Ical: Gedung DPR Tak Perlu Mewah, Tapi Fungsional

Aburizal Bakrie

JAKARTA- Gedung DPR dianggap sudah tak mampu lagi menampung para wakil rakyat yang jumlahnya 560 orang. Maka, pembangunan gedung baru dinilai perlu dilakukan.
“Daya dukung DPR sekarang meemang kurang, ya ditinjau kembali, tapi di buat lebih sederhana lagi,” kata Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie di sela rapat pimpinan nasional KADIN Indonesia, di Hotel Ritz Carlton, Jumat (1/4).
Menurutnya, rencana pembangunan gedung baru DPR kini memang terlalu mewah. Sebaiknya, menurut Ical, gedung yang dibangun lebih mementingkan fungsional. “Tidak perlu mewah, tapi fungsional,” ujarnya.
Sementara itu, Ical menanggapi pernyataan mantan Ketua Umum Golkar, Jusuf Kalla yang menilai bahwa Ical dan Presiden SBY merupakan penentu kelangsungan pembangunan gedung baru DPR senilai hampir Rp 1,2 triliun, sebagai lelucon. “Saya kira pak JK bercanda. Pak JK kan orangnya memang senang bercanda,” kata dia.
Republika – Jum, 1 Apr 2011

Susno Menyatakan Banding Atas Putusan PN Jaksel

Mantan Kabareskrim Komjen Pol. Susno Duadji

Jakarta - Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Susno Duadji, menyatakan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menghukum dirinya dengan tiga tahun enam bulan penjara.

"Kami mengajukan banding karena fakta-fakta yang dipertimbangkan tidak sesuai dengan fakta persidangan karena hanya menggunakan keterangan dari Maman dan Sjahril Djohan saja," kata kuasa hukum Susno Duadji, Henry Yosodiningrat, seusai persidangan Susno Duadji, di PN Jaksel, Kamis malam.

Mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri, Komjen Pol Susno Duadji, divonis tiga tahun dan enam bulan penjara dan denda Rp200 juta atau subsider enam bulan kurungan karena secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

Henry juga menyatakan adanya ketidaksesuaian fakta itu, akan disampaikan melalui memori banding nanti. "Nanti dimemori bandingnya," katanya.

Dikatakan, pihaknya tidak menilai soal berat ringannya hukuman, namun yang jadi persoalan adalah tuduhan bahwa Susno terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan.

Sementara itu, Susno Duadji menyatakan soal putusan itu, dirinya tidak mau mengomentari apakah dirinya dikorbankan atas putusan tersebut.

"Kalau putusan tidak kita terima, kita bisa melakukan upaya hukum," katanya.

Sebelumnya dilaporkan, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal, Komjen Pol Susno Duadji, belum akan dieksekusi pascavonis tiga tahun enam bulan kurungan karena belum ada putusan tetap dari Mahkamah Agung.

"Eksekusi belum dilakukan karena yang bersangkutan banding. Dan putusan (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) belum memiliki kekuatan hukum tetap," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Selatan, M Yusuf, kepada ANTARA, di Jakarta, Kamis. (*) Jumat, 25 Maret 2011 (T.R021/Z002) Editor: Ruslan Burhani

Tifatul: Silakan BIN Awasi Jejaring Sosial

Tifatul Sembiring

Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mempersilahkan Badan Intelejen Negara (BIN) untuk mengintai atau mengawasi aktivitas di situs jejaring sosial yang ada.

"Karena pada prinsipnya jejaring sosial terbuka bagi siapa saja," katanya, di sela-sela pembukaan Dialog Pertahanan Internasional Jakarta, Rabu.

Tifatul mengatakan, situs jejaring sosial yang diminati masyarakat saat ini memuat data dan informasi yang lengkap mengenai seseorang.

"Selain sebagai alat publikasi diri, sarana jejaring sosial dapat dimanfaatkan setiap orang untuk mendapatkan informasi, termasuk badan intelejen negara sekali pun," ujarnya.

Ia menambahkan, siapa saja bisa mengakses data dan informasi seseorang melalui jejaring sosial. "Itu kan bersifat terbuka, jadi tidak perlu diintai juga sudah bisa diintai," tutur Tifatul.

BIN berencana mengawasi ketat situs jejaring sosial seperti "Facebook" dan "Twitter".

Kepala BIN Sutanto menyebut, pengawasan terhadap situs jejaring sosial dilakukan BIN untuk mendapatkan informasi mengenai pihak pihak yang diduga subversif.(T.R018/ ) (ANTARA News) Rabu, 23 Maret 2011 Editor: Suryanto

Menkeu: Piutang Negara Capai Rp62 Triliun

Menteri Keuangan RI Agus Martowardojo.

Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan bahwa hingga saat ini jumlah tagihan negara mencapai Rp62 triliun.

