Syafi`i Ma`arief: Keistimewaan Yogyakarta Tak Perlu Diganggu

Syafi`i Ma`arief: Keistimewaan Yogyakarta Tak Perlu Diganggu

Jakarta - Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Syafi`i Ma`arief mangatakan, keistimewaan Yogyakarta tidak perlu diganggu dengan isu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
"DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) disinggung-singgung seolah mencederai demokrasi dan UUD 1945, itu dari mana? Bahkan UUD 1945 sendiri mengakui keistimewaan Yogyakarta," katanya di Jakarta, Rabu.
Ia menambahkan, secara kesejarahan, justru Yogyakartalah yang menjaga Indonesia dan demokrasi di Indonesia tetap dapat berjalan. Ia mengatakan, tanpa peran Sultan Yogyakarta Hamengku Buwono IX, yang rela membiayai keberadaan negara Indonesia di masa revolusi, sulit untuk membayangkan negara Indonesia dan demokrasi itu ada.
"Untuk itu, pemerintah tak perlu buat gara-gara dan `goro-goro`. Kalau ini namanya gara-gara dan goro-goro," katanya.
Seperti diberitakan, pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan ketidakcocokan antara monarki dan demokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta telah mendapatkan tanggapan dari banyak pihak.
Pernyataan Presiden kemudian dijabarkan dalam RUU Keistimewaan Yogyakarta yang akan diusulkan dengan memuat pasal terkait pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
Padahal selama ini Yogyakarta sebagai salah satu daerah yang diistimewakan memiliki Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditetapkan, yaitu sultan dari Kasultanan Yogyakarta dan Istana Paku Alam.
Namun dalam RUU Keistimewaan Yogyakarta yang akan diajukan, mengubah penetapan menjadi pemilihan secara langsung. Hal itu memicu berbagai aksi penolakan di Yogyakarta.
Ribuan, masyarakat Yogyakarta pada Senin (13/12) melakukan aksi sidang rakyat yang diawali dengan "long march" massa dari alun-alun utara Yogyakarta menuju Gedung DPRD DIY di Jl Malioboro, Yogyakarta untuk menyatakan sikapnya menolak rencana pemerintah pusat.
Sebelumnya, Gusti Bendoro Pangeran Haryo Prabukusumo memilih keluar dari Partai Demokrat dan menyatakan dirinya siap untuk turun ke jalan guna memperjuangkan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya terkait dengan pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur melalui penetapan.
Perkembangan saat ini dinilai berpotensi mendorong terjadinya konflik yang berkelanjutan. Beberapa pengamat dan tokoh mendorong agar Presiden Yudhoyono dan Sri Sultan Hamengku Buwono X melakukan dialog untuk meredam terjadinya benturan yang tidak diinginkan.
Sementara Pengamat Politik Charta Politika, Yunarto Wijaya menilai, perlu melibatkan Sultan dan Paku Alam serta tokoh Yogyakarta lainnya dalam pembahasan RUU Keistimewaan Yogyakarta untuk menghindarkan terjadinya kontroversi.
Antara – 15-12-2010

Kaus Lambang Keraton Yogyakarta Laris Manis

 Lambang keraton Yogyakarta

YOGYAKARTA--Penjualan kaus bergambar lambang Keraton Yogyakarta dalam beberapa hari terakhir meningkat dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, terkait dengan polemik mengenai Rancangan Undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
"Peningkatannya cukup signifikan dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, karena banyak warga masyarakat terutama di Yogyakarta yang membeli kaus itu," kata salah seorang penjual kaus bergambar lambang Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat di kawasan Alun-alun Utara, Kota Yogyakarta Deny Iskandar, Selasa.
Ia mengatakan lonjakan permintaan kaus bergambar lambang Keraton Yogyakarta terjadi sejak sepekan lalu, dan setiap hari mengalami peningkatan drastis.
"Ada yang membeli satu, tetapi ada pula yang membeli cukup banyak. Dalam sehari terjual rata-rata 30 lusin kaus bergambar lambang Keraton Yogyakarta. Pada hari-hari sebelumnya, biasanya hanya separuh dari jumlah itu yang terjual, bahkan sering sehari hanya laku 10 kaus," katanya.
Deny mengatakan dirinya juga melayani permintaan kaus itu dari para penjual kaus di kawasan Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta. "Sejak sepekan terakhir permintaan meningkat tajam," katanya. Meski permintaan meningkat, menurut dia harga kaus ini tidak dinaikkan. "Harganya tetap seperti biasanya antara Rp22.000 hingga Rp45.000 per kaus, dan harga per lusin (terdiri 12 kaus) antara Rp300.000 hingga Rp500.000," katanya. Menurut dia, harga disesuaikan dengan jenis kain yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan kaus ini.
Hal yang sama juga dikatakan penjual kaus lainnya, Ari Dwi Suryani, bahwa penjualan kaus bergambar lambang Keraton Yogyakarta sejak beberapa hari belakangan ini banyak dicari pembeli. "Saat ini kami terus memproduksi kaus tersebut, dan kami beberapa hari lalu kehabisan stok," katanya.
Ia mengatakan permintaan kaus bergambar lambang Keraton Yogyakarta biasanya cenderung sedikit, bahkan sering setiap hari sepi pembeli. "Kecuali pada hari libur, banyak wisatawan domestik maupun mancanegara membeli kaus ini sebagai oleh-oleh," katanya.
Sementara itu, menurut salah seorang pembeli kaus bergambar lambang Keraton Yogyakarta Paidi warga Bantul, dengan memakai kaus ini merupakan salah satu wujud dukungan terhadap keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
"Saya membeli lima kaus untuk anak-anak saya dan istri. Dengan mengenakan kaus ini juga merupakan bentuk kecintaan terhadap Yogyakarta," katanya.
Desember 2010, 21:19 WIB
Red: Stevy Maradona
Sumber: Antara

Beginilah Cara Kerja Sensor Pelanggar Itu

 Tony Hartawan

Jakarta - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memasang alat Electronic Law Enforcement (ELE) atau kamera tersembunyi di sejumlah ruas jalan protokol Ibu Kota untuk memantau pelanggaran lalu lintas oleh pengguna jalan raya.

Untuk sementara alat tersebut akan dipasang di penggalan jalan dari Blok M, Jakarta Selatan, menuju Glodok, Jakarta Barat. Kamera tersembunyi yang dipasang dihubungkan dengan sebuah alat di dalam kendaraan polisi.

Kamera bekerja dengan cara mengambil gambar atau memotret dengan sensor sehingga mendapatkan plat nomor kendaraan untuk mengidentifikasi data kendaraan. Alat elektronik tersebut juga mampu mendeteksi kendaraan yang tidak memperpanjang pajak STNK, bahkan pengendara yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Dengan sistem elektronik ini, penilangan terhadap pengendara yang melakukan pelanggaran juga bisa dilakukan secara komputerisasi bukan manual lagi.

"Dengan alat ini jadi lebih mudah, setiap pelanggaran akan difoto," ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Royke Lumowa seperti dikutip di situs TMC Polda Metro Jaya, Sabtu (11/12).

Pemasangan alat elektronik juga diharapkan dapat mempermudah polisi dalam memberikan sanksi pada pengendara yang melanggar aturan karena alat itu memantau langsung, kemudian denda pelanggaran ditagih kepada pemilik kendaraan.

