ancol dan sekitarnya. “Jika ada pengembang menawarkan apartemen di sekitar Ancol berarti pembelinya tidak punya masa depan. Karena air laut yang masuk ke daratan (intrusi) kian hari kian membahayakan,” kata Safwan didampingi Sesmenko Kesra Indroyono Soesilo. Ia menjelaskan ada tiga skenario yang bisa menyebabkan empat kecamatan tersebut tenggelam. Yakni kenaikan permukaan air laut, kenaikan air laut disertai pasang maksimal, terjadinya storm surge atau badai, dan gelombang pasang maksimum disertai kenaikan air laut.
“Seperti pada tahun 2007 waktu itu, karena ada badai menyebabkan air laut masuk ke daratan Jakarta Utara yang menyebabkan Jalan tol Prof Sedyatmo menuju Bandara Soetta terendam,” sambung Safwan.Kondisi demikian ini diperparah dengan penurunan muka tanah sebesar 12 Cm per tahun. Maka kemungkinan tenggelamnya Jakarta Utara ini harus segera diantisipasi agar empat kecamatan tidak tenggelam. Mengenai usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memindahkan Ibukota negara dan pemerintahan ke wilayah lain, menurut Sofwan pantas dikaji. Karena selain terlalu kompleks permasalahannya, dari segi lingkungan dan kondisi sudah tidak nyaman. (Bian/pks)
Jakarta-Utara.Com 2010/9/25 7:12:00

Kamis, 23 September 2010

Dishub Buat Sensor Mobil Pelintas ERP



Sebagai tindak lanjut penerapan sistem electronic road pricing (ERP), Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta telah menyiapkan pembuatan alat sensor yang akan dipasang di masing-masing mobil yang akan melewati kawasan ERP. Sehingga saat melewati gerbang-gerbang jalan, alat tersebut akan secara otomatis memotong deposit uang di kartu ERP yang dimiliki oleh pemilik kendaraan tersebut.

“Kartu ERP juga dapat diisi ulang pemilik kendaraan jika deposit uangnya sudah habis,” ujar Udar Pristono, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Kamis (23/9).

Mengenai cara pengisiannya, Udar mengaku pihaknya masih dalam tahap pematangan rencana sambil menunggu waktu pemberlakuan ERP saat peraturan pemerintah tentang ERP dikeluarkan pemerintah pusat. Pastinya, ada beberapa alternatif rencana yang sedang dibahas, yaitu apakah akan mengikuti Singapura yang diberlakukan seharian. Namun ada perbedaan jumlah yang dibayar saat jam-jam padat. “Ataukah diberlakukannya pada saat jam padat saja. Ini masih menunggu persetujuan dari gubernur," urainya.

Penerapan ERP telah siap dilakukan Pemprov DKI Jakarta di sejumlah ruas jalan di ibu kota. Sebab, kajian mengenai penerapan ERP telah selesai dilakukan, menyusul teknis pelaksanaannya pun telah rampung disusun. Sayangnya, kesiapan Pemprov DKI Jakarta sepertinya tidak dibarengi dengan kesiapan pemerintah pusat untuk mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) tentang pelaksanaan ERP di ibu kota. Tidak hanya itu, dijelaskan Udar, pihaknya juga masih menunggu proses legalitas dari Kementerian Keuangan terkait beban pajak yang nantinya akan dikenakan pada kendaraan yang melintasi ruas jalan yang diterapkan ERP. “Dengan begitu, pelaksanaan ERP di Jakarta menjadi legal, baik dari segi aturan hukum maupun aturan pajaknya,” katanya.

Pemprov DKI sendiri sudah mempersiapkan lokasi penerapan ERP di jalan-jalan yang berada di kawasan three in one (3 in 1). Hal itu dilakukan untuk menghilangkan joki-joki yang selalu memenuhi pinggiran jalan saat 3 in 1 tersebut diberlakukan pada pagi dan sore hari. Pembatasan kendaraan melalui sistem 3 in 1 yang sudah diberlakukan saat ini di antaranya sepanjang Jl Sisingamangaraja, Jl Jenderal Sudirman, Jl MH Thamrin, Jl Merdeka Barat, Jl Majapahit, Jl Gajah Mada, Jl Hayam Wuruk, Jl Pintu Besar Selatan, dan Jl Pintu Besar Utara di Jakarta Pusat. Dinas Perhubungan sendiri telah menyiapkan desain penerapan ERP yang akan diterapkan di jalan yang merupakan kawasan 3 in 1. “Pada umumnya, jalan-jalan yang terkena kebijakan 3 in 1 merupakan jalan protokol daerah DKI,” jelas Udar.

Saat payung hukum dari Kementerian Perhubungan, menyusul persetujuan dari Gubernur DKI Jakarta sudah ada, maka ERP bisa langsung diberlakukan di jalan-jalan protokol Jakarta. “Kebijakan ini juga diperuntukkan untuk menghilangkan joki-joki yang selama ini telah membuat pemandangan di jalan-jalan protokol tidak nyaman. Tidak hanya itu, joki tersebut membuat kebijakan 3 in 1 terdapat diskresi,” tandasnya.
Reporter: lenny BERITAJAKARTA.COM — 23-09-2010 15:40

Senin, 20 September 2010

DKI Siap Antisipasi Banjir Besar


DKI Siap Antisipasi Banjir Besar

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi akan terjadi banjir besar di wilayah DKI Jakarta pada akhir tahun nanti. Menurut hasil penelitian BMKG, banjir besar itu diakibatkan perubahan musim dari kemarau ke musim hujan sepanjang tahun ini yang berlangsung di ibu kota. Meski begitu, warga Jakarta diminta tetap tenang dan tidak khawatir yang berlebih, lantaran Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan berbagai upaya untuk meminimalisir banjir besar yang diprediksi akan terjadi di ibu kota pada akhir tahun nanti. Warga Jakarta juga diimbau untuk melakukan tindakan antisipasi yakni, dengan lebih memperhatikan kebersihan dan keindahan di lingkungannya masing-masing.

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, menegaskan, pihaknya optimis mampu mengantisipasi prediksi yang dikeluarkan BMKG tersebut. “Saya dilahirkan bukan sebagai orang yang pesimis. Kami ditunjuk oleh rakyat Jakarta. Karena itu, kami berkewajiban untuk bisa mencegah peristiwa itu,” ujar Fauzi Bowo, di Balaikota, Senin (20/9).

Rasa optimismenya pun semakin tinggi, karena dirinya merupakan putra asli Betawi yang tentunya tidak akan tinggal diam membiarkan kota kelahirannya tenggelam oleh banjir yang terjadi. Untuk itu, dirinya mengaku akan mengerahkan segala kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya untuk bersama-sama dengan warga Jakarta mengatisipasi prediksi yang dikeluarkan BMKG tersebut. “Tentunya saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya mengajak warga Jakarta untuk ikut bersama-sama mengantisipasi banjir dengan tindakan preventif. Ini merupakan kewajiban seluruh warga Jakarta,” kata Fauzi Bowo.

Salah satu tindakan preventif yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta di massa kepemimpinan Fauzi Bowo ialah melakukan pengerukan sungai dan normalisasi saluran di seluruh wilayah DKI Jakarta secara sitematis dan terencana. Hasilnya, saat ini terdapat 72 segmen yang kondisinya kritis dan telah berhasil dikeruk. Bahkan, di tahun ini, Pemprov DKI Jakarta meneruskan program pengerukan terhadap enam segmen sungai di lima wilayah di ibu kota. Ini merupakan program unggulan dengan anggaran yang disediakan sekitar Rp 20 miliar yang diambil dari APBD DKI Tahun Anggaran 2010. Ditargetkan pengerukan enam sungai itu dapat rampung akhir tahun nanti.

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, di tahun 2008 lalu, telah berhasil dikeruk enam segmen sungai yang kondisinya sudah kritis. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2009 dengan pengerukan 66 segmen sungai. Selanjutnya tahun ini, PU DKI meneruskan dengan pengerukan enam segmen sungai di lima wilayah DKI Jakarta. Jika program pengerukan itu selesai, berarti sudah 78 segmen sungai di lima wilayah DKI Jakarta yang rampung dikeruk. Diharapkan program ini membawa dampak positif, setidaknya mampu menampung debit aliran air hujan dan mengurangi dampak banjir di ibu kota.

Keenam segmen sungai yang saat ini tengah dikeruk yaitu Kali Grogol, pengerukan dilakukan dari Jalan Palmerah hingga Jalan Kyai Tapa. Kemudian Kali Ciliwung, pengerukan dilakukan dari Jalan Manggarai hingga Jalan Matraman. Lalu Kali Penghubung Rawa Kerbau, pengerukan dilakukan dari Jalan Cempaka Putih hingga Jalan Letjen Suprapto, Kali Penghubung Kesehatan, pengerukan dimulai dari Jalan Cideng Timur hingga ke Jalan Tanahabang. Selanjutnya, Saluran Serdang, pengerukan dilakukan mulai Jalan Sunter Jaya hingga Lapangan III dan Kali Krukut Bawah.

