Pemerintah Didesak Evaluasi Keberadaan Densus 88

Medan - Pemerintah dalam hal ini Kapolri didesak untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja dan keberadaan Densus 88 karena dinilai banyak melakukan penyimpangan dalam tugasnya memberantas aksi terorisme.
"Pemerintah seharusnya mengevaluasi kembali kinerja yang telah dilakukan Densus 88 selama ini," kata Koordinator Kontras Sumut, Diah Susilowati, di Medan Minggu , dalam Diskusi Kelompok Terfokus tentang "Pemberantasan Terorisme dalam Perspektif HAM" yang digelar di Universitas Negeri Medan (Unimed).
Ia mengatakan, penumpasan terorisme yang dilakukan pascabom Bali I dan II dipandang cukup berhasil dan wajar jika institusi kepolisian mendapat pujian dari negara-negara asing lainnya yang juga turut mencanangkan aksi pemberantasan terorisme.
Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kesuksesan tim kepolisian yang berhasil menangkap pelaku-pelaku peledakan Bom Bali tanpa adanya korban meninggal dari beberapa pelaku peledakan tersebut.
"Hal ini pantas diacungijempol karena pihak kepolisian berhasil mengungkap siapa pelaku peledakan tanpa adanya korban yang tertembak, maka wajar mendapat pujian dari dunia internasional," katanya.
Namun, beberapa tahun belakangan ini, lanjutnya, tindakan yang dilakukan Densus 88 dalam melakukan aksi anti teror terhadap beberapa orang yang dicurigai selalu berujung dengan kematian dan terindikasi melakukan pelanggaran terhadap HAM.
"Nah berdasarkan fakta-fakta tersebut maka kami minta pemerintah agar melakukan evaluasi terhadap kinerja Densus 88. Ini juga menjadi PR bagi Kapolri yang baru," katanya.
Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim, mengatakan saat ini pihaknya tengah mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai daerah tentang tindakan Densus 88 yang diduga melakukan pelanggaran HAM dalam melakukan aksi pemberantasan terorisme.
"Sebetulnya kita belum merekomendasikan apapun dalam hal ini, karena kita masih melakukan evaluasi terhadap tindakan-tindakan terorisme. Kita lihat dari sudut prosedur pidana dan HAM apakah selama ini dalam operasi penanganan terorisme Densus 88 sudah sesuai prosedur yang ditentukan atau tidak," katanya.
Ketua Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Unimed, Majda El Muhtaj, mengatakan, masyarakat butuh penjelasan tentang ragam perilaku teroris dan upaya pencegahan terorisme, karena terorisme telah dirasakan merusak tatanan kehidupan masyarakat.
Terorisme adalah tindakan kekerasan yang menargetkan warga sipil untuk mendapatkan tujuan politik dan ideologis tertentu.
"Menjadi sebuah keharusan bagi masyarakat untuk benar-benar tahu dan mampu mencermati gaya, model dan tujuan-tujuan terorisme," katanya.
Antara – 24/10/2010

Keluarga Pak Harto Gelar Selamatan 1.000 Hari di Lima Tempat

JAKARTA--Peringatan 1000 hari wafatnya mantan Presiden Republik Indonesia Soeharto akan digelar pada tanggal 22 oktober 2010, di lima tempat berbeda.
"Keluarga akan menggelar dengan pembacaan tahlil di lima tempat sekaligus, kata putra almarhum, Tommy Soeharto, disela acara ritual pemasangan batu nisan Almarhum Soeharto, di Makam Astana Giri Bangun, Karanganyar, Jawa Tengah, Sabtu.
Menurut Tommy, lima tempat tersebut yakni tempat kelahiran ayahanda Soeharto di Kemusuk Bantul, Ndalem Kalitan Solo, Masjid Attin Jakarta, Monumen Jaten, Karanganyar yang merupakan rumah tempat kelahiran Ibu Tien Soeharto, dan di kompleks pemakaman Astana Giri Bangun Karanganyar.
Tommy yang hadir bersama Siti Hutami Endang Adiningsih atau Mamiek menjelaskan, pihak keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang telah mendoakan ayahnya. "Semoga dengan doa dari masyarakat, akan diterima sisi Tuhan", katanya.
Sementara itu, prosesi pemasangan batu nisan di makam Almarhum Soeharto dilakukan oleh keluarga Cendana rencananya secara bertahap di Komplek Makam Astana Giri Bangun, Karanganyar, Jawa Tengah.
Prosesi tersebut dilakukan sesuai adat Jawa yang diawali membaca Kitab Suci Al Quran dengan surat Yassin dan berdoa untuk almarhum.
Mantan Bupati Wonogiri Begug Purnomosidi yang juga kerabat Keluarga Cendana memimpin prosesi pemasangan batu nisan setinggi sekitar 1,3 meter tersebut. Prosesi itu dilakukan berlangsung sekitar satu jam dengan 10 ahli nisan dan dibantu lima pekerja lainnya.
Batu nisan utama berwarna putih untuk almarhum Soeharto terbuat dari marmer yang telah bertuliskan nama almarhum dan tanggal wafatnya, pada Minggu tanggal 27 Januari 2008.
Menurut Tomi, sepasang ujung nisan memang belum dipasang Sabtu ini. Rencananya akan dipasang pada puncak peringatan 1000 hari pada tanggal 22 oktober 2010.
Menyinggung masalah biaya pembangunan nisan dengan ukuran panjang 2,36 meter, lebar satu meter dan tinggi 1,3 meter, kata Tommy, tidak ada biaya. Karena, nisan ini sejak awal sudah disiapkan almarhum ibundanya Tien Soeharto ketika masih hidup.
Bahkan, sejumlah batu nisan juga telah disiapkan ibundanya untuk para keluarga di Kalitan lainnya. Yang memiliki ukuran sama dan dibuat di Temanggung, Jawa Tengah.
Republika - Minggu, 17 Oktober, 2010

DPR Jadwalkan Pengesahan Timur Sebagai Kapolri, Selasa Depan

JAKARTA--Pimpinan DPR merancanakan pengesahan Komjen Timur Pradopo sebagai Kapolri pada sidang Paripurna, Selasa (19/10) mendatang. Rencana ini menyusul lancarnya proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Timur di Komisi III DPR, Jumat (15/10).
''Diperkirakan Selasa besok Paripurna DPR mengesahkan calon Kapolri Timur Pradopo menjadi Kapolri,” kata Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat.
Priyo menerangkan, dirinya telah menerima surat dari pimpinan Komisi III DPR terkait hasil fit and proper test Timur. Dalam surat tersebut, pimpinan Komisi III DPR meminta Pimpinan DPR segera menjadwalkan sidang Paripurna DPR guna pengesahan Timur sebagai Kapolri.
Menurut Priyo, Pimpinan DPR akan mengelar rapat konsultasi Pimpinan Fraksi pengganti Badan Musyawarah pada Senin (18/10). Ia pribadi telah memperkirakan proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap Timur di Komisi III DPR akan berjalan mulus. Alasannya, jejak rekam Timur di antara pejabat tinggi di Polri yang paling moncer. Dalam kondisi seperti tidak ada hal yang lebih baik kecuali DPR menerima pencalonan Timur sebagai Kapolri menggantian Jenderal Bambang Hendarso Danuri.
Priyo mengharapkan, Timur dapat memegang janji-janjinya soal reformasi Polri. Selain itu, Timur juga diharapkan dapat menjaga institusi Polri dari godaan politik praktis. Di bawah kepemimpinan Timur, Priyo juga mengharapkan, Polri dapat menuntaskan penanganan kasus Bank Century.
REPUBLIKA.CO.ID,15/Oktober/2010