"Dalam pengelolaan piutang negara sudah ada kemajuan, tetapi masih jauh dari harapan. Utang negara yang belum ditagih ada Rp62 triliun. Pada 2014 harus turun secara drastis," kata Menkeu dalam acara pelantikan eselon II di lingkungan Kemenkeu di Jakarta, Jumat.

Ia menyebutkan, tanpa tim kerja yang baik maka akan sulit untuk menyelesaikan tagihan negara tersebut, namun dengan komitmen dan integritas tinggi maka hal itu dapat diselesaikan.

Menkeu menyebutkan, piutang Rp62 triliun ini merupakan aset-aset bekas Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan aset dari BUMN yang dialihkan penagihannya.

"Rp62 triliun itu ada aset bekas BPPN, ada aset dari BUMN yang dialihkan untuk ditagih dan lain-lain. Jadi itu tantangan kita, tapi yang paling penting kita tahu dulu angkanya besar. Kalau sudah angkanya besar jadi kita punya program untuk selesaikan itu," jelasnya.

Ia menegaskan, jumlah piutang ini harus turun drastis pada 2014. "Nah, kita melanjutkan upaya untuk penagihan. Penagihan itu dimulai mungkin melakukan upaya yang halus, upaya restrukturisasi, sampai dengan upaya tindakan hukum," katanya.

Sementara itu Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Hadiyanto mengatakan, pihaknya akan mengusahakan membuat pemetaan intensifikasi penagihan piutang negara tersebut.

"Kita coba mengeksekusi aset dengan tepat waktu. Kita prioritaskan yang marketable. Kami harap ada pengembalian dengan baik. Ambisi kami bisa turun maksimal sampai setengahnya," kata Hadiyanto.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu melantik 21 pejabat baru eselon II di lingkungan Kemenkeu. Sebanyak 20 pejabat adalah pejabat di Ditjen Kekayaan Negara dan satu pejabat di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu.


Pelantikan 21 Pejabat

Sebanyak 21 pejabat itu adalah Agus Rijanto Sedjati sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Pardiman sebagai Direktur Barang Milik Negara, Arif Baharudin sebagai Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan dan Soepomo sebagai Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain.

Sementara Susiadi Prayitno sebagai Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Ida Bagus Aditya Jayaantara sebagai Direktur Penilaian, Purnama Sianturi sebagai Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Lainnya Teguh Wiyono sebagai Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan, Nuning Sri Rejeki Wulandari sebagai Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan.

Selain itu, M. Djalalain sebagai Kepala Kantor Wilayah II DJKN Medan, Tri Intiaswati sebagai Kepala Kantor Wilayah III DJKN Pekanbaru, A. Tahrir Hasbullah sebagai Kepala Kantor Wilayah V DJKN Bandar Lampung, Mustafa Bin Husein sebagai Kepala Kantor Wilayah VI DJKN Serang.

Pejabat lainnya, Aminah sebagai Kepala Kantor Wilayah VII DJKN Jakarta, Edy Susianto sebagai Kepala Kantor Wilayah VIII DJKN Bandung, Lalu Hendry Yujana sebagai Kepala Kantor Wilayah X DJKN Surabaya, Nur Purnomo sebagai Kepala Kantor Wilayah XI DJKN Pontianak, Suhadi sebagai Kepala Kantor Wilayah XII DJKN Banjarmasin.

Juga Sapto Mintarto sebagai Kepala Kantor Wilayah XIII DJKN Samarinda, Tavianto Noegroho sebagai Kepala Kantor Wilayah XVI DJKN Manado, dan Andin Hadiyanto sebagai Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral BKF.(*)

Jumat, 18 Maret 2011 (ANTARA News) Editor: Ruslan Burhani

Jepang Minta Tambahan Gas dan Minyak Indonesia

Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

Jakarta - Pemerintah Jepang meminta Indonesia untuk meningkatkan pasokan minyak bumi dan gas alam cair (LNG) untuk mengatasi krisis listrik akibat bencana gempa dan tsunami.

"Akibat tsunami dan gempa, PLTN rusak dan terjadi kekurangan listrik secara besar-besaran karena terjadi kekurangan listrik Jepang melakukan penghematan listrik secara berencana," kata Wakil Menteri Luar Negeri Jepang, Makiko Kikuta di Jakarta, Kamis.

Pada Kamis (17/3) ini, Makiko Kikuta melakukan pertemuan dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa di Hotel Borobudur Jakarta.

Makiko mengakui, sejak terjadinya gempa dan tsunami, PLTN di negara itu rusak parah sehingga saat ini Jepang kekurangan pasokan listrik.

"Saya meminta kepada Hatta agar pemerintah memberikan tambahan energi dan gas alam cair serta minyak bumi kepada Jepang," ujarnya.

Permintaan tersebut, lanjut Makiko, telah disampaikan kepada Menko Perekonomian Hatta Rajasa dalam pertemuan tersebut.

"Pak Hatta telah menyampaikan beliau menanggapi secara serius terhadap permintaan saya. Kita mengharapkan bantuan LNG dan minyak bumi," tegasnya.