Sedangkan program pengerukan 13 kali yang mendapatkan pinjaman Bank Dunia, sampai saat ini belum dapat dilaksanakan karena masih dalam proses penentuan pinjaman dengan pemerintah pusat. Padahal, program ini juga termasuk program yang sangat penting dalam penanggulangan bencana banjir di DKI Jakarta.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, Ery Basworo, mengatakan, program unggulan lainnya yang juga harus rampung pada tahun ini ialah, program percepatan penurunan aliran genangan air di kawasan Jalan Sudirman-Jalan MH Thamrin. Untuk melaksanakan program ini, ada tiga proyek pembangunan sarana dan prasarana yang akan dilakukan. Yakni, membuat terowongan air di bawah Jalan MH Thamrin, pembangunan pump gate (pompa pendorong air), dan long storage di Cideng, Tarakan yang lelangnya telah rampung pada Agustus kemarin.

Anggaran yang dialokasikan untuk proyek tersebut sekitar Rp 85 miliar, terdiri dari pump gate sebesar Rp 20 miliar, terowongan air Jalan MH Thamrin sebesar Rp 40 miliar dan long storage Cideng-Tarakan sebesar Rp 25 miliar. Diharapkan, pembangunan terowongan air, pump gate, dan long storage dapat rampung akhir tahun nanti.

Tidak hanya itu, lanjut Ery, Dinas PU juga telah menyiapkan personel, sarana, prasarana, bahan dan peralatan pengendali banjir. “Kami selalu siap untuk menanggulangi banjir. Kami optimis banjir berkurang di Jakarta pada tahun ini,” kata Ery.

Saat ini, dijelaskan Ery, petugas pengendali banjir di tingkat provinsi terdapat sebanyak 13 orang, di masing-masing wilayah kota sebanyak 17 orang, operator pompa/pintu air sebanyak 276 orang, satuan petugas (satgas) banjir tingkat provinsi sebanyak 25 orang dan di wilayah kota sebanyak 284 orang. Pemprov DKI juga telah menyiapkan 323 lokasi tempat pengungsian bagi korban banjir, sarana kesehatan sebanyak 324 puskesmas dan 134 unit ambulans gawat darurat.

Sedangkan sarana dan prasarana yang siap digunakan dalam penanggulangan banjir, saat ini Pemprov DKI memiliki 179 unit pompa stasioner yang dapat menyedot total air sebanyak 290 meter kubik per detik. Kemudian 83 pompa mobile yang dapat menyedot total air sebanyak 20 meter kubik per detik, 54 waduk pengendali banjir dengan total luas 196 hektar, 93 pintu air pengendali banjir di 34 lokasi dan 26 situ retensi dengan total luas 122 hektar.

Selain itu, DKI juga mempunyai saluran makro dan sub makro sepanjang 465 kilometer dan saluran penghubung mikro sepanjang 15.370 kilometer. Lalu, disiagakan pula sebanyak 51 posko piket banjir, 16 lokasi penakar curah hujan dan tujuh titik pantau ketinggian air di hulu.
BERITAJAKARTA.COM — 20-09-2010 14:59

Kamis, 16 September 2010

Jl. RE Martadinata Amblas Pak Ogah Manfaatkan Keuntungan

Koleksi foto RAPI Tanjung Priuk

Tanjung Priok- Amblasnya Jalan RE Martadinata,Ancol sepanjang 103 meter selain mengganggu aktivitas pengguna jalan yang melintas karena ditutup untuk umum, pihak kepolisianpun melakukan pengalihan arus. Namun hal ini dimanfaatkan pak ogah untuk mengeruk keuntungan dengan membuka jalan pintas buat pengguna sepeda motor melintas jalan setapak yang berada persis di jalan yang amblas itu.
"Masa sih mau potong jalan lewat pinggir jalan ini harus membayar, semua pengendara diwajibkan bayar seribu rupiah" kata Hikmat 30, warga Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Hal senada disampaikan, Sofyan warga Tanjung Priok. Ia memilih lewat jalan pintas dekat gedung pompa air Sunter Utara,ketimbang harus memutar lewat pengadilan . Ia sangat menyayangkan kalau melintas jalan tersebut harus mengeluar kocek seribu rupiah. Pengguna jalan meminta agar petugas keamanan segera menertibkan pungutanliar tersebut
Hasil pantauan, pak ogah ini meminta langsung ke sejumlah pengendara motor dengan membawa kotak terbuat dari kardus langsung disodorkan ke pengendara."Lumayan lah mas! karena mengais rejeki seperti ini jarang-jarang ditemukan" ujar Tato salah seorang pak ogah. (Bian)
Jakarta-Utara.Com 2010/9/16 16:02:22

Rabu, 15 September 2010

Banjir di Jaksel, Seorang Tewas


Hujan deras yang mengguyur ibu kota sejak Rabu (15/9) siang hingga sore hari mengakibatkan 12 kelurahan di lima kecamatan di Jakarta Selatan terendam banjir dengan ketinggian antara 20 hingga 200 sentimeter. Alhasil, sebagian warga pun memilih mengungsi ke tempat-tempat yang lebih aman, sementara yang lain memilih tetap bertahan di rumahnya masing-masing sambil menunggu genangan surut. Bahkan, salah satu satu warga di Cilandak diketahui tewas setelah sempat tersetrum aliran listrik saat banjir terjadi.

Data Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Provinsi (Satkorlak PBP) DKI Jakarta menyebutkan, genangan air terjadi di Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu. Genangan air terjadi di RW 02, RT 05, 09, 10, 12, 13, dan 14 dengan ketinggian air antara 100-150 sentimeter. Sebanyak 140 jiwa mengungsi di kantor Kelurahan Jatipadang. Banjir terjadi akibat luapan Kali Krukut yang tak mampu lagi menampun debit hujan deras yang terjadi.

Masih di Kelurahan Jatipadang, genangan air setinggi 50 cm juga terjadi di RW 05 meliputi RT 05, 09 dan 11. Lalu di RW 06 meliputi RT 03, 04, 06, 07, 13, dan 15 dengan ketinggian air 100-200 sentimeter. Selain banjir, di kawasan ini juga terjadi tanah longsor yang disebabkan hujan deras. Kemudian genangan air di RW 09 meliputi RT 06 dan 09.

Genangan juga melanda Kelurahan Cipeteselatan, Kecamatan Cilandak, tepatnya di RT 01/01 dengan ketinggian air 10 sentimeter. Bahkan, di kawasan itu ditemukan satu orang tewas akibat korsleting listrik yang terjadi di Jalan Kemang 12, pada Selasa (14/9) malam. Lokasi kejadian sebetulnya hanya tergenang air setinggi 10 sentimeter namun diduga telah terjadi korsleting arus pendek listrik di sekitar korban yang tengah berjalan di daerah tersebut.

"Kejadiannya sekitar pukul 21.00. Tidak ada kabel listrik yang putus di situ. Korbannya bukan penduduk situ, penduduk juga tidak kenal siapa dia. Katanya orang Cilacap, sekarang sedang ditangani Polsek Cilandak," ujar Nahrawi, staf pemerintahan Kelurahan Cipeteselatan, Rabu (15/9).

Sementara kelurahan lainnya di Kecamatan Cilandak yang terkena banjir yakni, Kelurahan Cilandak Barat meliputi RT 15/06 dengan ketinggian air 100 sentimeter dan Kelurahan Gandariaselatan di RT 07/07 dengan ketinggian air mencapai 35 sentimeter. Kemudian genangan air setinggi 40-70 sentimeter juga terjadi di RW 01 hingga RW 03 di Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoranbaru.

Selain itu, di Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, di RT 09/07, RW 01 meliputi RT 02 hingga RT 08 dengan ketinggian air setinggi 20 sentimeter. Warga di kawasan ini ada yang mengungsi di Gedung Sasana Krida serta ada pula sebagian yang tetap memilih bertahan di rumahnya masing-masing. Begitu juga dengan Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggarahan di mana genangan terjadi di RW 04, meliputi RT 01 dan RT 05 dengan genangan air setinggi 50-150 sentimeter.

Sementara itu, tanggul jebol di Kecamatan Pesanggarahan, mengakibatkan ratusan rumah di daerah tersebut terendam air hingga setinggi 150 sentimeter. Sebagian penduduk mengungsi di Masjid Al-Humairah dan SDN 05 Kompleks IKPN.

Selain itu, akibat luapan Kali Krukut, lima kelurahan di Kecamatan Mampang, mengalami banjir setinggi 20 hingga 135 sentimeter. Kelima kelurahan itu yakni, Kelurahan Bangka, Kelurahan Mampangprapatan, Kelurahan Pelamampang, Kelurahan Tegalparang, dan Kelurahan Kunginganbarat. Warga mengungsi ke masjid AL-Falah dan Masjid Nisbahul Falah.

