Golkar Pertimbangkan Tuntut Denny Indrayana

Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo

JAKARTA - Partai Golongan Karya (Golkar) akan mendalami pengakuan Gayus Halomoan Tambunan dan mempertimbangkan untuk menuntut Denny Indrayana atas upaya pencemaran nama baik Ketua Umum partai berlambang pohon beringin Aburizal Bakrie.
"Kami Partai Golkar akan dalami untuk melakukan penuntutan pada Denny (Indrayana) terhadap upaya pencemaran nama baik, jika memang pernyataan Gayus soal pengarahan ke nama Bakrie benar," kata anggota Fraksi Partai Golkar DPR, Bambang Soesatyo, usai mengikuti rapat Tim Pengawas kasus Bank Century dengan perwakilan Pemerintah di DPR, Jakarta, Rabu.
Soal pernyataan Gayus lainnya yang menyebutkan bahwa Sekjen Satgas Pemberantasan Mafia Hukum menjanjikan keamanan dan kenyamanan bagi Gayus jika membantu mengungkap mafia pajak, menurut dia, juga perlu dicari kebenarannya. "Kenapa bisa kasih janji-janji. Coba dilihat lagi lah, jangan-jangan itu bisa masuk gratifikasi".
Sementara itu, terkait dengan adanya pengakuan Gayus bahwa ada keterlibatan John Jerome Grice yang disebut sebagai seorang agen rahasia Amerika Serikat CIA yang diketahui dan direstui salah seorang Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, ia hanya berkomentar hal tersebut mungkin saja terjadi mengingat beberapa wajib pajak yang ditangani Gayus adalah perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, salah satunya Chevron.
Rabu, 19 Januari 2011, 22:47 WIB Republika OnLine

Presiden Panggil Direktur Utama PT PLN

 Presiden Panggil Direktur Utama PT PLN

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memanggil Direktur PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Dahlan Iskan ke Istana Negara, Jakarta, Senin.
Pertemuan berlangsung secara tertutup dari liputan media massa itu dimulai pada pukul 09.00 WIB.
Namun, ketika tiba di Istana Negara, Dahlan Iskan menolak untuk diwawancarai tentang topik pertemuan dengan Presiden.
"Ini di istana, nanti tafsirnya macam-macam," ujarnya.
Sedangkan Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menjelaskan dalam pertemuan berlangsung singkat itu Direktur PLN hanya memberikan laporan perkembangan PT PLN kepada Presiden.
"Saya tidak bisa memberikan penjelasan lebih lanjut, tetapi tentunya Direktur PLN melaporkan progress PT PLN," ujarnya.
Setelah menerima Dahlan Iskan, Presiden Yudhoyono dijadwalkan memimpin rapat kabinet terbatas bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk secara khusus membahas perkara hukum Gayus Tambunan.
Rapat yang juga dihadiri Wakil Presiden Boediono itu antara lain diikuti oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Kapolri Timur Pradopo, Panglima TNI Djoko Suyanto, Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Kuntoro Mangkusubroto, serta Kepala Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan Yunus Hussein.
Sedangkan pada Senin malam pukul 20.00 WIB, Presiden dijadwalkan mengadakan pertemuan dengan sejumlah tokoh lintas agama.
Antara – 17-1 - 2011

Din: Blokir Akses Pornografi di BB Positif

 Din: Blokir Akses Pornografi di BB Positif

Semarang - Din Syamsuddin, Ketua PP Muhammadiyah mengatakan dirinya adalah salah satu pengguna Blackberry, tetapi dirinya menilai niat pemerintah untuk menghentikan layanan BlackBerry di Indonesia untuk pemblokiran akses pornografi merupakan langkah positif.
"Saya setuju substansinya jika untuk memblokir akses pornografi dan pornoaksi lewat teknologi informasi," kata Din Syamsuddin, seusai acara pelantikan Rohmat Suprapto sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah, di Semarang, Sabtu.
Din mengatakan jika alasan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menghentikan layanan BlackBerry agar tidak adanya kapitalis di bidang IT serta untuk menutup akses situs porno, maka perlu disambut baik.
Sebelumnya Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo, Gatot S. Dewa Broto, menjelaskan, fasilitas "browsing" di BlackBerry selama ini membuka kemungkinan untuk mengakses situs porno karena produsen BlackBerry, RIM, belum melakukan "content filtering".
"Untuk fasilitas lain tetap bisa digunakan, blokir hanya berlaku untuk fasilitas `browsing` saja," katanya.
Kemenkominfo menegaskan bahwa fasilitas "browsing" akan ditutup jika tidak ada "filtering content" dan pemerintah menawarkan substansinya kepada pelanggan, salah satunya dengan cara mengaktifkan GPRS "handset" ketika akan mengakses internet.
Konsekuensinya, pelanggan akan dibebani biaya tambahan untuk mengakses GPRS di luar biaya layanan BlackBerry.
"Artinya ada risiko finansial yang harus ditanggung pelanggan, itu salah satu `entry point` kami untuk menekan RIM, bukan berarti kami membuat beban baru bagi pengguna tetapi mendorong RIM agar mengikuti peraturan yang ada," katanya.
Antara - Minggu, 16 Januari 2011