Menanggapi permintaan itu, Hatta mengaku belum memberikan keputusan karena harus dibahas dengan Menteri ESDM.

"Ada permintaan, tentu yang pertama kita akan bahas bersama menteri ESDM dan saya akan laporkan segera kepada Presiden. Kita menanggapi itu dengan serius," jelas Hatta.

Hatta mengakui belum mengetahui berapa jumlah permintaannya. Hanya saja, kebutuhan listrik Jepang sama besarnya dengan kebutuhan listrik di Pulau Jawa.

"Belum disampaikan jumlahnya, tapi kalau melihat padamnya PLTN nuklir itu sama dengan luas Pulau Jawa, itu artinya puluhan ribu megawatt, tentu jumlahnya cukup besar," ujarnya.

Ketika ditanyai mengenai apakah Indonesia mampu memenuhi permintaan Jepang tersebut sementara di Indonesia pun mengalami kekurangan gas, Hatta menyatakan kekurangan gas yang dialami Indonesia bukan karena kurangnya persediaan, melainkan tidak adanya terminal penampung.

"Saya belum lihat, kalau kita kekurangan itu bukan karena kita tidak punya LNG tapi kita tidak punya `receiving terminal`," katanya.(*)

(ANTARA Nws) Kamis, 17 Maret 2011 (T.A039/S025) Editor: Ruslan Burhani

BNP2TKI : Empat TKI di Oita Hilang

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Muhammad Jumhur Hidayat.

Jakarta - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) di Jakarta, Minggu, mendapat kabar empat TKI yang bekerja sebagai anak buah kapal Kuni Maru 3 di Oita hilang pascagempa dan tsunami di Jepang, Jumat (11/3).

Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat menyebutkan berdasarkan informasi dari Otoritas Oita, keempat WNI yang dilaporkan hilang itu bernama Sunardi, Tonny Setiawan, Rudi Hartono, dan Arifin Siregar.

Sementara kabar dari KBRI Tokyo, kata Jumhur, terdapat enam WNI/TKI yang merupakan anak buah kapal Yoshimaru 55 dalam keadaan selamat di Ishonimaki yakni Fanny Kowel, Stenly, Michael Parengkuan, Meydi, Nanto, dan Adhi.(*)


(ANTARA News) Minggu, 13 Maret 2011 (T.B009/R007) Editor: Ruslan Burhani

Hanura Pilih Berkoalisi dengan Rakyat

Hanura Pilih Berkoalisi dengan Rakyat

Jakarta - Partai Hanura menegaskan akan tetap berada dijalur oposisi. Alasannya, jika semua masuk koalisi, siapa yang akan mengawasi pemerintah.

"Lebih banyak koalisi lebih bagus. Problemnya, kalau semua masuk koalisi nggak ada partai satupun di luar koalisi. Lalu bagaimana wajah DPR nggak ada diskusi yang panas, begitu sidang dibuka setuju, pulang. Bersyukurlah Hanura tetap konsisten di luar Sekretariat Gabungan," kata Ketua Umum Partai Hanura Wiranto di DPR, Jakarta, Kamis (10/3/2011).

Menurut Wiranto, jika semua partai berbondong-bondong berkoalisi maka sistem pemerintahan akan berantakan. Sebab tidak ada lagi yang mengkritisi dan mengoreksi pemerintahan. "Sistem pemerintahan akan berantakan, rakyat merasa ditinggalkan oleh konspirasi antara eksekutif dan legislatif rakyat akan dicederai dan dilukai oleh wakil-wakil rakyat," tuturnya.

Karenanya, lanjut Wiranto Hanura akan berkoalisi dengan rakyat dan beroposisi dengan kebijakan pemerintah yang tidak pro dengan rakyat. Terkait sikap Golkar yang memutuskan tetap berada dinarisan koalisi. Wiranto tak ambil pusing, walaupun saat hak angket mafia pajak, Hanura dan Golkar satu suara mendukung hak angket. "Itu urusan partai lain, Hanura tidak ikut tentukan kebijakan partai lain." [tjs] Oleh Windi Widia Ningsih | 10 Mart 2011

Potongan Kepala Manusia Masih Tersimpan di RSU Tangerang

Tangerang - Potongan kepala dan tangan manusia yang ditemukan warga Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten, masih tersimpan di ruang kamboja Rumah Sakit Umum (RSU) setempat karena belum ada pihak yang mengakui sebagai saudara.

"Sampai saat ini belum ada pihak yang mengaku sebagai saudara setelah melihat potongan kepala yang tersimpan di RSU Tangerang," kata Kapolsek Metro Tangerang, Kompol Untung Muwardi, saat dihubungi pada Minggu.

Menurut dia, meski sudah ada beberapa warga yang melihat langsung potongan kepala itu, tapi mereka tidak bersedia memberikan penjelasan apakah punya hubungan kekerabatan atau tidak.

