Rumah Mantan Presiden Soeharto Akan Dijadikan Museum

Jakarta - Pengusaha Probosutedjo mengatakan akan menjadikan rumah tinggal mantan Presiden Soeharto yang terletak di Jalan Cendana, Jakarta Pusat, sebagai museum. "Saya minta (dan bicara, red) sama Titiek (Siti Hediyati Harriyadi, putri mantan Presiden Soeharto). Tiek kamu sudah punya rumah yang lain, jadi ini dijadikan museum . Dia setuju, keluarga sudah setuju." kata Probosutedjo yang juga adik mantan Presiden Soeharto tersebut saat wawancara dengan ANTARA di Jakarta, Sabtu. Ia mengatakan, rumah yang terletak di Jalan Cendana 6 dan 8 tersebut kini sudah tidak lagi ditinggali oleh keluarga, karena semua anaknya telah memiliki rumah sendiri. Menurut dia, ide untuk mendirikan museum yang akan dinamakan Jenderal Besar Soeharto terisnpirasi oleh tuduhan Abdurrahman Wahid saat menjadi presiden yang mengatakan ada bunker-bunker di bawahnya untuk menyimpan kekayaan.
Meskipun ketika diperiksa oleh aparat pemerintahan presiden Gusdur tidak terbukti, Gus Dur waktu itu tidak mau mengumumkan bahwa bunker tersebut ternyata memang tidak ada.
"Semua tuduhan itu tidak benar, waktu itukan setelah diperiksa oleh pemerintahan Gus Dur, nyatanya tidak ada, tapi pemerintah tidak mau mengumumkan. Itu yang saya sesalkan, pemerintah tidak mau mengumumkan bahwa bunker yang selama ini diopinikan itu ternyata tidak ada," katanya.
Lihat sebenarnya
Untuk itu, menurut Probo , dengan dibukanya rumah tersebut sebagai museum maka masyarakat dan generasi penerus dapat mengetahui rumah sebenarnya dari mantan presiden di era Orde Baru tersebut. Ia menambahkan, di depan rumah tersebut nantinya akan dipasang sebuah patung mantan Presiden Soeharto dengan mengenakan pakaian militer setinggi sekitar tiga meter. "Saat ini patungnya belum selesai, tapi sudah lihat bentuknya," katanya. Ia menambahkan, di dalam museum nantinya juga terdapat berbagai macam barang yang bernilai sejarah dari peninggalan mantan presiden Orde baru tersebut. Rumah di Jalan Cendana 6 dan 8, Jakarta Pusat merupakan tempat tinggal mantan presiden Soeharto yang telah dihuni puluhan tahun, hingga mantan pemimpin orde baru itu meninggal dunia pada 27 Januari 2008. Jenderal Soeharto menjadi Presiden sejak 1967 dan berakhir pada 1998. Soeharto semula menjadi pejabat presiden pada 1967 setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno ditolak oleh MPRS. Pada 1968, Soeharto dikukuhkan menjadi presiden sesuai hasil Sidang Umum MPRS (Tap MPRS No XLIV/MPRS/1968). Pada 1998, Soeharto akhirnya meletakkan jabatan karena tuntutan dan demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa akibat resesi ekonomi yang cukup parah sejak 1997.
Antara - Minggu, 31 Oktober 2010

Letusan Gunung Anak Krakatau Jadi Tontonan Wisatawan

Data di Pos Pemantau sampai 28 Oktober menunjukkan, gunung itu mengeluarkan letusan sebanyak 117 kali, hembusan 56 kali, tremor atau gerakan 102 kali, dan sinar api terlihat dua kali dengan warna putih kelabu menggumpal, vulkanik dangkal 61 dan vulkanik dalam 12.
Cilegon - Letusan Gunung Anak Krakatau menjadi tontonan wisatawan mancanegara dan warga sekitar dari bibir Pantai Pasauran, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.
"Saya sengaja datang ke Cinangka untuk melihat letusan Gunung Anak Krakatau, dan melihat sunset di pantai," kata Michael, wisatawan dari Australia, Jumat.
Menurut dia, letusan GAK jika dilihat dari pantai seperti kembang api dan akrobat pesawat.
"Saya asli Australia, tapi sudah lama tinggal di Jakarta, begitu mendengar informasi Gunung Anak Krakatau meletus dari internet, saya dan istri langsung memesan hotel dan bergegas pergi kemari," katanya.
Sementara itu, Richard,27, secara tidak sengaja datang ke Cinangka pada saat aktivitas gunung itu meningkat. "Kalau tujuan ke sini hanya ingin menikmati Pantai Anyer, tapi sesampainya di sini, saya mendapatkan informasi dari pihak hotel ada letusan gunung," katanya.
Sementara itu, Rusli warga Kota Serang, Provinsi Banten mengaku penasaran dengan letusan gunung itua. "Saya datang ke sini sejak sore tadi, dan memang betul letusannya terlihat indah," katanya.
Namun sayangnya, pemandangan letusan dan kabut yang keluar dari gunung itu sedikit tertutup oleh awan hitam. "Tadi siang katanya pemandangannya indah, walau terdengar berisik karena suara dentuman gunung," katanya.
Kepala Pos Pemantau Gunung Anak Krakatau di Cinangka, Kabupaten Serang, Anton S Pambudi menjelaskan, aktivitas gunung itu berada pada level II atau waspada.
"Kalau dilihat dari bibir Pantai Pasauruan sangat indah, kami tidak melarang mereka sepanjang pada radius antara tiga sampai empat kilometer dari sumber letusan," katanya.
Antara – 30 Oktober 2010

Korban Meninggal Bencana Mentawai 347 Orang

JAKARTA--Korban meninggal akibat bencana di kecamatan Sikakap, kepulauan Mentawai bertambah menjadi 347, hilang sebanyak 332 orang. Data korban dihimpun hingga pukul 17.00 waktu setempat.
Data Posko Darurat Penanganan Bencana di Kecamatan Sikakap, juga mencatata bahwa rumah masyarakat yang rusak berat tercatat 436 unit, rusak 190 unit, dan sarana pendidikan SD empat unit, SMA satu unit, data yang dihimpun, Kamis.
Sedangkan fasilitas umum, berupa rumah dinas sebanyak enam unit, rumah ibadah enam unit, jembatan lima unit, resort dua lokasi dan kapal pesiar satu unit.
Pencarian terhadap korban hingga Kamis senja masih dilanjutkan pencarian tim gabungan dengan menelusuri perairan di kawasan desa-desa yang terkena dampak bencana tsunami.
Korban yang mengalami luka-luka dari sejumlah desa sudah dievakuasi ke pengungsian di Sikakap untuk mendapatkan pertolongan pengobatan.
Sedangkan korban yang berada dipengusian sudah mulai dilakukan distribusi bantuan oleh tim gabungan, bahkan sudah ada tim gabungan yang membangun tenda darurat, seperti di perkampungan penduduk Purou-rougat. Perkampungan Purou-rougat, merupakan satu daerah terparah yang terkena dampak bencana gempa dan hantamban gelombang tsunami.
Untuk mencapai ke lokasi perkampungan itu, harus melalui jalur laut dengan menggunakan speed boat yang menghabiskan satu jam. Sejumlah kapal-kapal pengangkut bantuan logistik dari Pelabuhan Teluk Bayur-, sudah merapat di Sikakap yang menjadi posko utama tanggap darurat.
Bantuan dari Padang ada yang didistribusikan melalui jalur udara dengan pesawat hercules milik TNI Angkatan Udara ke titik terkena dampak tsunami.
Republika - Jumat, 29 Oktober 2010