Jam Pelajaran Agama Mendesak Ditambah

JAKARTA--Jam pelajaran agama di lembaga pendidikan umum mendesak ditambah di lembaga pendidikan umum. Melalui intrakulikuler dan bukan ekstrakulikuler. Sebab, dua jam per minggu untuk tingkat SD dan tiga jam bagi jenjang SMP-SMA dinilai kurang memadai.
Apalagi, menurut Rektor Instititut Ilmu Alquran (IIQ), Jakarta, Akhsin Sakho Muhammad pendidikan agama di keluarga dan lingkungan masyarakat kian berkurang.”Jika tidak melalui lembaga maka dimanakah lagi pelajaran agama akan diajarkan,”kata dia kepada Republika di Jakarta, Jumat (14/1)
Akhsin mengatakan, agar lebih efektif, jam pelajaran tersebut mesti menjadi nilai penentu dan bukan sekadar berlaku sebagai pelengkap. Dengan demikian diharapkan target pencapaian dari pelajaran agama tersebut bisa diperoleh. Utamanya mendidik anak agar mempunyai karakter dengan kepercayaan diri serta etika yang diperkuat oleh fondasi keimanan.
Tetapi diakui, langkah penambahan jam pelajaran penting ditopang dengan kualitas guru yang berkualitas. Tidak hanya dari sisi keilmuan tetapi juga keteladanan. Sehingga, proses belajar mengajar tidak terbatas pada transfer pengetahuan tetapi lebih berorientasi mencetak generasi yang unggul.
Di sinilah, kata Akhsin, diperlukan kesadaran dan sinergi dari para praktisi dan pemerhati pendidikan di Tanah Air. Sebab, upaya memperbaiki pendidikan di Indonesia membutuhkan masukan dan rumusan tepat agar arah pendidikan di Indonesia semakin membaik. “Karena bagaimanapun sebuah proses adalah eksperimen terus menerus selama bertahun-tahun,”pungkas dia.
Republika - Sabtu, 15 Januari 2011

Kemenkominfo Segera Tetapkan Standar Informasi Publik

Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) segera menetapkan standar prosedur dan kriteria yang terkait dengan informasi dan komunikasi publik.

"Ini merupakan salah satu dari empat tugas kami di Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik yakni menyusun Norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang terkait dengan informasi dan komunikasi publik," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Freddy H. Tulung, dalam situs resmi Kemenkominfo yang diakses di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, direktoratnya yang sebelumnya adalah Badan Informasi Publik (BIP) memiliki empat tugas yakni merumuskan kebijakan dalam bidang informasi publik dan menjabarkan peraturan perundangan (dari UU sampai dengan SK Dirjen).

Selanjutnya, menyusun Norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang terkait dengan informasi dan komunikasi publik dan melaksanakan fungsi operasional.

"Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik ini merupakan salah satu hasil reformasi birokrasi Kementerian Kominfo," katanya.

Dalam reformasi birokrasi Kementerian Kominfo, BIP mengalami perubahan menjadi Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik.

Perubahan yang dimulai awal Januari 2011 itu membuat direktoratnya memiliki empat tugas utama tersebut.

Menurut Freddy, BIP selama ini hanya memiliki satu tugas utama yaitu bersifat operasional, bagaimana melakukan desiminasi informasi di dalam melayani kepentingan keluhan masyarakat.

Sedangkan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik lebih luas karena juga merupakan penggabungan antara BIP dan sebagian dari Ditjen SKDI (Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi).

Dalam reformasi birokrasi yang baru saja dimulai pada awal 2011 di Kementerian Kominfo itu, Freddy menegaskan, nantinya seluruh karyawan akan digaji sesuai dengan kinerja dan kompetensi yang bersangkutan.

Ia mengakui, sampai saat ini karyawan di direktoratnya belum seluruhnya seimbang dengan jumlah pekerjaan yang ada sehingga perlu distribusi kerja dan kewenangan alias penataan yang lebih baik.

Freddy bertekad akan menjadikan informasi dan komunikasi publik di tanah air menjadi lebih baik dan transparan sehingga layanan terhadap masyarakat menjadi lebih optimal.
(H016/B010) Antara Kamis, 13 Januari 2011

2,25 Kilogram Kutil Diangkat Dari "Manusia Akar"

Bandung - Tim dokter operasi Dede Koswara (36) si "Manusia Akar", berhasil mengangkat 2,25 kilogram kutil dari kedua telapak tangan pada operasi yang ke-14 kalinya.

"Total kutil yang diangkat itu mencapai 2 1/4 kilogram dari kedua tangan," kata Ketua Tim Operasi Dede, dr Rahmat Dinata, di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Rabu.

Ia mengatakan, secara keseluruhan tim operasi tidak menemukan kendala dalam operas pengangkatan kutil di kedua tangan Dede.

"Secara umum nggak ada kendala, namun alat nama alat osctilating show (untuk memotong tanduk yang keras) tidak berfungsi jadi kami menggunakan pisau menipiskan kutil di bagian kedua tangannya," ujar Rahmat.

Untuk proses operasi sendiri, kata Dr Hardisiswo, berjalan sekitar dua jam.

"Operasinya sendiri berlangsung dua jam lebih. Jam 09.00 pagi masuk ruang operasi jam 11.00 selesai," katanya.

Ia mengatakan, proses operasi yang dilakukan kepada Dede sengaja dibuat tidak terlalu lama supaya kondisi Dede dapat cepat fit setelah menjalani operasi.

Terkait dengan rencana pemberian obat herbal dari Ketua Kedokteran Alternatif asal Jepang untuk Dede si "Manusia Akar", pihaknya masih menunggu izin dari Kemenkes.

"Obat herbal untuk Dede dari Jepang tersebut masih menunggu izin dari Kemenkes," katanya.
(ANT/A024) Rabu, 12 Januari 2011 12:22 WIB