Warga Kelurahan Babakan, Tangerang, menemukan potongan kaki dan kepala manusia yang dibungkus dalam kantong plastik hitam itu di bawah kolong jembatan Sungai Cisadane.

Dia menyebutkan, bila ada warga atau keluarganya yang hilang agar segera melihat potongan kepala itu di RSU Tangerang.

Mansyur (32) penduduk Kelurahan Babakan, Kota Tangerang, ketika sedang memancing di pinggir sungai, menemukan potongan kaki dan kepala manusia dalam plastik berwarna hitam.

Mansyur hampir tiap pekan memancing di Kali Cisadane, namun ketika itu hujan turun gerimis dan berupaya untuk berteduh.

Saat berteduh, Mansyur melihat adanya bungkusan hitam kemudian membuka, tiba-tiba kaget karena di dalamnya terdapat kepala dan kaki manusia.

Atas temuan tersebut, Mansyur dan sejumlah warga Babakan melaporkan ke kantor polisi terdekat, yang kemudian membawanya ke RSU Tangerang.

Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan terhadap korban karena belum diketahui jenis kelamin karena menunggu hasil otopsi.
(U.A047/R010) (ANTARA News) Minggu, 6 Maret 2011

Kapal Perang AS Singgah Di Pelabuhan Tanjung Perak

ilustrasi (FOTO ANTARA/REUTERS/Mike Blake)

Surabaya - Kapal perang "USS Germantown" milik Angkatan Laut Amerika Serikat singgah di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Kamis.

Sebanyak 350 personel marinir Angkatan Laut akan singgah selama empat hari di Surabaya dan menjalin hubungan antar-Angkatan Laut Indonesia dan Amerika.

"Kami selama empat hari berkunjung ke Surabaya. Di samping menjalin kerjasama dengan Angkatan Laut Indonesia, juga untuk meningkatkan hubungan antar-kedua negara," ujar Atase AL Amerika Serikat, Adrian Jansen, kepada wartawan ketika ditemui di Tanjung Perak.

Hal senada disampaikan "Commanding Officer" CDR Michael A. Crary, USN, mengatakan, kedatangannya beserta personel AL Ameriksa Serikat, merupakan bagian dari hubungan yang terus berkembang antara Amerika dan Indonesia di bawah kerjasama "Kemitraan Komprehensif".

"Kami adalah mitra dan teman secara alamiah dan berharap terus memperkuat ikatan dan komunikasi antara Angkatan Laut Amerika dan Indonesia, dan meningkatkan serta memperkuat hubungan untuk melihat secara langsung negara yang besar ini," katanya.

Selama bersandar, lanjut dia, pihaknya mempersilakan kepada siswa sekolah yang ingin berkunjung dan melihat dari dekat peralatan perang milik Amerika Serikat tersebut.

Kapal USS Germantown adalah kapal pertama dalam kelas sejenis yang bertugas di Pasifik.

Nama USS Germantown diambil dari daerah bersejarah Germantown di kawasan Pennsylvania yang terkenal sebagai situs sebuah pertempuran penting dalam Revolusi Amerika.

Germantown adalah kapal yang memiliki kemampuan canggih dan sanggup menjalankan berbagai jenis tugas. Misi kapal perang amfibi itu adalah membawa dan meluncurkan kendaraan-kendaraan dan kapal-kapal amfibi.

Kapal itu dapat secara cepat dan efektif menyelamatkan orang-orang sipil yang terdesak atau mengalami tekanan-tekanan di daerah yang berbahaya, serta membawa dan mengantarkan ratusan ton bahan batuan untuk korban hanya dalam beberapa jam setelah kapal tiba di suatu daerah.

Selain itu, kapal itu juga telah dilengkapi dengan peralatan medis dan perawatan gigi yang canggih sehingga Germantown tidak hanya berfungsi sebagai kapal perang, tetapi juga kapal perdamaian.(*)

(ANTARA News) Kamis, 3 Maret 2011 (L.KR-DYT*D010/I007)