Terhadap korban banjir tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Damkar dan PB) DKI Jakarta telah mengirimkan bantuan berupa beras sebanyak 300 kilogram, 10 dus mie, 10 dus sarden, 20 lembar selimut, 10 lembar tikar, 5 paket alas kaki. “Kami akan pantau terus untuk memberikan bantuan kepada korban banjir di 12 kelurahan tersebut. Begitu juga dengan posko-posko dapur umum dan kesehatan sudah siap disana,” kata Paimin Napitupulu, Kepala Dinas Damkar dan PB DKI Jakarta. BERITAJAKARTA.COM — 15-09-2010 18:03 Reporter: lenny

Sabtu, 04 September 2010

Sudin Kesehatan Buka 8 Posko


Sudin Kesehatan Buka 8 Posko

Delapan posko kesehatan dibuka Sudin Kesehatan pemkot Jakarta Utara menjelang lebaran disejumlah terminal dan lokasi penampungan arus mudik dan bali lebaran. Hal ini diungkapkan Kepala Sudin Kesehatan Jakarta Utara, Kurnianto Amin, Selasa (31/8).

Kedelapan lokasi itu kata Kurniato antara lain Pelabuhan Tanjung Priok, Terminal Bantuan Tanah Merdeka, Terminal bantuan Tanah Merah, Muara Angke, Islamic Center dan Ancol. "Didepan posko itu kami siapkan muali dari tim medis dan angkutan gawat darurat (AGD)," ungkap Kurnianto. Posko itu kata Kasudin akan dibuka mulai H-7 hingga H+ 8 selama 24 Jam non-stop. Setiap posko akan di jaga petugas medis antara 4 hingga 5 petugas kesehatan mulai dari puskesmas, PMI dan layanan 118.
"Masyarakat yang akan mudik dipersilakan untuk mengecek kesehatan terlebih dulu di posko yang kami siapkan. Dengan cara seperti ini diharapkan tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam perjalanan mudik nanti," ungkap Kasudin.

Dalam layanan ini, katanya Kasudin, pihaknya juga menyediakan obat-obatan. Untuk itu diharapkan bagi masyarakat yang akan mengecek kesehatan tidak usah kuatir dipungut biaya. (M2/juc) Jakarta-Utara.Com 2010/9/4 21:14:03

Kamis, 02 September 2010

8.000 Personel Amankan Jakarta 24 Jam


8.000 Personel Amankan Jakarta 24 Jam

Untuk memastikan kesiapan pelaksanaan pengamanan Idul Fitri 1431 Hijriah selama 14 hari sejak H-7 hingga H+7 Lebaran, Kepolisian Daerah Metro Jaya bersama instansi terkait menggelar apel pasukan Operasi Ketupat Jaya 2010 yang berlangsung di Lapangan Direktorat Lalu Lintas, Polda Metro Jaya, Kamis (2/9). Pada kesempatan itu, ditekankan pengamanan di wilayah ibu kota selama Lebaran akan dilakukan selama 24 jam penuh.

Sebanyak 8.000 personil dikerahkan dalam Operasi Ketupat Jaya 2010. Selain personil kepolisian, dikerahkan juga petugas gabungan yang berasal dari unsur Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Damkar dan PB) DKI Jakarta, Satpol PP DKI Jakarta serta aparat TNI yang berjumlah sekitar 120 personel. “Anggota TNI akan diperbantukan apabila dalam kondisi yang benar-benar diperlukan," ujar Komjen Nanan Soekarna, Irwasum Mabes Polri, usai menjadi inspektur upacara pada pelaksanaan apel tersebut.

Masyarakat diminta untuk selalu waspada dan melaporkan setiap kejadian mencurigakan maupun jika menjadi korban kejahatan kepada pihak kepolisian. Karena menjelang Lebaran biasanya kasus kejahatan miningkat. Mulai dari dari perampokan, pembiusan, hingga pencurian yang mengincar rumah kosong. "Pembiusan biasanya hanya terjadi di terminal ataupun stasiun, tapi kini sudah mulai terjadi di bandara juga," kata Nanan.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Timur Pradopo, berjanji akan menjamin suasana aman dan nyaman saat pelaksanaan mudik. Pengamanan akan dilakukan secara utuh, baik untuk jalur mudik maupun terhadap rumah kosong yang ditinggal mudik oleh penghuninya.

Timur berharap, adanya peran serta aktif dari masyarakat, baik organisasi maupun komunitas. Sehingga suasana aman saat Lebaran dapat tercipta di Jakarta. "Peran serta masyarakat juga diperlukan dalam pengamanan Jakarta," ucap Timur.

Pihaknya, kata Timur Pradopo, bakal melakukan pengamanan ketat di beberapa lokasi yang menjadi konsentrasi massa sepeti terminal, stasiun, dan tempat wisata. Pengamanan akan dilakukan selama 24 jam di Terminal Lebakbulus, Terminal Pulogadung, Stasiun Gambir, Stasiun Senen, Bandara Soekarno Hatta, dan Pelabuhan Tanjungpriuk. Untuk tempat wisata seperti, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Ancol, dan Taman Margasatwa Ragunan (TMR).

"Biasannya konsentrasi massa banyak ditemukan di tempat-tempat tersebut. Untuk itu pengamanan akan dilakukan selama 24 jam di lokasi-lokasi tersebut," ungkapnya. Ia menambahkan, dari 8.000 personil yang dikerahkan untuk pengamanan Lebaran, pihaknya juga akan mendapatkan back-up pasukan dari Mabes Polri sebanyak 21 ribu personel.

Apel pasukan Operasi Ketupat Jaya 2010 juga dihadiri Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo yang hadir untuk melihat persiapan pengamanan wilayahnya.
BERITAJAKARTA.COM — 02-09-2010 13:45

Rabu, 25 Agustus 2010

Lebih Rp6 Miliar Dana Jamsostek Tak Bertuan

Lebih Rp6 Miliar Dana Jamsostek Tak Bertuan

Sampai saat ini PT Jamsostek telah menyimpan dana lebih dari Rp6 miliar milik peserta yang alamat dan kepemilikannya tidak jelas, atau tak bertuan.
Oleh karena itu, PT Jamsostek akan mencari alamat para pemiliknya karena sudah ditinggal sejak sekitar 30 tahun silam, kata Dirut PT Jamsostek Hotbonar Sinaga kepada pers di Jakarta, Selasa
Kepada mereka yang merasa punya atau pernah menjadi peserta Jamsostek untuk segera melapor, dan pihaknya akan memberikan bantuan teknis jika hal itu diperlukan, katanya.
Menurutnya, pengembalian dana milik peserta yang lama tidak diurus itu merupakan tanggungjawab PT Jamsostek yang ke depan akan terus menuju ke arah transparansi sebagai pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).
Untuk itu, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan segera mengumumkan kepada publik, membuka pelayanan pengurusan terhadap dana milik peserta yang selama ini tidak dilanjutkan atau tidak diurus, kata Hotbonar seraya menambahkan, Jamsostek saat ini melakukan registrasi ulang untuk memastikan pemilik sesungguhnya dan menghindari keaggotaan ganda.
Pada kesempatan itu, Hotbonar didampingi Direktur Operasi, Ahmad Anshori, Direktur Investasi, Elvyn G. Masassya, Direktur Kepatuhan Karsanto, mengatakan, dana milik peserta yang alamat pemiliknya tidak jelas itu jumlahnya mencapai lebih dari Rp6 miliar jika dilihat dari jumlah peserta non aktif secara total.
"Kita mengklasifikasikan dana milik pekerja non aktif ada yang sudah lima tahun, 10 tahun, 15 tahun sampai 30 tahun. Jumlahnya ini jutaan orang, dan nilainya miliaran rupiah," katanya lagi.
Menurut Hotbonar, hal itu terjadi karena banyak peserta Jamsostek ketika pindah ke purusahaan lain tidak dilanjutkan lagi atau tidak diurus oleh perusahaanya atau pesertanya.
"Mungkin saja ada perusahaan yang nakal, yang tidak membayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga hal ini tidak diinformasikan kepada peserta, selain peserta sendiri tidak mengerti kalau dirinya dimasukkan ke dalam program Jamsostek.
Dalam era transparansi ini, pihaknya akan menjadikan perusahaan yang dapat dipercaya oleh masyarakat luas. Usaha mengembalikan dana kepada pemiliknya itu karena Jamsostek sesungguhnya hanya memegang amanah untuk menyimpan dan mengembangkan dana milik pesertanya.
Menjawab pertanyaan, ia mengatakan, tujuan mengembalikan dana milik peserta yang "tidak bertuan" itu, untuk menurunkan jumlah peserta non aktif, dan meningkatkan jumlah peserta yang aktif sehingga struktur keuangan Jamsostek akan lebih baik, karena saat ini jumlah anggota Jamsostek non aktif justru paling besar.
"Selain itu, Jamsostek akan mengelola dana milik peserta yang memang jelas. Kalau ada yang punya harus dikembalikan atau disuruh untuk melanjutkan agar menjadi peserta aktif," katanya.
Catatan Jamsostek menunjukkan, perkembangan kepesertaan program Jamsostek sampai Juni 2010, jumlah tenaga kerja yang aktif mencapai 8,9 juta, sedang non aktif 21,6 juta orang. Sementara jumlah perusahaan peserta Jamsostek yang aktif ada 127.106 perusahaan dan peserta perusahaan non aktif 88.589 perusahaan.
Sementara untuk pembayaran dan santunan secara nasional sampai Juni 2009 sebanyak 504.883 kasus dengan jumlah pembayaran sebesar Rp3,53 trilun.
Jika dibandingkan dengan pembayaran jaminan santunan secara nasional selama 2010 (per juni) terdapat kenaikan menjadi 526.646 kasus, namun nilai pembayarannya turun menjadi Rp3,39 triliun. Jakarta (ANTARA)