Komisi III DPR Setujui Timur Sebagai Kapolri

Jakarta: Komisi III DPR RI menyetujui Komisaris Jenderal Polisi Timur Pradopo menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri. Fraksi-fraksi besar dari Partai Demokrat, Partai Golkar, PDIP, PKS, dan juga PAN tidak menyatakan penolakan.
Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya, Didi Irawadi Syamsuddin, mengatakan, Timur adalah sosok yang punya kapasitas dan kapabilitas. "FPD setuju dengan pengangkatan Timur karena memiliki kapasitas dan kapabilitas, itu sesuai dengan pilihan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," kata Didi.
Tak beda dengan FPD, Fraksi Partai Golkar juga menyetujui Komjen Timur sebagai Kapolri. "Dengan mengucap Bismillah, Fraksi Golkar menyetujui Komjen Timur menjadi Kapolri baru menggantikan Bambang Hendarso Danuri," kata Edisan Betaubun.
Juru bicara FPDIP Eva Sundari mengatakan, Fraksi PDIP menerima Timur Pradopo. "Tapi fraksi PDIP akan memberi catatan-catatan seperti Polri harus independen, Polri tidak berpihak pada penguasa seperti masa lalu, Polri harus pastikan bahwa tidak ada lagi tindak kekerasan seperti kasus Ciketing. Selamat bertugas kepada Timur Pradopo," kata Eva.
Fraksi PKS melalui juru bicaranya Nasir Djamil juga berpendapat sama, yakni menyetujui dan menerima Timur. "Walaupun Timur belum matang, dewasa, tapi kalau sudah menjadi Kapolri, diharapkan bisa matang, dewasa, bisa membenahi internal Polri," kata Nasir.
PAN juga menerima Timur. Tapi FPAN memberikan catatan-catatan yang harus dilakukan Timur bila jadi Kapolri seperti pemberantasan korupsi, revitalisasi internal Polri, penandatanganan pakta integritas. "Kita menghargai pilihan Presiden Yudhoyono. FPAN menyetujui dan menerima Komjen Timur," kata Andi Anshar Cakra Wijaya.
Fraksi PPP, PKB yang juga mitra koalisi pemerintah juga menyatakan persetujuannya. Didi Irawadi berharap, keputusan malam ini harus harus diterima dengan legowo dan berpikiran positif. "Semoga uji kepatutan dan kelayakan ini bisa memberikan kesempatan bagi Timur untuk bekerja," kata Didi.
Apa yang terjadi malam ini, tambah dia, telah dilakukan lobi-lobi dengan teman-teman dari fraksi lain. "Kita memang melakukan lobi-lobi karena Timur Pradopo adalah calon yang baik. Ada tim dari FPD yang melakukan lobi-lobi," kata Didi.(ANT/JUM)
Liputan6.com,15 okt 2010

Pemerintah Masih Pertimbangkan Hibah Hercules

JAKARTA--Pemerintah Indonesia hingga kini masih mempertimbangkan tawaran hibah sejumlah pesawat angkut C-130 Hercules dari Amerika Serikat dan Australia.

"Belum, kami belum memutuskan. Semua masih kami pertimbangkan," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjawab ANTARA di Malang, Kamis.

Usai meninjau kesiapan Skuadron Udara 32 Pangkalan Udara Abdurahman Saleh, dia mengatakan, pemerintah telah menetapkan untuk memfokuskan pesawat tempur dan angkut, seperti C-130 Hercules.

Karena itu, lanjut Sjafrie, ada dua langkah yang dapat dilakukan. Pertama, memelihara dan meningkatkan kesiapan pesawat Hercules yang sudah ada, antara lain, melalui program retrofit atau peremajaan.

"Dan kedua, mengadakan pesawat Hercules baru, seperti yang sudah ditawarkan AS dan Australia," ujarnya.

Namun, lanjut Sjafrie, tawaran hibah dari kedua negara itu masih dipertimbangkan dari segala aspek.

Pada kesempatan terpisah, Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal Muda TNI Erry Biatmoko mengatakan, AS menawarkan hibah enam Hercules Tipe E dan siap diberikan pada 2012.

Sebelumnya, AS juga menjanjikan bantuan pengadaan enam pesawat angkut C-130 Hercules tipe H dan J untuk Indonesia.

Bantuan itu berupa potongan harga dengan menggunakan fasilitas Foreign Military Financing (FMF) dan bantuan suku cadang bagi pesawat angkut berat Hercules.

Sementara itu, Australia menawarkan Hercules Tipe J.

Populasi Hercules yang dimiliki TNI Angkatan Udara tercatat 21 unit yang kini dioperasikan di Skuadron Udara 31/Halim Perdanakusuma dan Skuadron 32/Abdurahman Saleh.

Khusus di Skuadron Udara 32 dari 11 unit Hercules yang dioperasikan, hanya enam yang dinyatakan siap. Sisanya masih menjalani masa pemeliharaan rutin.
REPUBLIKA.CO.ID Kamis, 14 Oktober 2010, 20:17 WIB
Red: taufik rachman
Sumber: antara

Menkes: Kurangi Makan Mi Instan

Menkes: Kurangi Makan Mi Instan

Jakarta - Meskipun menyatakan aman mi instan aman, Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih tetap menyarankan agar masyarakat mengurangi konsumsi makanan itu.
"Saya tidak menganjurkan masyarakat tiga kali sehari makan Indomie, tetap harus seimbang dengan makan buah dan sayur," kata Menkes seusai pencanangan kampanye campak dan polio di gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa.
Jadi meskipun kandungan bahan pengawet mi instan masih berada dalam ambang batas yang diperbolehkan, Menkes menyebut bahan makanan alami masih tetap lebih baik.
Sementara terkait dengan penarikan produk mi instan asal Indonesia di pasar Taiwan, Menkes mengaku telah melakukan pengecekan ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mengenai kandungan zat pengawet dalam mi instan.
"Jadi nipagin itu hanya ada di kecapnya, bukan di mi. Ambang batas internasional sebesar 1.000 miligram per kilogram, sementara kita ambil batas yang lebih kecil lagi, hanya 250 miligram," ujar Menkes.
Sebelumnya, pihak berwenang Taiwan menarik peredaran beberapa merek mi instan asal Indonesia karena adanya kandungan nipagin atau methyl p-hydroxybenzoate yang berfungsi sebagai pengawet makanan.
BPOM telah menjelaskan dengan mengacu kepada persyaratan internasional yaitu Codex Alimentarius Commission (CAC) dan berdasarkan kajian resiko, penggunaan bahan tambahan makanan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) no.722 tahun 1988.
Aturan itu menyebutkan, dalam produk kecap, batas maksimum penggunaan nipagin yang diijinkan adalah 250 miligram perkilogram dan dalam makanan lain kecuali kecuali daging, ikan dan unggas, batas maksimum penggunaan adalah 1.000 miligram perkilogram.
Dalam mi instan, bahan nipagin hanya terdapat dalam bumbu kecap yang beratnya sebesar 4 gram, sehingga kandungan nipaginnya hanya sebesar satu miligram per bungkus mi instan.
"Batas itu masih aman. Orang masih dapat dikatakan aman mengkonsumsi hingga 10 miligram per kilogram berat badannya. Jadi misalnya orang itu beratnya 50 kilogram, maka ia masih dapat mengkonsumsi hingga 500 miligram nipagin atau setara dengan dua kilogram kecap per hari," papar Menkes.
Lebih lanjut, Menkes menyebut bahwa penggunaan bahan nipagin telah diatur Codex karena bahan tersebut tidak hanya digunakan untuk makanan di Indonesia tapi juga di banyak negara.
Misalnya untuk negara seperti Kanada dan Amerika Serikat, batas maksimum penggunaan nipagin dalama pangan yang diizinkan adalah 1.000 miligram per kilogram produk.
Sedangkan di Singapura dan Brunei Darussalam batas maksimum penggunaan nipagin dalam kecap adalah 250 miligram per kilogram dan di Hongkong sebesar 550 miligram per kilogram.
Antara – 12-10-2010

Komisi III DPR tak Terima Dituduh Liar

Bambang Soesatyo

JAKARTA--Anggota Komisi III DPR yang menandatangani mosi tidak percaya kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, tidak terima dituduh `liar`.