Marzuki Bantah Lakukan Kebohongan Publik Soal Gedung

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Marzuki Alie membantah telah melakukan ebohongan publik terkait pernyataan soal pembangunan gedung baru DPR.
"Tolong dicek apakah saya yang melakukan pembohongan publik atau fraksi yang melakukan pembohongan publik," kata Ketua DPR Marzuki Alie saat keterangan pers di ruang wartawan di Gedung DPR Senayan Jakarta, Selasa.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di tempat yang sama menyatakan, pimpinan DPR telah melakukan kebohongan publik soal pembangunan gedung baru DPR
Fadli mengatakan tidak benar semua fraksi telah menyetujui pembangunan gedung tersebut karena sejak awal Fraksi Gerindra telah menolaknya.
Menurut Marzuki, pembangunan gedung baru DPR merupakan rencana strategi DPR yang telah dibahas di dalam Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).
"Di dalam BURT sendiri, Gerindra menempatkan Pius Lustrilanang selain sebagai Wakil Ketua BURT yang juga sebagai perwakilan partai tersebut bersama seluruh fraksi lainnya," kata Marzuki.
Menurut Marzuki, dalam setiap rapat, seluruh fraksi menyepakati pembangunan gedung baru tersebut termasuk Fraksi Gerindra.
"Coba cek, ada tidak penolakan dari satu fraksi pun yang mewakili fraksi mereka di BURT. Saya mengundang rapat konsultasi, tim teknis, ada tidak satu fraksi pun yang menolak pembangunan DPR," kata Marzuki dengan nada sedikit meninggi.
Menurut Marzuki, bahkan Pius merupakan Ketua Panitia Kerja (Panja) yang juga mewakili Gerindra.
"Ada `nggak forum lain yang bisa saya lakukan untuk meyakinkan bahwa itu keinginan semua pihak," kata Marzuki menegaskan.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu juga meminta Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu untuk tidak berbicara dulu di media sebelum melakukan klarifikasi kepada dirinya.
Dia juga meminta agar DPR dibangun dengan etika sopan santun sehingga citranya tidak rusak karena seseorang.
"Saya tidak kenal Fadli Zon. Di DPR ini saya kenal fraksi, kalau ada masalah tugasi fraksinya, jangan menyalahkan orang DPR. Ketua Panja bangunan itu Pius Lustrilanang, saya tidak terlibat," katanya..
Antara – 11/1/2011

Tujuh Desa di Pandeglang Terendam

 Tujuh Desa di Pandeglang Terendam

Pandeglang: Banjir setinggi setengah hingga satu setengah meter merendam sekitar 900 rumah warga di tiga kecamatan di Kabupaten Pandeglang, Banten, Senin (10/1). Banjir yang merendam tujuh desa di Kecamatan Patia, Picung, dan Sukaresmi ini terjadi akibat luapan Sungai Cilemer dan Cimoyan setelah diguyur hujan deras selama dua hari terakhir.
Banjir menyebabkan aktivitas warga nyaris lumpuh. Sebagian warga bahkan tidak bisa keluar rumah dan terisolasi di perkampungan karena banjir merendam jalan darat. Banjir yang diperparah dengan adanya pasang air laut ini juga turut merendam lebih dari 40 hektare tanaman padi.
Banjir juga merendam ratusan rumah di tiga desa di Kecamatan Binuang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Lahan pertanian dan ternak tak luput dari banjir. Jaringan listrik juga terputus karena salah satu tiang listrik roboh terseret banjir. Warga yang mengkhawatirkan keselamatan hewan ternaknya mengungsikan hewan itu ke dalam rumah.
Liputan6.com, – 11/1/2011

Aktivis: Keindonesiaan Soeharto Tidak Meragukan

 Aktivis: Keindonesiaan Soeharto Tidak Meragukan

Jakarta - Para aktivis menilai, peran signifikan Soeharto dalam memajukan bangsanya selama era kepemimpinannya membuktikan `jenderal besar` ini memiliki jiwa keindonesiaan tidak meragukan.
Demikian benang merah percakapan dalam rangka persiapan gelar diskusi `Mengenang Pak Harto` (sehubungan peringatan wafatnya mantan Presiden ke-2 RI itu), di Jakarta, Sabtu, yang menghadirkan beberapa aktivis dari Aliansi Soehatois Patriot Pelopor Pembangunan Republik Indonesia (ASPPPRI) dan Institut Studi Nusantara (ISN).
Koordinator Nasional (Kornas) ASPPPRI, Jantje Worotitjan menegaskan, masuknya Indonesia pada posisi papan atas dalam kemajuan perekonomian, bahkan sempat dijuluki salah satu `macan Asia`, merupakan sesuatu yang tidak bisa dipungkiri dalam sejarah perekonomian kita.
"Segelintir orang bisa menyatakan apa saja tentang Pak Harto, tetapi satu hal yang pasti, namanya tak akan pernah lepas sebagai Bapak Pembangunan yang memberi andil besar dalam sejarah perjuangan kebangsaan, termasuk meneruskan idealisme membangun Indonesia berbasis Pancasila," tandas Jantje Worotitjan.
Sementara itu, Donny Lumingas dari Institut Studi Nusantara (ISN) mengungkapkan, sesungguhnya ada persamaan antara dua tokoh besar Indonesia, yakni Bung Karno selaku Proklamator RI dengan Pak Harto sebagai Bapak Pembangunan.
"Keduanya `gila` Indonesia. Keduanya memiliki idealisme murni untuk memajukan Indonesia dan tidak dianggap sebagai bangsa `tempe`, bangsa `kuli` atau bangsa nomor buntut di antara bangsa-bangsa, terutama di Asia, Afrika dan Amerika Latin," ujarnya.
Itulah sebabnya, kata Donny Lumingas, wajar saja jika pengagum bahkan penerus pemikiran kedua tokoh besar itu masih tetap banyak hingga sekarang, baik di dalam maupun luar negeri.
"Diskusi Mengenang Soeharto, merupakan salah satu aktivitas penting dalam peringatan wafatnya Bapak Pembangunan. Selain acara itu, pada hari peringatan saat meninggalnya Pak Harto, yakni Hari Minggu (27 Januari 2011), yakni tepat pada pukul 13.10 WIB," ungkap Jantje Worotitjan. Antara - Sabtu, 8 Januari 2011

Banjir di Medan Sunggal Capai Satu Meter

Jebolnya tanggul Sungai Belawan mengakibatkan sejumlah rumah terendam banjir dengan ketinggian mencapai dua meter. (FOTO ANTARA/Kiki Cahyadi)

Medan - Banjir di Lingkungan IV Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Sumatera Utara, Kamis dini hari diperkirakan hampir mencapai ketinggian satu meter, namun tidak sampai menimbulkan korban jiwa.

"Air banjir yang cukup deras yang masuk ke rumah-rumah penduduk itu tidak ada yang sampai menengelamkan warga maupun anak-anak karena secepatnya dilakukan antisipasi oleh masyarakat setempat," kata Kepala Lingkungan IV, Kelurahan Sunggal, Huzaima (52), menjawab ANTARA di Medan, Kamis.