Menkominfo: Pemerintah Bisa Sadap Blackberry

Menkominfo: Pemerintah Bisa Sadap Blackberry

Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring mengatakan, Pemerintah bisa melakukan penyadapan terhadap gadget BlackBerry (BB) meskipun Research in Motion (RIM) masih dalam proses memasang server di Indonesia.
"Warning saya bahwa BB tidak bebas terhadap penyadapan, dan bisa dilakukan penyadapan terhadap BlackBerry," kata Menteri Tifatul di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan, penyadapan terhadap BB dilakukan untuk keperluan tertentu di antaranya untuk mengantisipasi peredaran gelap narkoba, ancaman terorisme, hingga korupsi.
Menteri Tifatul mencontohkan, beberapa pengalaman di negara lain di antaranya di India untuk kasus teroris Bombai salah satu artikel di media massa negara itu merilis bahwa komunikasi antarpelaku teroris dilakukan melalui BB.
"RIM sudah sepakat untuk memasang server atau repeater di Indonesia sehingga kita bisa lakukan penyadapan untuk kasus-kasus tertentu," katanya.
Pihaknya secara tegas telah meminta komitmen dari RIM untuk menjalankan aturan tersebut untuk mengantisipasi sejumlah kasus yang menggunakan BB sebagai alat komunikasi jaringan.
Meski kini sedang dalam proses pemasangan server di Indonesia, ia menegaskan BB tetap bisa disadap untuk keperluan investigasi kasus-kasus tertentu.
Menteri menambahkan hal yang terpenting saat ini adalah menyusun aturan perundangan terkait tata cara penyadapan.
"Hal terpenting adalah DPR harus segera membuat UU tentang tata cara penyadapan. Kita lebih setuju adanya UU baru tentang itu, dan sebaiknya RPP penyadapan akan dikembangkan sebagai UU saja," demikian Menkominfo Tifatul Sembiring.
Antara -28/02/2011

Dipo Dilaporkan Media Group ke Mabes Polri

Pengacara OC Kaligis.

Jakarta - Menteri Sekretaris Kabinet Dipo Alam dilaporkan Media Group ke Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri di Jakarta, Sabtu.

Wakil Media Group yang hadir diantaranya Direktur Metro TV, Suryopratomo dan Wakil Direktur Metro TV, Sugeng Suprawoto, dan Kadiv Pemberitaan Media Indonesia Gaudensius Suhardi melaporkan Dipo dengan didampingi kuasa hukumnya, OC Kaligis pada pukul 15.15 WIB.

Media Group yang terdiri dari Media Indonesia dan Metro TV tiga hari lalu mensomasi Dipo terkait pernyataan Seskab tentang media yang selalu menjelek-jelekan pemerintah tidak perlu diberi iklan atau pun tidak wajib dihadiri jika ada undangan, dinilai telah membungkam pers dan menutup informasi.

"Dipo dilaporkan ada fakta, karena tidak menjawab somasi yang kita ajukan," kata OC Kaligis.

Dan Dipo diduga melanggar pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Pasal 52 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"Kami menilai Dipo telah melanggar kebebasan pers," kata OC Kaligis. Dipo sudah diberi waktu 3x24 jam untuk menjawab somasi yang diberikan, katanya.
(*)(ANTARA News) Sabtu, 26 Februari 2011
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © 2011

GBPH Yudhaningrat: Polemik RUUK Semakin Membelenggu

GBPH Yudhaningrat: Polemik RUUK Semakin Membelenggu

Yogyakarta - Gusti Bendara Pangeran Harya Yudhaningrat mengatakan bahwa polemik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (RUUK DIY) justru semakin membelenggu.
"Masyarakat DIY justru sepertinya dibelenggu dengan polemik pembahasan RUUK DIY," kata Gusti Bendara Pangeran Harya (GBPH) Yudhaningrat disela-sela diskusi buku "Wasiat HB IX" di Yogyakarta, Minggu.
Menurut dia, salah satu poin penting dalam pembahasan RUUK DIY yang paling sulit dipahami adalah jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY, bukan masalah penetapan ataupun pemilihan untuk menentukan siapa yang akan menduduki jabatan tersebut.
Adik Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X itu mengatakan, di dalam peraturan perundang-undangan telah dinyatakan bahwa jabatan tersebut merupakan hak dari Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paduka Paku Alam yang bertahta.
"Masyarakat di DIY hanya mengikuti aturan main yang ada. Masalah itu harus bisa sinkron antara aturan dan pelaksanaannya," katanya.
Oleh karena itu, seluruh masyarakat diharapkan mampu memahami secara betul arti dan maksud dari keistimewaan DIY. Antara – 21 Feb 2011

Susno Duadji Pukul 00.00 WIB Bebas

Mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri, Komjen Pol Susno Duadji melambaikan tangan usai resmi bebas dari hukuman penahanannya di Rumah Tahanan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jabar.

Jakarta - Mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri, Komjen Pol Susno Duadji, mulai pukul 00.00 WIB Kamis (17/2) lepas demi hukum dari penahanannya di Rumah Tahanan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Hal itu seiring dengan berakhirnya masa penahanan yang bersangkutan 120 hari, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Noor Rochmad di Jakarta, Kamis.

"Nanti pukul 00.00 WIB, Susno Duadji lepas demi hukum," kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung itu.

Seperti diketahui, mantan Kabareskrim itu menjadi terdakwa perkara suap PT Salma Arowana Lestari (SAL) dan dana pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat 2008.

Kapuspenkum menambahkan dengan lepasnya demi hukum Susno Duadji tersebut, maka yang bersangkutan tidak lagi ditahan sampai ada putusan tetap.

"Yang bersangkutan tetap menjalani persidangan," katanya.

Ia menjelaskan penyebab dari berakhirnya masa penahanan Susno Duadji tersebut, di antaranya banyaknya saksi untuk dihadirkan dalam persidangan hingga memakan waktu lama.