"Tidak benar kalau sikap protes kami dikatakan `liar` oleh Ketua DPR RI Marzuki Alie. Salah satu penanda tangan surat protes itu adalah Wakil Ketua Komisi III, Azis Syamsuddin, selaku unsur pimpinan komisi," tandas Bambang Soesatyo, di Jakarta, Ahad (10/10).

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar ini mendukung pernyataan dari Fraksi PDI Perjuangan, Gayus Lumbuun, sebelumnya yang menilai, Marzuki Alie tak patut mengeluarkan kata-kata demikian. Mosi tak percaya itu dibuat sebagai protes atas undangan Pimpinan Dewan kepada Calon Kapolri, lalu menggelar rapat tertutup.

Pertemuan tertutup ini menjadi kontroversial karena Komisi III masih akan menggelar `fit and proper test` terhadap Calon Kapolri itu, sehingga pertemuan tertutup diduga terjadianggap ada proses transaksional. "Sekali lagi kami tegaskan, bahwa surat protes tersebut tidak `liar`. Seluruh fraksi (sembilan Fraksi) di komisi kami menandatanganinya, termasuk Ruhut Sitompul (Fraksi Partai Demokrat," tuturnya.

Nota protes itu, kata Bambang, akan diserahkan kepada Badan Kehormatan (BK), Badan Musyawarah (Bamus), dan para pimpinan Parpol melalui Ketua Fraksi yang ada di DPR. "Hal ini penting agar ke depan Ketua DPR RI tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak lazim serta tak etis dan merugikan Dewan, karena dapat menimbulkan dugaan-dugaan adanya politik transaksional dari Pimpinan Parlemen," kata Bambang mengingatkan.

REPUBLIKA.CO.ID Ahad, 10 Oktober 2010, 22:14 WIB
Red: Budi Raharjo
Rep: Antara

Inilah Pesan DPR untuk Timur

KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN

Kapolda Metro Jaya Irjen Timur Pradopo, mengikuti upacara serah terima jabatan (sertijab) di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Senin (4/10/2010). Dalam Sertijab ini terjadi kenaikan pangkat pada Irjen Timur Pradopo menjadi bintang tiga.
Calon tunggal Kepala Kepolisian Negara Repulik Indonesia (Kapolri), Komisaris Jenderal Timur Pradopo, Rabu (6/10/2010), datang ke Gedung DPR, Jakarta, bertemu dengan pimpinan DPR. Dalam pertemuan tertutup selama lebih kurang dari satu jam itu, pimpinan DPR memberikan sejumlah pesan kepada calon Kapolri baru tersebut.
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, salah satu yang dibicarakan adalah mengenai independensi Polri. Jika terpilih sebagai Kapolri, Timur harus mampu menjaga agar institusi itu tak masuk ke ranah politik.
"Kami (pimpinan DPR) berpesan, kalau Pak Timur pegang komando tertinggi Polri, agar Polri tidak tergoda politik. Begitu tergoda ke sana, maka akan kiamat," kata Priyo seusai pertemuan.
Ia menambahkan, Polri harus mampu mengayomi seluruh lapisan masyarakat dan harus menjaga diri agar tak dimanfaatkan untuk kepentingan politik kelompok tertentu. Terpilihnya Timur sebagai calon Kapolri yang diajukan Presiden Yudhoyono, dinilai Priyo, melalui sebuah kondisi yang sangat dramatis.
Hal ini berbeda dengan proses suksesi Kapolri sebelumnya. Sejumlah politisi bahkan menengarai, munculnya nama Timur sebagai "kuda hitam" menjelang diajukannya surat Presiden memperkuat dugaan adanya tarik-menarik kepentingan politik di balik "dikatrolnya" Timur.
Dalam hitungan jam, Timur yang menjabat Kepolisian Daerah Metro Jaya naik pangkat menjadi Jenderal Bintang Tiga dan diusulkan sebagai calon Kapolri. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Trimedya Panjaitan, bahkan secara lugas mengatakan, patut diduga, Timur "dipasang" untuk kepentingan politik Susilo Bambang Yudhoyono pada 2014.
"Beliau lahir 1956, akan pensiun Oktober 2014 atau setelah pemilu legislatif dan Pemilu Presiden 2014. Patut diduga, munculnya nama dia karena mungkin SBY mau orang di Polri yang long time dan firm untuk Pemilu 2014. Patut diduga seperti itu," kata Trimedya, kemarin.
Rabu, 6 Oktober 2010 | 12:58 WIB JAKARTA, KOMPAS.com

Timur Bisa Bersihkan Polri

Jakarta: Tugas penting kepala Kepolisian Republik Indonesia (kapolri) baru nanti sudah menanti. Kapolri baru yang nanti dipilih Dewan Perwakilan Rakyat harus mampu merestrukturisasi institusi kepolisian, khususnya membersihkan mafia hukum.
"Penekanannya tentu pada tugas-tugas kepolisian terkait pembenahan sistem, penuntasan percepatan reformasi birokrasi. Tidak kalah penting, reformasi struktural institusi Polri yang bersih dari mafia hukum. Itu tidak dapat ditawar lagi," kata Staf Ahli Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana usai dialog interaktif bertajuk "Harapan Terhadap Kapolri, Jaksa Agung, dan Ketua KPK Baru" di Hotel Milenium, Jakarta Pusat, Selasa (5/10).
Termasuk pula permasalahan rekening bermasalah perwira kepolisian yang santer diberitakan sebelumnya. "Masalah terkait integritas harus diselesaikan dan dituntaskan," tegas pria yang baru menyandang gelar profesor dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, belum lama ini.
Banyak kalangan mempertanyakan rekam jejak Komisaris Jenderal Timur Pradopo, terutama semasa menduduki jabatan terakhir sebagai Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya. Kendati demikian, Denny meminta semua kalangan menghormati pilihan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Presiden akan memilih yang terbaik yang tersedia di jalur kepolisian. Dan tidak mungkin mengajukan calon yang tidak bisa melaksanakan tugas kapolri. Pilihan terhadap Pak Timur pasti sudah melewati pertimbangan matang, komprehensif dari Presiden. Jadi, ini adalah pilihan yang sebaiknya dihormati semua kalangan," imbau Denny [baca: Menkopolhukam: Pencalonan Timur Pradopo Sudah Dipertimbangkan].
Disinggung adanya penilaian jika proses pengangkatan Komjen Timur Pradopo dan pengajuan calon kapolri cacat secara prosedur, Denny membantah bila hal tersebut dikatakan melanggar aturan. "Kita berpegang pada aturan yang ada pada Undang-undang Kepolisian, tidak ada aturan yang dilanggar, semua sudah sesuai aturan main," tegasnya [baca: Kenaikan Pangkat Timur Pradopo Kacaukan Sistem Polri].
Syarat seorang calon kapolri, imbuh Denny, adalah memiliki jajang karier dan kepangkatan. Terlebih, Presiden Yudhoyono memiliki kewenangan menentukan calonnya untuk kemudian diajukan ke DPR. "Itu terserah Presiden. Jadi, jangan sampai aturan itu dikurangi atau ditambahkan, semuanya sudah sesuai mekanisme," jelas Denny.
Liputan6.com, (ANS)

Timur Cocok Jadi Kapolri Karena Komunikatif

Timur Cocok Jadi Kapolri Karena Komunikatif

Seorang pengamat kepolisian Jusius Simon Runturambi mengatakan Komisaris Jenderal Pol Timur Pradopo cocok jadi calon Kapolri karena komunikatif terhadap masyarakat maupun anggotanya.

"Beliau termasuk orang yang `low profile` dan cukup memiliki kedekatan dengan masyarakat," kata Jusius saat dikonfirmasi melalui telepon selular di Jakarta, Senin.

Jusius menuturkan Timur Pradopo terlihat begitu dekat dengan masyarakat selama menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat.

Timur kerap melakukan konsolidasi dengan masyarakat Jawa Barat guna menciptakan situasi keamanan yang kondusif.