Antisipasi banjir dimaksud, menurut dia, saat terjadinya hujan deras Rabu (5/1) sekitar pukul 22.00 WIB, warga yang ada di Lingkungan IV itu telah siap siaga atau "berjaga-jaga" dengan mengemas barang-barang mereka yang perlu diselamatkan ke tempat yang lebih tinggi dari lokasi terjadinya banjir tersebut.

Sebab, tanda-tanda banjir atau Sungai Sunggal akan meluap sudah mulai kelihatan, air sungai kelihatan warna kuning bercampur lumpur dan cukup deras.Ini adalah pertanda banjir kiriman.

Apalagi, katanya, Sungai Sunggal itu hanya berjarak lebih kurang 50 meter dari rumah warga tersebut, jadi mudah untuk dipantau bila meluap atau "mengganas".

Namun ternyata, apa yang telah dikhawatirkan sejumlah warga akan terjadinya banjir itu menjadi kenyataan.Tepatnya hari Kamis (6/1) sekitar pukul 04.00 WIB, Sungai Sunggal meluap, air banjir tersebut masuk kedalam rumah 200 penduduk.

Sementara jumlah warga yang terdapat di Lingkungan IV diperkirakan mencapai 230 keluarga atau lebih kurang 600 jiwa.

Selanjutnya, ia menjelaskan rumah-rumah warga yang tergenang banjir tersebut, lokasinya agak rendah dan berdekatan pula dengan Sungai Sunggal.

"Jadi, wajar lokasi tersebut terkena banjir, bila dibandingkan dengan daerah lain yang ada di Kelurahan Sunggal itu," kata Huzaima.

Untuk sementara, ratusan warga yang rumahnya terkena banjir itu, terpaksa mengungsi ke tempat lain, menunggu surutnya banjir tersebut.

"Diperkirakan nanti malam, warga sudah bisa pulang ke rumah mereka. Daerah itu selama ini sering jadi langganan banjir karena lokasinya yang rendah," katanya.

Terkena Banjir

Sejumlah kelurahan di Kota Medan yang dilanda banjir, yakni Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Hamdan dan Kelurahan Sei Mati di Kecamatan Medan Maimun.

Di kawasan Tanjung Anom, Tanjung Selamat di Kecamatan Medan Tuntungan. Kelambir Lima, Kampung Lalang, Helvetia di Kecamatan Medan Sunggal. Kemudian, Medan Labuhan, Medan Deli dan Belawan.

Ribuan rumah penduduk di Medan tergenang akibat banjir yang terjadi di kota berpenghuni dua juta jiwa lebih itu.Banjir tersebut akibat meluapnya Sungai Deli dan Sungai Sunggal.

(ANT/S026) Kamis, 6 Januari 2011 16:46 WIB

Pasal 2 Pergub Merokok Diminta Dibatalkan

Jakarta - Tim Advokasi Hak Rakyat (TAHR) meminta Gubenur DKI Jakarta membatalkan Pasal 2 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 sehingga perokok tetap dapat merokok di ruang khusus di dalam gedung.

"Bahwa apabila dalam jangka waktu 45 hari Bapak Gubernur tidak membatalkan Pasal 2
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok, maka klien kami akan mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum dengan mekasnisme 'Citizen Law Suit' melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," demikian TAHR dalam suratnya kepada Gubernur DKI Jakarta, yang diterima di Jakarta, Selasa.

Pasal 2 Pergub Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok berbunyi, ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga keseluruhan pasal 18 berbunyi sebagai berikut, "Tempat khusus merokok harus memenuhi ketentuan terpisah secara fisik dan terletak di luar gedung serta tidak berdekatan dengan pintu keluar masuk gedung."

Disebutkan, bahwa ketentuan Pasal 18 Peraturan Gubernur DKI Nomor 75 Tahun 2005 sudah cukup melindungi hak orang yang bukan perokok untuk menikmati udara yang terbebas dari asap rokok dan sekaligus juga melindungi hak perokok untuk merokok di tempat merokok.

TAHR dalam suratnya mewakili warga yang merupakan perokok.

"Klien kami berhak untuk merokok sepanjang tidak mengganggu hak-hak orang yang bukan perokok," kata TAHR dalam suratnya yang ditandatangani Habiburokhman, M Maulana Bungaran dan Daru Supriono.

Daru mengatakan bahwa surat itu bukan untuk membela perokok namun hak konstitusional warga.

Dalam suratnya mereka mengatakan, kliennya berhak untuk merokok sepanjang tidak mengganggu hak-hak orang yang bukan perokok.(*)
(R009/AR09) Selasa, 4 Januari 2011 18:57 WIB

Banjir Lahar Dingin Merapi Robohkan Dua Jembatan

 

ilustrasi (Regina Safri)

Sleman - Banjir lahar dingin yang melalui aliran Sungai Opak di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Senin malam mengakibatkan dua jembatan dan Markas Komando Polsek Cangkringan roboh dihantam bebatuan.

"Banjir lahar dingin yang membawa serta material vulkanik seperti pasir dan batu-batu besar malam ini setidaknya merobohkan dua jembatan utama, yakni jembatan di Dusun Panggung, di Desa Wukirsari yang merupakan akses jalur alternatif Magelang - Prambanan dan jembatan di Dusun Krajan, Desa Wukirsari," kata Camat Cangkringan Samsul Bakri, Senin malam.

Menurut dia, selain dua jembatan utama tersebut, luapan banjir lahar dingin juga menghantam Markas Komando (Mako) Polsek Cangkringan di Desa Argomulyo hingga sebagian besar temboknya hancur dan hampir seluruh area tertimbun pasir dan bebatuan setinggi satu meter.

"Hujan deras yang terjadi di puncak Merapi sejak sore tadi memang menghanyutkan material vulkanik dan bebatuan besar dalam jumlah yang sangat banyak melalui aliran Sungai Opak, karena saat ini aliran sungai yang puluhan tahun mati tersebut menjadi aliran utama setelah Sungai Gendol tersumbat material vulkanik," katanya.

Ia mengatakan, selain itu akibat banjir lahar dingin tersebut juga mengakibatkan ratusan warga yang berada di sekitar aliran Sungai Opak harus diungsikan ke lokasi yang lebih aman.