Dijelaskan, untuk perkara PT SAL saja ada 60 saksi dan perkara dana pengamanan Pilkada Jabar ada 90 saksi.

"Saksi perkara dana pengamanan Pilkada Jabar sendiri, sebagian besar polisi banyak yang sudah dimutasi hingga harus dipanggil berkali-kali untuk hadir dalam persidangan," katanya.

Bahkan, kata dia, ada saksi yang saat ini menjabat sebagai Kapolres di Papua dan harus dipanggil sebanyak enam kali untuk hadir di persidangan. "Selama itu juga (Kapolres) tidak hadir di persidangan," katanya.

Kemudian, Susno Duadji sendiri tidak menghadiri persidangan sampai lima kali. "Itu yang menjadi penyebab lamanya persidangan Susno," katanya.

Seperti diketahui, mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Komjen Pol Susno Duadji, dituntut tujuh tahun penjara dan denda Rp500 juta atau subsider enam bulan kurungan.

Tuntutan tersebut terungkap dalam persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (14/2).

"Yang memberatkan dari perbuatan terdakwa, yakni sebagai Kabareskrim tidak mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi, serta terdakwa tidak menyesali perbuatannya," kata jaksa penuntut umum.(*)

Kamis, 17 Februari 2011 23:38 WIB | 1430 Views (T.R021/S019)

Rizal Ramli Minta Pemerintah Berantas Mafia Minyak

Rizal Ramli Minta Pemerintah Berantas Mafia Minyak

Jakarta - Mantan Menteri Koordinasi Bidang Ekonomi Rizal Ramli meminta pemerintah membersihkan mafia minyak yang tumbuh kembali dan merugikan rakyat hingga 2,4 juta dola AS per hari.
"Yang kami minta benahi dong `mafia` ini, baru bahas soal lain," katanya di Jakarta, Senin.
Ia menceritakan, mafia minyak ini muncul di zaman Orde Baru dari memperjualbelikan ekspor minyak.
"Mereka kerja bikin perusahan di Hongkong, jadi mereka kayak jual kertas aja, mereka beli kertasnya, mereka jual ke buyer (pembeli) akhir Jepang atau Korea, mereka dapat 20-30 sen per barel," katanya.
Mafia minyak ini, menurut dia, sempat diberantas pada masa Habibie dan Gus Dur. Kini mafia itu tumbuh kembali pada impor minyak.
Ia mengatakan, impor Indonesia sekitar 300 ribu barel minyak mentah per hari dan 500 ribu barel per hari minyak jadi seperti premium, solar dan minyak tanah, dimanfaatkan oleh para mafia tersebut.
Hal ini, menurut dia, karena impor yang seharusnya langsung dilakukan oleh Pertamina sebagai perusahaan negara tidak dilakukan.
"Tapi dalam kenyataanya pertamina bikin perusahaan, perusahaannya beli impor, tendernya agaknya sudah diatur," katanya.
Menurut hitungannya, setidaknya para mafia mendapatkan tiga dolar AS per barel, sehingga dalam sehari bisa meraup 2,4 miliar dolar AS.
Dicontohkan, 2,4 juta dolar satu hari, kali 365 hari, jumlahnya hampir Rp10 triliun per tahun," katanya. Antara – 15 Feb 2011

Menkes Pastikan Susu Formula Aman Dikonsumsi

 Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih.

Lebih lengkap datanya ada di IPB, tapi Kementerian Kesehatan dan Balai Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pusat sudah menjamin aman untuk dikonsumsi

Surabaya - Menteri Kesehatan (Menkes), Endang Rahayu Sedyaningsih, memastikan susu formula yang beredar di masyarakat aman untuk dikonsumsi.

"Semua susu formula yang beredar aman dikonsumsi. Tidak ada laporan yang masuk ada susu formula berbakteri," ujarnya ketika ditemui di sela-sela perayaan Imlek dan bakti sosial di Rumah Susun (Rusun) Sombo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat.

Ia juga mengaku tidak mengetahui hasil penelitian Institut Pertanian Bogor (IPB) yang menyebutkan bahwa sejumlah susu formula di pasaran mengandung bakteri "enterobacter sakazakii".

"Lebih lengkap datanya ada di IPB, tapi Kementerian Kesehatan dan Balai Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pusat sudah menjamin aman untuk dikonsumsi," katanya.

Disinggung merek-merek yang dijadikan objek penelitian IPB itu, Menkes juga mengaku tidak tahu, karena selama penelitian April hingga Juni 2006 itu tidak ada laporan yang diterimanya.

Hanya saja, Menkes mengimbau kepada semua warga yang memiliki anak di bawah usia enam bulan agar tidak diberi susu formula merek apapun.