Bahkan pengamat lulusan Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia itu mencontohkan saat Timur menjabat sebagai Kapolda Metro Jakarta Raya, mampu mengedepankan pendekatan dialog untuk menyelesaikan persoalan tindakan anarkis dari anggota salah satu organisasi masyarakat.

Jenderal polisi bintang tiga itu mengajak Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan dan kelompok masyarakat Kota Bekasi, serta jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) duduk bersama menyelesaikan konflik tentang sengketa penggunaan tempat ibadah.

Terkait dengan latar belakang Timur yang besar di lingkungan Direktorat Lalulintas, Jusius tidak mempermasalahkannya karena setiap calon perwira lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) yang tercatat menjabat sebagai Kapolsek hingga Kapolda telah memiliki pengalaman yang tinggi.

"Tidak ada masalah, karena beliau pernah beberapa kali menjabat sebagai kepala satuan fungsi sejak menjadi Kapolsek hingga Kapolda," ujar Jusius

Sebelumnya, Ketua DPR RI, Marzuki Alie, Senin, menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyerahkan nama Timur Pradopo untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Kapolri.

Rencananya DPR akan membacakan surat pencalonan Kapolri itu saat menggelar Rapat Paripurna DPR, Selasa (5/10) dan segera menugaskan Komisi III Bidang Hukum untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Timur Pradopo.

Timur yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Metro Jakarta Raya mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Komisaris Jenderal Polisi dengan jabatan baru sebagai Kepala Badan Pemeliharaan (Kabaharkam) Polri.

Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri melakukan serah terima jabatan untuk posisi Kabaharkam, Senin (4/9) siang.

Timur Pradopo lahir di Jombang pada 10 Januari 1956 dan lulus Akedemi Kepolisian pada 1978.

Pemilik Nomor Registrasi Pusat 56010380 itu, mengikuti Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) tahun 1989, Sespim Polri (1996) dan Sespati (2001).

Awalnya Timur sebagai perwira Samapta Poltabes Semarang, Kepala Seksi Operasi Poltabes Semarang, Kapolsekta Semarang Timur, Kepala Bagian Lalulintas Polwil Kedu, Kabag Operasi Direktorat Lantas Polda Metro Jaya.

Kemudian Kepala Satuan Lalulintas Wilayah Jakarta Pusat, Kapolsek Metro Sawah Besar, Wakapolres Tangerang, Kabag Jianmas Lantas Polda Metro Jaya, Kapolres Metro Jakarta Barat, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kapiskodal Ops Polda Jawa Barat, Kapolwiltabes Bandung Polda Jawa Barat, Kakortarsis Dediklat Akpol, Irwasda Polda Bali.

Selanjutnya menjabat Kapolda Banten, Kaselapa Lemdiklat Polri, Staf Ahli Bidang Sosial Politik Kapolri, Kapolda Jawa Barat , Kapolda Metro Jaya dan Kabaharkam Polri.

Lain halnya dengan Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Neta S. Pane yang menegaskan pencalonan Timur Pradopo sebagai calon Kapolri tidak sesuai mekanisme dan etika pencalonan.

"Nama Timur tidak ada dalam daftar pencalonan Kapolri dari Bambang Hendarso Danuri maupun Kompolnas ke Presiden," tutur Neta.

Neta juga menggarisbawahi Timur Pradopo memiliki catatan karir kurang bagus saat menjadi Kapolres Jakarta Barat terlibat kasus pelanggaran hak asasi manusia karena aksi penembakan terhadap mahasiswa Universitas Trisakti pada tahun 1998.

Selain itu, Timur juga tidak pernah menginstruksikan jajarannya di Polda Jawa Barat untuk menangani kasus pembunuhan terhadap pemilik perusahaan garmen terbesar di Asia Tenggara PT Metro Garmen di Bandung, yakni Eka Gunawan.

Catatan Timur lainnya, yakni terkait dengan insiden bentrokan antarkelompok yang menewaskan tiga orang korban di Jalan Ampera sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (28/9) lalu.

"Timur sebagai Kapolda Metro Jaya tidak bisa mengatasi aksi premanisme yang membawa senjata api," ungkapnya.
Jakarta (ANTARA) -

SBY Pilih Timur Pradopo, Marzuki Minta Jangan Dipolitisir

Jakarta --- Dipilihnya Komjen Timur Pradopo sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden SBY adalah berdasarkan banyak pertimbangan. Meski terkesan mendadak, publik diminta tidak mempolitisir pilihan SBY ini.

"Pokoknya kita sudah terima namanya dan jangan ada lagi yang dipolitisasi, karena nasib nggak ada yang tahu," kata Ketua DPR Marzuki Alie di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/10/2010).

"Mungkin juga Pak Timur nggak pernah mimpi soal ini," imbuhnya.

Lalu bagaimana soal pangkat yang mendadak? "Saya kira tidak ada yang dilanggar. Jenderal tidak ditentukan apakah harus harian apakah tahunan. Itu adalah kewenangan Presiden atas usulan Kapolri," jawab Marzuki.

Soal kenapa Timur dipilih, Marzuki mengaku tidak mau menjelaskan secara detil. Yang pasti, menurutnya, pilihan Presiden adalah pilihan yang terbaik.

"Sebagaimana prosesnya saya nggak bisa ceritakan. Yang pasti ini keputusan Pak Presiden," jawab Marzuki diplomatis.

Sebelumnya, Presiden secara mendadak memanggil Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri ke Istana. Tak lama setelah BHD dipanggil, Ketua DPR mengumumkan Komjen Timur Pradopo dipilih SBY sebagai calon tunggal Kapolri. (anw/fiq)

Senin, 04/10/2010 21:01 WIB
Rachmadin Ismail - detikNews

Daftar Nama Korban Kecelakaan kereta Pemalang

Tim forensik gabungan berhasil melakukan identifikasi korban tewas dalam kecelakaan di Pemalang. Dari 36 korban tewas, berhasil diidentifikasi sebanyak 21 korban tewas.
1. Budi Setiawan, Tlombokan, Semarang Utara
2. Fikri Andika Khoirun, Perum Bintaro II Nomor 70 Bekasi,
3. Haryono, Gayamsari, Wonodri Semarang
4. Yeni, Ungaran Kabupaten Semarang.
5. Bahtiar Oka Fiandi, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta,
6. Andreas, Salatiga,
7. Hana Adi Warsito, Kampung Ngrembel, Semarang,
8. Fredi Adopan Sihombing, Padang, Sumatera Barat.
9. Bayu V, Ungaran, Kabupaten Semarang
10. .Eko Setiawan, Sokorejo, Kendal
11. Ferik Tahaling, Manyaran, Semarang
12. Tohiring, Pekalongan Barat
13. Kol. Yulianto, Kementerian Pertahanan, Jakarta
14. Bayu Sakti, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang
15. Ismael Anwar, Jalan Lorong, Koja, Jakarta Utara
16. Maryono, Duren Jaya, Bekasi
17. Budi Suyanto, Kelapa Dua, Tangerang.
18. Heri Purnomo, Tapos, Bogor
19. Eko Suwondo, Semarang Barat,
20. Widiya Sandi, Semarang Barat,
21. .Danang Fajar Suryanto, Bantul, Yogyakarta.
Republika - Minggu, 3 Oktober 2010

KEC. PADEMANGAN : Penduduk Pendatang di Kampung Muka Mencapai Ribuan

Ancol- Wow..dalam satu RT di kampung muka blok D RT 09/ RW 04 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan dihuni oleh ribuan jiwa penduduk pribumi dan pendatang. Bisa dibanyangkan seperti apa sesaknya kehidupan dilingkungan tersebut.
Menurut Ketua RW 04 Ancol, Supriyono umumnya warga kampung muka pendatang dan kebanyakan mereka bekerja di Kota, Pasar Pagi dan Mangga Dua. "Pendatang, berasal dari seluruh Indonesia ada disini namun lebih dominan dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Memang sudah sangat sesak penduduk disini terutama di RT 09 yang luasnya sekitar 2 hektar dihuni 5.000 sampai 7.000 jiwa. Dari jumlah tersebut paling hanya 700 orang yang mempunyai KK dan KTP DKI Jakarta," ujar Supriyono kepada jakartautara.com saat mendampingi petugas OYK Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara.