Jumat, 20 Agustus 2010

Perhubungan

Perhubungan : sudinhub siapkan Bantuan Kendaraan menjelang Lebaran


Koja -Menjelang arus mudik lebaran, Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Kota Administrasi jakarta Utara akan menurunkan bantuan Kendaraan di tiga titik terminal bantuan yaitu terminal Muara karang,Tanjung Priok dan Tanah Merdeka dengan mengajak 25 PO (Perusahaan Ottobus).
Menurut Kepala Seksi pengawasan dan Pengendalian Sudin Perhubungan Jakarta Utara, Syamsul Mirwan, menjelang Mudik Lebaran Pemerintah Kota Jakarta Utara melalui dinas Perhubungan Akan melakukan pemeriksaan terhadap bus yang akan beroperasi seperti Kelayakan jalan, Surat-surat administrasi dll.

"Kami akan melakukan pemeriksaan terhadap semua bus angkutan lebaran. Hal ini kami lakukan agar pemudik terasa nyaman dan aman," ujar Syamsul kepada jakartautara.com, Jumat (20/8/2010) siang dikantornya.

Dikatakan, pihaknya juga akan melibatkan 25 PO yang akan mengantar pemudik ke beberapa kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan lainnya. "Kita berharap para pemudik tidak membawa barang yang berlebihan karena akan merepotkan. Sebaiknya bawa barang secukupnya saja," imbuh dia. (min)

Senin, 16 Agustus 2010

45 Posko Kesehatan Bantu Pemudik


Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melakukan berbagai persiapan secara matang sejak jauh-jauh hari untuk menyambut mudik lebaran tahun ini. Selain menyiapkan 6.114 bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP) sebagai angkutan lebaran 2010, Dinas Kesehatan DKI juga menyiapkan 45 posko kesehatan di terminal-terminal bus, bandara, dan stasiun kereta api. Posko kesehatan ini akan mulai beroperasi H-7 Lebaran dan H+7 Lebaran.

Setiap posko kesehatan akan tetap buka selama 24 jam, karena para petugas posko akan bertugas dalam tiga shift. Setiap satu shift dikerahkan empat petugas kesehatan terdiri dari dokter, paramedis, tukang obat, dan supir ambulans. Sehingga paling tidak, untuk melayani kesehatan pemudik di 45 posko akan ada 540 petugas kesehatan yang bertugas sebelum dan sesudah Lebaran.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dien Emmawati, mengatakan, penanganan kesehatan masyarakat Jakarta yang akan mudik ke kampung halaman merayakan Lebaran bersama keluarga dan kembali ke Jakarta menjadi program prioritas. “Karena ini terjadi setiap tahun, kita sudah mempunyai suatu standar pelayanan kesehatan menjelang dan sesudah Lebaran,” kata Dien di Jakarta, Senin (16/8).

Beberapa lokasi yang akan ada posko kesehatannya yaitu Terminal Bus Senen, Terminal Bus Kampung Rambutan, Terminal Bus Rawamangun, Terminal Bus Lebakbulus, Terminal Bus Pulogadung, Terminal Bus Tanjungpriok, Terminal Bus Pasarminggu, Terminal Kalideres, dan Terminal Bus Pinangranti. Sedangkan untuk bandara yaitu Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanakusumah. Posko kesehatan di stasiun kereta api disiapkan di Stasiun Gambir, Stasiun Senen, Stasiun Jatinegara, Stasiun Manggarai, Stasiun Kota, Stasiun Tanjungpriok, dan Stasiun Tanahabang.

Jika di lapangan petugas kesehatan menemukan penyakit yang membutuhkan pelayanan setingkat rumah sakit, Dien menegaskan, pihaknya telah menyediakan 17 rumah sakit rujukan untuk memberikan layanan kesehatan lebih lanjut. "Semua biaya pengobatan ditanggung Dinas Kesehatan DKI karena anggarannya bersumber dari APBD DKI," ungkap Dien.

Selain itu, ungkap Dien, Dinas Kesehatan juga menyiapkan posko kesehatan mobile. Posko ini untuk melayani para pemudik yang akan pergi ke kampung halaman yang disponsori oleh perusahaan atau dalam acara tertentu.

Tidak hanya itu, Dinas Kesehatan juga memerhatikan warga Jakarta yang tidak mudik. Dien menyatakan layanan kesehatan puskesmas kelurahan dan kecamatan tetap akan buka selama 24 jam untuk melayani warga Jakarta. “Artinya, warga yang tidak mudik tetap terlayani kesehatannya,” bebernya.

Dien mengimbau bagi para pemudik agar berhati-hati dengan penyakit maag dan diare yang senantiasa menyerang pemudik saat di perjalanan. Begitu juga saat meninggal rumah, Dien mengimbau agar bak-bak mandi atau wadah-wadah kosong dipastikan harus kering atau bebas dari air yang bisa menjadi sarana berkembang biaknya jentik-jentik nyamuk.
BERITAJAKARTA.COM — 16-08-2010 16:45 Reporter: lenny

Minggu, 15 Agustus 2010

THR Harus Diberikan Maksimal H-7

THR Harus Diberikan Maksimal H-7
Minggu, 15 Agustus
Cilacap: Selain ketupat, Lebaran identik dengan tunjangan hari raya (THR). Selain bonus, THR dapat dipastikan jadi salah satu penghasilan tambahan yang ditunggu para pegawai. Namun banyak di antara pegawai yang ogah-ogahan menyambut datangnya THR. Sebab harga barang semua mahal. Akibatnya, THR yang terima seakan tiada artinya.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan THR merupakan komponen untuk membangun kebersamaan antara perusahaan dan pekerja yang berlandaskan pada semangat kultural dan keagamaan. THR sesuai keputusan menteri maupun peraturan menteri, harus diberikan maksimal H-7 Lebaran. "Dari tahun ke tahun, THR berjalan baik," katanya.
Hal itu dikatakannya setelah menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2010-2012 antara PT Pertamina dengan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu di Cilacap. Menurut dia, perusahaan dapat mengajukan penundaan pembayaran THR jika terkendala faktor keuangan. Namun Dinas Tenaga Kerja harus meneliti kebenaran kondisi perusahaan itu.
Jika benar, perusahaan boleh menunda pembayaran THR. Tapi jika penundaan hanya alasan, perusahaan itu dapat diberi sanksi melalui kepala dinas atau peradilan hubungan industrial sehingga dapat diputus secara pidana atau perdata. Muhaimin berharap perusahaan menyiapkan THR dengan sebaik-baiknya dan karyawan tidak perlu khawatir.
Liputan6.com, (ANT/JUM)

Jumat, 13 Agustus 2010

Bintang Mahaputra Pratama

Bintang Mahaputra Pratama diberikan kepada Mayjen TNI (Purn) Eddie Mardjoeki Nalapraya.

Jakarta-- Menteri Negara Lingkungan Hidup era Kabinet Indonesia Bersatu pertama Rachmat Witoelar mendapat anugerah tanda kehormatan dari Pemerintah yang diberikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka Jakarta, Jumat.

Bersama 31 orang penerima tanda kehormatan lainnya, Rachmat menerima medali yang disematkan langsung oleh Presiden Yudhoyono yang didampingi oleh Wakil Presiden Boediono, Ibu Ani Yudhoyono dan Ibu Herawati Boediono.

Penghargaan Bintang Mahaputra Utama diberikan kepada tokoh yang dianggap telah berjasa terhadap negara di bidang tertentu.

"Beliau mantan menteri, pasti punya prestasi," kata Menko Polhukam Djoko Suyanto selaku Ketua Dewan Ketua Pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

Menurut Djoko, Rachmat juga terhitung berhasil ketika menyelenggarakan Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim di Bali (UNFCCC) pada Desember 2007.

"Saat penyelenggaraan konferensi perubahan iklim dunia di Bali kan dipandang oleh dunia internasional termasuk yang sukses, itu salah satu dari berbagai aspek yang lain," katanya.

Rachmat Nadi Witoelar Kartaadipoetra atau Rachmat Witoelar dilahirkan di Tasikmalaya, Jawa Barat, 2 Juni 1941.