Alat ini sudah diuji coba di Inggris dan Australia. Pengembangan Electronic Law Enforcement ini dilakukan pihak Ditlantas Polda Metro Jaya bersama PT Registrasi dan Identifikasi Nasional (RIN).
TEMPO Desember 2010 | 08:02 WIB

Catatan kecil Hari Nusantara

Siswanto Rusdi

Jakarta - Pada 13 Desember ini Hari Nusantara kembali diperingati. Hari Nusantara dinyatakan sebagai hari besar (non-libur) pada 2001 dalam masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri. Dipilihnya tanggal tersebut sebagai Hari Nusantara merujuk kepada deklarasi yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Djuanda pada 13 Desember 1957.

Secara ringkas, Deklarasi Djuanda berisi pernyataan bahwa perairan antar-pulau merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RI dan karenanya Indonesia berhak penuh atasnya.

Pada masa itu pernyataan Djuanda sangat luar biasa karena anggapan umum yang berlaku sejak lama menyatakan bahwa laut teritori satu negara hanya sejauh 12 mil dari garis pantainya atau sejauh tembakan meriam. Lewat dari jarak itu sudah merupakan perairan internasional. Pada 1982 pemikiran Djuanda diterima oleh kalangan internasional dan diundangkan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

Jadi, raision d'etre Hari Nusantara adalah pengakuan bahwa Indonesia merupakan negeri bahari. Atau, mengutip semboyan TNI AL, Jalesveva Jayamahe, justru di laut kita jaya.

Kenyataan pahit
Kendati demikian, kenyataan yang ada menunjukkan jangankan mencapai kejayaan di laut yang ada malah laut ditinggalkan. Karena menyadarkan kita akan kenyataan tersebut peringatan Hari Nusantara patut dihargai keberadaannya.

Ia menjadi obat untuk amnesia massal yang kita alami. Ia seolah berkata, hai anak bangsa, lihatlah ke laut dan kembalilah ke sana. Di sanalah terletak kejayaan Indonesia.

Amnesia yang dialami begitu parahnya sehingga tidak ada satupun bidang yang terkait dengan laut bisa dibanggakan. Contohnya, hingga hari ini kita tidak punya satupun pelabuhan laut yang betul-betul berkelas dunia seperti PSA Singapura atau Tanjung Pelepas, Malaysia. Tanjung Priok, yang merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia, tidak pernah bisa bebas dari kemacetan manakala tiba waktu closing pemuatan barang ke atas kapal.

Contoh lain, sampai sekarang kita tidak punya perusahaan pelayaran nasional yang bisa disejajarkan dengan Neptune Orient Line (NOL)-nya Singapura. Djakarta Lloyd, yang disebut-sebut sebagai flag carrier (mungkin pertimbangannya karena perusahaan ini merupakan BUMN) ternyata hanya memiliki beberapa gelintir kapal pengangkut petikemas. Itupun bertonase kecil. Malah kini sedang terancam bangkrut

Jangan lupa, di negara kepulauan terbesar di dunia ini sampai sekarang sektor perbankannya masih menganggap bisnis maritim, khususnya pelayaran, sebagai bidang usaha yang beresiko tinggi. Sehingga, mereka mengenakan tingkat suku bunga yang sangat tinggi, lebih dari 10 persen. Padahal, di negeri jiran Malaysia dan Singapura suku bunga untuk kalangan pelayaran berkisar antara 7-8 persen.

Tak ada prioritas
Sebetulnya pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membangun bidang maritim di Tanah Air. Tapi, mungkin karena kita telah tercerabut begitu jauhnya dari akar jatidiri sebagai negara bahari, semua kebijakan itu hampir-hampir tidak banyak berpengaruh.

Ambil contoh Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional. Sejak dikeluarkan peraturan tersebut hingga saat tidak juga bisa mendorong pihak perbankan untuk lebih mendukung pelaku usaha pelayaran dengan memberikan kredit berbunga rendah.

Selain mengeluarkan Inpres tersebut, pada tahun yang sama, pemerintah juga telah meratifikasi International Convention on Maritime Liens and Mortgage (Konvensi International tentang Piutang Maritim dan Mortgage, 1993) melalui Peraturan Presiden No. 44 tahun 2005. Tapi, tetap saja pihak perbankan tidak merubah perlakuannya kepada industri pelayaran dalam negeri.

Dari sisi regulasi, bisnis maritim di Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup. Yang tidak dimiliki hanyalah skala prioritas. Kita sepertinya ingin menjadi yang terbaik di semua aspek bidang maritim sekaligus. Dalam perspektif Michael Porter, kita tidak bisa kompetitif di tengah keunggulan komparatif yang dimiliki.

Bagi para decision maker, peringatan Hari Nusantara tahun ini harus mampu dijadikan momentum untuk memperbarui semangat dalam mengelola negeri ini. Syukur-syukur semangat itu bisa langsung diwujudkan dalam berbagai keputusan yang lebih pro-bahari.

Dan, peringatan Hari Nusantara tahun ini harus juga bisa dijadikan awal baru untuk penentuan skala prioritas pembangunan bidang maritim nasional. Saatnya menentukan apakah kita hanya perlu satu pelabuhan yang betul-betul layak disebut sebagai pelabuhan kelas dunia. Atau, apakah kita hanya perlu menjadikan perusahaan pelayaran nasional betul-betul sebagai flag carrier yang disegani. Atau yang lainnya. Terserah.

Yang jelas, begitu skala prioritas sudah ditetapkan ia akan dijalankan dengan segenap keseriusan. Hal lain di luar itu harus mau dikesampingkan terlebih dahulu hingga prioritas tadi tuntas terlaksana. Jika dalam mengemban misi menyukseskan prioritas yang ditetapkan ada perusahaan atau pelaku usaha yang perlu diproteksi, ukurannya bukan BUMN atau non-BUMN. Boleh siapa saja.
Senin,13 Desember 2010 18:45 WIB
* Direktur The National Maritime Institute (Namarin), Jakarta

Polri dan Dewan Pers Segera Tandatangani MoU

 Polri dan Dewan Pers Segera Tandatangani MoU

Jakarta - Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Iskandar Hasan, mengatakan, Polri segera menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Dewan Pers dalam penanganan kasus/laporan publik terhadap pers.
"Nota kesepahaman ini masih dalam rancangan dan tinggal menunggu tanda tangan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo," kata Iskandar usai mengikuiti acar diskusi publik "Kontroversi Konten Media Massa pada Era Kebebasan Pers, di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin.
Menurut dia, selama ini masyarakat atau perusahaan yang keberatan tentang pemberitaan di media massa bisa langsung ke polisi, namun ke depan tidak bisa langsung ke polisi.
"Perlu ada proses terlebih dahulu sebelum laporannya diserahkan ke polisi, yakni melakukan mediasi dan mengoptimalkan hak jawab. Kalau cara-cara ini tidak bisa menyelesaikan permasalahan itu, maka baru polisi yang akan menanganinya," tuturnya.
Penanganan kasus antara publik dan pers akan melibatkan Dewan Pers sebagai saksi ahli.
"Jadi jangan sampai ke depan kasus-kasus jurnalis tidak ada pegangan, tapi ada proses. Jadi masyarakat menyadari solusi dalam konflik dengan pers itu bisa terwujud," tambahnya.
Sebelumnya, Dewan Pers dan Polri membentuk tim kecil untuk membahas upaya Polri dalam mendukung kemerdekaan pers.
MoU itu membahas mengenai bagaimana peran Polri bila ada masalah pers.
"Bagaimana polisi menangani, melibatkan dewan pers, supaya polisi bisa menjalankan tugasnya tapi tidak mengganggu kemerdekaan pers," kata Wakil Ketua Dewan Pers, Bambang Harrymurti. (ANTARA)13/12/2010

Tabung Gas 3 Kg Meledak di Tambora, 6 Orang Jadi Korban

Tabung gas elpiji rusak

JAKARTA--Delapan orang menjadi korban ledakan gas tiga kilogram di Jalan Kalianyar 8 RT 9 RW 6 nomor 18 Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora Jakarta Barat pada Sabtu (27/11) sekitar pukul 22.00 WIB. Korban insiden adalah Sunanto (36), ibu Jaroh (32), Satiman (42), Aries (33), Doni (15),Edo (45), Sakir (38), Chandra (10).