"Banyak dari para pendatang yang tidak melapor diri pada pengurus RT dan RW, sulit mas kepatuhan penduduk disini. Oleh karena itu kami mengambil satu langkah untuk tidak memberikan surat pengantar RT maupun RW bagi mereka yang akan membuat KTP DKI Jakarta, khususnya kepada RT 09. Tujuannya agar tidak menambah beban penduduk disini," katanya.

Namun, tambah dia, pihaknya menyarangkan agar pendatang (di RT 09) yang akan membuat KTP DKI dibuatkan di RT yang lain. "Kebijakan seperti ini bukan semata kemauan kami tetapi sudah mendapat persetujuan dari Kelurahan," tambahnya.

Sementara itu, Tokoh masyarakat RW 04, Sukirno, membenarkan keberadaan penduduk di kampung muka yang satu RT dihuni oleh ribuan jiwa manusia. "Mungkin bila di data secara ril bisa lebih dari 10.000 jiwa padahal yang mempunya identitas penduduk DKI paling 700 KK. Angka tersebut bila di pecah bisa menjadi 1 RW, padahal idealnya dalam satu RT hanya dihuni 50 sd 60 KK saja," katanya juga sebagai wakil Ketua Dekel Ancol. (min)
Jakarta-Utara.Com 2010/9/30 20:26:48

Korban Tewas Akibat Bentrokan di Ampera Jadi Tiga Orang

 Rabu, 29 September 2010 15:24 WIB

Korban tewas akibat bentrokan di Jalan Ampera Raya bertambah menjadi tiga orang. Ketiganya tewas karena mengalami luka bacokan yang cukup parah. Bentrokan mulai pecah di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut sektar pukul 13.00 WIB, Rabu (29/9).

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Boy Rafli Amar pun membenarkan mengenai jumlah korban tewas. Ia juga menyebutkan, bahwa ada sejumlah korban yang mengalami cedera parah. Namun, ia enggan menyebutkan di mana para korban tersebut mendapat perawatan sekarang.

Ia mengatakan, bahwa personilnya kini fokus pada upaya menormalkan situasi di Ampera. Aparat pun disiagakan untuk berjaga di wilayah itu, mencegah terjadinya bentrok susulan.

Polisi mengungkapkan, pelaku bentrokan membawa senjata jenis FN dan laras panjang. Polisi juga menemukan 10 butir peluru yang tercecera di Jalan Ampera. Polisi sendiri sempat menembakkan gas air mata.

Kelompok bertikai masing-masing merupakan massa pendukung terdakwa dan korban bentrokan Blowfish pada Mei lalu, yang kasusnya kini sedang disidangkan Pengadilan Negri Jakarta Selatan.

Jakarta, (tvOne)

Empat Kecamatan di Jakut Terancam Bakal Tenggelam

Tanjung Priok-Empat kecamatan di Jakarta Utara bakal tenggelam pada tahun 2050 akibat pemanasan global (global warming).Pasalnya akan terjadi, penurunan permukaan tanah dan wilayahnya lebih rendah dari permukaan laut. Keempat kecamatan itu yakni Kecamatan Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok, dan Cilincing.“Keempat kecamatan itu sekarang sering terendam. Apalagi jika badai La Nina datang dimana air permukaan laut naik,” kata dosen Geofisika ITB Prof. Dr. Safwan Hadi di kantor Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Jl Medan Merdeka Barat, Jumat (24/9).
Menurut Safwan, pemerintah pusat maupun daerah saat ini juga harus bertindak jika keempat kecamatan itu tidak ingin tenggelam. Misalnya, dengan membendung air laut atau membuat dam-dam di pesisir pantai DKI Jakarta. “Cara lainnya dengan reklamasi pantai,” ucap pakar kelautan yang tergabung dalam Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia (ISOI).DKI Jakarta juga, lanjut Safwan, harus mencontoh Belanda yang sebagian besar wilayahnya berada di bawah permukaan laut, namun tidak pernah kebanjiran karena ahli dalam membuat bendungan laut. Apalagi 40 persen wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut.

Safwan mengaku heran masih ada pengembang yang menawarkan apartemen di Ancol dan sekitarnya. “Jika ada pengembang menawarkan apartemen di sekitar Ancol berarti pembelinya tidak punya masa depan. Karena air laut yang masuk ke daratan (intrusi) kian hari kian membahayakan,” kata Safwan didampingi Sesmenko Kesra Indroyono Soesilo. Ia menjelaskan ada tiga skenario yang bisa menyebabkan empat kecamatan tersebut tenggelam. Yakni kenaikan permukaan air laut, kenaikan air laut disertai pasang maksimal, terjadinya storm surge atau badai, dan gelombang pasang maksimum disertai kenaikan air laut.
“Seperti pada tahun 2007 waktu itu, karena ada badai menyebabkan air laut masuk ke daratan Jakarta Utara yang menyebabkan Jalan tol Prof Sedyatmo menuju Bandara Soetta terendam,” sambung Safwan.Kondisi demikian ini diperparah dengan penurunan muka tanah sebesar 12 Cm per tahun. Maka kemungkinan tenggelamnya Jakarta Utara ini harus segera diantisipasi agar empat kecamatan tidak tenggelam. Mengenai usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memindahkan Ibukota negara dan pemerintahan ke wilayah lain, menurut Sofwan pantas dikaji. Karena selain terlalu kompleks permasalahannya, dari segi lingkungan dan kondisi sudah tidak nyaman. (Bian/pks)
Jakarta-Utara.Com 2010/9/25 7:12:00

Dishub Buat Sensor Mobil Pelintas ERP

Sebagai tindak lanjut penerapan sistem electronic road pricing (ERP), Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta telah menyiapkan pembuatan alat sensor yang akan dipasang di masing-masing mobil yang akan melewati kawasan ERP. Sehingga saat melewati gerbang-gerbang jalan, alat tersebut akan secara otomatis memotong deposit uang di kartu ERP yang dimiliki oleh pemilik kendaraan tersebut.

“Kartu ERP juga dapat diisi ulang pemilik kendaraan jika deposit uangnya sudah habis,” ujar Udar Pristono, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Kamis (23/9).

Mengenai cara pengisiannya, Udar mengaku pihaknya masih dalam tahap pematangan rencana sambil menunggu waktu pemberlakuan ERP saat peraturan pemerintah tentang ERP dikeluarkan pemerintah pusat. Pastinya, ada beberapa alternatif rencana yang sedang dibahas, yaitu apakah akan mengikuti Singapura yang diberlakukan seharian. Namun ada perbedaan jumlah yang dibayar saat jam-jam padat. “Ataukah diberlakukannya pada saat jam padat saja. Ini masih menunggu persetujuan dari gubernur," urainya.

Penerapan ERP telah siap dilakukan Pemprov DKI Jakarta di sejumlah ruas jalan di ibu kota. Sebab, kajian mengenai penerapan ERP telah selesai dilakukan, menyusul teknis pelaksanaannya pun telah rampung disusun. Sayangnya, kesiapan Pemprov DKI Jakarta sepertinya tidak dibarengi dengan kesiapan pemerintah pusat untuk mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) tentang pelaksanaan ERP di ibu kota. Tidak hanya itu, dijelaskan Udar, pihaknya juga masih menunggu proses legalitas dari Kementerian Keuangan terkait beban pajak yang nantinya akan dikenakan pada kendaraan yang melintasi ruas jalan yang diterapkan ERP. “Dengan begitu, pelaksanaan ERP di Jakarta menjadi legal, baik dari segi aturan hukum maupun aturan pajaknya,” katanya.