Sebelum menjabat sebagai menteri, suami dari Erna Anastasia Witoelar itu menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Rusia, merangkap Kazakstan, Turkmenistan dan Mongolia periode 1993-1997.

Pemerintah RI melalui Presiden, setiap menjelang perayaan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus selalu memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh. Pada 2010 ini, Pemerintah memberikan tujuh jenin penghargaan kepada 32 orang.

Selain Rachmat Witoelar, Bintang Mahaputra Adipradana diberikan juga kepada Ketua DPD RI Irman Gusman dan mantan Menteri Pertanian Anton Apriyantono.

Bintang Mahaputra Utama diberikan kepada Laode Ida, Abdul Multhie Fadjar, Maruarar Siahaan, Darmin Nasution, dan Midian Sirait.

Bintang Mahaputra Pratama diberikan kepada Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono dan Mayjen TNI (Purn) Eddie Mardjoeki Nalapraya.

Bintang Jasa Utama diberikan kepada Mulia Panusunan Nasution, Rudy Lengkong, Waryono Karno, Farid Wadjdi Husain, Mayjen TNI (Purn) Usman Basjah, I Gusti Agung Waseka Pudja, Dino Patti Djalal dan Retno Kustiyah.

Bintang Jasa Pratama diberikan kepada Eddy Abdurrachman, Basoeki Koesasi, Marthin Billa, Willy M Yoseph, Diani Budiarto dan Johanes Gluba Gebze.

Bintang Jasa Nararya diberikan kepada Itoy Kiskenda Suriahardja, M Iman Santoso, Bambang Setiawan Tejasukmana, H Burhanuddin Mahir, Evita Herawati Legowo.

Sementara Bintang Budaya Parama Dharma diberikan kepada Trisuti Djuliati Kam, Rahayu Supanggah dan I Gusti Ngurah Putu Wijaya.(*)

ANTARA
PubDate: 13/08/10 19:38

Rabu, 11 Agustus 2010

Mencegah Bau Mulut Saat Puasa

Mencegah Bau Mulut Saat Puasa
By Pipiet Tri Noorastuti, Anda Nurlaila - Rabu, 11 Agustus

Selama menjalankan ibadah puasa, masalah bau mulut seringkali menimbulkan ketidaknyamanan. Masalah yang kerap terjadi menjadi hambatan dalam pergaulan dan membuat minder.
Saat berpuasa, produksi air liur dalam mulut dan dalam saluran pencernaan berkurang sehingga menjadi lebih kering. Akibatnya timbul halitosis atau bau mulut.
Bau mulut juga dapat disebabkan penyakit sistemis seperti liver, lambung, saluran pernapasan serta ginjal akut. Sedangkan penyakit gigi dan mulut penyebab napas tak segar di antaranya gigi berlubang, radang gusi, gingivitis karena karang gigi, dan periodontitis.
Sebenarnya bau mulut saat menjalankan puasa tak perlu dirisaukan. Simak beberapa tips sederhana mencegah bau mulut selama puasa, seperti dikutip dari holisticcare-dentalclinic.
1. Menjaga kesehatan gigi dan mulut dengan menggosok gigi dan lidah secara benar. Bersihkan sela-sela gigi dengan benang gigi. Jika menggunakan cairan kumur, jangan memakai cairan dengan kandungan alkohol di atas 25 persen karena memicu risiko kanker rongga mulut.
2. Periksa ke dokter gigi Anda minimal enam bulan sekali. Bila ada waktu, lakukan spa gigi dua kali dalam sebulan untuk menjaga kesehatan gigi.
3. Hindari rokok dan alkohol karena berefek memperburuk status kebersihan mulut yang memicu terjadinya gingivitis dan periodontitis. Alkohol mengurangi produksi air liur yang akan memperparah bau mulut.
4. Perbanyak konsumsi buah-buahan pengusir bau mulut seperti apel, bengkuang dan wortel. Teh hijau mengandung bahan aktif catechin yang dapat menghilangkan plak, menurunkan kadar gula, dan membunuh bakteri penyebab bau mulut. Minumlah 2-5 cangkir teh hijau sehari.
5. Keju yang rendah karbohidrat, tinggi kalsium dan mengandung fosfat, dapat memperkuat email gigi, meningkatkan produksi air liur dan mengurangi pertumbuhan karang gigi.
6. Perbanyak konsumsi air putih minimal satu liter atau delapan gelas sehari selama berbuka hingga sahur. Ini untuk menjaga keseimbangan air dalam tubuh.
7. Asup makanan probiotik seperti yogurt yang memelihara pencernaan dan menghambat bau mulut.

Senin, 09 Agustus 2010

KALIBARU BUTUH BANTUAN



Kalibaru-Anak-anak korban Kebakaran di Jalan Kakap, RW 9 Kalibaru, Cilincing saat ini menanti uluran tangan dan kepedulian untuk mengharapkan adanya bantuan peralatan maupun perlengkapan
sekolah.Sedikitnya ada 50 anak korban kebakaran enggan masuk ke sekolah lantaran malu tak punya seragam maupun buku tulis dan buku paket yang sudah hangus terbakar.
Rio 13 tahun, siswa kelas satu di SMP 53 Jakarta Utara ini enggan untuk ke Sekolah lantaran baju seragam,buku-buku dan sepatunya hangus terbakar.Meski kedua orangtuanya meminta agar memakai baju bebas k sekolah."malu mas! masa ke sekolah pakai baju bebas, sudah begitu buku dan sepatu engga punya" ujar Rio. Kedua orang tua Rio yakni Rizal dan Etrita yang pekerjaannya hanya sebagai kuli angkut kayu dan Ibu rumah tangga ini hanya bisa pasrah dan berharap adanya bantuan pedidikan buatanaknya.

"Mudah-mudahan bantuan perlengkapan sekolah cepat datang, biar anak kami bisa kembali ke sekolah" tuturnya. Begitu juga dengan Pipin 34, Ibu dari Fazri 8 tahun dan Riski 4 tahun. Kedua anaknya yang duduk di bangku SD kelas dua dan PAUD ini hanya bisa menanti dan menunggu bantuan keperluan sekolah bagi anaknya. Tak satupun baju seragam kedua anaknya yang tersisa. "anak saya yang duduk di bangku kelas 2 SD ini engga mau ke sekolah kalau tidak pakai seragam, sementara bapaknya belum ada pekerjaan" ujarnya. Masalah inilah yang dirasakan sedikitnya 50 anak-anak korban kebakara di Kalibaru.
Daroni 28, Ketua RW 9 Kalibaru menjelaskan, hingga saat ini bantuan yang ada di posko kebakaran tercatat beberapa bahan kebutuhan makanan dan minuman serta pakaian bekas. Sementara itu makanan yang disiapkan 2 kali sehari oleh PMI Jakarta Utara di perpanjang hingga 8 hari. " Memang yang terpenting saat ini adalah bantuan keperluan sekolah anak yang belum ada gantinya" kata Daroni.(Bian)
Utara com.2010/8/9 22:38:19

Jumat, 16 Juli 2010

Virus Komputer Paling Berbahaya Tahun 2010

Virus Komputer Paling Berbahaya Tahun 2010
Published by: capuletz , On: Feb-26-2010



Serangan virus jenis VBScript masih sangat tinggi, ini terbukti dari banyaknya laporan yang mengeluhkan perihal virus jenis script ini. Satu virus yang melesat tinggi ke urutan pertama adalah Discusx.vbs. Bila Anda masih ingat dengan virus ini, di Virus Top-10 edisi Maret 2008 yang lalu, virus Discusx.vbs berada di urutan 5, namun kali ini dia melesat naik ke urutan pertama. Berikut daftar selengkapnya:
Spoiler for virus 1:
1. Discusx.vbs
Virus VBScript yang satu ini, memiliki ukuran sekitar 4.800 bytes. Dia akan mencoba menginfeksi di beberapa drive di komputer Anda, termasuk drive flash disk, yang jika terinfeksi akan membuat file autorun.inf dan System32.sys.vbs pada root drive tersebut. Selain itu, ia pun akan mengubah caption dari Internet Explorer menjadi “.:iscus-X SAY MET LEBARAN! [HAPPY LEBARAN ?!]::.”.


Spoiler for virus 2:
2. Reva.vbs
Lagi, virus jenis VBScript yang lumayan banyak dikeluhkan oleh beberapa pembaca. Ia akan mencoba menyebarkan dirinya ke setiap drive di komputer Anda termasuk drive flash disk. Pada drive terinfeksi akan terdapat file reva.vbs, autorun.inf, dan shaheedan.jpg. Selain itu, ia pun akan mengubah halaman default dari Internet Explorer agar mengarah ke situs lain


Spoiler for virus 3:
3. XFly
PC Media Antivirus mengenali dua varian dari virus ini, yakni XFly.A dan XFly.B. Sama seperti kebanyakan virus lokal lainnya, ia dibuat menggunakan Visual Basic. Memiliki ukuran tubuh sebesar 143.360 bytes tanpa di-compress. Dan ia dapat menyamar sebagai folder, file MP3 WinAmp atau yang lainnya dengan cara mengubah secara langsung resource icon yang ada pada tubuhnya. Ini akan lebih mempersulit user awam dalam mengenalinya. Pada komputer terinfeksi, saat menjalankan Internet Explorer, caption-nya akan berubah menjadi “..:: x-fly ::..”, dan saat memulai Windows pun akan muncul pesan dari si pembuat virus pada default browser. Atau setiap waktu menunjukan pukul 12:30, 16:00, atau 20:00, virus ini pun akan menampilkan layar hitam yang juga berisi pesan dari si pembuat virus.