"Itu karena anak seusia setengah tahun lebih baik diberi air susu ibu (ASI). Kepada para orang tua manapun, bayinya di bawah enam bulan lebih baik diberi ASI, bukan susu formula," katanya.
(*)(ANTARA News) Jumat, 11 Februari 2011 15:13 WIB Editor: AA Ariwibowo

Komnas PA Akan Umumkan Daftar Susu Tercemar

Jakarta: Komnas Perlindungan Anak akan segera mengajukan nota sita eksekusi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait susu formula yang tercemar bakteri enterobacter sakazakii. Komnas PA juga berjanji akan segera mengumumkan daftar susu formula tersebut. "Ada kesan pemerintah lebih melindungi produsen susu," ujar Aries Merdeka Sirait, Ketua Komnas PA, baru-baru ini.
Menurut Aries Merdeka Sirait, ada 171 laporan yang masuk ke Komnas PA. Umumnya meminta agar daftar susu formula tercemar segera diumumkan. Dengan begitu masyarakat tak lagi ragu dan takut mengkonsumsi susu formula.
"Jujur saat ini kami jadi takut," ujar Pajaroh, warga. Lis, warga lain juga mengaku takut sehingga lebih memilih memberi bayinya ASI (air susu ibu) dibanding susu formula.
Bakteri enterobacter sakazakii memang jarang ditemui. Tetapi bisa berbahaya dan mengakibatkan infeksi selaput otak, infeksi saluran kencing, kerusakan saluran cerna, hingga hydrocephalus.
Menurut Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia dokter Badriul Hegar, gejala infeksi sakazakii antara lain diare, kembung, muntah, demam tinggi, dan bayi tampak kuning. Selain itu bayi bisa mendadak biru, kesadaran menurun, sesak napas, hingga kejang.(ULF) Liputan 6 – 10 Febr 2011

Polda Jateng Periksa 12 Saksi Kerusuhan Temanggung

 Kerusuhan Temanggung/Anis Efizudin)

Tersangka masih satu, polisi masih memeriksa saksi sebanyak 12 orang lainnya
Berita Terkait

Jakarta - Anggota Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) telah memeriksa 12 orang saksi mata terkait kerusuhan massa dengan merusak tempat ibadah dan kendaraan operasional kepolisian di
 Temanggung.

"Tersangka masih satu, polisi masih memeriksa saksi sebanyak 12 orang lainnya," kata Kepala Bidang Penerangan Umum Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, Komisaris Besar Polisi Boy Rafli Amar saat dihubungi melalui telepon selular di Jakarta, Rabu.

Boy mengatakan pemeriksaan terhadap 12 saksi itu, guna menyelidiki dan mencari pelaku kasus kerusuhan di Temanggung.

Perwira menengah kepolisian itu menyebutkan pihak kepolisian akan melakukan pengetatan keamanan dan penyekatan wilayah saat gelaran sidang yang berpotensi rusuh.

Sebelumnya, peristiwa kerusuhan di Temanggung terjadi usai sidang lanjutan kasus penistaan agama di pengadilan negeri setempat dengan terdakwa Antonius Richmond Bawengan (50), Selasa (8/2).

Ribuan massa melempari Gedung Pengadilan Negeri Temanggung dengan batu dan kayu setelah mendengar tuntutan hukuman terhadap terdakwa.

Pada sidang lanjutan kasus penistaan agama yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Dayanto, Jaksa Siti Mahanim menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama lima tahun.

Selain itu, massa juga membakar tiga tempat ibadah, serta beberapa kendaraan pribadi dan operasional kepolisian.

Petugas telah menetapkan satu tersangka yang diduga pelaku kerusuhan berinisial M. Pelaku diindikasikan merupakan warga di luar Temanggung, Jawa Tengah.
(*) Rabu, 9 Februari 2011 11:29 WIB ( ANTARA News) Editor: AA Ariwibowo

Dua Tengkorak Korban Kapal Roro Teridentifikasi

Cilegon - Dua korban tewas terbakarnya KMP Laut Teduh II yang sudah menjadi abu serta hanya menyisakan tengkorak kepala sudah teridentifikasi dan selanjutnya dibawa keluarga ke Kendal, Jawa Tengah dan Palembang, Sumatra Selatan.

"Hasil identifikasi kami dan dicocokan dengan keterangan pihak keluarga, akhirnya dua dari 13 jenazah yang sudah hangus dapat diidentifikasi," kata petugas pertolongan pertama Rumah Sakit Krakatau Medika (RSKM) Cilegon, Budiono, Selasa.

Dia menjelaskan, dengan teridentifikasinya dua jenazah, maka yang tersisa saat ini ada 11 jenazah, dan identifikasi dilakukan bukan dengan tes DNA terhadap sisa-sisa tulang tenggkorak, melainkan terapi harta benda yang dikenakan oleh korban.

"Satu korban bernama Buhairi berasal dari Kendal, Jawa Tengah teridentifikasi oleh pihak keluarganya karena menggunakan kalung silver," katanya menjelaskan.

Sementara jenazah kedua, teridentifikasi bernama Bowo Noviadi warga Palembang, Sumatra Selatan, diketahui karena menggunakan cincin berwarna merah.