Pemprov DKI sendiri sudah mempersiapkan lokasi penerapan ERP di jalan-jalan yang berada di kawasan three in one (3 in 1). Hal itu dilakukan untuk menghilangkan joki-joki yang selalu memenuhi pinggiran jalan saat 3 in 1 tersebut diberlakukan pada pagi dan sore hari. Pembatasan kendaraan melalui sistem 3 in 1 yang sudah diberlakukan saat ini di antaranya sepanjang Jl Sisingamangaraja, Jl Jenderal Sudirman, Jl MH Thamrin, Jl Merdeka Barat, Jl Majapahit, Jl Gajah Mada, Jl Hayam Wuruk, Jl Pintu Besar Selatan, dan Jl Pintu Besar Utara di Jakarta Pusat. Dinas Perhubungan sendiri telah menyiapkan desain penerapan ERP yang akan diterapkan di jalan yang merupakan kawasan 3 in 1. “Pada umumnya, jalan-jalan yang terkena kebijakan 3 in 1 merupakan jalan protokol daerah DKI,” jelas Udar.

Saat payung hukum dari Kementerian Perhubungan, menyusul persetujuan dari Gubernur DKI Jakarta sudah ada, maka ERP bisa langsung diberlakukan di jalan-jalan protokol Jakarta. “Kebijakan ini juga diperuntukkan untuk menghilangkan joki-joki yang selama ini telah membuat pemandangan di jalan-jalan protokol tidak nyaman. Tidak hanya itu, joki tersebut membuat kebijakan 3 in 1 terdapat diskresi,” tandasnya.
Reporter: lenny BERITAJAKARTA.COM — 23-09-2010 15:40

DKI Siap Antisipasi Banjir Besar

DKI Siap Antisipasi Banjir Besar

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi akan terjadi banjir besar di wilayah DKI Jakarta pada akhir tahun nanti. Menurut hasil penelitian BMKG, banjir besar itu diakibatkan perubahan musim dari kemarau ke musim hujan sepanjang tahun ini yang berlangsung di ibu kota. Meski begitu, warga Jakarta diminta tetap tenang dan tidak khawatir yang berlebih, lantaran Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan berbagai upaya untuk meminimalisir banjir besar yang diprediksi akan terjadi di ibu kota pada akhir tahun nanti. Warga Jakarta juga diimbau untuk melakukan tindakan antisipasi yakni, dengan lebih memperhatikan kebersihan dan keindahan di lingkungannya masing-masing.

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, menegaskan, pihaknya optimis mampu mengantisipasi prediksi yang dikeluarkan BMKG tersebut. “Saya dilahirkan bukan sebagai orang yang pesimis. Kami ditunjuk oleh rakyat Jakarta. Karena itu, kami berkewajiban untuk bisa mencegah peristiwa itu,” ujar Fauzi Bowo, di Balaikota, Senin (20/9).

Rasa optimismenya pun semakin tinggi, karena dirinya merupakan putra asli Betawi yang tentunya tidak akan tinggal diam membiarkan kota kelahirannya tenggelam oleh banjir yang terjadi. Untuk itu, dirinya mengaku akan mengerahkan segala kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya untuk bersama-sama dengan warga Jakarta mengatisipasi prediksi yang dikeluarkan BMKG tersebut. “Tentunya saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya mengajak warga Jakarta untuk ikut bersama-sama mengantisipasi banjir dengan tindakan preventif. Ini merupakan kewajiban seluruh warga Jakarta,” kata Fauzi Bowo.

Salah satu tindakan preventif yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta di massa kepemimpinan Fauzi Bowo ialah melakukan pengerukan sungai dan normalisasi saluran di seluruh wilayah DKI Jakarta secara sitematis dan terencana. Hasilnya, saat ini terdapat 72 segmen yang kondisinya kritis dan telah berhasil dikeruk. Bahkan, di tahun ini, Pemprov DKI Jakarta meneruskan program pengerukan terhadap enam segmen sungai di lima wilayah di ibu kota. Ini merupakan program unggulan dengan anggaran yang disediakan sekitar Rp 20 miliar yang diambil dari APBD DKI Tahun Anggaran 2010. Ditargetkan pengerukan enam sungai itu dapat rampung akhir tahun nanti.

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, di tahun 2008 lalu, telah berhasil dikeruk enam segmen sungai yang kondisinya sudah kritis. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2009 dengan pengerukan 66 segmen sungai. Selanjutnya tahun ini, PU DKI meneruskan dengan pengerukan enam segmen sungai di lima wilayah DKI Jakarta. Jika program pengerukan itu selesai, berarti sudah 78 segmen sungai di lima wilayah DKI Jakarta yang rampung dikeruk. Diharapkan program ini membawa dampak positif, setidaknya mampu menampung debit aliran air hujan dan mengurangi dampak banjir di ibu kota.

Keenam segmen sungai yang saat ini tengah dikeruk yaitu Kali Grogol, pengerukan dilakukan dari Jalan Palmerah hingga Jalan Kyai Tapa. Kemudian Kali Ciliwung, pengerukan dilakukan dari Jalan Manggarai hingga Jalan Matraman. Lalu Kali Penghubung Rawa Kerbau, pengerukan dilakukan dari Jalan Cempaka Putih hingga Jalan Letjen Suprapto, Kali Penghubung Kesehatan, pengerukan dimulai dari Jalan Cideng Timur hingga ke Jalan Tanahabang. Selanjutnya, Saluran Serdang, pengerukan dilakukan mulai Jalan Sunter Jaya hingga Lapangan III dan Kali Krukut Bawah.

Sedangkan program pengerukan 13 kali yang mendapatkan pinjaman Bank Dunia, sampai saat ini belum dapat dilaksanakan karena masih dalam proses penentuan pinjaman dengan pemerintah pusat. Padahal, program ini juga termasuk program yang sangat penting dalam penanggulangan bencana banjir di DKI Jakarta.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, Ery Basworo, mengatakan, program unggulan lainnya yang juga harus rampung pada tahun ini ialah, program percepatan penurunan aliran genangan air di kawasan Jalan Sudirman-Jalan MH Thamrin. Untuk melaksanakan program ini, ada tiga proyek pembangunan sarana dan prasarana yang akan dilakukan. Yakni, membuat terowongan air di bawah Jalan MH Thamrin, pembangunan pump gate (pompa pendorong air), dan long storage di Cideng, Tarakan yang lelangnya telah rampung pada Agustus kemarin.

Anggaran yang dialokasikan untuk proyek tersebut sekitar Rp 85 miliar, terdiri dari pump gate sebesar Rp 20 miliar, terowongan air Jalan MH Thamrin sebesar Rp 40 miliar dan long storage Cideng-Tarakan sebesar Rp 25 miliar. Diharapkan, pembangunan terowongan air, pump gate, dan long storage dapat rampung akhir tahun nanti.

Tidak hanya itu, lanjut Ery, Dinas PU juga telah menyiapkan personel, sarana, prasarana, bahan dan peralatan pengendali banjir. “Kami selalu siap untuk menanggulangi banjir. Kami optimis banjir berkurang di Jakarta pada tahun ini,” kata Ery.

Saat ini, dijelaskan Ery, petugas pengendali banjir di tingkat provinsi terdapat sebanyak 13 orang, di masing-masing wilayah kota sebanyak 17 orang, operator pompa/pintu air sebanyak 276 orang, satuan petugas (satgas) banjir tingkat provinsi sebanyak 25 orang dan di wilayah kota sebanyak 284 orang. Pemprov DKI juga telah menyiapkan 323 lokasi tempat pengungsian bagi korban banjir, sarana kesehatan sebanyak 324 puskesmas dan 134 unit ambulans gawat darurat.

Sedangkan sarana dan prasarana yang siap digunakan dalam penanggulangan banjir, saat ini Pemprov DKI memiliki 179 unit pompa stasioner yang dapat menyedot total air sebanyak 290 meter kubik per detik. Kemudian 83 pompa mobile yang dapat menyedot total air sebanyak 20 meter kubik per detik, 54 waduk pengendali banjir dengan total luas 196 hektar, 93 pintu air pengendali banjir di 34 lokasi dan 26 situ retensi dengan total luas 122 hektar.