Mbah Maridjan dan Kesetiaan Menjaga Merapi

Mbah Maridjan

Ketika Gunung Merapi dinyatakan dalam status awas oleh Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian Yogyakarta pada Senin (25/10) pukul 06.00 WIB, pemerintah menindaklanjutinya dengan memerintahkan warga di sekitar gunung itu untuk mengungsi.
Pemerintah langsung turun tangan mengungsikan warga yang tinggal di kawasan rawan bencana (KRB) III Merapi, termasuk di Dusun Kinahrejo, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Sebagian besar warga, terutama lansia, anak-anak, dan perempuan bersedia untuk mengungsi di barak pengungsian yang telah disediakan pemerintah, tetapi ada warga yang belum mau dan tetap bertahan di rumah masing-masing.
Di antara warga yang belum bersedia mengungsi itu adalah juru kunci Gunung Merapi Ki Surakso Hargo atau Mbah Maridjan. Pria berusia 83 tahun bersikukuh tetap tinggal di rumahnya, karena tanggung jawabnya sebagai juru kunci keraton Yogyakarta.
Meskipun sejumlah pihak telah berusaha membujuknya, Mbah Maridjan tetap bersikukuh tidak mau mengungsi dan tetap tinggal di kediamannya yang berjarak sekitar enam kilometer dari puncak gunung teraktif di dunia itu.
"Saya masih betah tinggal di tempat ini. Jika saya pergi mengungsi, lalu siapa yang mengurus tempat ini," kata pria yang menyandang juru kunci Gunung Merapi sejak 1982 di kediamannya, Senin (25/10).
Namun demikian, Mbah Maridjan meminta warga menuruti imbauan pemerintah untuk mengungsi dan memohon keselamatan pada Tuhan agar tidak terjadi yang sesuatu yang tidak diinginkan jika Merapi benar-benar meletus.
"Saya minta warga untuk menuruti perintah dari pemerintah dan memanjatkan doa kepada Tuhan agar diberi keselamatan dan Merapi tidak 'batuk'," kata pria yang memiliki tiga anak itu.
Menurut dia, hanya Tuhan yang tahu kapan Merapi akan meletus. "Saya tidak punya kuasa apa-apa," katanya.
Sikap tidak mau mengungsi itu juga ditunjukkan Mbah Maridjan ketika Merapi mengalami erupsi pada 2006. Pada saat itu dirinya menolak untuk mengungsi meskipun dibujuk langsung oleh Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Sri Sultan Hamengku Buwono X dan dijemput mobil evakuasi.
Pria 'sepuh' itu tetap tinggal di rumah untuk menepati janjinya terhadap mendiang Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang mengangkatnya sebagai juru kunci Gunung Merapi pada 1982.
Kejadian itu membuat Mbah Maridjan semakin terkenal. Popularitas itu membuat Mbah Maridjan dipercaya menjadi bintang iklan salah satu produk minuman energi.
Ternyata Tuhan berkehendak, Merapi meletus pada Selasa (26/10) petang. Bencana tersebut berdasarkan data hingga Rabu (27/10) mengakibatkan puluhan orang luka-luka dan puluhan orang tewas, termasuk Mbah Maridjan.
Pria yang mengabdikan diri untuk menjaga Merapi itu tewas terkena awan panas saat gunung tersebut meletus.
Seorang anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana) Desa Umbulharjo, Slamet mengatakan, saat dilakukan penyisiran pada Rabu (27/10) pagi ditemukan sesosok mayat dalam posisi sujud di rumah Mbah Maridjan.
"Kemungkinan mayat yang ditemukan tersebut adalah Mbah Maridjan, namun hal itu belum pasti karena wajah dan seluruh tubuhnya sudah rusak dan sulit dikenali lagi," katanya.
Menurut dia, mayat tersebut ditemukan di dalam kamar mandi rumah dalam posisi sujud dan tertimpa reruntuhan tembok dan pohon. Biasanya di dalam rumah tersebut hanya ditinggali oleh Mbah Maridjan sendiri.
Kepala Humas dan Hukum Rumah Sakit Dr Sardjito Yogyakarta Heru Trisna Nugraha mengatakan, saat ini jenazah Mbah Maridjan masih berada di Bagian Kedokteran Forensik RS Dr Sardjito, Yogyakarta.
"Jenazah tersebut dibawa oleh anggota Tim SAR dan masuk ke Rumah Sakit Dr Sardjito sekitar pukul 06.15 WIB, informasi yang kami peroleh dari petugas SAR yang mengantar saat ditemukan Mbah Maridjan dalam kondisi memakai baju batik dan kain sarung," katanya.
Mbah Maridjan kini telah tiada. Dia telah menepati janjinya untuk tetap setia menjaga Gunung Merapi hingga akhir hayatnya.
Kepala Desa Umbulharjo Bejo Mulyo mengatakan, Mbah Maridjan adalah orang yang memegang teguh prinsip dan bertanggung jawab.
Meskipun Merapi telah berstatus awas, Mbah Maridjan tetap bertahan di rumahnya sebagai wujud tanggung jawab terhadap amanat yang diemban sebagai 'abdi dalem' Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.
"Kami sangat kehilangan sosok yang menjadi `panutan`, yang selama ini selalu dijadikan tempat untuk meminta nasihat. Kami berdoa semoga arwah Mbah Maridjan diterima di sisi Allah SWT, diterima amal ibadahnya dan diampuni dosa-dosanya," katanya. (antara/dar)

Jenasah Mbah Maridjan Berhasil Diluruskan

 SLEMAN-–“ Alhamdulillah, tubuh Mbah Maridjan sudah berhasil diluruskan. Saat ini jenasahnya  tidak lagi dalam posisi sujud seperti saat ditemukan,’’ kata Mufti Abu Yazid, pengurus Bunga Selasih kepada Republika, Rabu (27/10) malam.
Bunga Selasih merupakan organisasi sosial yang mendapat kepercayaan dari keluarga Mbah Maridjan untuk mensucikan jenasah juru kunci Gunung Merapi itu. Setelah melalui proses identifikasi, tes DNA dan sebagainya, sore hari jenasah Mbah Maridjan langsung disucikan.
Tidak dijelaskan oleh Mufti bagaimana cara meluruskan jenasah Mbah Maridjan tersebut. Namun ia memastikan bahwa tubuh pria bernama asli Raden Mas Penewu Suraksohargo sudah lurus kembali. Hubungan Mufti dengan Mbah Maridjan cukup dekat.
Ketika sang juru kunci membangun masjid tahun 1990-1991, Mufti yang saat itu menjabat sebagai Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan UII, yang meresmikan masjid tersebut. Kebetulan di lokasi tersebut sedang berlangsung kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) mahasiswa UII. ‘’Hubungan saya dengan Mbah Maridjan cukup dekat, begitu pula dengan anak-anaknya,’’ kenang Mufti.
REPUBLIKA.CO.ID 27 okt 2010

Sultan Tidak Mengetahui Nasib Mbah Maridjan

Sultan Tidak Mengetahui Nasib Mbah Maridjan

Sleman - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mengaku hingga kini belum mengetahui nasib juru kunci Gunung Merapi Ki Surakso Hargo atau Mbah Maridjan.
"Sampai saat ini saya tidak mengetahui nasib Mbah Maridjan dan hingga sekarang juga belum ada kontak," katanya di Posko Utama Sleman, Selasa malam.
Terkait dengan letusan Gunung Merapi, Sultan meminta kalangan warga yang berada di Kawasan Rawan Bencana (KRB) II dan III untuk segera turun ke barak pengungsian.
"Kami semua tidak tahu apakah masih akan ada letusan lagi atau tidak, kami meminta warga tetap waspasda dan yang masih berada di KRB II dan III untuk turun ke barak pengungsian karena lebih aman," katanya.
Data di Posko Utama Penanggulangan Bencana Sleman hingga kini tercatat jumlah korban sembilan orang.
Korban yang mengalami luka bakar sebanyak empat orang, yakni Ny Ratmi (30) warga Kinahrejo, Umbulharjo, Cangkringan yang mengalami luka bakar 63 persen dan dirawat di RSUP Dr Sardjito Yogyakarta.
Kemudian Arif Candra (23) warga Kedungsriti, Umbulharjo, Cangkringan yang mengalami luka bakar 40 persen dan dirawat di RSUP DR Sardjito, Triwahyu (17) warga Kedungsriti yang mengalami luka bakar 40 persen di rawat di RSUP Dr Sardjito, Ny Pujo (68) warga Pakem, Hargobinangun mengalami luka bakar 60 persen, dan dirawat di RSUP Dr Sardjito.
Mugiyo warga Kinahrejo, Kecamatan Cangkringan tewas di lokasi dan saat ini masih di RS Panti Nugroho Pakem, sedangkan Maulina (23) warga Hargobinangun mengalami sesak napas, Sri Yuliati (34) warga Dusun Gondang, Umbulharjo, Cangkringan mengalami sesak napas, dan Muji Taryo (50) wrga Ngrangkah, Umbulharjo, Cangkringan mengalami sesak napas.