Enam korban menderita luka bakar disekitar lengan dan kaki. Namun, kini mereka sudah diperbolehkan pulang pihak rumah sakit.

Sementara Sunanto dan Jaroh 90 persen tubuh mereka menderita luka bakar. Jaroh dirawat intensif di RSCM dan Sunanto dirawat di Rumah Sakit Gatot SUbroto.

Kejadian bermula saat Ibu Jaroh sedang mempersiapkan bubur untuk dijual. Tak jauh dari kompor gasnya, ada sebuah tabung gas tiga kilogram yang baru saja dibeli.

Gas tiga kilogram tersebut diletakkan diluar rumah, namun tidak jauh dari kompor gas. Saat pintu dibuka gas masuk kedalam lalu terjadilah ledakan.

Menurut keterangan korban, Satiman, ledakan terjadi akibat api yang menyambar gas yang keluar dari tabung tigakilogram tersebut. "Pentil gas yang belum dipakai sepertinya rusak jadi gasnya bocor lalu api di kompor gas yang sudah nyala nyamber," ujarnya saat ditemui di lokasi kejadian yang sangat padat penduduk.

Ketua RT 9, Matsarih mengatakan pihak pertamina telah berjanji untuk membiayai pengobatan para korban. Kasus ini ditangani Kepolisian Sektor Tambora, dan menyita sebuah tabung tiga kilogram sebagai barang bukti.
Red: Ajeng Ritzki Pitakasari
Sumber: c23
Antara Ahad, 28 November 2010, 17:10 WIB


=====================================================

Tabung Gas 3 Kg Meledak di Warung Gudeg, 3 Orang Luka Bakar

Jumat, 22 Oktober 2010, 12:59 WIB

Tabung gas 3 kg kembali meledak

JAKARTA-- Tabung gas 3 kilogram (kg), kembali meledak. Kali ini, tabung gas warna melon itu meledak di Warung Gudeg Yogya, Jalan Melati rt 2 rw 12, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.
Peristiwa ledakan ini terjadi pada Jumat (22/10) sekitar pukul 11.00 WIB. Akibat ledakan, tiga orang menderita luka bakar, yaitu Sarmin (49 tahun), pemilik warung, dan dua pekerja warung bernama Dwi (19 tahun) dan Wati (19 tahun). Ketiganya langsung dilarikan ke ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jakut, untuk mendapatkan perawatan medis.
"Pemilik menderita luka bakar di lengan, dua pekerjanya 80 persen menderita luka bakar di badan dan muka mereka," kata Yanto, saksi mata, kepada wartawan saat ditemui di lokasi.
Penyebab ledakan diduga berawal dari regulator tabung yang bocor. Saat itu, kedua pekerja sedang memasak. "Saya lihat regulatornya memang sudah rusak, tapi masih ditekan pakai batu di atasnya," ujar Putut (43 tahun), ketua RT 02, kepada Republika, saat ditemui di lokasi ledakan. Putut menambahkan tabung gas terlempar sejauh dua meter. Ledakan juga mengenai satu tabung gas ukuran 12 kg, yang berada di samping tabung gas melon itu. "Sempat ada percikan api. Percikan api itu menyambar stop kontak listrik," kata Putut.
Red: Siwi Tri Puji B
Rep: c31

424 Kabupaten di Indonesia Ditetapkan Endemis Malaria

Mamuju - Sebanyak 424 kabupaten dari 576 kabupaten di Indonesia ditetapkan sebagai daerah Endemis Malaria, sehingga perlu dilakukan penanganan serius untuk memberantas penyakit tersebut.

Hal ini dikemukakan Global Fund Malaria Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Dr. Lukman Hakim, di Mamuju, Sabtu.

Menurut Lukman, dari 424 kabupaten endemis Malaria tersebut, diperkirakan sekitar 45 persen penduduk Indonesia beresiko tertular penyakit Malaria.

Ia mengemukakan, penyakit Malaria bukan hanya persoalan kesehatan secara nasional, namun masalah ini juga terjadi di beberapa negara besar lainnya baik pada benua Eropa, Amerika Latin, Timur Tengah dan benua Afrika.

"Pemyakit Malaria salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah masyarakat di dunia. Setiap tahun, lebih 500 juta manusia terinfeksi malaria dan lebih dari 1 juta diantaranya meninggal dunia," katanya.

Lukman menjelaskan, kasus terbanyak yang ditemukan terdapat di benua Afrika, namun juga melanda Asia, Amerika Latin, Timur Tengah dan beberapa di benua Eropa.

Resiko penyakit malaria, kata dia, dapatmempengaruhi tingginya kematian bayi, anak balita, wanita hamil dan dapat menurunkan produktivitas sumber daya manusia.

"Penyakit Malaria di Indonesia semakin tinggu sejak tahun 2006 silam dengan jumlah kasus yang ditemukan sekitar 2 juta kasus malaria klinis, kemudian menurun pada tahun 2007 yang hanya menjadi 1,75 juta kasus," papar dia.

Dia mengemukakan, pada umumnya lokasi endemis malaria terdapat di desa-desa yang terpencil dengan kondisi lingkungan yang tidak baik, sarana transportasi dan komunikasi yang sulit, akses pelayanan kesehatan kurang, tingkat pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat yang rendah serta perilaku hidup sehat yang kurang baik.

Dijelaskannya, hasil pelaksanaan kegiatan penanggulangan malaria di Indonesa pada periode 2000-2007 yang diukur dari berbagai indikator telah mengalai penurunan.

"Grafik telah menunjukkan terjadinya penurunan kasus penderita malaria klinis, namun grafik menunjukkan bahwa tahun 2007 silam masih terdapat 1.774.845 penderita klinis di Indonesia.

Hal ini pun kata dia, menjadi tantangan bagi segenap bangsa, bukan hanya tantangan bagi Kementerian kesehatan saja, namun upaya penanggulangan malaria masih memerlukan kepedulian dan dukungan segenap komponem bangsa dan rakyat Indonesia.

Ia juga menambahkan, untuk kondisi penyakit malaria di Sulbar juga termasuk daerah rawan penyebaran penyakit malaria.

"Kasus penderita penyakit Malaria yang dinyatakan positif di wilayah Sulbar mencapai angka sebesar 1.367 jiwa di tahun 2009 karena itu perlu gebrakan untuk memberantasnya," paparnya.