Selain itu, DKI juga mempunyai saluran makro dan sub makro sepanjang 465 kilometer dan saluran penghubung mikro sepanjang 15.370 kilometer. Lalu, disiagakan pula sebanyak 51 posko piket banjir, 16 lokasi penakar curah hujan dan tujuh titik pantau ketinggian air di hulu.
BERITAJAKARTA.COM — 20-09-2010 14:59

Jl. RE Martadinata Amblas Pak Ogah Manfaatkan Keuntungan

Koleksi foto RAPI Tanjung Priuk

Tanjung Priok- Amblasnya Jalan RE Martadinata,Ancol sepanjang 103 meter selain mengganggu aktivitas pengguna jalan yang melintas karena ditutup untuk umum, pihak kepolisianpun melakukan pengalihan arus. Namun hal ini dimanfaatkan pak ogah untuk mengeruk keuntungan dengan membuka jalan pintas buat pengguna sepeda motor melintas jalan setapak yang berada persis di jalan yang amblas itu.
"Masa sih mau potong jalan lewat pinggir jalan ini harus membayar, semua pengendara diwajibkan bayar seribu rupiah" kata Hikmat 30, warga Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Hal senada disampaikan, Sofyan warga Tanjung Priok. Ia memilih lewat jalan pintas dekat gedung pompa air Sunter Utara,ketimbang harus memutar lewat pengadilan . Ia sangat menyayangkan kalau melintas jalan tersebut harus mengeluar kocek seribu rupiah. Pengguna jalan meminta agar petugas keamanan segera menertibkan pungutanliar tersebut
Hasil pantauan, pak ogah ini meminta langsung ke sejumlah pengendara motor dengan membawa kotak terbuat dari kardus langsung disodorkan ke pengendara."Lumayan lah mas! karena mengais rejeki seperti ini jarang-jarang ditemukan" ujar Tato salah seorang pak ogah. (Bian)
Jakarta-Utara.Com 2010/9/16 16:02:22

Banjir di Jaksel, Seorang Tewas

Hujan deras yang mengguyur ibu kota sejak Rabu (15/9) siang hingga sore hari mengakibatkan 12 kelurahan di lima kecamatan di Jakarta Selatan terendam banjir dengan ketinggian antara 20 hingga 200 sentimeter. Alhasil, sebagian warga pun memilih mengungsi ke tempat-tempat yang lebih aman, sementara yang lain memilih tetap bertahan di rumahnya masing-masing sambil menunggu genangan surut. Bahkan, salah satu satu warga di Cilandak diketahui tewas setelah sempat tersetrum aliran listrik saat banjir terjadi.

Data Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Provinsi (Satkorlak PBP) DKI Jakarta menyebutkan, genangan air terjadi di Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu. Genangan air terjadi di RW 02, RT 05, 09, 10, 12, 13, dan 14 dengan ketinggian air antara 100-150 sentimeter. Sebanyak 140 jiwa mengungsi di kantor Kelurahan Jatipadang. Banjir terjadi akibat luapan Kali Krukut yang tak mampu lagi menampun debit hujan deras yang terjadi.

Masih di Kelurahan Jatipadang, genangan air setinggi 50 cm juga terjadi di RW 05 meliputi RT 05, 09 dan 11. Lalu di RW 06 meliputi RT 03, 04, 06, 07, 13, dan 15 dengan ketinggian air 100-200 sentimeter. Selain banjir, di kawasan ini juga terjadi tanah longsor yang disebabkan hujan deras. Kemudian genangan air di RW 09 meliputi RT 06 dan 09.

Genangan juga melanda Kelurahan Cipeteselatan, Kecamatan Cilandak, tepatnya di RT 01/01 dengan ketinggian air 10 sentimeter. Bahkan, di kawasan itu ditemukan satu orang tewas akibat korsleting listrik yang terjadi di Jalan Kemang 12, pada Selasa (14/9) malam. Lokasi kejadian sebetulnya hanya tergenang air setinggi 10 sentimeter namun diduga telah terjadi korsleting arus pendek listrik di sekitar korban yang tengah berjalan di daerah tersebut.

"Kejadiannya sekitar pukul 21.00. Tidak ada kabel listrik yang putus di situ. Korbannya bukan penduduk situ, penduduk juga tidak kenal siapa dia. Katanya orang Cilacap, sekarang sedang ditangani Polsek Cilandak," ujar Nahrawi, staf pemerintahan Kelurahan Cipeteselatan, Rabu (15/9).

Sementara kelurahan lainnya di Kecamatan Cilandak yang terkena banjir yakni, Kelurahan Cilandak Barat meliputi RT 15/06 dengan ketinggian air 100 sentimeter dan Kelurahan Gandariaselatan di RT 07/07 dengan ketinggian air mencapai 35 sentimeter. Kemudian genangan air setinggi 40-70 sentimeter juga terjadi di RW 01 hingga RW 03 di Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoranbaru.

Selain itu, di Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, di RT 09/07, RW 01 meliputi RT 02 hingga RT 08 dengan ketinggian air setinggi 20 sentimeter. Warga di kawasan ini ada yang mengungsi di Gedung Sasana Krida serta ada pula sebagian yang tetap memilih bertahan di rumahnya masing-masing. Begitu juga dengan Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggarahan di mana genangan terjadi di RW 04, meliputi RT 01 dan RT 05 dengan genangan air setinggi 50-150 sentimeter.

Sementara itu, tanggul jebol di Kecamatan Pesanggarahan, mengakibatkan ratusan rumah di daerah tersebut terendam air hingga setinggi 150 sentimeter. Sebagian penduduk mengungsi di Masjid Al-Humairah dan SDN 05 Kompleks IKPN.

Selain itu, akibat luapan Kali Krukut, lima kelurahan di Kecamatan Mampang, mengalami banjir setinggi 20 hingga 135 sentimeter. Kelima kelurahan itu yakni, Kelurahan Bangka, Kelurahan Mampangprapatan, Kelurahan Pelamampang, Kelurahan Tegalparang, dan Kelurahan Kunginganbarat. Warga mengungsi ke masjid AL-Falah dan Masjid Nisbahul Falah.

Terhadap korban banjir tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Damkar dan PB) DKI Jakarta telah mengirimkan bantuan berupa beras sebanyak 300 kilogram, 10 dus mie, 10 dus sarden, 20 lembar selimut, 10 lembar tikar, 5 paket alas kaki. “Kami akan pantau terus untuk memberikan bantuan kepada korban banjir di 12 kelurahan tersebut. Begitu juga dengan posko-posko dapur umum dan kesehatan sudah siap disana,” kata Paimin Napitupulu, Kepala Dinas Damkar dan PB DKI Jakarta. BERITAJAKARTA.COM — 15-09-2010 18:03 Reporter: lenny

Sudin Kesehatan Buka 8 Posko

Sudin Kesehatan Buka 8 Posko

Delapan posko kesehatan dibuka Sudin Kesehatan pemkot Jakarta Utara menjelang lebaran disejumlah terminal dan lokasi penampungan arus mudik dan bali lebaran. Hal ini diungkapkan Kepala Sudin Kesehatan Jakarta Utara, Kurnianto Amin, Selasa (31/8).

Kedelapan lokasi itu kata Kurniato antara lain Pelabuhan Tanjung Priok, Terminal Bantuan Tanah Merdeka, Terminal bantuan Tanah Merah, Muara Angke, Islamic Center dan Ancol. "Didepan posko itu kami siapkan muali dari tim medis dan angkutan gawat darurat (AGD)," ungkap Kurnianto. Posko itu kata Kasudin akan dibuka mulai H-7 hingga H+ 8 selama 24 Jam non-stop. Setiap posko akan di jaga petugas medis antara 4 hingga 5 petugas kesehatan mulai dari puskesmas, PMI dan layanan 118.
"Masyarakat yang akan mudik dipersilakan untuk mengecek kesehatan terlebih dulu di posko yang kami siapkan. Dengan cara seperti ini diharapkan tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam perjalanan mudik nanti," ungkap Kasudin.