Diduga 10 korban tewas di sekitar kediaman Juru Kunci Gunung Merapi Ki Surakso Hargo atau Mbah Maridjan di dusun Kinahrejo, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Rabu dini hari.
Belum diketahui identitas pasti korban yang tewas tersebut, namun diperkirakan satu orang diduga bernama ponimin mantan kepala dusun setempat dan satu lagi wartawan Vivanews.com bernama Yuniawan Wahyu Nugroho.
Anggota Tim SAR Kabupaten Sleman yang Miskan Nur Ikza mengatakan diperkirakan korban tewas di dusun Kinahrejo mencapai puluhan karena sampai saat ini masih dilakukan upaya evakuasi.
"Kondisi di Kinahrejo sangat parah, hampir semua rumah dan pohon-pohon roboh serta ketebalan abu mencapai lebih dari 10 sentimeter," katanya.
Ia mengatakan, saat ini masih banyak korban yang masih tergeletak di jalan dan sebagian lagi ada yang merintih dan minta tolong.
"Upaya evakuasi ini terkendala material Merapi yang masih panas, serta kondisi yang gelap," katanya.
 Antara – 27 oktober 2010

Pemerintah Didesak Evaluasi Keberadaan Densus 88

Medan - Pemerintah dalam hal ini Kapolri didesak untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja dan keberadaan Densus 88 karena dinilai banyak melakukan penyimpangan dalam tugasnya memberantas aksi terorisme.
"Pemerintah seharusnya mengevaluasi kembali kinerja yang telah dilakukan Densus 88 selama ini," kata Koordinator Kontras Sumut, Diah Susilowati, di Medan Minggu , dalam Diskusi Kelompok Terfokus tentang "Pemberantasan Terorisme dalam Perspektif HAM" yang digelar di Universitas Negeri Medan (Unimed).
Ia mengatakan, penumpasan terorisme yang dilakukan pascabom Bali I dan II dipandang cukup berhasil dan wajar jika institusi kepolisian mendapat pujian dari negara-negara asing lainnya yang juga turut mencanangkan aksi pemberantasan terorisme.
Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kesuksesan tim kepolisian yang berhasil menangkap pelaku-pelaku peledakan Bom Bali tanpa adanya korban meninggal dari beberapa pelaku peledakan tersebut.
"Hal ini pantas diacungijempol karena pihak kepolisian berhasil mengungkap siapa pelaku peledakan tanpa adanya korban yang tertembak, maka wajar mendapat pujian dari dunia internasional," katanya.
Namun, beberapa tahun belakangan ini, lanjutnya, tindakan yang dilakukan Densus 88 dalam melakukan aksi anti teror terhadap beberapa orang yang dicurigai selalu berujung dengan kematian dan terindikasi melakukan pelanggaran terhadap HAM.
"Nah berdasarkan fakta-fakta tersebut maka kami minta pemerintah agar melakukan evaluasi terhadap kinerja Densus 88. Ini juga menjadi PR bagi Kapolri yang baru," katanya.
Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim, mengatakan saat ini pihaknya tengah mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai daerah tentang tindakan Densus 88 yang diduga melakukan pelanggaran HAM dalam melakukan aksi pemberantasan terorisme.
"Sebetulnya kita belum merekomendasikan apapun dalam hal ini, karena kita masih melakukan evaluasi terhadap tindakan-tindakan terorisme. Kita lihat dari sudut prosedur pidana dan HAM apakah selama ini dalam operasi penanganan terorisme Densus 88 sudah sesuai prosedur yang ditentukan atau tidak," katanya.
Ketua Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Unimed, Majda El Muhtaj, mengatakan, masyarakat butuh penjelasan tentang ragam perilaku teroris dan upaya pencegahan terorisme, karena terorisme telah dirasakan merusak tatanan kehidupan masyarakat.
Terorisme adalah tindakan kekerasan yang menargetkan warga sipil untuk mendapatkan tujuan politik dan ideologis tertentu.
"Menjadi sebuah keharusan bagi masyarakat untuk benar-benar tahu dan mampu mencermati gaya, model dan tujuan-tujuan terorisme," katanya.
Antara – 24/10/2010

Keluarga Pak Harto Gelar Selamatan 1.000 Hari di Lima Tempat

JAKARTA--Peringatan 1000 hari wafatnya mantan Presiden Republik Indonesia Soeharto akan digelar pada tanggal 22 oktober 2010, di lima tempat berbeda.
"Keluarga akan menggelar dengan pembacaan tahlil di lima tempat sekaligus, kata putra almarhum, Tommy Soeharto, disela acara ritual pemasangan batu nisan Almarhum Soeharto, di Makam Astana Giri Bangun, Karanganyar, Jawa Tengah, Sabtu.
Menurut Tommy, lima tempat tersebut yakni tempat kelahiran ayahanda Soeharto di Kemusuk Bantul, Ndalem Kalitan Solo, Masjid Attin Jakarta, Monumen Jaten, Karanganyar yang merupakan rumah tempat kelahiran Ibu Tien Soeharto, dan di kompleks pemakaman Astana Giri Bangun Karanganyar.
Tommy yang hadir bersama Siti Hutami Endang Adiningsih atau Mamiek menjelaskan, pihak keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang telah mendoakan ayahnya. "Semoga dengan doa dari masyarakat, akan diterima sisi Tuhan", katanya.
Sementara itu, prosesi pemasangan batu nisan di makam Almarhum Soeharto dilakukan oleh keluarga Cendana rencananya secara bertahap di Komplek Makam Astana Giri Bangun, Karanganyar, Jawa Tengah.
Prosesi tersebut dilakukan sesuai adat Jawa yang diawali membaca Kitab Suci Al Quran dengan surat Yassin dan berdoa untuk almarhum.
Mantan Bupati Wonogiri Begug Purnomosidi yang juga kerabat Keluarga Cendana memimpin prosesi pemasangan batu nisan setinggi sekitar 1,3 meter tersebut. Prosesi itu dilakukan berlangsung sekitar satu jam dengan 10 ahli nisan dan dibantu lima pekerja lainnya.
Batu nisan utama berwarna putih untuk almarhum Soeharto terbuat dari marmer yang telah bertuliskan nama almarhum dan tanggal wafatnya, pada Minggu tanggal 27 Januari 2008.
Menurut Tomi, sepasang ujung nisan memang belum dipasang Sabtu ini. Rencananya akan dipasang pada puncak peringatan 1000 hari pada tanggal 22 oktober 2010.
Menyinggung masalah biaya pembangunan nisan dengan ukuran panjang 2,36 meter, lebar satu meter dan tinggi 1,3 meter, kata Tommy, tidak ada biaya. Karena, nisan ini sejak awal sudah disiapkan almarhum ibundanya Tien Soeharto ketika masih hidup.
Bahkan, sejumlah batu nisan juga telah disiapkan ibundanya untuk para keluarga di Kalitan lainnya. Yang memiliki ukuran sama dan dibuat di Temanggung, Jawa Tengah.
Republika - Minggu, 17 Oktober, 2010

DPR Jadwalkan Pengesahan Timur Sebagai Kapolri, Selasa Depan

JAKARTA--Pimpinan DPR merancanakan pengesahan Komjen Timur Pradopo sebagai Kapolri pada sidang Paripurna, Selasa (19/10) mendatang. Rencana ini menyusul lancarnya proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Timur di Komisi III DPR, Jumat (15/10).
''Diperkirakan Selasa besok Paripurna DPR mengesahkan calon Kapolri Timur Pradopo menjadi Kapolri,” kata Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat.
Priyo menerangkan, dirinya telah menerima surat dari pimpinan Komisi III DPR terkait hasil fit and proper test Timur. Dalam surat tersebut, pimpinan Komisi III DPR meminta Pimpinan DPR segera menjadwalkan sidang Paripurna DPR guna pengesahan Timur sebagai Kapolri.
Menurut Priyo, Pimpinan DPR akan mengelar rapat konsultasi Pimpinan Fraksi pengganti Badan Musyawarah pada Senin (18/10). Ia pribadi telah memperkirakan proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap Timur di Komisi III DPR akan berjalan mulus. Alasannya, jejak rekam Timur di antara pejabat tinggi di Polri yang paling moncer. Dalam kondisi seperti tidak ada hal yang lebih baik kecuali DPR menerima pencalonan Timur sebagai Kapolri menggantian Jenderal Bambang Hendarso Danuri.
Priyo mengharapkan, Timur dapat memegang janji-janjinya soal reformasi Polri. Selain itu, Timur juga diharapkan dapat menjaga institusi Polri dari godaan politik praktis. Di bawah kepemimpinan Timur, Priyo juga mengharapkan, Polri dapat menuntaskan penanganan kasus Bank Century.
REPUBLIKA.CO.ID,15/Oktober/2010