"Ada lima dusun yang harus dievakuasi yakni Dusun Liwang, Teplok dan Panggung di Desa Argomulyo serta Dusun Salam dan Krajan di Desa Wukirsari," katanya.

Samsul mengatakan, warga dari lima dusun yang diungsikan tersebut hanya yang berada di sekitar aliran Sungai Opak yang terancam terkena luapan banjir lahar dingin.

"Evakuasi warga ini sifatnya hanya sementara, dan setelah banjir surut dan kondisi aman maka warga akan dikembalikan lagi ke rumahnya," katanya.

Ia mengatakan, sampai saat ini belum ada rumah warga yang terkena luapan banjir, namun bajir lahar dingin tersebut menimbun sejumlah lahan pertanian milik warga.

"Untuk luas lahan pertanian yang terkena banjir lahar dingin sampai saat ini belum dapat kami pastikan, namun memang cukup luas," katanya.

Sementara itu, di lokasi banjir lahar dingin saat ini tengah dilakukan upaya pengamanan yang dipimpin langsung Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Brigjen Ondang Sutarsa Budhi, Camat Cangkringan Samsul Bakri, Komandan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sleman Widi Sutikno dan sejumlah pejabat dan instansi terkait.(*)
(U.V001/R014/R009) Senin, 3 Januari 2011 23:32 WIB

Ulama Yaman: Islam Tidak Kenal Terorisme

Banda Aceh - Ulama besar dari Republik Yaman Habib Umar bin Hafidz menyatakan Islam tidak mengenal terorisme, karena agama dibawa Nabi Muhammad SAW itu penuh dengan perdamaian dan saling menghargai.

"Islam itu bukan teroris, Islam adalah rahmat bagi sekalian alam. Teroris adalah istilah baru yang diciptakan orang-orang yang menginginkan kehancuran," katanya di Banda Aceh, Kamis.

Hal itu disampaikan Habib Umar saat memberi ceramah dihadapan ribuan warga usai memimpin zikir Akbar akhir tahun di Mesjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh.

Menurutnya teroris yang dilekatkan pada dunia Islam selama ini hanya istilah dipopulerkan oleh media barat dan umat Islam diimbau tidak terpengaruh dengan hal itu.

Habib Umar mengatakan Islam tidak identik dengan pembunuhan, perusakan, mengumbar kebencian seperti dipahami oleh segelintir dunia barat. "Itu hanya perilaku orang-orang kufur," katanya.

Pembunuhan terjadi setiap hari di seluruh belahan dunia saat ini dinilai karena umat manusia di muka bumi sudah mengabaikan nur (cahaya) Islam dan keimanannya kepada Allah SWT.

"Sesungguhnya itu terjadi karena jauhnya mereka dari nur Islam dan iman kepada Allah," kata ulama Syafi`ah itu.

Menurut Habib, Islam melarang umatnya saling membenci dan mencaci maki satu sama lain hanya karena perbedaan ajaran atau keyakinan, termasuk tidak dibenarkan membeci serta menghina agama lain.

Allah SWT melarang umat Islam saling mencaci maki, bahkan mencaci maki Tuhan-Tuhan palsu kaum musyrikin sekalipun, karena cacian itu akan dibalas dengan cacian juga, sehingga menimbulkan kehancuran," ujar Habib Umar.

Islam, kata dia, juga melarang umatnya mengkafirkan orang lain meskipun dia sudah duluan disebut kafir oleh orang lain.

Umat Islam khususnya penganut Ahlusunnah Waljamaah diimbau untuk tidak terlalu fanatik menganut suatu ajaran, sehingga akan menjadi sulit menerima perbedaan pendapat yang dikhawatirkan memicu perpecahan.

"Ahlussunah Waljamaah menjanjikan kedamaian, tetapi Ahlussunah Waljamaah tidak mengajarkan penganutnya fanatik. Karena itu kita tidak harus mengejek-ejek ajaran lain," katanya.

Habib Umar mengimbau umat Islam khususnya penganut Ahlussunah Waljamaah untuk menjadi suri tauladan, sehingga ajaran yang dianutnya menjadi panutan bagi umat lain. "Tidak harus mencaci maki untuk mengakui ajaran kita," ujar dia.

Habib Umar meminta umat Islam agar menanyakan sesuatu yang belum diketahuinya tentang Islam kepada ulama yang berkompeten dan tidak langsung menyalahkan setiap ada perbedaan.

Ulama Yaman itu juga mengimbau kepada umat Islam seluruh dunia agar menjadikan tsunami melanda Aceh 2004 yang merengut sekitar 230 ribu jiwa, sebagai bahan renungan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

"Tsunami itu hikmah dari Allah SWT untuk memberi tanda bahwa Tuhan itu ada," kata Habib Umar yang ikut berziarah ke kuburan massal korban tsunami selama di Aceh.(*)
(ANT-187/H011/R009)

Polri Ungkap 23.531 Kasus Narkoba di Indonesia

Jakarta - Kepolisian berhasil mengungkapkan 23.531 kasus narkoba di seluruh Indonesia sepanjang 2010, kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Polri Brigjen Pol I Ketut Untung Yoga Ana di Jakarta, Selasa.
"Semua kasus narkoba (23.531 kasus) itu terdiri dari narkotika sebanyak 15.948 kasus, psikotropika 949 kasus dan bahan berbahaya sebanyak 6.634 kasus," katanya.
Jumlah tersangka dalam kasus narkoba 29.681 orang terdiri dari narkotika sebanyak 21.430 orang, psikotropika 1.239 orang dan bahan berbahaya sebanyak 7.012 orang, ujarnya.
"Jumlah barang bukti yang disita untuk pohon ganja sebanyak 202.018 batang, biji ganja 120,5 gram, daun ganja sebanyak 18,6 juta gram," kata Yoga.
Kemudian heroin 23.773,34 gram, hashish 4.946,6 gram, kokain 54,03 gram, ekstasy 369.268 butir, shabu 280.006,52 gram dan shabu cair 8.325 gram.
Selanjutnya, psikotropika yang disita untuk obat daftar G sebanyak 1,5 juta tablet, Ketamin 109.366 gram, Benzodiazepin 534.192 tablet dan Barbiturat sebanyak 308.568 tablet, kata Karo Penmas.
Polri juga menyita bahan berbahaya di antaranya minuman keras sebanyak 164.226 botol, air keras 103 liter, Borax 500 kilogram serta obat palsu sebanyak 131.980 tablet dan 34 botol, kata Yoga.
"Apabila dikalkulasi, maka uang yang dapat diselamatkan sebesar Rp892,6 miliar dan pemakai pemula yang dapat diselamatkan sebanyak 64.874.304 orang," kata Yoga.