Spoiler for virus 4:
4. Explorea
Virus yang di-compile menggunakan Visual Basic ini hadir dengan ukuran sekitar 167.936 bytes, tanpa di-compress. Menggunakan icon mirip folder standar Windows

untuk mengelabui korbannya. Virus ini akan menyerang Registry Windows Anda dengan mengubah default open dari beberapa extension seperti .LNK, .PIF, .BAT, dan .COM. Pada komputer terinfeksi, disaat-saat tertentu terkadang muncul pesan error, contohnya pada saat membuka System Properties.


Spoiler for virus 5:
5. Gen.FFE
Gen.FFE atau pembuatnya menamakan Fast Firus Engine merupakan salah satu program Virus Generator buatan lokal. Dengan hanya menggunakan program ini, tidak dibutuhkan waktu lama untuk dapat menciptakan virus/varian baru. Virus hasil keluaran program ini menggunakan icon mirip gambar folder standar bawaan Windows. Ia pun akan memblokir akses ke Task Manager, Command Prompt, serta menghilangkan beberapa menu di Start Menu. Ia juga akan membaca caption dari program yang aktif, apabila terdapat string yang berhubungan dengan antivirus maka program tersebut akan segera ditutup olehnya.


Spoiler for virus 6 sampai 10:
6. Hampa
Virus yang juga dibuat menggunakan Visual Basic dan ber-icon-kan folder ini memiliki ukuran tubuh sekitar 110.592 bytes, tanpa di-compress. Banyak sekali perubahan yang ia buat pada Windows, seperti Registry, File System, dan lain sebagainya, yang bahkan dapat menyebabkan Windows tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Pada komputer yang terinfeksi oleh virus ini, saat memulai Windows akan muncul pesan dari si pembuat virus.

7. Raider.vbs
Virus jenis VBScript ini berukuran sekitar 10.000 bytes, jika file virus dibuka dengan Notepad misalnya, maka tidak banyak string yang bisa dibaca karena dalam kondisi ter-enkripsi. Pada Registry, ia pun memberikan pengenal dengan membuat key baru di HKLM\Software dengan nama sama seperti nama pada computer name, dengan isinya berupa string value seperti nama virus tersebut, Raider, serta tanggal komputer tersebut kali pertama terinfeksi.

8. ForrisWaitme
Virus yang dibuat dengan Visual Basic ini menggunakan icon mirip folder standar Windows untuk melakukan penyamarannya. Beberapa ulahnya adalah menukar fungsi tombol mouse kiri dengan kanan, menghilangkan menu Folder Options, membuat file pesan “baca saya.txt” pada drive terinfeksi, dan masih ada yang lainnya.

9. Pray
Virus lokal ini dibuat menggunakan Visual Basic. Kami mendapati 2 varian dari virus ini, untuk varian Pray.A tidak memiliki icon, sementara untuk varian Pray.B menggunakan icon mirip Windows Explorer. Jika komputer terinfeksi oleh virus ini, saat penunjuk

waktu di komputer tersebut menunjukan pukul 05:15, 13:00, 16:00, 18:30, dan atau 19:45, virus ini akan menampilkan pesan yang mengingatkan user untuk melakukan shalat.

10. Rian.vbs
Virus VBScript ini memiliki ukuran 3788 bytes. Saat menginfeksi, ia akan menciptakan file baru autorun.inf dan RiaN.dll.vbs pada setiap root drive yang terpasang di komputer korban, termasuk Flash Disk. Komputer yang terinfeksi oleh virus ini, caption dari Internet Explorer akan berubah menjadi “Rian P2 Humas Cantiq.

Sumber : forumkami.com

Sabtu, 03 Juli 2010

Air Setinggi Dada Genangi Muarabaru


Jakarta  25-06-2010 14:25
Paska jebolnya tanggul milik PT Pelindo sejak empat hari lalu, pemukiman warga Muarabaru terendam air pasang (rob) hingga setinggi dada orang dewasa. Padahal, meski menjadi langganan terkena air pasang, tinggi muka air hanya sebatas 30-50 sentimeter saja. Warga berharap segera dilakukan perbaikan, agar tinggi muka air tidak menyulitkan aktivitas warga yang bermukim di sisi laut Jakarta ini.

“Setiap tahun kami sudah terbiasa terkena air rob. Ketinggiannya, paling setinggi betis orang dewasa. Namun, tadi pagi air rob naik mencapai satu meter atau setinggi dada orang dewasa. Untungnya, semua perabotan elektronik dan barang berharga lainnya sudah kami amankan sejak jauh-jauh hari,” ujar Suminto (41), warga RT 02/17, Muarabaru, Penjaringan, Jakarta Utara ketika ditemui beritajakarta.com, Jumat (25/6).

Pria yang telah 15 tahun tinggal di kawasan itu mengungkapkan, genangan rob memang sudah biasa terjadi setiap tahun. Namun, biasanya tidak akan berlangsung lama dan tinggi genangannya tidak lebih dari 10 sentimeter. "Tapi, karena tanggul PT Pelindo jebol, banjir yang terjadi semakin parah dan surutnya pun lama. Siang ini tingginya selutut orang dewasa, tapi bisa saja nanti sore akan tinggi lagi," katanya.

Walikota Jakarta Utara, Bambang Sugiyono, mengakui terdapat tanggul milik PT Pelindo yang jebol di kawasan itu. “Awalnya tanggul yang jeboh hanya sedikit, namun akibat tangan jahil, membuat tanggul itu semakin rapuh, ditambah dengan hantaman ombak yang membuat tanggul semakin jebol,” jelas Bambang Sugiyono.

Bambang mengatakan, untuk mengantisipasi semakin tingginya genangan rob, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan PT Pelindo. "Saat ini, Pelindo sudah melakukan pemasangan bronjong (karung berisi pasir). Untuk sementara bronjong itu bisa mengurangi masuknya debit air ke pemukiman warga. Ke depan, Pelindo akan membangun tanggul tersebut secara permanen," kata Bambang saat memantau langsung jebolnya tanggul yang berada RT 18/17 Muarabaru, Penjaringan itu.

Hingga saat ini, tenda pengungsian serta dapur umum juga telah siap didirikan. Namun, warga menolak untuk mengungsi karena menganggap genangan rob tersebut sudah biasa terjadi. Sementara itu, akibat tanggul yang jebol, sebanyak tujuh RT di kawasan Muarabaru terendam. Tujuh RT itu meliputi, RT 15, 14, 07, 18, 19, 17, dan 16 di RW 17.

Lurah Penjaringan, Jakarta Utara, Ali Mudasir, mengatakan, sampai saat ini, warga menolak mengungsi karena mereka sudah terbiasa digenangi air rob. “Kita tetap kirimkan bantuan berupa mie instan, air mineral, biskuit, serta obat-obatan, walaupun hingga saat ini kita belum menemukan warga yang terserang penyakit,” tandas Ali.
 Reporter: Jackson

Minggu, 30 Mei 2010

57 Korban Kerusuhan Koja Dapat Santunan

Sedikitnya 57 korban kerusuhan di kawasan makam Mbah Priok, Koja, mendapatkan santunan dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, Selasa (25/5). Mereka terdiri dari 40 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP), 11 anggota Kepolisian, dan 6 warga sekitar. Sebenarnya Palang Merah Indonesia (PMI) pusat memberikan referensi jumlah korban penerima santunan ini sebanyak 231 orang. Namun pemberian santunan akan dilakukan secara bertahap. Santunan berikutnya rencananya akan diberikan pekan depan hingga tuntas.

“Santunan ini sebagai apresiasi dari pemerintah daerah bagi korban kerusuhan. Mudah-mudahan ini bisa mengurangi rasa duka sekaligus untuk biaya berobat. Sebenarnya tak ada yang menginginkan ini terjadi. Peristiwa ini terjadi atas kehendak Allah SWT semata," ujar Bambang Sugiyono, Walikota Jakarta Utara usai memberikan santunan kepada para korban kerusuhan Koja, Selasa (25/5) sore.