Komisi III DPR Setujui Timur Sebagai Kapolri

Jakarta: Komisi III DPR RI menyetujui Komisaris Jenderal Polisi Timur Pradopo menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri. Fraksi-fraksi besar dari Partai Demokrat, Partai Golkar, PDIP, PKS, dan juga PAN tidak menyatakan penolakan.
Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya, Didi Irawadi Syamsuddin, mengatakan, Timur adalah sosok yang punya kapasitas dan kapabilitas. "FPD setuju dengan pengangkatan Timur karena memiliki kapasitas dan kapabilitas, itu sesuai dengan pilihan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," kata Didi.
Tak beda dengan FPD, Fraksi Partai Golkar juga menyetujui Komjen Timur sebagai Kapolri. "Dengan mengucap Bismillah, Fraksi Golkar menyetujui Komjen Timur menjadi Kapolri baru menggantikan Bambang Hendarso Danuri," kata Edisan Betaubun.
Juru bicara FPDIP Eva Sundari mengatakan, Fraksi PDIP menerima Timur Pradopo. "Tapi fraksi PDIP akan memberi catatan-catatan seperti Polri harus independen, Polri tidak berpihak pada penguasa seperti masa lalu, Polri harus pastikan bahwa tidak ada lagi tindak kekerasan seperti kasus Ciketing. Selamat bertugas kepada Timur Pradopo," kata Eva.
Fraksi PKS melalui juru bicaranya Nasir Djamil juga berpendapat sama, yakni menyetujui dan menerima Timur. "Walaupun Timur belum matang, dewasa, tapi kalau sudah menjadi Kapolri, diharapkan bisa matang, dewasa, bisa membenahi internal Polri," kata Nasir.
PAN juga menerima Timur. Tapi FPAN memberikan catatan-catatan yang harus dilakukan Timur bila jadi Kapolri seperti pemberantasan korupsi, revitalisasi internal Polri, penandatanganan pakta integritas. "Kita menghargai pilihan Presiden Yudhoyono. FPAN menyetujui dan menerima Komjen Timur," kata Andi Anshar Cakra Wijaya.
Fraksi PPP, PKB yang juga mitra koalisi pemerintah juga menyatakan persetujuannya. Didi Irawadi berharap, keputusan malam ini harus harus diterima dengan legowo dan berpikiran positif. "Semoga uji kepatutan dan kelayakan ini bisa memberikan kesempatan bagi Timur untuk bekerja," kata Didi.
Apa yang terjadi malam ini, tambah dia, telah dilakukan lobi-lobi dengan teman-teman dari fraksi lain. "Kita memang melakukan lobi-lobi karena Timur Pradopo adalah calon yang baik. Ada tim dari FPD yang melakukan lobi-lobi," kata Didi.(ANT/JUM)
Liputan6.com,15 okt 2010

Pemerintah Masih Pertimbangkan Hibah Hercules

JAKARTA--Pemerintah Indonesia hingga kini masih mempertimbangkan tawaran hibah sejumlah pesawat angkut C-130 Hercules dari Amerika Serikat dan Australia.

"Belum, kami belum memutuskan. Semua masih kami pertimbangkan," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjawab ANTARA di Malang, Kamis.

Usai meninjau kesiapan Skuadron Udara 32 Pangkalan Udara Abdurahman Saleh, dia mengatakan, pemerintah telah menetapkan untuk memfokuskan pesawat tempur dan angkut, seperti C-130 Hercules.

Karena itu, lanjut Sjafrie, ada dua langkah yang dapat dilakukan. Pertama, memelihara dan meningkatkan kesiapan pesawat Hercules yang sudah ada, antara lain, melalui program retrofit atau peremajaan.

"Dan kedua, mengadakan pesawat Hercules baru, seperti yang sudah ditawarkan AS dan Australia," ujarnya.

Namun, lanjut Sjafrie, tawaran hibah dari kedua negara itu masih dipertimbangkan dari segala aspek.

Pada kesempatan terpisah, Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal Muda TNI Erry Biatmoko mengatakan, AS menawarkan hibah enam Hercules Tipe E dan siap diberikan pada 2012.

Sebelumnya, AS juga menjanjikan bantuan pengadaan enam pesawat angkut C-130 Hercules tipe H dan J untuk Indonesia.

Bantuan itu berupa potongan harga dengan menggunakan fasilitas Foreign Military Financing (FMF) dan bantuan suku cadang bagi pesawat angkut berat Hercules.

Sementara itu, Australia menawarkan Hercules Tipe J.

Populasi Hercules yang dimiliki TNI Angkatan Udara tercatat 21 unit yang kini dioperasikan di Skuadron Udara 31/Halim Perdanakusuma dan Skuadron 32/Abdurahman Saleh.

Khusus di Skuadron Udara 32 dari 11 unit Hercules yang dioperasikan, hanya enam yang dinyatakan siap. Sisanya masih menjalani masa pemeliharaan rutin.
REPUBLIKA.CO.ID Kamis, 14 Oktober 2010, 20:17 WIB
Red: taufik rachman
Sumber: antara

Menkes: Kurangi Makan Mi Instan

Menkes: Kurangi Makan Mi Instan

Jakarta - Meskipun menyatakan aman mi instan aman, Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih tetap menyarankan agar masyarakat mengurangi konsumsi makanan itu.
"Saya tidak menganjurkan masyarakat tiga kali sehari makan Indomie, tetap harus seimbang dengan makan buah dan sayur," kata Menkes seusai pencanangan kampanye campak dan polio di gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa.
Jadi meskipun kandungan bahan pengawet mi instan masih berada dalam ambang batas yang diperbolehkan, Menkes menyebut bahan makanan alami masih tetap lebih baik.
Sementara terkait dengan penarikan produk mi instan asal Indonesia di pasar Taiwan, Menkes mengaku telah melakukan pengecekan ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mengenai kandungan zat pengawet dalam mi instan.
"Jadi nipagin itu hanya ada di kecapnya, bukan di mi. Ambang batas internasional sebesar 1.000 miligram per kilogram, sementara kita ambil batas yang lebih kecil lagi, hanya 250 miligram," ujar Menkes.
Sebelumnya, pihak berwenang Taiwan menarik peredaran beberapa merek mi instan asal Indonesia karena adanya kandungan nipagin atau methyl p-hydroxybenzoate yang berfungsi sebagai pengawet makanan.
BPOM telah menjelaskan dengan mengacu kepada persyaratan internasional yaitu Codex Alimentarius Commission (CAC) dan berdasarkan kajian resiko, penggunaan bahan tambahan makanan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) no.722 tahun 1988.
Aturan itu menyebutkan, dalam produk kecap, batas maksimum penggunaan nipagin yang diijinkan adalah 250 miligram perkilogram dan dalam makanan lain kecuali kecuali daging, ikan dan unggas, batas maksimum penggunaan adalah 1.000 miligram perkilogram.
Dalam mi instan, bahan nipagin hanya terdapat dalam bumbu kecap yang beratnya sebesar 4 gram, sehingga kandungan nipaginnya hanya sebesar satu miligram per bungkus mi instan.
"Batas itu masih aman. Orang masih dapat dikatakan aman mengkonsumsi hingga 10 miligram per kilogram berat badannya. Jadi misalnya orang itu beratnya 50 kilogram, maka ia masih dapat mengkonsumsi hingga 500 miligram nipagin atau setara dengan dua kilogram kecap per hari," papar Menkes.
Lebih lanjut, Menkes menyebut bahwa penggunaan bahan nipagin telah diatur Codex karena bahan tersebut tidak hanya digunakan untuk makanan di Indonesia tapi juga di banyak negara.
Misalnya untuk negara seperti Kanada dan Amerika Serikat, batas maksimum penggunaan nipagin dalama pangan yang diizinkan adalah 1.000 miligram per kilogram produk.
Sedangkan di Singapura dan Brunei Darussalam batas maksimum penggunaan nipagin dalam kecap adalah 250 miligram per kilogram dan di Hongkong sebesar 550 miligram per kilogram.
Antara – 12-10-2010

Komisi III DPR tak Terima Dituduh Liar

Bambang Soesatyo

JAKARTA--Anggota Komisi III DPR yang menandatangani mosi tidak percaya kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, tidak terima dituduh `liar`.