Antara - Rabu, 29 Desember 2010

Sultan: Berbagai Pandangan Beri Nuansa RUUK

Sultan: Berbagai Pandangan Beri Nuansa RUUK

BANTUL - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan berbagai pandangan di DPRD kabupaten maupun provinsi diharapkan memberi nuansa dalam pembahasan Rancangan Undangan-undang Keistimewaan provinsi ini.
"Berbagai pandangan itu akan menjadi masukan dan diharapkan memberi nuansa di DPR RI dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)," katanya.
Sultan Sabtu (18/12) kemarin ikut menghadiri Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bantul untuk menyikapi RUUK DIY. Menurut Sultan, berbagai pandangan mengenai RUUK DIY telah diutarakan perwakilan rakyat melalui fraksi-fraksi DPRD di Kabupaten Bantul dan DPRD provinsi. Semua masukan itu akan disampaikan ke DPR RI.
Meski demikian, menurut Sultan, saat ini dirinya tidak mengetahui apa yang terjadi di DPR RI terkait pembahasan RUUK soal mekanisme jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY. Dia tidak tahu apakah melalui penetapan atau pemilihan. "Nanti akan ada pembahasan di DPR. Ada juga tim yang akan datang ke Yogyakarta. Saya kira nanti juga ada pembicaraan dengan DPRD, baik provinsi maupun kabupaten," katanya.
Sultan mengatakan bahwa kehadirannya dalam Sidang Paripurna DPRD Bantul karena diundang untuk menghadiri dan mendengarkan aspirasi masyarakat melalui fraksi di dewan. Dia juga menyatakan siap menerima tawaran dari pimpinan Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk memfasilitasi pertemuan dengan Presiden terkait dengan RUUK DIY.
Republika - Minggu, 19 Desember 2010

Penumpang Kapal Roro Kandas di Merak Berteriak-Teriak Panik

Kapal ferry Jagantara yang mengangkut penumpang asal Pulau Sumatera merapat di Pelabuhan Merak, Banten (Yudhi Mahatma)

Merak - Sekitar seribuan penumpang KMP Panorama Nusantara milik PT Jembatan Madura yang kandas di Perairan Merak, Kota Cilegon mulai panik, mereka berteriak dan meminta tolong agar segera dievakuasi.

"Kami masih kesulitan melakukan evakuasi terhadap penumpang KMP Panorama Nusantara yang sudah sejak pukul 19:30 WIB kandas, akibat terbawa arus dan angin kencang," kata Kepala Cabang PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry, Merak, Teja Suparna didampingi staf Humas setempat, Mario, Kamis.

Dia menjelaskan, saat ini pihak ASDP masih berupaya dan berfikir keras, agar penumpang dapat di evakuasi secepatnya, lantaran penumpang sudah mulai panik dan berteriak.

"Kami berupaya agar ini dapat diselesaikan, tapi kendala kami selain kapal itu saat ini berada di perairan dangkal, juga kondisi angin kencang dan gelombang di Perairan Merak masih kencang dan tinggi," ujarnya.

Pantauan di lokasi, kandasnya Kapal Ferry jenis ro-ro dengan kapasitas penumpang sebanyak 1.028, kendaraan 150 unit berat 8.915 GRT dan kecepatan 14 knot ini masih berada di Perairan Merak, persis di belakang Terminal Terpada Merak (TTM), Kota Cilegon.

Pihak PT ASDP Indonesia Ferry, Merak sendiri belum berhasil menghitung jumlah penumpang pejalan kaki yang berada di KMP Panorama Nusantara, namun diketahui di dalam kapal tersebut terdapat 19 kendaraan roda dua, sembilan mobil kecil, 28 colt diesel, satu unit truk besar, dan 18 tronton.

"Kalau untuk jumlah penumpangnya sendiri kami belum mendapatkan konfirmasi, tetapi menurut laporan KMP Panorama Nusantara itu berangkat dari Pelabuhan Bakauheni pukul 14:15 WIB, dan kandas pukul 19:30, bukan pukul 20:00 WIB," jelas Teja didampingi Mario. (ANT/K004) Jumat, 17 Desember 2010 01:48 WIB