Lukman juga mengemukakan, dari lima kabupaten di provinsi terbungsu ini, jumlah penderita penyakit malaria yang positif tertinggi di Kabupaten Mamuju dengan jumlah kasus sekitar 563 jiwa, Mamuju Utara sebanyak 5 jiwa.

Sedangkan di Kabupaten Polman ditemukan sebanyak 124 jiwa terjangkit positif, 705 jiwa ditemukan di Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa dinyatakan belum ada kasus yang terdata.

Sementara itu, kata dia, penderita penyakit malaria klinis di Sulbar tercatat kabupaten Mamuju kembali menempati peringkat tertinggi dengan jumlah 16.810 jiwa di tahun 2009, Mamuju Utara sebanyak 370 jiwa, Polewali Mandar sebanyak 2.025 jiwa, Majene sebanyak 1.517 jiwa dan Mamasa sebesar 928 jiwa.

"Kondisi ini tentu sangat menggelitik hati kita untuk melakukan pencegahan terhadap penyakit malaria itu karena dampaknya sangat besar dalam upaya peningkatan SDM itu sendriri," papar Lukman. (ACO/K004)
(ANTARA News) Minggu, 28 November 2010 00:15 WIB

Semburan Lumpur Lapindo Bertambah

 (Foto/Eric Ireng)

Sidoarjo - Titik utama semburan lumpur Lapindo bertambah dari satu menjadi dua yang diduga karena dipengaruhi adanya peningkatan aktivitas yang terjadi pada Gunung Bromo selama dua pekan terakhir.

Deputi Operasional Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Sofyan Hadi, Sabtu, mengatakan, saat ini jumlah titik semburan yang ada di pusat semburan bertambah dari satu menjadi dua.

"Bahkan beberapa hari yang lalu titik semburan tersebut sempat muncul menjadi tiga titik dengan intensitas lumpur yang dikeluarkan bervariasi," katanya.

Ia menjelaskan, bertambahnya titik semburan di pusat semburan tersebut mulai muncul sejak sepuluh hari terakhir dan deprediksi titik semburan tersebut bisa bertambah.

"Titik di pusat semburan tersebut bisa saja bertambah, tapi itu hanya bersifat fluktuatif yang sewaktu waktu akan kembali lagi," katanya.

Ia mengatakan, sejak tanggal 18 November lalu tepatnya sebelum ada peningkatan status Gunung Bromo semburan lumpur terdapat tiga titik dengan mengepulkan asap putih.

"Namun sejak adanya peningkatan status Gunung Bromo kondisi semburan menyusut menjadi dua titik dan bertahan hingga saat ini," katanya.

Ia mengatakan, peningkatan aktivitas vulkanik lumpur Lapindo juga ditandai dengan keluarnya lagi lumpur kental dengan temperatur lebih panas yang mencapai 32 derajat celcius.

"Padahal mulai tahun 2010, aktivitas kawah utama semburan lumpur Lapindo mulai mengecil," katanya.

Ia mengatakan, volume lumpur yang keluar pada tiga bulan pertama tahun 2010 hanya 10 ribu meter kubik perhari atau jauh lebih kecil dibandingkan puncak semburan pada juni 2006 lalu yang mencapai 180 ribu meter kubik perhari.

Sementara pada triwulan kedua 2010 yang keluar dari pusat semburan lebih dominan air tapi mulai sepuluh hari belakangan malah lebih dominan lumpur bahkan dengan kepekatan dan suhu lebih tinggi dari biasanya.

Ia sendiri belum belum bisa memastikan apakah ada kaitan langsung antara peningkatan aktivitas Gunung Bromo dengan peningkatan aktivitas vulkanik Lumpur Lapindo

"Jika memang sistem di bawah permukaan Lumpur Lapindo terkait dengan Gunung Bromo bisa jadi tekanan bawah permukaan yang terjadi di sistem gunung bromo bakal berdampak pada Lumpur Lapindo," katanya.

Sementara itu, Wakil Kepala Humas BPLS Akhmad Kusairi mengaku saat ini memang terdapat dua buah titik semburan baru di kolam penampungan utama.

"Namun, kami masih belum bisa memastikan apakah fenomena tersebut berhubungan langsung dengan terjadinya peningkatan di Gunung Bromo," katanya.
(ANT/A024)
Sabtu, 27 November 2010 14:54 WIB

2.000 Prajurit TNI/Polri Amankan Presiden di Aceh

Banda Aceh - Sekitar 2.000 prajurit TNI dan personil Polri siap mengamankan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Provinsi Aceh, 29-30 November 2010.
"Pasukan TNI dan Polri sudah siap mengamankan kunjungan Kepala Negara selama dua hari berada di Aceh," kata Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) Iskandar Muda, Letkol CAJ Yuli Marjoko di Banda Aceh, Jumat.
Prajurit TNI dan Polri serta anggota Satpol Pamong Praja (PP) ikut dilibatkan dalam kelancaran kunjungan presiden selama berada di provinsi berpenduduk sekitar 4,6 juta jiwa tersebut.
Namun, tambah dia, rapat koordinasi lintas instansi pemerintah, jajaran Kodam dan Polda Aceh sebagai persiapan menyambut kunjungan presiden terus dilakukan.
Ada beberapa agenda Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama berada di Aceh, antara lain membuka Jambore nasional (Jamnas) Wirakarya di kawasan Seulawah, Kabupaten Pidie.
Selanjutnya penanaman pohon trembesi di kawasan Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, meresmikan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dan menerima kursi "perdamaian" di Banda Aceh.
Rapat koordinasi, Yuli menyebutkan tidak hanya masalah pengamanan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tapi juga terkait dengan kelancaran acara selama berada di provinsi ujung paling barat Indonesia itu.
"Rapat koordinasi penyambutan kunjungan presiden di Aceh itu juga membicarakan persiapan tenda, pengerasan jalan di lokasi perkemahan Jamnas Wirakarya di Seulawah," kata Kapendam.
Bumi Perkemahan Seulawah atau berjarak sekitar 75 kilometer arah timur Kota Banda Aceh itu dimasa mendatang akan dijadikan sebagai pusat pendidikan masyarakat.
Antara – 26 – 11 - 2010

Jemaat Ahmadiyah Sulit Kembali ke Kampung

Mataram - Kepala Kantor Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat, Drs H Suhaimi Ismy mengatakan, jemaat Ahmadiyah sulit kembali ke rumahnya selama mereka tidak mau berbaur dengan masyarakat setempat.
"Yang dimaksud membaur di sini adalah dalam masalah agama, misalnya shalat Jumat harus bersama-sama dengan masyarakat bukan dilaksanakan sendiri oleh Ahmadiyah," katanya kepada wartawan di Mataram, Sabtu.
Sekitar 140 jemaah Ahmadiyah hingga kini masih tinggal di asrama Transito Mejeluk Mataram milik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB setelah rumah mereka di Ketapang, Gegerung, Lombok Barat dirusak dan dibakar massa sekitar empat tahun lalu.
Pada Jumat (26/11) sekitar pukul 16.30 Wita ratusan massa kembali merusak rumah warga Ahmadiyah setelah ditinggal pemiliknya mengungsi ke asrama Transito Mataram.
Aksi perusakan rumah warga Ahmadiyah oleh ratusan massa tersebut melibatkan laki-laki, perempuan dan anak-anak.
Massa melempari kaca jendela, genteng rumah, sebagian juga menghancurkan tembok dengan menggunakan linggis.
Ratusan aparat dari Kepolisian Resor (Polres) Lombok Barat, dan anggota TNI AD dari Posramil, Kecamatan Lingsar, tidak mampu menghalau aksi massa.
Menurut Suhaimy, sebenarnya masyarakat Ketapang sangat terbuka dan mau menerima siapa saja asalkan bisa membaurkan diri dengan warga setempat.
Sebelumnya para jemaat Ahmadiyah berkeinginan pulang ke rumahnya di Ketapang, namun masyarakat tidak bisa menjamin apakah mereka akan aman atau tidak.
"Untuk itu, kepada jamaat Ahmadiyah dihimbau jika ingin kembali ke rumahnya harus segera membaur dengan masyarakat dan mereka akan diterima baik oleh warga," katanya.
Antara, 27-11-2010