"Tidak benar kalau sikap protes kami dikatakan `liar` oleh Ketua DPR RI Marzuki Alie. Salah satu penanda tangan surat protes itu adalah Wakil Ketua Komisi III, Azis Syamsuddin, selaku unsur pimpinan komisi," tandas Bambang Soesatyo, di Jakarta, Ahad (10/10).

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar ini mendukung pernyataan dari Fraksi PDI Perjuangan, Gayus Lumbuun, sebelumnya yang menilai, Marzuki Alie tak patut mengeluarkan kata-kata demikian. Mosi tak percaya itu dibuat sebagai protes atas undangan Pimpinan Dewan kepada Calon Kapolri, lalu menggelar rapat tertutup.

Pertemuan tertutup ini menjadi kontroversial karena Komisi III masih akan menggelar `fit and proper test` terhadap Calon Kapolri itu, sehingga pertemuan tertutup diduga terjadianggap ada proses transaksional. "Sekali lagi kami tegaskan, bahwa surat protes tersebut tidak `liar`. Seluruh fraksi (sembilan Fraksi) di komisi kami menandatanganinya, termasuk Ruhut Sitompul (Fraksi Partai Demokrat," tuturnya.

Nota protes itu, kata Bambang, akan diserahkan kepada Badan Kehormatan (BK), Badan Musyawarah (Bamus), dan para pimpinan Parpol melalui Ketua Fraksi yang ada di DPR. "Hal ini penting agar ke depan Ketua DPR RI tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak lazim serta tak etis dan merugikan Dewan, karena dapat menimbulkan dugaan-dugaan adanya politik transaksional dari Pimpinan Parlemen," kata Bambang mengingatkan.

REPUBLIKA.CO.ID Ahad, 10 Oktober 2010, 22:14 WIB
Red: Budi Raharjo
Rep: Antara

Inilah Pesan DPR untuk Timur

KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN

Kapolda Metro Jaya Irjen Timur Pradopo, mengikuti upacara serah terima jabatan (sertijab) di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Senin (4/10/2010). Dalam Sertijab ini terjadi kenaikan pangkat pada Irjen Timur Pradopo menjadi bintang tiga.
Calon tunggal Kepala Kepolisian Negara Repulik Indonesia (Kapolri), Komisaris Jenderal Timur Pradopo, Rabu (6/10/2010), datang ke Gedung DPR, Jakarta, bertemu dengan pimpinan DPR. Dalam pertemuan tertutup selama lebih kurang dari satu jam itu, pimpinan DPR memberikan sejumlah pesan kepada calon Kapolri baru tersebut.
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, salah satu yang dibicarakan adalah mengenai independensi Polri. Jika terpilih sebagai Kapolri, Timur harus mampu menjaga agar institusi itu tak masuk ke ranah politik.
"Kami (pimpinan DPR) berpesan, kalau Pak Timur pegang komando tertinggi Polri, agar Polri tidak tergoda politik. Begitu tergoda ke sana, maka akan kiamat," kata Priyo seusai pertemuan.
Ia menambahkan, Polri harus mampu mengayomi seluruh lapisan masyarakat dan harus menjaga diri agar tak dimanfaatkan untuk kepentingan politik kelompok tertentu. Terpilihnya Timur sebagai calon Kapolri yang diajukan Presiden Yudhoyono, dinilai Priyo, melalui sebuah kondisi yang sangat dramatis.
Hal ini berbeda dengan proses suksesi Kapolri sebelumnya. Sejumlah politisi bahkan menengarai, munculnya nama Timur sebagai "kuda hitam" menjelang diajukannya surat Presiden memperkuat dugaan adanya tarik-menarik kepentingan politik di balik "dikatrolnya" Timur.
Dalam hitungan jam, Timur yang menjabat Kepolisian Daerah Metro Jaya naik pangkat menjadi Jenderal Bintang Tiga dan diusulkan sebagai calon Kapolri. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Trimedya Panjaitan, bahkan secara lugas mengatakan, patut diduga, Timur "dipasang" untuk kepentingan politik Susilo Bambang Yudhoyono pada 2014.
"Beliau lahir 1956, akan pensiun Oktober 2014 atau setelah pemilu legislatif dan Pemilu Presiden 2014. Patut diduga, munculnya nama dia karena mungkin SBY mau orang di Polri yang long time dan firm untuk Pemilu 2014. Patut diduga seperti itu," kata Trimedya, kemarin.
Rabu, 6 Oktober 2010 | 12:58 WIB JAKARTA, KOMPAS.com

Timur Bisa Bersihkan Polri

Jakarta: Tugas penting kepala Kepolisian Republik Indonesia (kapolri) baru nanti sudah menanti. Kapolri baru yang nanti dipilih Dewan Perwakilan Rakyat harus mampu merestrukturisasi institusi kepolisian, khususnya membersihkan mafia hukum.
"Penekanannya tentu pada tugas-tugas kepolisian terkait pembenahan sistem, penuntasan percepatan reformasi birokrasi. Tidak kalah penting, reformasi struktural institusi Polri yang bersih dari mafia hukum. Itu tidak dapat ditawar lagi," kata Staf Ahli Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana usai dialog interaktif bertajuk "Harapan Terhadap Kapolri, Jaksa Agung, dan Ketua KPK Baru" di Hotel Milenium, Jakarta Pusat, Selasa (5/10).
Termasuk pula permasalahan rekening bermasalah perwira kepolisian yang santer diberitakan sebelumnya. "Masalah terkait integritas harus diselesaikan dan dituntaskan," tegas pria yang baru menyandang gelar profesor dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, belum lama ini.
Banyak kalangan mempertanyakan rekam jejak Komisaris Jenderal Timur Pradopo, terutama semasa menduduki jabatan terakhir sebagai Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya. Kendati demikian, Denny meminta semua kalangan menghormati pilihan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Presiden akan memilih yang terbaik yang tersedia di jalur kepolisian. Dan tidak mungkin mengajukan calon yang tidak bisa melaksanakan tugas kapolri. Pilihan terhadap Pak Timur pasti sudah melewati pertimbangan matang, komprehensif dari Presiden. Jadi, ini adalah pilihan yang sebaiknya dihormati semua kalangan," imbau Denny [baca: Menkopolhukam: Pencalonan Timur Pradopo Sudah Dipertimbangkan].
Disinggung adanya penilaian jika proses pengangkatan Komjen Timur Pradopo dan pengajuan calon kapolri cacat secara prosedur, Denny membantah bila hal tersebut dikatakan melanggar aturan. "Kita berpegang pada aturan yang ada pada Undang-undang Kepolisian, tidak ada aturan yang dilanggar, semua sudah sesuai aturan main," tegasnya [baca: Kenaikan Pangkat Timur Pradopo Kacaukan Sistem Polri].
Syarat seorang calon kapolri, imbuh Denny, adalah memiliki jajang karier dan kepangkatan. Terlebih, Presiden Yudhoyono memiliki kewenangan menentukan calonnya untuk kemudian diajukan ke DPR. "Itu terserah Presiden. Jadi, jangan sampai aturan itu dikurangi atau ditambahkan, semuanya sudah sesuai mekanisme," jelas Denny.
Liputan6.com, (ANS)

Timur Cocok Jadi Kapolri Karena Komunikatif

Timur Cocok Jadi Kapolri Karena Komunikatif

Seorang pengamat kepolisian Jusius Simon Runturambi mengatakan Komisaris Jenderal Pol Timur Pradopo cocok jadi calon Kapolri karena komunikatif terhadap masyarakat maupun anggotanya.