Dalam layanan ini, katanya Kasudin, pihaknya juga menyediakan obat-obatan. Untuk itu diharapkan bagi masyarakat yang akan mengecek kesehatan tidak usah kuatir dipungut biaya. (M2/juc) Jakarta-Utara.Com 2010/9/4 21:14:03

8.000 Personel Amankan Jakarta 24 Jam

8.000 Personel Amankan Jakarta 24 Jam

Untuk memastikan kesiapan pelaksanaan pengamanan Idul Fitri 1431 Hijriah selama 14 hari sejak H-7 hingga H+7 Lebaran, Kepolisian Daerah Metro Jaya bersama instansi terkait menggelar apel pasukan Operasi Ketupat Jaya 2010 yang berlangsung di Lapangan Direktorat Lalu Lintas, Polda Metro Jaya, Kamis (2/9). Pada kesempatan itu, ditekankan pengamanan di wilayah ibu kota selama Lebaran akan dilakukan selama 24 jam penuh.

Sebanyak 8.000 personil dikerahkan dalam Operasi Ketupat Jaya 2010. Selain personil kepolisian, dikerahkan juga petugas gabungan yang berasal dari unsur Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Damkar dan PB) DKI Jakarta, Satpol PP DKI Jakarta serta aparat TNI yang berjumlah sekitar 120 personel. “Anggota TNI akan diperbantukan apabila dalam kondisi yang benar-benar diperlukan," ujar Komjen Nanan Soekarna, Irwasum Mabes Polri, usai menjadi inspektur upacara pada pelaksanaan apel tersebut.

Masyarakat diminta untuk selalu waspada dan melaporkan setiap kejadian mencurigakan maupun jika menjadi korban kejahatan kepada pihak kepolisian. Karena menjelang Lebaran biasanya kasus kejahatan miningkat. Mulai dari dari perampokan, pembiusan, hingga pencurian yang mengincar rumah kosong. "Pembiusan biasanya hanya terjadi di terminal ataupun stasiun, tapi kini sudah mulai terjadi di bandara juga," kata Nanan.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Timur Pradopo, berjanji akan menjamin suasana aman dan nyaman saat pelaksanaan mudik. Pengamanan akan dilakukan secara utuh, baik untuk jalur mudik maupun terhadap rumah kosong yang ditinggal mudik oleh penghuninya.

Timur berharap, adanya peran serta aktif dari masyarakat, baik organisasi maupun komunitas. Sehingga suasana aman saat Lebaran dapat tercipta di Jakarta. "Peran serta masyarakat juga diperlukan dalam pengamanan Jakarta," ucap Timur.

Pihaknya, kata Timur Pradopo, bakal melakukan pengamanan ketat di beberapa lokasi yang menjadi konsentrasi massa sepeti terminal, stasiun, dan tempat wisata. Pengamanan akan dilakukan selama 24 jam di Terminal Lebakbulus, Terminal Pulogadung, Stasiun Gambir, Stasiun Senen, Bandara Soekarno Hatta, dan Pelabuhan Tanjungpriuk. Untuk tempat wisata seperti, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Ancol, dan Taman Margasatwa Ragunan (TMR).

"Biasannya konsentrasi massa banyak ditemukan di tempat-tempat tersebut. Untuk itu pengamanan akan dilakukan selama 24 jam di lokasi-lokasi tersebut," ungkapnya. Ia menambahkan, dari 8.000 personil yang dikerahkan untuk pengamanan Lebaran, pihaknya juga akan mendapatkan back-up pasukan dari Mabes Polri sebanyak 21 ribu personel.

Apel pasukan Operasi Ketupat Jaya 2010 juga dihadiri Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo yang hadir untuk melihat persiapan pengamanan wilayahnya.
BERITAJAKARTA.COM — 02-09-2010 13:45

Lebih Rp6 Miliar Dana Jamsostek Tak Bertuan

Lebih Rp6 Miliar Dana Jamsostek Tak Bertuan

Sampai saat ini PT Jamsostek telah menyimpan dana lebih dari Rp6 miliar milik peserta yang alamat dan kepemilikannya tidak jelas, atau tak bertuan.
Oleh karena itu, PT Jamsostek akan mencari alamat para pemiliknya karena sudah ditinggal sejak sekitar 30 tahun silam, kata Dirut PT Jamsostek Hotbonar Sinaga kepada pers di Jakarta, Selasa
Kepada mereka yang merasa punya atau pernah menjadi peserta Jamsostek untuk segera melapor, dan pihaknya akan memberikan bantuan teknis jika hal itu diperlukan, katanya.
Menurutnya, pengembalian dana milik peserta yang lama tidak diurus itu merupakan tanggungjawab PT Jamsostek yang ke depan akan terus menuju ke arah transparansi sebagai pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).
Untuk itu, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan segera mengumumkan kepada publik, membuka pelayanan pengurusan terhadap dana milik peserta yang selama ini tidak dilanjutkan atau tidak diurus, kata Hotbonar seraya menambahkan, Jamsostek saat ini melakukan registrasi ulang untuk memastikan pemilik sesungguhnya dan menghindari keaggotaan ganda.
Pada kesempatan itu, Hotbonar didampingi Direktur Operasi, Ahmad Anshori, Direktur Investasi, Elvyn G. Masassya, Direktur Kepatuhan Karsanto, mengatakan, dana milik peserta yang alamat pemiliknya tidak jelas itu jumlahnya mencapai lebih dari Rp6 miliar jika dilihat dari jumlah peserta non aktif secara total.
"Kita mengklasifikasikan dana milik pekerja non aktif ada yang sudah lima tahun, 10 tahun, 15 tahun sampai 30 tahun. Jumlahnya ini jutaan orang, dan nilainya miliaran rupiah," katanya lagi.
Menurut Hotbonar, hal itu terjadi karena banyak peserta Jamsostek ketika pindah ke purusahaan lain tidak dilanjutkan lagi atau tidak diurus oleh perusahaanya atau pesertanya.
"Mungkin saja ada perusahaan yang nakal, yang tidak membayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga hal ini tidak diinformasikan kepada peserta, selain peserta sendiri tidak mengerti kalau dirinya dimasukkan ke dalam program Jamsostek.
Dalam era transparansi ini, pihaknya akan menjadikan perusahaan yang dapat dipercaya oleh masyarakat luas. Usaha mengembalikan dana kepada pemiliknya itu karena Jamsostek sesungguhnya hanya memegang amanah untuk menyimpan dan mengembangkan dana milik pesertanya.
Menjawab pertanyaan, ia mengatakan, tujuan mengembalikan dana milik peserta yang "tidak bertuan" itu, untuk menurunkan jumlah peserta non aktif, dan meningkatkan jumlah peserta yang aktif sehingga struktur keuangan Jamsostek akan lebih baik, karena saat ini jumlah anggota Jamsostek non aktif justru paling besar.
"Selain itu, Jamsostek akan mengelola dana milik peserta yang memang jelas. Kalau ada yang punya harus dikembalikan atau disuruh untuk melanjutkan agar menjadi peserta aktif," katanya.
Catatan Jamsostek menunjukkan, perkembangan kepesertaan program Jamsostek sampai Juni 2010, jumlah tenaga kerja yang aktif mencapai 8,9 juta, sedang non aktif 21,6 juta orang. Sementara jumlah perusahaan peserta Jamsostek yang aktif ada 127.106 perusahaan dan peserta perusahaan non aktif 88.589 perusahaan.
Sementara untuk pembayaran dan santunan secara nasional sampai Juni 2009 sebanyak 504.883 kasus dengan jumlah pembayaran sebesar Rp3,53 trilun.
Jika dibandingkan dengan pembayaran jaminan santunan secara nasional selama 2010 (per juni) terdapat kenaikan menjadi 526.646 kasus, namun nilai pembayarannya turun menjadi Rp3,39 triliun. Jakarta (ANTARA)