Bahaya, Belajar Islam kepada Orientalis

Ilustrasi

SURABAYA--Umat Islam harus hati-hati terhadap pemikiran para orientalis (ilmuan Barat). Pasalnya, para orientalis dalam mengkaji ajaran Islam tidak murni menggunakan telaah akademis semata, melainkan juga membawa misi terselebung demi kepentingan pribadi maupun kelompoknya.

Pendapat itu dikemukakan dosen di International Islamic University Malaysia (IIUM), Syamsuddin Arif, saat menjadi pembicara dalam diskusi terbatas bertema “Dialog Tokoh: Tantangan Orientalis dalam Studi Islam” di kampus IAIN Sunan Ampel Surabaya, Kamis, (25/11).

Dalam acara yang diselenggarakan Institut Pemikiran dan Peradaban Islam (Inpas) tersebut, Syamsuddin, menerangkan bahwa para orientalis belajar Islam awalnya demi kebangkitan kembali Barat atau disebut Renaissance. Seiring berjalannya waktu, sambung Syamsuddin, para orientalis mempelajari Islam tidak lepas dari semangat kolonialisasi.

Ia memberi contoh dalam kasus Napoleon Bonaparte, sang kaisar Prancis abad 19 saat datang ke Mesir dengan membawa pasukan dan para ilmuan yang ditugaskan mempelajari bahasa, agama, dan budaya Negeri Firaun tersebut. Setali tiga uang, sambung Syamsuddin, apa yang dulu dilakukan Snouck Hurgronje saat Belanda menakhlukkan Aceh, adalah mempelajari studi Islam sebagai senjata ampuh untuk menguasai wilayah yang akan dijajahnya.

Syamsuddin melanjutkan, biasanya, dalam kajian keislaman para orientalis melakukan pendekatan dengan beberapa teori. Seperti teori pengaruh (theories of influence), teori asal-usul (theories of origins), teori peminjaman (theories of borrowing), teori evolusi (theories of evolution) dan teori perkembangan (theories of development). “Itu hanya sebagai contoh agar kita waspada,” jelas Syamsuddin.

Kendati bahaya, Syamsuddin menyebut jika justru banyak ilmuan dan cendekiawan Islam yang tergiur pemikiran para orientalis. Sebut saja Taha Husain dan Najib al-‘Aqiqi. Diterangkannya, Taha Husain mengatakan, “Kita mesti menuntut ilmu kepada mereka (orientalis) sampai kita mampu berdiri di atas kaki sendiri dan terbang dengan sayap-sayap kita”.

Karena itu, Syamsuddin menghimbau para mahasiswa agar berhati-hati jika belajar Islam kepada orientalis, terutama jika belajar Islam di Barat. “Jika tidak punya modal cukup, serta keberanian beradu argumen dengan para profesor Barat, saya sarankan lebih baik tidak belajar Islam di Barat. Karena masih banyak ahli studi Islam di negeri ini,” tukasnya.
Kamis, 25 November 2010, 15:54 WIB
Red: Budi Raharjo
Rep: Erik Purnama Putra

Warga Padang Diminta Tidak Tinggalkan Rumah

Padang - Wakapolresta Padang AKBP Wisnu Handoko mengimbau masyarakat setempat untuk tidak meninggalkan rumah menyusul pesan singkat yang menyebutkan akan terjadi gempa besar di daerah itu pada Kamis (25/11).
"Kita mengimbau masyarakat untuk tidak meninggalkan rumah karena isu gempa yang kini banyak beredar di masyarakat. Gempa atau bencana alam tidak bisa diprediksi," katanya di Padang, Rabu.
Menurut dia, isu tersebut dikhawatirkan sengaja dikembangkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan aksi kejahatan di pemukiman warga.
Dia menambahkan, warga boleh waspada akan setiap kemungkinan yang terjadi, namun harus tetap harus tenang dan bersikap bijaksanana menyikapi setiap informasi yang berkembang.
"Jangan sampai nanti pada saat warga panik lalu mereka meninggalkan rumah dan hal itu dimanfaatkan pelaku kriminal," ujarnya.
Jika warga tetap ingin meninggalkan rumah, ia menganjurkan terlebih dahulu memeriksa keamanan rumah mereka untuk memperkecil kemungkinan terjadinya tindak kriminal yang ingin memanfaatkan situasi.
Sebelumnya beredar luas isu melalui pesan singkat yang menyebutkan akan ada gempa besar diikuti tsunami di Sumbar pada Kamis (25/11), akibat telah masaknya patahan lempeng di Kepulauan Mentawai.
Pihak kepolisian menghawatirkan isu tersebut sengaja dihembuskan pelaku kejahatan untuk melakukan aksi kejahatan saat masyarakat lengah.
Antara – 25-11-2010

Hacker Malaysia Jebol Jaringan Komputer The Fed

NEW YORK - Setebal apapun lapisan teknologi yang dibalutkan otoritas AS di jaringan komputer Federal Reserve Bank atau The Fed, nyatanya jebol juga. Tahu, siapa yang berhasil menembus jaringan tersebut? Seorang warga negara Malaysia!
Namanya Lin Mun Poo. Ia menemukan cara untuk masuk ke jaringan komputer The Fed di Cleveland, AS. Ia mengantongi lebih dari 400.000 nomor kartu kredit curian saat agen Secret Service menangkapnya di John F. Kennedy Airport, bulan lalu. Saat itu, ia sedang dalam perjalanan menuju New York untuk menghadiri pertemuan dengan hacker lain.
Saat ini, otoritas yang berwenang di AS tengah mencari tahu bagaimana ia bisa masuk jaringan komputer The Fed dan juga sejumlah institusi finansial utama lain di Negeri Uwak Sam itu. Poo diduga menjual dan mengeruk untung dari informasi yang ia curi dari institusi finansial tersebut.
Jaksa Loretta Lynch menjelaskan, kasus ini merupakan contoh bagaimana kriminal maya menggunakan kemampuan mereka sebagai hacker untuk menyerang sistem keamanan finansial maupun nasional. Bila kasus ini terbukti, Poo harus siap menghadapi kehidupan di balik jeruji besi hingga 10 tahun.
Poo adalah warga negara Malaysia; dan melalui pertanyaan yang dilontarkan oleh agen rahasia, Poo mengakui sejumlah tindakan kriminalnya. Investigator menjelaskan, Federal Reserve di Cleveland sempat di-hack pada bulan Juni lalu; dan Poo berencana untuk menghabiskan sejenak waktunya di New York untuk menjebol mesin ATM dengan kartu curian yang dikantonginya.
Juru bicara The Fed di Cleveland Fed menjelaskan, belum ada uang kontan maupun data yang dicuri ditengah upaya hacking oleh Poo.(Kontan/Femi Adi Soempeno)
Kompas - Selasa, 23 November 2010

Presiden Beri Kuliah Umum dan Buka Pertemuan BEM Nusantara

JAYAPURA--Presiden Susilo Bambang Yuhdoyono memberikan kuliah umum bagi mahasiwa sekaligus membuka pertemua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Nusantara di Auditorium Universitas Cenderawasih di Abepura, Jayapura, Papua, Senin (22/11).