Sementara sisa jenazah sebanyak 11 orang, masih menurut dia, belum teridentifikasi, karena sisa tulang yang ada sudah mengering.

"Tes DNA bisa dilakukan kalau tulangnya masih basah, atau melalui darah. Kami berharap sisanya dapat diketahui, setelah ada pengenalan dari pihak keluarga," ujarnya.
(MSR) Selasa, 8 Februari 2011 12:03 WIB
Editor: Bambang

Jeritan Hati Mahasiswa Indonesia di Mesir

Jakarta: Kondisi Warga Negara Indonesia (WNI) di Mesir makin memprihatinkan. Apalagi aksi sweeping terhadap warga negara asing mulai marak dilakukan. Mahasiswa yang ada di Mesir pun kini hidup dihantui rasa takut.
"Kami sekarang terjebak dan tidak bisa kemana-mana. Di Desa Tafahna kondisi saat ini sangat tidak kondusif lagi, setiap hari kami dihantui rasa ketakutan. Suara tembakan di samping rumah kami setiap hari terdengar. Sehingga kami tidak bisa kemana-mana," ujar salah satu mahasiswa Al Azhar Anhar Maulang Elluary saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Senin (7/2).
Mahasiwa asal Halmahera Utara ini mengaku, mereka sudah menghubungi KBRI tapi karena jarak yang jauh tidak memungkinkan untuk segera dievakuasi mengingat jarak dari Kairo membutuhkan waktu tiga jam perjalanan. "Kita tidak bisa kemana-mana, stok makanan menipis sementara untuk ke bank jaraknya cukup jauh," katanya.
Tak hanya masalah persediaan bahan pangan dan uang di tangan, kekhawatiran mereka ditambah dengan aksi sweeping dari pihak keamanan di Mesir [baca: Diduga Jadi Dalang, Warga Asing Diburu]. "Teman saya ada 18 orang ditangkap dari pihak militer tapi mereka sudah dibebaskan. Mereka diinterogasi hal-hal yang mengada-ngada dan senjata laras panjang diarahkan ke mereka," ungkap Anhar.
Menurut mahasiswa jurusan Syariah Islamiyah ini, pihak Mesir mencurigai warga asing membantu referendum. "Makanya kita dirazia," ujarnya.
Sementara itu seorang mahasiswa Al Azhar asal Sukabumi, Maulana Yusuf Alamsyah, dalam surat elektroniknya berharap pemerintah Indonesia segera mengevakuasi. Yusuf saat ini tinggal di Mansoura-Daqahliyah, sekitar tiga jam dari Kairo. "Saya bersama teman saya belum ada kepastian kapan kami dievakuasi. Menurut berita yang kami dengar dari KBRI-Kairo, yang di daerah akan dievakuasi terakhir," jelasnya.
"Kami sudah tidak tahan lagi, kami sudah tidak tahan mendengar suara tembakan setiap malam, suara ambulans, dan tank-tank yang berlalu lalang di depan kami," keluhnya.(MEL)
Liputan6.com 7 Feb 2011

Habibie Berharap Jasa Rakyat Yogyakarta Tak Dilupakan

Habibie Berharap Jasa Rakyat Yogyakarta Tak Dilupakan

Yogyakarta - Presiden Republik Indonesia ketiga, BJ Habibie, berharap pembahasan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta yang sedang berjalan di DPR RI tidak melupakan unsur jasa rakyat Yogyakarta.
"Rakyat Yogyakarta memiliki jasa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mereka menjadi ujung tombak itu, pilihannya saat itu hanya merdeka atau mati," kata Habibie di sela-sela kunjungan di Taman Pintar Yogyakarta, Minggu.
Menurut dia, pilihan "merdeka atau mati" dari rakyat Yogyakarta saat perjuangan kemerdekaan Indonesia tersebut merupakan pilihan yang sulit, namun masyarakat Yogyakarta secara ikhlas melakukannya demi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Saya harapkan, saat pembahasan RUUK (Rancangan Undang-Undang Keistimewaan) hanya berpegang pada itu, jasa rakyat Yogyakarta, tidak perlu melihat yang lain-lainnya," katanya.
Oleh karena sejarah tersebut, lanjut Habibie, maka Yogyakarta pun dianugerahi status sebagai wilayah yang istimewa.
Sebelumnya, budayawan sekaligus Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Syafii Maarif berharap penyusunan RUUK DIY tersebut seharusnya diserahkan kepada masyarakat.
"Serahkan saja ke masyarakat Yogyakarta, dan seharusnya keistimewaan DIY ini tidak perlu diutak-atik lagi," kata Syafii di sela-sela Milad Universitas Muhamamdiyah Yogyakarta, Sabtu (5/2).
Masyarakat Yogyakarta, lanjut adalah adalah pihak yang paling berhak dengan status keistimewaan tersebut dan bukan pemerintah.. Antara – 6 Feb 2011 menit lalu