Syafi`i Ma`arief: Keistimewaan Yogyakarta Tak Perlu Diganggu

Syafi`i Ma`arief: Keistimewaan Yogyakarta Tak Perlu Diganggu

Jakarta - Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Syafi`i Ma`arief mangatakan, keistimewaan Yogyakarta tidak perlu diganggu dengan isu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
"DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) disinggung-singgung seolah mencederai demokrasi dan UUD 1945, itu dari mana? Bahkan UUD 1945 sendiri mengakui keistimewaan Yogyakarta," katanya di Jakarta, Rabu.
Ia menambahkan, secara kesejarahan, justru Yogyakartalah yang menjaga Indonesia dan demokrasi di Indonesia tetap dapat berjalan. Ia mengatakan, tanpa peran Sultan Yogyakarta Hamengku Buwono IX, yang rela membiayai keberadaan negara Indonesia di masa revolusi, sulit untuk membayangkan negara Indonesia dan demokrasi itu ada.
"Untuk itu, pemerintah tak perlu buat gara-gara dan `goro-goro`. Kalau ini namanya gara-gara dan goro-goro," katanya.
Seperti diberitakan, pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan ketidakcocokan antara monarki dan demokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta telah mendapatkan tanggapan dari banyak pihak.
Pernyataan Presiden kemudian dijabarkan dalam RUU Keistimewaan Yogyakarta yang akan diusulkan dengan memuat pasal terkait pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
Padahal selama ini Yogyakarta sebagai salah satu daerah yang diistimewakan memiliki Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditetapkan, yaitu sultan dari Kasultanan Yogyakarta dan Istana Paku Alam.
Namun dalam RUU Keistimewaan Yogyakarta yang akan diajukan, mengubah penetapan menjadi pemilihan secara langsung. Hal itu memicu berbagai aksi penolakan di Yogyakarta.
Ribuan, masyarakat Yogyakarta pada Senin (13/12) melakukan aksi sidang rakyat yang diawali dengan "long march" massa dari alun-alun utara Yogyakarta menuju Gedung DPRD DIY di Jl Malioboro, Yogyakarta untuk menyatakan sikapnya menolak rencana pemerintah pusat.
Sebelumnya, Gusti Bendoro Pangeran Haryo Prabukusumo memilih keluar dari Partai Demokrat dan menyatakan dirinya siap untuk turun ke jalan guna memperjuangkan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya terkait dengan pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur melalui penetapan.
Perkembangan saat ini dinilai berpotensi mendorong terjadinya konflik yang berkelanjutan. Beberapa pengamat dan tokoh mendorong agar Presiden Yudhoyono dan Sri Sultan Hamengku Buwono X melakukan dialog untuk meredam terjadinya benturan yang tidak diinginkan.
Sementara Pengamat Politik Charta Politika, Yunarto Wijaya menilai, perlu melibatkan Sultan dan Paku Alam serta tokoh Yogyakarta lainnya dalam pembahasan RUU Keistimewaan Yogyakarta untuk menghindarkan terjadinya kontroversi.
Antara – 15-12-2010

Kaus Lambang Keraton Yogyakarta Laris Manis

 Lambang keraton Yogyakarta

YOGYAKARTA--Penjualan kaus bergambar lambang Keraton Yogyakarta dalam beberapa hari terakhir meningkat dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, terkait dengan polemik mengenai Rancangan Undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
"Peningkatannya cukup signifikan dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, karena banyak warga masyarakat terutama di Yogyakarta yang membeli kaus itu," kata salah seorang penjual kaus bergambar lambang Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat di kawasan Alun-alun Utara, Kota Yogyakarta Deny Iskandar, Selasa.
Ia mengatakan lonjakan permintaan kaus bergambar lambang Keraton Yogyakarta terjadi sejak sepekan lalu, dan setiap hari mengalami peningkatan drastis.
"Ada yang membeli satu, tetapi ada pula yang membeli cukup banyak. Dalam sehari terjual rata-rata 30 lusin kaus bergambar lambang Keraton Yogyakarta. Pada hari-hari sebelumnya, biasanya hanya separuh dari jumlah itu yang terjual, bahkan sering sehari hanya laku 10 kaus," katanya.
Deny mengatakan dirinya juga melayani permintaan kaus itu dari para penjual kaus di kawasan Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta. "Sejak sepekan terakhir permintaan meningkat tajam," katanya. Meski permintaan meningkat, menurut dia harga kaus ini tidak dinaikkan. "Harganya tetap seperti biasanya antara Rp22.000 hingga Rp45.000 per kaus, dan harga per lusin (terdiri 12 kaus) antara Rp300.000 hingga Rp500.000," katanya. Menurut dia, harga disesuaikan dengan jenis kain yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan kaus ini.
Hal yang sama juga dikatakan penjual kaus lainnya, Ari Dwi Suryani, bahwa penjualan kaus bergambar lambang Keraton Yogyakarta sejak beberapa hari belakangan ini banyak dicari pembeli. "Saat ini kami terus memproduksi kaus tersebut, dan kami beberapa hari lalu kehabisan stok," katanya.
Ia mengatakan permintaan kaus bergambar lambang Keraton Yogyakarta biasanya cenderung sedikit, bahkan sering setiap hari sepi pembeli. "Kecuali pada hari libur, banyak wisatawan domestik maupun mancanegara membeli kaus ini sebagai oleh-oleh," katanya.
Sementara itu, menurut salah seorang pembeli kaus bergambar lambang Keraton Yogyakarta Paidi warga Bantul, dengan memakai kaus ini merupakan salah satu wujud dukungan terhadap keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
"Saya membeli lima kaus untuk anak-anak saya dan istri. Dengan mengenakan kaus ini juga merupakan bentuk kecintaan terhadap Yogyakarta," katanya.
Desember 2010, 21:19 WIB
Red: Stevy Maradona
Sumber: Antara

Beginilah Cara Kerja Sensor Pelanggar Itu

 Tony Hartawan

Jakarta - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memasang alat Electronic Law Enforcement (ELE) atau kamera tersembunyi di sejumlah ruas jalan protokol Ibu Kota untuk memantau pelanggaran lalu lintas oleh pengguna jalan raya.

Untuk sementara alat tersebut akan dipasang di penggalan jalan dari Blok M, Jakarta Selatan, menuju Glodok, Jakarta Barat. Kamera tersembunyi yang dipasang dihubungkan dengan sebuah alat di dalam kendaraan polisi.

Kamera bekerja dengan cara mengambil gambar atau memotret dengan sensor sehingga mendapatkan plat nomor kendaraan untuk mengidentifikasi data kendaraan. Alat elektronik tersebut juga mampu mendeteksi kendaraan yang tidak memperpanjang pajak STNK, bahkan pengendara yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Dengan sistem elektronik ini, penilangan terhadap pengendara yang melakukan pelanggaran juga bisa dilakukan secara komputerisasi bukan manual lagi.

"Dengan alat ini jadi lebih mudah, setiap pelanggaran akan difoto," ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Royke Lumowa seperti dikutip di situs TMC Polda Metro Jaya, Sabtu (11/12).

Pemasangan alat elektronik juga diharapkan dapat mempermudah polisi dalam memberikan sanksi pada pengendara yang melanggar aturan karena alat itu memantau langsung, kemudian denda pelanggaran ditagih kepada pemilik kendaraan.