Ia menjelaskan, secara teknis pihak PMI akan memanggil korban kerusuhan Koja untuk diberikan santunan sesuai dengan klasifikasi masing-masing korban. Untuk korban meninggal dunia, santunannya sebesar Rp 50 juta, cacat fisik Rp 70 juta, luka berat Rp 15 juta, luka sedang Rp 7,5 juta, dan luka ringan Rp 2,5 juta. Selain itu juga diberikan santunan biaya perjalanan ke rumah sakit (PP) kepada keluarga korban. Dengan rincian korban luka berat Rp 5 juta, luka sedang Rp 2 juta, dan luka ringan Rp 1 juta. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban penderitaan bagi korban maupun keluarganya.

Selain menerima santunan, 173 anggota Satpol PP Jakarta Utara juga diberikan bimbingan konseling selama dua hari guna menghilangkan trauma akibat kerusuhan di kawasan makam Mbah Priok pada rabu (14/4) silam. Konseling akan dilakukan pada Rabu (26/5) hingga Kamis (27/5). Sehingga kelak seluruh personil Satpol PP dapat menjalankan tugasnya seperti sediakala.

Terkait hal tersebut, Kasatpol PP Jakarta Utara, Sulistiarto mengatakan, santunan dan bimbingan konseling diberikan agar seluruh anggota Satpol PP ini bisa kembali bekerja melakukan penataan wilayah. Apalagi, kini para pedagang kaki lima dan becak, sudah mulai marak di jalur-jalur jalan protokol. “Tentunya hal itu meresahkan masyarakat dan melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum,” tandasnya.

Sulistiarto juga menyebutkan, hingga saat ini rasa trauma masih dirasakan anggota Satpol PP pasca kerusuhan makam Mbah Priok. “Masih ada rasa takut, mereka biasa tegap berani, tiba-tiba loyo dan tak memiliki keberanian yang kuat melaksanakan tugas. Ada juga yang merasakan khawatir dan tak mau memakai seragam karena belum memiliki kepercayaan diri sepenuhnya,” katanya.
Reporter: Jackson 25-05-2010 19:09

Kamis, 13 Mei 2010

Korban Kebakaran Papanggo Butuh Uluran Tangan


Sedikitnya 646 jiwa korban kebakaran di Papanggo II, Tanjungpriok, Jakarta Utara pada JUmat (23/4) kemarin, hingga kini masih mengungsi di halaman gedung Yayasan Al-Jihad. Mereka berteduh menggunakan 4 tenda bantuan dari Dinas Sosial DKI, PMI Jakarta Utara, PT Astra Groups dan tenda yang dibangun swadaya oleh warga korban kebakaran. Mereka merupakan warga Gg Mangga, RT 014/03 dan RT 004, 008, 010 RW 02, Kelurahan Papanggo.

Sejauh ini, bantuan logistik bagi korban kebakaran masih terus mengalir, utamanya jenis makanan. Misalnya, PMI Jakarta Utara mengirim 720 boks makanan dan 20 lembar terpal. Dinas Sosial DKI 350 boks makanan, PT Astra Groups sebanyak 800 boxes makanan. "Selain itu ada juga satu dapur umum dari Dinas Sosial DKI Jakarta dan Posko Kesehatan yang didirikan oleh PT Astra Groups di dekat pengungsian," kata Budi Munadi, Ketua RT 14/02 kepada beritajakarta.com di lokasi pengungsian, Sabtu (24/4).

Selain bantuan makanan, korban kebakaran saat ini juga membutuhkan bantuan pakaian bersih, selimut, sarung, dan pakaian seragam sekolah. Dari data yang ada, jumlah siswa korban kebakaran adalah 77 siswa SD, 22 siswa SMP dan 17 siswa SMA. "Bantuan pakaian bekas dan makanan juga banyak mengalir dari warga sekitar. Namun, jumlahnya masih kurang," katanya.

Jumat, 07 Mei 2010

Pemda Tidak Berencana Bongkar Makam Mbah Priok

Pemda Tidak Berencana Bongkar Makam Mbah Priok

Sabtu, 8 Mei
Jakarta (ANTARA) - Habib Abdullah Alatas selaku kuasa subsitusi makam Said Zaen bin Muhammad Al Haddad yang lebih dikenal Mbah Priok menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah Jakarta Utara tidak akan membongkar makam tersebut.
"Dalam pertemuan dengan pihak Wali kota Jakarta Utara (Jakut) tahun 2004 menyatakan bahwa pihaknya tidak akan membongkar makam Mbah Priok bahkan melestarikan dengan baik," kata Habib Abdullah Alatas, kepada pers di Jakarta, Jumat.
Dikatakan, pada 5 April 1999 pihaknya menjadi kuasa subtitusi dari makam Said Zaen bin Muhammad Al-Haddad, tetapi pada tahun 2002 kuasa hukum tersebut dicabut secara sepihak oleh keluarga Habib Muhammad yaitu cucu dari Said Zaen bin Muhammad Al Haddad.
"Dahulu makam itu masih berbentuk makam saja, saya beri keramik dan setelah proses pembangunan makam itu selesai seperti sekarang, maka kuasa saya dicabut. Saya tidak pernah diajak berunding, tahu-tahu kuasa subtitusi saya dicabut oleh pihak keluarga Habib Muhammad," katanya.
Pihaknya juga permah mengajukan kepada pihak PT Perusahan Pelayaran Indonesia (PT Pelindo) agar makam tersebut tidak digusur untuk perluasan pelabuhan peti kemas namun dilestarikan untuk kepentingan masyarat sekitar.
Mengenai peristiwa kericuhan beberapa waktu lalu yang terjadi antara Satuan Polisi Pamung Praja (Satpol PP) dengan warga, pihak Pemda tidak dapat disalahkan sama sekali sepenuhnya karena kericuhan tersebut dipicu oleh para provokator.
"Banyak pihak-pihak yang mengklaim menjadi ahli waris dan saya di sini hanya ingin memberikan kebenaran yang sesungguhnya mengenai ahli waris dan makam itu," ujarnya.
Sementara itu, abdi dalam keluarga Habib Muhammad, Habib Syukur, mengingatkan bahwa sebelum makam itu dibongkar bukan makam Mbah Priok tetapi makam Habib Said Zaen bin Muhammad Al Haddad.
"Makam tersebut adalah makam Said Zaen bin Muhammad Al Haddad, bukan Mbah Priok seperti yang diberitakan oleh sebagian besar media massa," kata Habib Syukur.

Minggu, 25 April 2010

PASCA TRAGEDI PELINDO

PASCA TRAGEDI PELINDO


Jakarta, (tvOne)


Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kepulauan Seribu (Jakarta Utara), Hotman Sinambela mengungkapkan, ratusan anggota Satpol PP hingga kini belum diketahui keberadaannya pasca insiden Tanjung Priok, Rabu (14/4) lalu.


"Saya minta, kalau memang anggota kami ada yang meninggal dan belum diketahui tolong dikembalikan. Walaupun hanya tinggal kepalanya kami terima," katanya, di Jakarta, Sabtu.


Hotman menuturkan, dari 1.750 anggota yang diterjunkan, hanya sekitar 877 orang yang turut kembali dengan menggunakan perahu. "Dari 1.750, yang kembali 877 dengan memakai perahu. Sisanya kemana enggak tahu," katanya.


Saat penertiban lahan PT Pelindo II di komplek makam Mbah Priok tersebut, Satpol PP menerjunkan 1.750 personel yang berasal dari Satpol PP lima wilayah kotamadya dan 1 kabupaten.


"Wilayah Koja memang sangat rawan. Ibaratnya, bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Kalau mau keluar, balik atau ke laut. Saya minta, kalau memang anggota kami ada yang meninggal dan belum diketahui, tolong dikembalikan. Walaupun hanya tinggal kepalanya kami terima," kata Hotman.


Keberadaan dan nasib anggota Satpol PP juga sempat dipertanyakan anggota DPRD pada Rapat Paripurna Istimewa Jumat (16/4) malam. Namun, pertanyaan ini belum sempat dijawab oleh Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo.


sumber : http://jabodetabek.tvone.co.id/berita/view/36908/2010/04/17/873_satpol_pp_masih_hilang_pasca_bentrok_priok/

Jumat, 02 Oktober 2009

Siaran Pers No. 190/PIH/KOMINFO/9/2009 tentang Peraturan Menteri Kominfo

September 29, 2009, 7:31 pm
Siaran Pers No. 190/PIH/KOMINFO/9/2009 tentang Peraturan Menteri Kominfo No. 33/PER/M.KOMINFO/8/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio dan No. 34 /PER/M.KOMINFO/8/2009 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk

(Jakarta , 29 September 2009). Penyelenggara amatir radio dilaksanakan berdasarkan IAR (Izin Amatir Radio) yang diterbitkan oleh Dirjen Postel, dan Amatir Radio dapat menggunakan lebih dari 1 perangkat amatir radio. Dua hal tersebut merupakan sebagian kecil dari sekian banyak ketentuan yang tersebut di dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 33/PER/M.KOMINFO/8/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio yang telah ditanda-tangani oleh Menteri Kominfo Mohammad Nuh pada tanggal 31 Agustus 2009.