Dalam materi kuliahnya, Presiden antara lain membicarakan pendidikan yang harus berlaku untuk semua, strategi bidang pendidikan sebagai pusat keilmuan, serta sasaran yang yang harus dicapai

"Jadikan pertemuan BEM Nusantara ini sebagai sharing untuk saling berbagi dan lainnya. Saudara-saudaralah yang nanti akan memimpin bangsa, maka sangat bagus kalau sering bertemu karena kita semua bangsa Indonesia yang punya kesempatan yang sama jadi pemimpin," kata Presiden.

Presiden juga mengingatkan tentang masih adanya masalah-masalah yang kompleks di Indonesia, di mana dengan pertemuan BEM ini diharapkan bisa ditemukan solusi dan ikut pecahkan masalah dalam membangun bangsa Indonesia. "Tetap optimistis meski masalah bangsa masih kompleks. Karena semua itu adalah dinamika dalam demokrasi, meski demikian 'kapal besar' negara ini pasti terus berlayar sampai ke tujuan," pesan Kepala Negara.

Presiden juga berpesan, "Bersiaplah secara mental dan perkaya pengalaman untuk terima estafet kepemimpinan di negeri ini. Ingin mengabdi dimana itu pilihan, dan lakukanlah."

Selain itu, Presiden menegaskan, "Sebagai kakak, maka pesan saya generasi mahasiwa sekarang mesti labih baik dari generasi sebelumnya, dan yakin itu tidak mustahil."
Red: Budi Raharjo
Rep: Antara 22 – 11 – 2010

Presiden Minta Konsep Megaproyek Papua Selesai Januari

Jayapura - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta rencana pembangunan megaproyek di Provinsi Papua dan Papua Barat sudah bisa diselesaikan konsepnya dan dapat dipresentasikan kepada pemerintah pusat pada awal Januari 2011.
Permintaan tersebut disampaikan Presiden Yudhoyono dalam sambutannya pada pembukaan pembekalan peningkatan akuntabilitas anggaran dan pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat kepada Provinsi Papua dan Papua Barat di Gedung Negara, Jayapura, Minggu malam.
Rencana pembangunan megaproyek di Papua adalah kawasan agribisnis terpadu di Merauke, serta pembangunan kawasan ekonomi hijau di Embrano dan Jayapura yang rendah emisi karbondioksida.
Sedangkan rencana pembangunan megaproyek di Papua Barat adalah kawasan industri ternak, pabrik semen, serta pembangkit tenaga listrik di Manokwari, Fak fak, serta Sorong.
"Saya harap dalam waktu dekat akhir Desember atau awal Januari sudah bisa dipresentasikan kepada saya bersama-sama Gubernur Papua (Barnabas Suebu, red) dan Papua Barat(Abraham Atururi) ," pinta Presiden.
Presiden berharap rencana pembangunan megaproyek di dua provinsi tersebut sudah bisa terwujud dalam jangka waktu menegah dan diharapkan akan berdampak besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan tentunya di dua provinsi kawasan timur Indonesia tersebut.
Kepala Negara juga berharap pembangunan kawasan ekonomi hijau beremisi rendah di Papau dapat menjadi contoh pembangunan ramah lingkungan yang dapat ditiru dan berkontribusi kepada dunia.
Dalam sambutannya Presiden memuji perkembangan pembangunan di Jayapura dari perubahan yang disaksikannya sejak terakhir kali berkunjung pada 2006.
"Saya dengan jujur harus mengatakan ketika tadi dari bandara menuju ke Kota Jayapura beserta istri, sepanjang jalan saya amati kehidupan saudara-saudara kita di sini. Yang saya lihat, saya rasakan, adalah Jayapura semakin hidup, semakin maju, berkembang," tuturnya.
Meski memahami masalah pembangunan di Papua dan Papau Barat jauh lebih kompleks dari Jawa dan Sumatera, Presiden menyampaikan keyakinannya bahwa dua provinsi di wilayah timur Indonesia itu akan lebih maju.
Presiden mengatakan pendekatan kepada Papua yang dulu lebih mengedepankan faktor keamanan kini telah diubah menjadi pendekatan kesejahteraan tanpa melupakan kedaulatan dan keutuhan negara.
Dalam Inpres No 5 Tahun 2007, lanjut Presiden, telah ditetapkan kebijakan khusus peningkatan percepatan pembangunan di wilayah Papua yang berbasis kesejahteraan seperti penurunan angka kemiskinan, peningkatan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.
"Semua itu tiada lain adalah ketertinggalan selama ini yang harus kita tutup, percepat kemajuannya dengan kebijakan khusus untuk Papua," ujarnya.
Bersamaan dengan itu, Kepala Negara pun menjanjikan peningkatan anggaran untuk Papua dalam bentuk dana alokasi umum, khusus, serta dana bagi hasil yang tujuannya untuk mempercepat pembangunan di Papua.
Presiden dalam sambutannya juga menyampaikan kerisauannya tentang harga-harga barang pokok yang sangat tinggi di Papua.
Namun, Presiden meyakini masalah itu dapat diatasi apabila kawasan industri khusus atau megaproyek di Papua dapat terwujud.
Dalam sambutannya Presiden mengimbau Gubernur Papua dan Papua Barat untuk melibatkan semua pihak dalam melaksanakan pembangunan.
Ia juga meminta agar Majelis Rakyat Papua (MRP) dapat maksimum melaksanakan perannya dengan memberikan kontribusi dan pandangan dalam pembangunan di tanah Papua.
Antara -21-11-2010