"Beliau termasuk orang yang `low profile` dan cukup memiliki kedekatan dengan masyarakat," kata Jusius saat dikonfirmasi melalui telepon selular di Jakarta, Senin.

Jusius menuturkan Timur Pradopo terlihat begitu dekat dengan masyarakat selama menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat.

Timur kerap melakukan konsolidasi dengan masyarakat Jawa Barat guna menciptakan situasi keamanan yang kondusif.

Bahkan pengamat lulusan Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia itu mencontohkan saat Timur menjabat sebagai Kapolda Metro Jakarta Raya, mampu mengedepankan pendekatan dialog untuk menyelesaikan persoalan tindakan anarkis dari anggota salah satu organisasi masyarakat.

Jenderal polisi bintang tiga itu mengajak Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan dan kelompok masyarakat Kota Bekasi, serta jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) duduk bersama menyelesaikan konflik tentang sengketa penggunaan tempat ibadah.

Terkait dengan latar belakang Timur yang besar di lingkungan Direktorat Lalulintas, Jusius tidak mempermasalahkannya karena setiap calon perwira lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) yang tercatat menjabat sebagai Kapolsek hingga Kapolda telah memiliki pengalaman yang tinggi.

"Tidak ada masalah, karena beliau pernah beberapa kali menjabat sebagai kepala satuan fungsi sejak menjadi Kapolsek hingga Kapolda," ujar Jusius

Sebelumnya, Ketua DPR RI, Marzuki Alie, Senin, menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyerahkan nama Timur Pradopo untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Kapolri.

Rencananya DPR akan membacakan surat pencalonan Kapolri itu saat menggelar Rapat Paripurna DPR, Selasa (5/10) dan segera menugaskan Komisi III Bidang Hukum untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Timur Pradopo.

Timur yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Metro Jakarta Raya mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Komisaris Jenderal Polisi dengan jabatan baru sebagai Kepala Badan Pemeliharaan (Kabaharkam) Polri.

Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri melakukan serah terima jabatan untuk posisi Kabaharkam, Senin (4/9) siang.

Timur Pradopo lahir di Jombang pada 10 Januari 1956 dan lulus Akedemi Kepolisian pada 1978.

Pemilik Nomor Registrasi Pusat 56010380 itu, mengikuti Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) tahun 1989, Sespim Polri (1996) dan Sespati (2001).

Awalnya Timur sebagai perwira Samapta Poltabes Semarang, Kepala Seksi Operasi Poltabes Semarang, Kapolsekta Semarang Timur, Kepala Bagian Lalulintas Polwil Kedu, Kabag Operasi Direktorat Lantas Polda Metro Jaya.

Kemudian Kepala Satuan Lalulintas Wilayah Jakarta Pusat, Kapolsek Metro Sawah Besar, Wakapolres Tangerang, Kabag Jianmas Lantas Polda Metro Jaya, Kapolres Metro Jakarta Barat, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kapiskodal Ops Polda Jawa Barat, Kapolwiltabes Bandung Polda Jawa Barat, Kakortarsis Dediklat Akpol, Irwasda Polda Bali.

Selanjutnya menjabat Kapolda Banten, Kaselapa Lemdiklat Polri, Staf Ahli Bidang Sosial Politik Kapolri, Kapolda Jawa Barat , Kapolda Metro Jaya dan Kabaharkam Polri.

Lain halnya dengan Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Neta S. Pane yang menegaskan pencalonan Timur Pradopo sebagai calon Kapolri tidak sesuai mekanisme dan etika pencalonan.

"Nama Timur tidak ada dalam daftar pencalonan Kapolri dari Bambang Hendarso Danuri maupun Kompolnas ke Presiden," tutur Neta.

Neta juga menggarisbawahi Timur Pradopo memiliki catatan karir kurang bagus saat menjadi Kapolres Jakarta Barat terlibat kasus pelanggaran hak asasi manusia karena aksi penembakan terhadap mahasiswa Universitas Trisakti pada tahun 1998.

Selain itu, Timur juga tidak pernah menginstruksikan jajarannya di Polda Jawa Barat untuk menangani kasus pembunuhan terhadap pemilik perusahaan garmen terbesar di Asia Tenggara PT Metro Garmen di Bandung, yakni Eka Gunawan.

Catatan Timur lainnya, yakni terkait dengan insiden bentrokan antarkelompok yang menewaskan tiga orang korban di Jalan Ampera sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (28/9) lalu.

"Timur sebagai Kapolda Metro Jaya tidak bisa mengatasi aksi premanisme yang membawa senjata api," ungkapnya.
Jakarta (ANTARA) -

SBY Pilih Timur Pradopo, Marzuki Minta Jangan Dipolitisir

Jakarta --- Dipilihnya Komjen Timur Pradopo sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden SBY adalah berdasarkan banyak pertimbangan. Meski terkesan mendadak, publik diminta tidak mempolitisir pilihan SBY ini.

"Pokoknya kita sudah terima namanya dan jangan ada lagi yang dipolitisasi, karena nasib nggak ada yang tahu," kata Ketua DPR Marzuki Alie di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/10/2010).

"Mungkin juga Pak Timur nggak pernah mimpi soal ini," imbuhnya.

Lalu bagaimana soal pangkat yang mendadak? "Saya kira tidak ada yang dilanggar. Jenderal tidak ditentukan apakah harus harian apakah tahunan. Itu adalah kewenangan Presiden atas usulan Kapolri," jawab Marzuki.

Soal kenapa Timur dipilih, Marzuki mengaku tidak mau menjelaskan secara detil. Yang pasti, menurutnya, pilihan Presiden adalah pilihan yang terbaik.

"Sebagaimana prosesnya saya nggak bisa ceritakan. Yang pasti ini keputusan Pak Presiden," jawab Marzuki diplomatis.

Sebelumnya, Presiden secara mendadak memanggil Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri ke Istana. Tak lama setelah BHD dipanggil, Ketua DPR mengumumkan Komjen Timur Pradopo dipilih SBY sebagai calon tunggal Kapolri. (anw/fiq)

Senin, 04/10/2010 21:01 WIB
Rachmadin Ismail - detikNews

Daftar Nama Korban Kecelakaan kereta Pemalang

Tim forensik gabungan berhasil melakukan identifikasi korban tewas dalam kecelakaan di Pemalang. Dari 36 korban tewas, berhasil diidentifikasi sebanyak 21 korban tewas.
1. Budi Setiawan, Tlombokan, Semarang Utara
2. Fikri Andika Khoirun, Perum Bintaro II Nomor 70 Bekasi,
3. Haryono, Gayamsari, Wonodri Semarang
4. Yeni, Ungaran Kabupaten Semarang.
5. Bahtiar Oka Fiandi, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta,
6. Andreas, Salatiga,
7. Hana Adi Warsito, Kampung Ngrembel, Semarang,
8. Fredi Adopan Sihombing, Padang, Sumatera Barat.
9. Bayu V, Ungaran, Kabupaten Semarang
10. .Eko Setiawan, Sokorejo, Kendal
11. Ferik Tahaling, Manyaran, Semarang
12. Tohiring, Pekalongan Barat
13. Kol. Yulianto, Kementerian Pertahanan, Jakarta
14. Bayu Sakti, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang
15. Ismael Anwar, Jalan Lorong, Koja, Jakarta Utara
16. Maryono, Duren Jaya, Bekasi
17. Budi Suyanto, Kelapa Dua, Tangerang.
18. Heri Purnomo, Tapos, Bogor
19. Eko Suwondo, Semarang Barat,
20. Widiya Sandi, Semarang Barat,
21. .Danang Fajar Suryanto, Bantul, Yogyakarta.
Republika - Minggu, 3 Oktober 2010

KEC. PADEMANGAN : Penduduk Pendatang di Kampung Muka Mencapai Ribuan

Ancol- Wow..dalam satu RT di kampung muka blok D RT 09/ RW 04 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan dihuni oleh ribuan jiwa penduduk pribumi dan pendatang. Bisa dibanyangkan seperti apa sesaknya kehidupan dilingkungan tersebut.
Menurut Ketua RW 04 Ancol, Supriyono umumnya warga kampung muka pendatang dan kebanyakan mereka bekerja di Kota, Pasar Pagi dan Mangga Dua. "Pendatang, berasal dari seluruh Indonesia ada disini namun lebih dominan dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Memang sudah sangat sesak penduduk disini terutama di RT 09 yang luasnya sekitar 2 hektar dihuni 5.000 sampai 7.000 jiwa. Dari jumlah tersebut paling hanya 700 orang yang mempunyai KK dan KTP DKI Jakarta," ujar Supriyono kepada jakartautara.com saat mendampingi petugas OYK Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara.