Beberapa ketentuan lain yang diatur di dalam peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Amatir Radio hanya diizinkan memiliki 1 tanda panggilan (callsign).
  2. Tanda panggilan amatir radio ditetapkan oleh Dirjen Postel.
  3. IAR (Izin Amatir Radio) diterbitkan menurut tingkatan sebagai berikut: Tingkat Pemula (masa berlaku izinnya 2 tahun); Tingkat Siaga (masa berlaku izinnya 3 tahun); Tingkat Penggalang (masa berlaku izinnya 2 tahun); dan Tingkat Penegak (masa berlaku izinnya 5 tahun).
  4. WNA dapat melakukan kegiatan amatir radio di Indonesia, dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki IAR dari negara asal; dan memiliki rekomendasi dari kedutaan/perwakilan negara asal di Indonesia atau memiliki rekomendasi dari Deplu RI .
  5. Ujian negara amatir radio diselenggarakan oleh Dirjen Postel, yang pelaksanaannya dilakukan oleh UPT dibantu oleh organisasi tingkat daerah.
  6. Pemilik IAR wajib menjamin pancaran yang dilakukan melalui perangksat pemancarnya tidak melebihi batas-batas pita frekuensi radio untuk Dinas Amatir sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam lampiran peraturan ini.
  7. Amatir radio diperbolehkan untuk mendirikan dan mempergunakan setiap jenis antena yang diperlukan dengan memperhatikan keamanan dan keserasian lingkungan sekitarnya.
  8. Bagi Amatir Radio yang mendirikan stasiun Radio Amatir di sekitar stasiun radio pantai / bandar udara wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus yang ditetapkan oleh yang berwenang dalam keselamatan pelayaran / penerbangan.
  9. Untuk mendirikan sistem antena di dalam wilayah stasiun radio pantai / bandar udara hanya boleh dilakukan dengan seizin pejabat yang berwenang.
  10. Stasiun Radio Amatir dapat dipergunakan oleh anggota Pramuka yang belum memiliki IAR hanya pada waktu diadakan kegiatan Jamboree On The Air (JOTA) baik skala nasional maupun internasional.
  11. Setiap Amatir Radio wajib memberikan prioritas untuk pengiriman dan penyampaian informasi penting yang menyangkut : keamanan negara; keselamatan jiwa manusia dan harta benda; bencana alam; marabahaya; gawat darurat; dan/atau wabah penyakit.
  12. Stasiun Radio Amatir dilarang digunakan untuk : berkomunikasi dengan stasiun radio lain yang tidak memiliki izin dan stasiun lain yang bukan stasiun Radio Amatir; memancarkan siaran berita, nyanyian, musik, radio dan atau televisi; memancarkan atau menerima berita mempergunakan bahasa sandi dan enkripsi; menyelenggarakan jasa telekomunikasi; memancarkan berita atau panggilan marabahaya yang tidak benar; memancarkan dan menerima berita yang bersifat komersial dan atau memperoleh imbalan jasa; memancarkan dan menerima berita bagi pihak ketiga (Third Party) kecuali berita-berita yang diwajibkan; memancarkan berita yang bersifat melanggar kesusilaan; memancarkan berita yang bersifat politik, mengganggu keamanan negara atau ketertiban umum. Di samping itu, stasiun amatir radio atau perangkat amatir radio dilarang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk dinas instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, Koperasi atau Badan-badan lainnya.
  13. Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 34, Pasal 41, dan Pasal 49 dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  14. Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Pemilik IAR tidak mengindahkan peringatan tertulis yang diberikan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu peringatan masing-masing 15 (lima belas) hari kerja. Selain pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dirjen Postel dapat mencabut IAR milik anggota Amatir Radio yang telah mendapat keputusan tetap dari Pengadilan Negeri atas pelanggaran pidana berat.
  15. Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, beberapa peraturan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku adalah sebagai berikut: Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 49 Tahun 2002 tentang Pedoman Kegiatan Amatir Radio; Surat Edaran Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 97/M.KOMINFO/2008 Tanggal 23 April 2008 perihal Penyelenggaraan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk; dan segala ketentuan peraturan lain yang mengatur tentang penyelenggaraan amatir radio yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Selain itu, pada tanggal 31 Agustus 2009 Menteri Kominfo juga telah menanda-tangani Peraturan Menteri No. 34 /PER/M.KOMINFO/8/2009 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk. Baik Peraturan Menteri Kominfo No 33 maupun No. 34 tersebut sebelumnya telah dikonsultasikan kepada publik pada bulan Maret 2009. Beberapa ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Penyelenggaraan KRAP (Komunikasi Radio Antar Penduduk) merupakan penyelenggaraan telekomunikasi khusus pada pita frekuensi radio tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.
  2. Penyelenggaraan KRAP wajib memiliki IKRAP (Izin KRAP) yang diterbitkan oleh Dirjen Postel, yang diberikan untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang.
  3. Setiap pemegang IKRAP dapat memiliki perangkat KRAP lebih dari 1.
  4. Stasiun KRAP harus dikenali dari nama panggilan yang menggunakan abjad dan angka yang telah dibakukan secara internasional yang dipancarkan pada permulaan dan akhir komunikasi radio yang diselenggarakan.
  5. Anggota organisasi yang beroperasi di daerah lain, di luar provinsi tempat tinggalnya dalam menyebutkan nama panggilan harus menambahkan keterangan yang menyatakan dimana dan dalam penyelenggaraan apa
  6. Stasiun KRAP dilarang digunakan untuk: memancarkan berita yang bersifat politik, SARA, dan atau pembicaraan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban; memancarkan pemberitaan / berita yang bersifat komersial atau memperoleh imbalan jasa; memancarkan berita sandi, kecuali kode-10 (ten-code); berkomunikasi dengan stasiun KRAP yang tidak memiliki izin atau stasiun radio lain selain KRAP; h; digunakan untuk jasa telekomunikasi; memancarkan informasi yang tidak sesuai peruntukannya sebagai sarana komunikasi ridio antara lain memancarkan musik-musik, menyanyi, pidato, dongeng dan pembicaraan asusila; sarana komunikasidi pesawat udara atau kapal laut; sarana komunikasi bagi kepentingan dinas instansi pemerintah dan / atau swasta; dan berkomunikasi ke luar negeri.
  7. Penggunaan pita HF dilarang disambungkan pada suatu penguat daya (external power amplifier) dengan cara apapun.
  8. Penggunaan pita VHF dilarang disambungkan pada suatu penguat daya (external power amplifier) dengan cara apapun.
  9. Pemegang IKRAP wajib mentaati bahwa pancaran yang dilakukan melalui perangkat pemancarnya tidak melebihi batai pi6 frekuensi radio, daya pancar, kelas emisi dan rebar pita yang ditetapkan untuk penyelenggaraan KRAP.
  10. Dalam hal seorang pemilik IKRAP mengetahui atau diberitahu bahwa pancaran radionya menimbulkan gangguan terhadap stasiun komunikasi radio lain atau terhadap peralatan elektronik masyarakat, maka yang bersangkutan wajib untuk segera menghentikan kegiatan pancaran radionya serta berupaya menghilangkan gangguan tersebut secepat mungkin.
  11. Dalam hal pemilik IKRAP merakukan pelanggaran dan tidak mentaati ketentuan dalam peraturan Menteri ini, Organisasi dapat melaporkan dan mengusulkan kepada Dirjen Postel untuk dilakukan tindakan pencabutan izin.
  12. Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, peraturan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku adalah sebagai berikut: Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 77 Tahun 2003 tentang Pedoman Kegiatan Komunikasi Radio Antar Penduduk; Surat Edaran Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 97lM.KOMINFO/2008 Tanggat 23 Aprit 2008 perihal Penyelenggaraan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk; dan segala ketentuan peraturan lain penyelenggaraan KRAP yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

————–

Kepala Pusat Informasi dan Humas Departemen Kominfo (Gatot S. Dewa Broto, HP: 0811898504, Email: gatot_b@postel.go.id, Tel/Fax: 021.3504024).

Forum komentar ditutup

Selasa, 25 Agustus 2009

MARS RAPI


Source : Buku Panduan Anggota Edisi IV-2007 - Wilayah 05 Kodya Jakarta Timur
Cipt: Didiek W.Soedjarwadi – JZ11AGY


MARS RAPI

Radio Antar Penduduk Indonesia
Berdiri demi sukseskan pembangunan
Menunaikan segala tugas bangsa
Rajin dan teguh bijaksana

Radio Antar Penduduk Indonesia
Berjuang demi kejayaan nusa
Siaga dan sedia mengindahkan
Panggilan mulya ‘bu pertiwi

Reff :
Muda mudinya berkomunikasi
Menyambungkan lidah karya
Serta gemakan kekaryaan
Suka ria bekerja bergotong royong
Tekun lincah tertib ramah
Serta dapat dipercaya selaras Pancasila

Radio Antar Penduduk Indonesia
Bersedia mengorbankan jiwa raga
Berkobar semangatnya merah bara
Meski ‘brat beban dipundaknya

RAPI TETAP JAYA....