Indonesia Jadi Barometer Latihan Penyelidikan Kejahatan Transnasional

Jakarta - Belum semua masyarakat di Tanah Air mengetahui bila Indonesia menjadi proyek percontohan bagi negara dunia untuk latihan penanganan kejahatan transnasional termasuk aksi terorisme.
Indonesia telah memiliki suatu lembaga bertaraf internasional guna melatih sejumlah anggota kepolisian di dunia dalam menangani penyelidikan tindak kejahatan yang serius.
Lembaga itu bernama "Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation" (JCLEC) sebagai pusat program unggulan penegakkan hukum kejahatan transnasional khususnya terorisme yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah.
Direktur Eksekutif JCLEC, Brigadir Jenderal Polisi Boy Salamudin di Semarang, Sabtu (20/11), menjelaskan lembaga itu memiliki peran mengedepankan upaya preventif dan preemtif untuk radikalisasi terhadap pelaku transnasional termasuk teroris.
Boy menceritakan JCLEC berdiri sejak Juli 2004 dengan nuansa munculnya ancaman terhadap keamanan negara melalui aksi terorisme.
Latar belakang berdirinya JCLEC berawal saat terjadi ledakan bom pertama di Bali pada 12 Oktober tahun 2002 yang menelan korban tewas 202 orang.
Awalnya Kepolisian Federal Australia (AFP) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengadakan kerjasama melalui nota kesepahaman tentang penanganan tindak kejahatan transnasional pada 1997.
Kemudian diperbaharui pada tahun 2002 usai terjadi bom Bali pertama dengan diadakannya pertemuan antarmenteri Indonesia dan Australia di Bali, 6 Februari 2004.
"Pertemuan itu intinya membahas kerjasama penanggulangan aksi terorismeantara Australia dan Indonesia," ujar Boy.
Saat itu, Pemerintah Indonesia memiliki konsep penanganan aksi terorisme, serta segala kejahatan transnasional, sedangkan Pemerintah Australia memiliki kepedulian untuk menanggalungi tindak kejahatan serius itu.
Pada akhirnya, Australian melalui AFP dan Indonesia lewat Polri sepakat membangun JCLEC untuk melaksanakan pendidikan antisipasi terorisme yang diresmikan Presiden Megawati Soekarnoputri, Juli 2004.
Bagai "gayung bersambut", tidak hanya Australia dan Indonesia, pembangunan JCLEC cukup menarik perhatian dunia internasional.
Hal itu ditunjukkan dengan adanya beberapa negara besar yang bersedia menjadi donatur untuk operasional JCLEC.
Beberapa negara yang menjadi donatur tetap itu, yakni Amerika Serikat, Denmark, Kanada, Uni Eropa, Perancis, Jerman, Italia, Belanda, Selandia Baru, Spanyol, Swedia dan Inggris.
Negara tersebut menjadi mitra strategis untuk menjalankan program dan dana maupun pengiriman tenaga ahli.
Boy menyatakan Australia memilih Indonesia untuk menjalankan program penegakkan hukum terhadap kejahatan transnasional dibandingkan negara lain.
Jenderal polisi bintang satu itu, beralasan Indonesia merupakan negara sentral terhadap keamanan di negara kawasan Asia Tenggara maupun regional Asia maupun dunia.
Faktor lainnya, Indonesia memiliki konsep penanganan kejahatan transnasional yang lebih baik dan bom Bali merupakan insiden yang menyumbangkan korban tewas terbanyak.
"Indonesia berada pada jalur silang yang strategis, apabila Indonesia tidak aman maka akan mempengaruhi faktor keamanan di kawasan," tutur Boy.
Australia Alirkan Dana
Sementara itu, Direktur Program JCLEC, Bryan Thomson mengatakan Pemerintah Australia mendukung Indonesia menjadi "leader" untuk menjalankan program penanggulangan kejahatan serius itu.
Bahkan Thomson menyatakan Australia percaya kepada Indonesia untuk menjalankan pusat penanganan terorisme dengan mengalirkan dana ratusan miliar.
Australia melalui AFP menyumbangkan dana 36 juta dolar Australia untuk lima tahun pertama pembangunan JCLEC.
Sumbangan tetap sebesar 7 juta dolar Australia setiap tahun selama empat tahun pertama dan 20.000 ribu dolar Australia untuk biaya operasional pelatihan dan peserta setiap kursus selama satu pekan, serta sumbangan dari negara donatur lainnya.
"Namun JCLEC tidak akan berdiri jika Polri tidak menyediakan lahan seluas 6 hektar," ungkap Thomson.
Sementara itu, fasilitas akomodasi bertaraf internasional yang tersedia di JCLEC, antara lain 62 kamar, 12 villa, komputer dan jaringan internet, tempat makan berkapasitas 140 orang, tiga area rekreasi dan pusat kebugaran.
JCLEC yang berlokasi di perbukitan berdekatan dengan sekolah Akademik Kepolisian (Akpol) itu, dilengkapi sistem keamanan yang ketat, yakni pagar beraliran listrik, kamera tersembunyi, pintu gerbang hidrolik, tim anjing pelacak dan satuan petugas keamanan khusus.
Rencananya, Pemerintah Australia akan membangun pusat pelatihan serupa di kawasan Asia dengan perbandingan Indonesia sebagai proyek percontohannya.
Fokus Antipasi Kejahatan Serius
JCLEC memiliki 1.924 staf pengajar dari segala penjuru dunia, 8.094 orang peserta pelatihan dan 348 jumlah kursus atau seminar.
Boy menambahkan JCLEC khusus mendatangkan peserta dari setiap negara yang diundang pelatihan dari unsur polisi dengan pangkat perwira senior menengah ke atas atau Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dari 46 negara.
JCLEC fokus terhadap empat materi proses penanggulangan tindak kejahatan berat, yakni intelijen, manajemen, investigasi dan forensik.
Materi pelatihan unggulan yang dipelajari, antara lain manajemen insiden pasca ledakan, program kepemimpinan intelijen kriminal, program antiteror dan penuntutan hukum, hukum dan politik Islam di Asia Tenggara, serta pengamanan bandara dan penerbangan.
Sedangkan program kurikulum meliputi kajian penyidikan, intelijen kriminal, forensik, penyidikan kejahatan keuangan dan komunikasi.
Boy menambahkan JCLEC memiliki rencana untuk melibatkan unsur militer, tokoh agama dan media massa guna menjalankan program deradikalisasi terhadap mantan pelaku teror.
Lebih lanjut, JCLEC juga akan melibatkan anggota Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) atau pasukan Detasemen 88 Antiteror (Densus AT) untuk mengikuti pelatihan penanganan aksi teror.
"Idealnya pasukan Densus 88 AT bisa mengikuti pelatihan di JCLEC agar kemampuannya lebih lengkap," tutup Boy.
Antara – 21-11-2010

Besok, Gebyar Taman Fatahilah Mulai Digelar

Jakarta -Gebyar Taman Fatahilah 2010 akan mulai dibuka besok, Sabtu (20/11). Rencanannya acara yang diselenggarakan oleh Museum Sejarah Jakarta, Museum Wayang, Museum Senirupa dan Keramik, Balai Konservasi, dan UPT Kota Tua itu akan berlangsung hingga 12 Desember nanti.

"Rencananya besok akan dibuka oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, pukul 15.00 WIB," kata Ketua UPT Kota Tua, Candrian Attahiyyat saat ditemui Tempo di ruang kerjanya, hari ini.

Dalam kegiatan itu nanti akan disuguhkan sejumlah acara menarik. Antara lain Festival Tempodoeloe, yaitu acara unik yang menyuguhkan nostagia tempodoeloe di Jakarta pada 1950 hingga 1970. Acara ini hanya akan diadakan dalam satu hari saja pada Sabtu (20/11) esok.

Aneka pagelaran wayang akan menyemarakan Gebyar Taman Fatahilah itu nanti, pada 20 November akan diadakan pagelaran wayang Potehi, atau wayang tradisional Cina. Pada 24 November akan digelar wayang Malaysia, wayang Thailan, dan wayang Betawi.
"Masyarakat yang ingin memiliki ketrampilan membuat wayang Betawi juga bisa mengikuti workshop yang kami adakan mulai 18 November hingga 12 Desember di Museum Wayang," kata Candrian.