"Banyak dari para pendatang yang tidak melapor diri pada pengurus RT dan RW, sulit mas kepatuhan penduduk disini. Oleh karena itu kami mengambil satu langkah untuk tidak memberikan surat pengantar RT maupun RW bagi mereka yang akan membuat KTP DKI Jakarta, khususnya kepada RT 09. Tujuannya agar tidak menambah beban penduduk disini," katanya.

Namun, tambah dia, pihaknya menyarangkan agar pendatang (di RT 09) yang akan membuat KTP DKI dibuatkan di RT yang lain. "Kebijakan seperti ini bukan semata kemauan kami tetapi sudah mendapat persetujuan dari Kelurahan," tambahnya.

Sementara itu, Tokoh masyarakat RW 04, Sukirno, membenarkan keberadaan penduduk di kampung muka yang satu RT dihuni oleh ribuan jiwa manusia. "Mungkin bila di data secara ril bisa lebih dari 10.000 jiwa padahal yang mempunya identitas penduduk DKI paling 700 KK. Angka tersebut bila di pecah bisa menjadi 1 RW, padahal idealnya dalam satu RT hanya dihuni 50 sd 60 KK saja," katanya juga sebagai wakil Ketua Dekel Ancol. (min)
Jakarta-Utara.Com 2010/9/30 20:26:48

Korban Tewas Akibat Bentrokan di Ampera Jadi Tiga Orang

 Rabu, 29 September 2010 15:24 WIB

Korban tewas akibat bentrokan di Jalan Ampera Raya bertambah menjadi tiga orang. Ketiganya tewas karena mengalami luka bacokan yang cukup parah. Bentrokan mulai pecah di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut sektar pukul 13.00 WIB, Rabu (29/9).

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Boy Rafli Amar pun membenarkan mengenai jumlah korban tewas. Ia juga menyebutkan, bahwa ada sejumlah korban yang mengalami cedera parah. Namun, ia enggan menyebutkan di mana para korban tersebut mendapat perawatan sekarang.

Ia mengatakan, bahwa personilnya kini fokus pada upaya menormalkan situasi di Ampera. Aparat pun disiagakan untuk berjaga di wilayah itu, mencegah terjadinya bentrok susulan.

Polisi mengungkapkan, pelaku bentrokan membawa senjata jenis FN dan laras panjang. Polisi juga menemukan 10 butir peluru yang tercecera di Jalan Ampera. Polisi sendiri sempat menembakkan gas air mata.

Kelompok bertikai masing-masing merupakan massa pendukung terdakwa dan korban bentrokan Blowfish pada Mei lalu, yang kasusnya kini sedang disidangkan Pengadilan Negri Jakarta Selatan.

Jakarta, (tvOne)

Empat Kecamatan di Jakut Terancam Bakal Tenggelam

Tanjung Priok-Empat kecamatan di Jakarta Utara bakal tenggelam pada tahun 2050 akibat pemanasan global (global warming).Pasalnya akan terjadi, penurunan permukaan tanah dan wilayahnya lebih rendah dari permukaan laut. Keempat kecamatan itu yakni Kecamatan Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok, dan Cilincing.“Keempat kecamatan itu sekarang sering terendam. Apalagi jika badai La Nina datang dimana air permukaan laut naik,” kata dosen Geofisika ITB Prof. Dr. Safwan Hadi di kantor Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Jl Medan Merdeka Barat, Jumat (24/9).
Menurut Safwan, pemerintah pusat maupun daerah saat ini juga harus bertindak jika keempat kecamatan itu tidak ingin tenggelam. Misalnya, dengan membendung air laut atau membuat dam-dam di pesisir pantai DKI Jakarta. “Cara lainnya dengan reklamasi pantai,” ucap pakar kelautan yang tergabung dalam Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia (ISOI).DKI Jakarta juga, lanjut Safwan, harus mencontoh Belanda yang sebagian besar wilayahnya berada di bawah permukaan laut, namun tidak pernah kebanjiran karena ahli dalam membuat bendungan laut. Apalagi 40 persen wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut.

Safwan mengaku heran masih ada pengembang yang menawarkan apartemen di Ancol dan sekitarnya. “Jika ada pengembang menawarkan apartemen di sekitar Ancol berarti pembelinya tidak punya masa depan. Karena air laut yang masuk ke daratan (intrusi) kian hari kian membahayakan,” kata Safwan didampingi Sesmenko Kesra Indroyono Soesilo. Ia menjelaskan ada tiga skenario yang bisa menyebabkan empat kecamatan tersebut tenggelam. Yakni kenaikan permukaan air laut, kenaikan air laut disertai pasang maksimal, terjadinya storm surge atau badai, dan gelombang pasang maksimum disertai kenaikan air laut.
“Seperti pada tahun 2007 waktu itu, karena ada badai menyebabkan air laut masuk ke daratan Jakarta Utara yang menyebabkan Jalan tol Prof Sedyatmo menuju Bandara Soetta terendam,” sambung Safwan.Kondisi demikian ini diperparah dengan penurunan muka tanah sebesar 12 Cm per tahun. Maka kemungkinan tenggelamnya Jakarta Utara ini harus segera diantisipasi agar empat kecamatan tidak tenggelam. Mengenai usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memindahkan Ibukota negara dan pemerintahan ke wilayah lain, menurut Sofwan pantas dikaji. Karena selain terlalu kompleks permasalahannya, dari segi lingkungan dan kondisi sudah tidak nyaman. (Bian/pks)
Jakarta-Utara.Com 2010/9/25 7:12:00

Dishub Buat Sensor Mobil Pelintas ERP

Sebagai tindak lanjut penerapan sistem electronic road pricing (ERP), Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta telah menyiapkan pembuatan alat sensor yang akan dipasang di masing-masing mobil yang akan melewati kawasan ERP. Sehingga saat melewati gerbang-gerbang jalan, alat tersebut akan secara otomatis memotong deposit uang di kartu ERP yang dimiliki oleh pemilik kendaraan tersebut.

“Kartu ERP juga dapat diisi ulang pemilik kendaraan jika deposit uangnya sudah habis,” ujar Udar Pristono, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Kamis (23/9).

Mengenai cara pengisiannya, Udar mengaku pihaknya masih dalam tahap pematangan rencana sambil menunggu waktu pemberlakuan ERP saat peraturan pemerintah tentang ERP dikeluarkan pemerintah pusat. Pastinya, ada beberapa alternatif rencana yang sedang dibahas, yaitu apakah akan mengikuti Singapura yang diberlakukan seharian. Namun ada perbedaan jumlah yang dibayar saat jam-jam padat. “Ataukah diberlakukannya pada saat jam padat saja. Ini masih menunggu persetujuan dari gubernur," urainya.

Penerapan ERP telah siap dilakukan Pemprov DKI Jakarta di sejumlah ruas jalan di ibu kota. Sebab, kajian mengenai penerapan ERP telah selesai dilakukan, menyusul teknis pelaksanaannya pun telah rampung disusun. Sayangnya, kesiapan Pemprov DKI Jakarta sepertinya tidak dibarengi dengan kesiapan pemerintah pusat untuk mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) tentang pelaksanaan ERP di ibu kota. Tidak hanya itu, dijelaskan Udar, pihaknya juga masih menunggu proses legalitas dari Kementerian Keuangan terkait beban pajak yang nantinya akan dikenakan pada kendaraan yang melintasi ruas jalan yang diterapkan ERP. “Dengan begitu, pelaksanaan ERP di Jakarta menjadi legal, baik dari segi aturan hukum maupun aturan pajaknya,” katanya.