Alat ini sudah diuji coba di Inggris dan Australia. Pengembangan Electronic Law Enforcement ini dilakukan pihak Ditlantas Polda Metro Jaya bersama PT Registrasi dan Identifikasi Nasional (RIN).
TEMPO Desember 2010 | 08:02 WIB

Catatan kecil Hari Nusantara

Siswanto Rusdi

Jakarta - Pada 13 Desember ini Hari Nusantara kembali diperingati. Hari Nusantara dinyatakan sebagai hari besar (non-libur) pada 2001 dalam masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri. Dipilihnya tanggal tersebut sebagai Hari Nusantara merujuk kepada deklarasi yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Djuanda pada 13 Desember 1957.

Secara ringkas, Deklarasi Djuanda berisi pernyataan bahwa perairan antar-pulau merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RI dan karenanya Indonesia berhak penuh atasnya.

Pada masa itu pernyataan Djuanda sangat luar biasa karena anggapan umum yang berlaku sejak lama menyatakan bahwa laut teritori satu negara hanya sejauh 12 mil dari garis pantainya atau sejauh tembakan meriam. Lewat dari jarak itu sudah merupakan perairan internasional. Pada 1982 pemikiran Djuanda diterima oleh kalangan internasional dan diundangkan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

Jadi, raision d'etre Hari Nusantara adalah pengakuan bahwa Indonesia merupakan negeri bahari. Atau, mengutip semboyan TNI AL, Jalesveva Jayamahe, justru di laut kita jaya.

Kenyataan pahit
Kendati demikian, kenyataan yang ada menunjukkan jangankan mencapai kejayaan di laut yang ada malah laut ditinggalkan. Karena menyadarkan kita akan kenyataan tersebut peringatan Hari Nusantara patut dihargai keberadaannya.

Ia menjadi obat untuk amnesia massal yang kita alami. Ia seolah berkata, hai anak bangsa, lihatlah ke laut dan kembalilah ke sana. Di sanalah terletak kejayaan Indonesia.

Amnesia yang dialami begitu parahnya sehingga tidak ada satupun bidang yang terkait dengan laut bisa dibanggakan. Contohnya, hingga hari ini kita tidak punya satupun pelabuhan laut yang betul-betul berkelas dunia seperti PSA Singapura atau Tanjung Pelepas, Malaysia. Tanjung Priok, yang merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia, tidak pernah bisa bebas dari kemacetan manakala tiba waktu closing pemuatan barang ke atas kapal.

Contoh lain, sampai sekarang kita tidak punya perusahaan pelayaran nasional yang bisa disejajarkan dengan Neptune Orient Line (NOL)-nya Singapura. Djakarta Lloyd, yang disebut-sebut sebagai flag carrier (mungkin pertimbangannya karena perusahaan ini merupakan BUMN) ternyata hanya memiliki beberapa gelintir kapal pengangkut petikemas. Itupun bertonase kecil. Malah kini sedang terancam bangkrut

Jangan lupa, di negara kepulauan terbesar di dunia ini sampai sekarang sektor perbankannya masih menganggap bisnis maritim, khususnya pelayaran, sebagai bidang usaha yang beresiko tinggi. Sehingga, mereka mengenakan tingkat suku bunga yang sangat tinggi, lebih dari 10 persen. Padahal, di negeri jiran Malaysia dan Singapura suku bunga untuk kalangan pelayaran berkisar antara 7-8 persen.

Tak ada prioritas
Sebetulnya pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membangun bidang maritim di Tanah Air. Tapi, mungkin karena kita telah tercerabut begitu jauhnya dari akar jatidiri sebagai negara bahari, semua kebijakan itu hampir-hampir tidak banyak berpengaruh.

Ambil contoh Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional. Sejak dikeluarkan peraturan tersebut hingga saat tidak juga bisa mendorong pihak perbankan untuk lebih mendukung pelaku usaha pelayaran dengan memberikan kredit berbunga rendah.

Selain mengeluarkan Inpres tersebut, pada tahun yang sama, pemerintah juga telah meratifikasi International Convention on Maritime Liens and Mortgage (Konvensi International tentang Piutang Maritim dan Mortgage, 1993) melalui Peraturan Presiden No. 44 tahun 2005. Tapi, tetap saja pihak perbankan tidak merubah perlakuannya kepada industri pelayaran dalam negeri.

Dari sisi regulasi, bisnis maritim di Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup. Yang tidak dimiliki hanyalah skala prioritas. Kita sepertinya ingin menjadi yang terbaik di semua aspek bidang maritim sekaligus. Dalam perspektif Michael Porter, kita tidak bisa kompetitif di tengah keunggulan komparatif yang dimiliki.

Bagi para decision maker, peringatan Hari Nusantara tahun ini harus mampu dijadikan momentum untuk memperbarui semangat dalam mengelola negeri ini. Syukur-syukur semangat itu bisa langsung diwujudkan dalam berbagai keputusan yang lebih pro-bahari.

Dan, peringatan Hari Nusantara tahun ini harus juga bisa dijadikan awal baru untuk penentuan skala prioritas pembangunan bidang maritim nasional. Saatnya menentukan apakah kita hanya perlu satu pelabuhan yang betul-betul layak disebut sebagai pelabuhan kelas dunia. Atau, apakah kita hanya perlu menjadikan perusahaan pelayaran nasional betul-betul sebagai flag carrier yang disegani. Atau yang lainnya. Terserah.

Yang jelas, begitu skala prioritas sudah ditetapkan ia akan dijalankan dengan segenap keseriusan. Hal lain di luar itu harus mau dikesampingkan terlebih dahulu hingga prioritas tadi tuntas terlaksana. Jika dalam mengemban misi menyukseskan prioritas yang ditetapkan ada perusahaan atau pelaku usaha yang perlu diproteksi, ukurannya bukan BUMN atau non-BUMN. Boleh siapa saja.
Senin,13 Desember 2010 18:45 WIB
* Direktur The National Maritime Institute (Namarin), Jakarta