Di Museum Sejarah Jakarta akan diadakan pameran gambar-gambar kuno atau lithografi tentang Batavia dan Gedung Stadhuis yang sekarang menjadi Museum Sejarah Jakarta. Pameran itu akan dibuka selama satu bulan. "Sekaligus peringatan 300 tahun Museum Sejarah Jakarta," ujar Candrian.
TEMPO/Zulkarnaen
Jum'at, 19 November 2010 | 17:32 WIB

Warga Merapi Keluhkan Maraknya Aksi Penjarahan

Warga lereng Gunung Merapi di Kabupaten Sleman yang berada di pengungsian mengeluhkan maraknya aksi penjarahan di rumah warga yang ditinggal mengungsi karena sebelumnya ada jaminan keamanan dari pemerintah.
"Dalam beberapa hari ini ada puluhan warga sejumlah dusun yang melapor rumahnya dijarah pencuri dan kehilangan sejumlah barang berharga mereka," kata Kepala Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan Heri Suprapto, Kamis.
Menurut dia, barang milik warga yang dijarah pencuri tersebut meliputi barang elektronik seperti televisi, komputer dan peralatan lainnya serta ada sejumlah toko yang melapor barang dagangannya habis dikuras.
"Bahkan beberapa komputer milik desa yang ada di Balai Desa juga hilang, memang sebagian besar komputer rusak akibat terjangan awan panas, namun masih ada beberapa yang tersisa dan saat ini sudah hilang," katanya.
Ia mengatakan, para pelaku tersebut masuk ke dalam rumah warga khususnya yang tidak mengalami kerusakan parah melalui pintu atau jendela dengan cara dijugil.
"Ada sebagian lagi yang masuk melalui bagian rumah yang rusak terkena awan panas, seperti di Dusun Kopeng," katanya.
Heri mengatakan, kemungkinan para pelaku ini memasuki Desa Kepuharjo dari arah barat atau dari Desa Umbulharjo.
"Di dusun-dusun tersebut memang tidak ada petugas yang membantu menjaga, padahal dulu pemerintah berjanji bahwa kami diminta untuk mengungsi dan untuk keamanan harta benda akan dijaga petugas," katanya.
Ia mengatakan, memang sampai saat ini pihaknya belum melaporkan sejumlah kasus pencurian harta benda milik warga yang mengungsi tersebut.
"Saat ini kami masih melakukan pendataan warga yang melapor kehilangan, karena kami dan warga juga baru hari ini bisa masuk ke area desa yang mengalami rusak parah akibat awan panas. Nanti setelah ini kami baru akan melaporkan kasus penjarahan ini ke Polsek Cangkringan," katanya.
Sebelumnya Kepala Bidang Humas Polda Daerah Istimewa Yogayakarta AKBP Anny Pudjiastuti mengatakan bahwa pihaknya menerjunkan 1.003 personel untuk mengamankan rumah dan ternak milik warga yang ditinggal mengungsi.
Pengamanan tersebut melibatkan seluruh satuan fungsi Polri baik fungsi opertasional maupun pembinaan dengan titik utama masing-masing Polsek yang memiliki wilayah di kawasan yang ditinggal mengungsi serta dengan patroli kendaraan bermotor.
Antara – 18-11-2010

Korban Meninggal Dunia Letusan Merapi 161 Orang

Gunung Merapi

YOGYAKARTA--Korban meninggal dunia akibat letusan Gunung Merapi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dibawa ke Rumah Sakit Sardjito Yogyakarta pada Jumat hingga pukul 18.00 WIB tercatat 161 orang. Sebanyak 161 korban yang meninggal dunia itu terdiri atas 37 korban meninggal saat erupsi Gunung Merapi pada 26 Oktober 2010, sedangkan 124 korban meninggal pada erupsi pada 5 November 2010.

Kepala Bagian Humas dan Hukum Rumah Sakit (RS) Sardjito Yogyakarta Trisno Heru Nugroho membenarkan total jumlah korban meninggal dunia yang dibawa ke RS Sardjito Yogyakarta akibat letusan awan panas Gunung Merapi pada 26 Oktober 2010 dan 5 November 2010 mencapai 161 orang.

RS Sardjito Yogyakarta hingga kini masih merawat sebanyak 91 korban letusan gunung yang terletak di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, sejumlah 20 orang di antaranya menderita luka bakar dan 71 orang nonluka bakar, sedangkan sembilan orang diperbolehkan pulang menjalani rawat jalan.

Menurut dia, di ruang forensik RS Sardjito Yogyakarta hingga kini masih terdapat sebanyak 12 jenazah, sejumlah 10 jenazah dari hasi evakuasi tim SAR, TNI, dan Relawan serta dua jenazah dari pasien yang dirawat di rumah sakit ini. Ia mengatakan 12 jenazah yang masih berada di ruang forensik RS Sardjito Yogyakarta rencananya akan dikubur secara massal pada Sabtu (13/11). Namun tempat untuk memakamkan jenazah tersebut belum bisa dikofirmasi.

Jumlah korban meninggal dunia akibat letusan Gunung Merapi pada Jumat (5/11) dini hari kemungkinan masih akan terus bertambah karena tim gabungan yang terdiri atas anggota pencarian dan penyelamatan (SAR), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan relawan masih terus melakukan proses evakuasi, terutama di dusun sekitar Kali Gendol.

Tim SAR DIY, TNI, dan relawan hingga kini masih menemukan jenazah di dusun-dusun sekitar Kali Gendol yang terletak tidak jauh dari puncak gunung yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jumat, 12 November 2010, 19:13 WIB

Red: Djibril Muhammad
Sumber: antara

Kegempaan Gunung Anak Krakatau Meningkat Jadi 831 Kali

CINANGKA--Kegempaan Gunung Anak Krakatau (GAK) di Selat Sunda, pada Rabu (10/11) jumlahnya mencapai 831, angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan hari sebelumnya hanya 675 kali. "Memang, kalau dibanding hari Selasa, jumlah kegempaannya lebih besar dari Hari Rabu, kemarin," kata Kepala Pos Pemantau GAK di Desa Pasauran, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Anton S Pambudi, Kamis.
Dia menjelaskan, jumlah kegempaan yang melebihi angka 800 itu adalah hal yang biasa, karena pada hari sebelumnya jumlah kegempaan yang sama pernah terjadi. "Sejak ditetapkannya level II atau 'waspada' GAK pada tanggal 31 Oktober 2009 lalu, dan sempat aktif normal atau level I beberapa bulan lamanya, kegempaan GAK juga pernah capai angka 800 kali," katanya.
Menurut Anton, jumlah kegempaan yang mendadak tinggi dari angka 600 menjadi 800 katanya, merupakan fenomena kegempaan biasa. "Masih normal, layaknya gunung berapi yang sedang berada pada level waspada," katanya.
Secara rinci, jumlah kegempaan di GAK dari 831 kali, terjadi vulkanik dalam (VA) 47 kali, vulkanik dangkal (VB) 229, letusan 58 kali, tremor 203, hembusan 294. Sedangkan pada Selasa (9/11), dari total kegempaan 675 kali, untuk VA 36, VB 168, hembusan 255 kali, tremor 157 kali. "Kalau untuk ketinggian asap dengan warna kelabu dan hitam menggumpal sekitar 300 meter," katanya.
Kamis, 11 November 2010, 20:31 WIB
Red: Krisman Purwoko
Sumber: ant