Pemprov DKI sendiri sudah mempersiapkan lokasi penerapan ERP di jalan-jalan yang berada di kawasan three in one (3 in 1). Hal itu dilakukan untuk menghilangkan joki-joki yang selalu memenuhi pinggiran jalan saat 3 in 1 tersebut diberlakukan pada pagi dan sore hari. Pembatasan kendaraan melalui sistem 3 in 1 yang sudah diberlakukan saat ini di antaranya sepanjang Jl Sisingamangaraja, Jl Jenderal Sudirman, Jl MH Thamrin, Jl Merdeka Barat, Jl Majapahit, Jl Gajah Mada, Jl Hayam Wuruk, Jl Pintu Besar Selatan, dan Jl Pintu Besar Utara di Jakarta Pusat. Dinas Perhubungan sendiri telah menyiapkan desain penerapan ERP yang akan diterapkan di jalan yang merupakan kawasan 3 in 1. “Pada umumnya, jalan-jalan yang terkena kebijakan 3 in 1 merupakan jalan protokol daerah DKI,” jelas Udar.

Saat payung hukum dari Kementerian Perhubungan, menyusul persetujuan dari Gubernur DKI Jakarta sudah ada, maka ERP bisa langsung diberlakukan di jalan-jalan protokol Jakarta. “Kebijakan ini juga diperuntukkan untuk menghilangkan joki-joki yang selama ini telah membuat pemandangan di jalan-jalan protokol tidak nyaman. Tidak hanya itu, joki tersebut membuat kebijakan 3 in 1 terdapat diskresi,” tandasnya.
Reporter: lenny BERITAJAKARTA.COM — 23-09-2010 15:40

DKI Siap Antisipasi Banjir Besar

DKI Siap Antisipasi Banjir Besar

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi akan terjadi banjir besar di wilayah DKI Jakarta pada akhir tahun nanti. Menurut hasil penelitian BMKG, banjir besar itu diakibatkan perubahan musim dari kemarau ke musim hujan sepanjang tahun ini yang berlangsung di ibu kota. Meski begitu, warga Jakarta diminta tetap tenang dan tidak khawatir yang berlebih, lantaran Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan berbagai upaya untuk meminimalisir banjir besar yang diprediksi akan terjadi di ibu kota pada akhir tahun nanti. Warga Jakarta juga diimbau untuk melakukan tindakan antisipasi yakni, dengan lebih memperhatikan kebersihan dan keindahan di lingkungannya masing-masing.

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, menegaskan, pihaknya optimis mampu mengantisipasi prediksi yang dikeluarkan BMKG tersebut. “Saya dilahirkan bukan sebagai orang yang pesimis. Kami ditunjuk oleh rakyat Jakarta. Karena itu, kami berkewajiban untuk bisa mencegah peristiwa itu,” ujar Fauzi Bowo, di Balaikota, Senin (20/9).

Rasa optimismenya pun semakin tinggi, karena dirinya merupakan putra asli Betawi yang tentunya tidak akan tinggal diam membiarkan kota kelahirannya tenggelam oleh banjir yang terjadi. Untuk itu, dirinya mengaku akan mengerahkan segala kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya untuk bersama-sama dengan warga Jakarta mengatisipasi prediksi yang dikeluarkan BMKG tersebut. “Tentunya saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya mengajak warga Jakarta untuk ikut bersama-sama mengantisipasi banjir dengan tindakan preventif. Ini merupakan kewajiban seluruh warga Jakarta,” kata Fauzi Bowo.

Salah satu tindakan preventif yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta di massa kepemimpinan Fauzi Bowo ialah melakukan pengerukan sungai dan normalisasi saluran di seluruh wilayah DKI Jakarta secara sitematis dan terencana. Hasilnya, saat ini terdapat 72 segmen yang kondisinya kritis dan telah berhasil dikeruk. Bahkan, di tahun ini, Pemprov DKI Jakarta meneruskan program pengerukan terhadap enam segmen sungai di lima wilayah di ibu kota. Ini merupakan program unggulan dengan anggaran yang disediakan sekitar Rp 20 miliar yang diambil dari APBD DKI Tahun Anggaran 2010. Ditargetkan pengerukan enam sungai itu dapat rampung akhir tahun nanti.

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, di tahun 2008 lalu, telah berhasil dikeruk enam segmen sungai yang kondisinya sudah kritis. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2009 dengan pengerukan 66 segmen sungai. Selanjutnya tahun ini, PU DKI meneruskan dengan pengerukan enam segmen sungai di lima wilayah DKI Jakarta. Jika program pengerukan itu selesai, berarti sudah 78 segmen sungai di lima wilayah DKI Jakarta yang rampung dikeruk. Diharapkan program ini membawa dampak positif, setidaknya mampu menampung debit aliran air hujan dan mengurangi dampak banjir di ibu kota.

Keenam segmen sungai yang saat ini tengah dikeruk yaitu Kali Grogol, pengerukan dilakukan dari Jalan Palmerah hingga Jalan Kyai Tapa. Kemudian Kali Ciliwung, pengerukan dilakukan dari Jalan Manggarai hingga Jalan Matraman. Lalu Kali Penghubung Rawa Kerbau, pengerukan dilakukan dari Jalan Cempaka Putih hingga Jalan Letjen Suprapto, Kali Penghubung Kesehatan, pengerukan dimulai dari Jalan Cideng Timur hingga ke Jalan Tanahabang. Selanjutnya, Saluran Serdang, pengerukan dilakukan mulai Jalan Sunter Jaya hingga Lapangan III dan Kali Krukut Bawah.

Sedangkan program pengerukan 13 kali yang mendapatkan pinjaman Bank Dunia, sampai saat ini belum dapat dilaksanakan karena masih dalam proses penentuan pinjaman dengan pemerintah pusat. Padahal, program ini juga termasuk program yang sangat penting dalam penanggulangan bencana banjir di DKI Jakarta.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, Ery Basworo, mengatakan, program unggulan lainnya yang juga harus rampung pada tahun ini ialah, program percepatan penurunan aliran genangan air di kawasan Jalan Sudirman-Jalan MH Thamrin. Untuk melaksanakan program ini, ada tiga proyek pembangunan sarana dan prasarana yang akan dilakukan. Yakni, membuat terowongan air di bawah Jalan MH Thamrin, pembangunan pump gate (pompa pendorong air), dan long storage di Cideng, Tarakan yang lelangnya telah rampung pada Agustus kemarin.

Anggaran yang dialokasikan untuk proyek tersebut sekitar Rp 85 miliar, terdiri dari pump gate sebesar Rp 20 miliar, terowongan air Jalan MH Thamrin sebesar Rp 40 miliar dan long storage Cideng-Tarakan sebesar Rp 25 miliar. Diharapkan, pembangunan terowongan air, pump gate, dan long storage dapat rampung akhir tahun nanti.

Tidak hanya itu, lanjut Ery, Dinas PU juga telah menyiapkan personel, sarana, prasarana, bahan dan peralatan pengendali banjir. “Kami selalu siap untuk menanggulangi banjir. Kami optimis banjir berkurang di Jakarta pada tahun ini,” kata Ery.

Saat ini, dijelaskan Ery, petugas pengendali banjir di tingkat provinsi terdapat sebanyak 13 orang, di masing-masing wilayah kota sebanyak 17 orang, operator pompa/pintu air sebanyak 276 orang, satuan petugas (satgas) banjir tingkat provinsi sebanyak 25 orang dan di wilayah kota sebanyak 284 orang. Pemprov DKI juga telah menyiapkan 323 lokasi tempat pengungsian bagi korban banjir, sarana kesehatan sebanyak 324 puskesmas dan 134 unit ambulans gawat darurat.

Sedangkan sarana dan prasarana yang siap digunakan dalam penanggulangan banjir, saat ini Pemprov DKI memiliki 179 unit pompa stasioner yang dapat menyedot total air sebanyak 290 meter kubik per detik. Kemudian 83 pompa mobile yang dapat menyedot total air sebanyak 20 meter kubik per detik, 54 waduk pengendali banjir dengan total luas 196 hektar, 93 pintu air pengendali banjir di 34 lokasi dan 26 situ retensi dengan total luas 122 hektar.

Selain itu, DKI juga mempunyai saluran makro dan sub makro sepanjang 465 kilometer dan saluran penghubung mikro sepanjang 15.370 kilometer. Lalu, disiagakan pula sebanyak 51 posko piket banjir, 16 lokasi penakar curah hujan dan tujuh titik pantau ketinggian air di hulu.
BERITAJAKARTA.COM — 20-09-2010 14:59